Ditemukan 75914 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA BLITAR Nomor 0527/Pdt.P/2020/PA.BL
Tanggal 21 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
134
  • Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak KUAKecamatan Selopuro telah menolak untuk mencatatkan pernikahannyakarena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; ap y@itu serabeftanUndang No. 2 bulan 1berumur 19 tahun danditentukan secara khusus dalam pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 16tahun 2019 tersebut;Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untukmenjamin hakhak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang danberpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
Putus : 21-04-2011 — Upload : 13-05-2011
Putusan PT SURABAYA Nomor 189/PID/2011/PT.SBY
Tanggal 21 April 2011 —
185
  • jumlah tersebut ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;ATAU ;KeduaBahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26Oktober 2009 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempatdi Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan, KabupatenMalang atau setidak tidaknya ditempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKepanjen, dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum dengan memakainama palsu atau martabat
Register : 20-05-2011 — Putus : 20-06-2011 — Upload : 18-03-2013
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pdt.P/2011/PAJP
Tanggal 20 Juni 2011 — Adris bin Dullah; Normah alias HJ. Dono binti Kopong
111
  • pemerintah Republik Indonesia maupun dari Pemerintahantempat mereka bekerja, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqh:tLloolllls ols exam swleaoll s >Artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatanMaka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatantersebut;Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Il dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dan Pemohon Iluntuk memperoleh dokumen keimigrasian, sehingga akan meningkatkanharkat dan martabat
Register : 30-06-2009 — Putus : 12-01-2010 — Upload : 24-08-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor PUT/03-K/BDG/PMT-II/AD/I/2010
Tanggal 12 Januari 2010 — Eryono.Serma/515353. Babinsa Ramil 03 / Semarang. Utara./Kodim 0733 /BS Semarang.
4114
  • Semarang setidak tidaknya ditempat tempat lainyang termasuk wewenang' Pengadilan Militer Il 10Semarang telah melakukan tindak pidana:Barang siapa dengan maksud = menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum denganmemakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya member i hutang maupunmenghapuskan piutang.Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.
Register : 20-05-2011 — Putus : 20-06-2011 — Upload : 19-03-2013
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 309/Pdt.P/2011/PAJP
Tanggal 20 Juni 2011 — Omar bin Suherman; Mongunrandap alias Haslinah binti Sandiyan
90
  • pemerintah Republik Indonesia maupun dari Pemerintahantempat mereka bekerja, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqh:tileollll whe erxa.o rs wlaoll soYang artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarikkemaslahatanMaka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatantersebut;Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Il dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dan Pemohon Iluntuk memperoleh dokumen keimigrasian, sehingga akan meningkatkanharkat dan martabat
Register : 02-04-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 67 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.
Tanggal 15 Mei 2018 — SUBANDI, SIP., M.HP. vs GUBERNUR JAWA TIMUR
3412
  • Memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan harkatdan martabat serta kedudukan Pembanding/Penggugat sebagaiPengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa6. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk menerbitkanKeputusan untuk mengaktifkan kembali Pembanding atas namaSubandi, S.IP, M.HP sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahProvinsi Jawa Timur. 5 20 22 022222 7.
Putus : 03-12-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 505/Pid.B/2014/PN. Psp.Gnt.-
Tanggal 3 Desember 2014 — ALI MUKTAR KUSUMA ATMAJA HARAHAP
154
  • Tujuan pemidanaan adalah untukmemperbaiki kerusakankerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkanpemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsurunsur yang bersifat :e Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjungjungtinggi harkat dan martabat pelakunya ;e Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadarmempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;e Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan
Register : 20-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 76/PID/2017/PT MKS
Tanggal 10 Mei 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : NOVITA IRMA YULISTYANI, SH
Terbanding/Terdakwa : Andi Rahmawati Alias Puang Rahma Binti A. Abd. Latif
3719
  • beranggapan bahwa ucapan yang dilontarkan kepadakorban NURSIAH bahwa anak korban yang bernama FITRI hamildiluar nikah adalah hal yang wajar dikarenakan terdakwa kebetulanbertemu dengan anak korban yang bernama FITRI di Puskesmassaat terdakwa mengambil obat dengan gejala muntahmuntahseperti orang hamil muda namun kenyataannya korbanberanggapan lain bahwa ucapan yang dilontarkan terdakwakepadanya adalah merupakan suatu penghinaan/penistaan dantentunya korban merasa sangat dirugikan dan dicemarkan harkatdan martabat
Register : 18-01-2013 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 05-08-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 0392/Pdt.G/2013/PA.Clp
Tanggal 18 Februari 2013 — pemohon termohon
140
  • Termohon dalam setiap memulai percekcokan dengan Pemohon selalumengikuti kemauan dari orangtuanya dan kedua orang tua sertasaudarasaudara Termohon selalu menunjukan sikap permusuhan atausudah tidak taat kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa sangatdilecehkan harkat dan martabat sebagai suami; c.
