Ditemukan 75914 data
13 — 4
Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak KUAKecamatan Selopuro telah menolak untuk mencatatkan pernikahannyakarena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; ap y@itu serabeftanUndang No. 2 bulan 1berumur 19 tahun danditentukan secara khusus dalam pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 16tahun 2019 tersebut;Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untukmenjamin hakhak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang danberpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
18 — 5
jumlah tersebut ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;ATAU ;KeduaBahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26Oktober 2009 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempatdi Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan, KabupatenMalang atau setidak tidaknya ditempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKepanjen, dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum dengan memakainama palsu atau martabat
11 — 1
pemerintah Republik Indonesia maupun dari Pemerintahantempat mereka bekerja, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqh:tLloolllls ols exam swleaoll s >Artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatanMaka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatantersebut;Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Il dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dan Pemohon Iluntuk memperoleh dokumen keimigrasian, sehingga akan meningkatkanharkat dan martabat
41 — 14
Semarang setidak tidaknya ditempat tempat lainyang termasuk wewenang' Pengadilan Militer Il 10Semarang telah melakukan tindak pidana:Barang siapa dengan maksud = menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum denganmemakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya member i hutang maupunmenghapuskan piutang.Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.
9 — 0
pemerintah Republik Indonesia maupun dari Pemerintahantempat mereka bekerja, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqh:tileollll whe erxa.o rs wlaoll soYang artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarikkemaslahatanMaka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatantersebut;Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Il dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dan Pemohon Iluntuk memperoleh dokumen keimigrasian, sehingga akan meningkatkanharkat dan martabat
34 — 12
Memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan harkatdan martabat serta kedudukan Pembanding/Penggugat sebagaiPengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa6. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk menerbitkanKeputusan untuk mengaktifkan kembali Pembanding atas namaSubandi, S.IP, M.HP sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahProvinsi Jawa Timur. 5 20 22 022222 7.
15 — 4
Tujuan pemidanaan adalah untukmemperbaiki kerusakankerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkanpemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsurunsur yang bersifat :e Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjungjungtinggi harkat dan martabat pelakunya ;e Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadarmempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;e Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan
Terbanding/Terdakwa : Andi Rahmawati Alias Puang Rahma Binti A. Abd. Latif
37 — 19
beranggapan bahwa ucapan yang dilontarkan kepadakorban NURSIAH bahwa anak korban yang bernama FITRI hamildiluar nikah adalah hal yang wajar dikarenakan terdakwa kebetulanbertemu dengan anak korban yang bernama FITRI di Puskesmassaat terdakwa mengambil obat dengan gejala muntahmuntahseperti orang hamil muda namun kenyataannya korbanberanggapan lain bahwa ucapan yang dilontarkan terdakwakepadanya adalah merupakan suatu penghinaan/penistaan dantentunya korban merasa sangat dirugikan dan dicemarkan harkatdan martabat
14 — 0
Termohon dalam setiap memulai percekcokan dengan Pemohon selalumengikuti kemauan dari orangtuanya dan kedua orang tua sertasaudarasaudara Termohon selalu menunjukan sikap permusuhan atausudah tidak taat kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa sangatdilecehkan harkat dan martabat sebagai suami; c.
59 — 5
dari Trauma dan Penguatan Psikososial, bahwa Penggugatmampu meningkatkan rasa percaya dirinya kembali hal tersebutHalaman 3 dari 8 halaman Putusan No 1513/Pdt.G/2018/PA.Pmkmemberikan dampak positif bagi kesiapan Penggugat dalammembesarkan anaknya sebagai orang tua tunggal, bukti tersebutmenunjukkan bahwa Penggugat secara psikologis mampu untukmemelihara anaknya dan dengan memperhatikan kepentingan anakuntuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secarawajar sesuai dengan harkat dan martabat
16 — 5
BARMAWI, yang telah menikah secara sah danketika anak tersebut baru lahir, telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada ParaPemohon dan sejak pengangkatan anak tersebut Para Pemohon telah mengutamakankepentingan dan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan danbertanggungjawab dengan sebaikbaiknya terhadap anak tersebut, agar terpenuhi hakhakanak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
155 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan tegas harus dilakukan, antara laindengan menerbitkan SK PTDH, agar dapat memberikan efek jera kepadaAparatur Sipil Negara yang lainnya;Bahwa sesuai dengan politik hukum pemerintah untuk memberantastindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan pada Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan untukmenjaga harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara, serta untukmemenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat
35 — 11
telah terjadi Perdamaian sebagian dalam proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, antara Pemohon dan Termohon tertanggal 17 September 2019;
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian yang telah disetujui dalam proses mediasi tertanggal 17 September 2019 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
- Pemohon dan Termohon sepakat selama proses perceraian dilaksanakan secara baik-baik dengan tetap menjaga harkat dan martabat
dibuat dan diterima baik oleh kedua belahpihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.BAB IlPERCERAIAN SECARA BAIKPasal 2Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian padapokok perkara (akan tetap melanjutkan perkara permohonan Cerai Talak).Pasal 3Kedua belah pihak bersepakat selama proses perceraian di PengadilanAgama Kota Madiun, akan dilaksanakan secara baikbaik dalampersidangan maupun diluar persidangan, dengan saling menghormati danmenjaga harkat dan martabat
2351 — 1984
Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugatseperti semula;13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;II. DALAM REKONPENSI : Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi;III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
Secara umum kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidakdapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilihPenggugat pada Pemilu Tahun 2014 untuk mewakili para pemilih diDPR Rl.Bahwa kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baikPenggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat ;Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita olehPenggugat adalah sebagai berikut : Kerugian Materiil terdiri dari :Hal. 21 dari 163.
Memerintahkan Tergugat I,Tergugat Il, dan Tergugat Ill untukmerehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sepertisemula;13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainya ;14.
menurut hukum dapatdimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlahyang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 500.000.000.000, (limamilyar rupiah) ;Total keseluruhan berjumlah Rp. 501.101.650.000, (lima ratus satumilyar seratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;11) Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPR RI danWakil Ketua DPR RI periode 20142019 dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) ;12) Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Ill untukmerehabilitasi harkat, martabat
undangundang yang mengaturnya yaitu undangundang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undangundangNo.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang karena itu partai politikharus diselenggarakan dengan tujuan, alasan dan dasar yang sesuaidengan hukum dan kepatutankepatutan.Bahwa dari sejarahnya partai politik itu ada karena dan merupakanperwujudan dari citacita dan harapan agar negara diselenggarakansecara bertanggungjawab, beradab dan bermartabat. didalamnyatermasuk perlindungan terhadap hakhak dan martabat
Memerintahkan Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill untukmerehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugatsepertisemula;13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;ll. DALAM REKONPENSI :e Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi;lll.
ERFAN SETIANAS, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.BUATI Alias ABUWATI binti Buasan
2.MIRZAN bin Marupi
65 — 15
MENGADILI:
- Menyatakan bahwa Terdakwa I Buati Alias Abuwati Binti Buasan dan :Terdakwa II Mirzan Bin Marupi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai martabat
63 — 6
termasuk dalam tahun 2011, bertempat diKantor Notaris / PPAT Endang Murniati, SH jalan Colombo No.2A, KelurahanCaturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaktidaknya ditempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dipidana sebagaipelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutmelakukan perbuatan pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat
Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsurmenggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberihutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