Register : 20-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 1513/Pdt.G/2018/PA.Pmk
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
595
  • dari Trauma dan Penguatan Psikososial, bahwa Penggugatmampu meningkatkan rasa percaya dirinya kembali hal tersebutHalaman 3 dari 8 halaman Putusan No 1513/Pdt.G/2018/PA.Pmkmemberikan dampak positif bagi kesiapan Penggugat dalammembesarkan anaknya sebagai orang tua tunggal, bukti tersebutmenunjukkan bahwa Penggugat secara psikologis mampu untukmemelihara anaknya dan dengan memperhatikan kepentingan anakuntuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secarawajar sesuai dengan harkat dan martabat
Register : 30-01-2012 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 14-04-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 98/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg
Tanggal 13 Februari 2012 — PEMOHON I & II
165
  • BARMAWI, yang telah menikah secara sah danketika anak tersebut baru lahir, telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada ParaPemohon dan sejak pengangkatan anak tersebut Para Pemohon telah mengutamakankepentingan dan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan danbertanggungjawab dengan sebaikbaiknya terhadap anak tersebut, agar terpenuhi hakhakanak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
Register : 13-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — POLLATU JOSEPHINA, SE vs WALIKOTA AMBON;
15545 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan tegas harus dilakukan, antara laindengan menerbitkan SK PTDH, agar dapat memberikan efek jera kepadaAparatur Sipil Negara yang lainnya;Bahwa sesuai dengan politik hukum pemerintah untuk memberantastindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan pada Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan untukmenjaga harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara, serta untukmemenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat
Register : 04-09-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA MADIUN Nomor 0294/Pdt.G/2019/PA.Mn
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3511
  • telah terjadi Perdamaian sebagian dalam proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, antara Pemohon dan Termohon tertanggal 17 September 2019;
  • Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian yang telah disetujui dalam proses mediasi tertanggal 17 September 2019 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Pemohon dan Termohon sepakat selama proses perceraian dilaksanakan secara baik-baik dengan tetap menjaga harkat dan martabat
      dibuat dan diterima baik oleh kedua belahpihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.BAB IlPERCERAIAN SECARA BAIKPasal 2Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian padapokok perkara (akan tetap melanjutkan perkara permohonan Cerai Talak).Pasal 3Kedua belah pihak bersepakat selama proses perceraian di PengadilanAgama Kota Madiun, akan dilaksanakan secara baikbaik dalampersidangan maupun diluar persidangan, dengan saling menghormati danmenjaga harkat dan martabat
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
23511984
  • Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugatseperti semula;13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;II. DALAM REKONPENSI : Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi;III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
    Secara umum kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidakdapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilihPenggugat pada Pemilu Tahun 2014 untuk mewakili para pemilih diDPR Rl.Bahwa kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baikPenggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat ;Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita olehPenggugat adalah sebagai berikut : Kerugian Materiil terdiri dari :Hal. 21 dari 163.
    Memerintahkan Tergugat I,Tergugat Il, dan Tergugat Ill untukmerehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sepertisemula;13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainya ;14.
    menurut hukum dapatdimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlahyang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 500.000.000.000, (limamilyar rupiah) ;Total keseluruhan berjumlah Rp. 501.101.650.000, (lima ratus satumilyar seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;11) Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPR RI danWakil Ketua DPR RI periode 20142019 dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) ;12) Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Ill untukmerehabilitasi harkat, martabat
    undangundang yang mengaturnya yaitu undangundang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undangundangNo.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang karena itu partai politikharus diselenggarakan dengan tujuan, alasan dan dasar yang sesuaidengan hukum dan kepatutankepatutan.Bahwa dari sejarahnya partai politik itu ada karena dan merupakanperwujudan dari citacita dan harapan agar negara diselenggarakansecara bertanggungjawab, beradab dan bermartabat. didalamnyatermasuk perlindungan terhadap hakhak dan martabat
    Memerintahkan Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill untukmerehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugatsepertisemula;13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;ll. DALAM REKONPENSI :e Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi;lll.
Register : 14-09-2022 — Putus : 09-11-2022 — Upload : 22-11-2022
Putusan PN MALANG Nomor 406/Pid.B/2022/PN Mlg
Tanggal 9 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
ERFAN SETIANAS, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.BUATI Alias ABUWATI binti Buasan
2.MIRZAN bin Marupi
6515
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Buati Alias Abuwati Binti Buasan dan :Terdakwa II Mirzan Bin Marupi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai martabat
Putus : 05-11-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 245/Pid.B/2015/PN.Smn
Tanggal 5 Nopember 2015 — 1. ANTONIUS YOSEPH PRAMPIHARTONO Alias TONI 2. Ny. ENY SETYANINGSIH
636
  • termasuk dalam tahun 2011, bertempat diKantor Notaris / PPAT Endang Murniati, SH jalan Colombo No.2A, KelurahanCaturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaktidaknya ditempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dipidana sebagaipelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutmelakukan perbuatan pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat
    Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsurmenggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberihutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yaknidengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaiankebohongan;Menimbang, bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain dengan melawan hukum berarti adanya kesengajaan sebagai maskud(opzet aalsoogmerkgt) dari
    Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihatataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untukmenyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang ; Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum hukum pidana, delik penipuan dalam pasal378 KUHP, dapat dibedakan antara unsur subyektif dan obyekif, dan secara yuridis delikpenipuan dalam pasal 378 KUHP harus memenuhi unsurunsur pokok (bestandellen delict)1.
    Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsurmenggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberihutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yaknidengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaiankebohongan;Menimbang, bahwa unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakainama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan berartimengenai cara dari
    Alias Ipung, yang bila sejak awal Saksi Isyudono mengetahui bahwa SaksiBunyani Alias Ibung Alias Ipung tidak memiliki hak atas sertifikat tersebut dan Subagyonoyang mengaku sebagai pemilik tanah adalah palsu identitasnya tentunya Saksi Isyudonotidak akan melakukan pembayaran atas perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April2011 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung denganmenggunakan alat berupa memakai nama palsu atau martabat
Register : 05-04-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.TL
Tanggal 20 April 2017 — PEMOHON
111
  • maka teroukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, adalah bukti otentikyang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yangmenerangkan bahwa nama berbeda tersebut orangnya 1 orang ;Menimbang, bahwa keteledoran terhadap penulisan pada BukuKutipan akta nikah para Pemohon yang tidak sesuai dengan yangsebenarnya telah mengakibatkan adanya kesulitan yang telah memasukiwilayah maslahat Dharuriyah, maka dalam hal ini Negara wajib melidun giharkat martabat
Register : 09-03-2012 — Putus : 26-03-2012 — Upload : 13-02-2013
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 72/Pdt.P/2012/PAJP
Tanggal 26 Maret 2012 — Nurdin bin Rabana; Ani binti Musa
100
  • Republik Indonesiamaupun dari Pemerintahan tempat mereka bekerja, oleh karena itu, sesuai dengan kaidahusul figh:Aloollsl> le ordo swlaalll s 5Yang artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatanMaka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I danPemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperolehdokumen keimigrasian, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat
Register : 03-11-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN LAHAT Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN LHT
Tanggal 24 Nopember 2016 — KIKI ANGGRIAWAN BIN SAIPUL BAHRI
253
  • ekstasi warna hijau mudaberlogo kerang diduga Narkotika golongan jenis pil ekstasi dengan berat nettokeselurunan 1,90 gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dariLaboratorium Kriminalistik berupa 5 (lima) butir tablet MDMA warna hijau mudabentuk kerang dengan berat netto 1,40 gram dan 1 (satu) Ho merek Nokia warnabiru, statusnya akan ditetapkan sekaligus dalam bunyi amar putusan ini;Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidakdimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat
Register : 14-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN RABA BIMA Nomor 71/Pdt.P/2020/PN RBI
Tanggal 23 September 2020 — Pemohon:
Imam Muzakir
3610
  • berdasarkan ketentuan pasal 52 dan 56 ayat (1)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undangundang Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perbaikan tanggal,bulan dan tahun lahir, kejadian penting dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa tujuan dari penerbitan akta kelahiran adalah bukanlahhanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi juga agar adakepastian hukum dan juga untuk melindungi harkat dan martabat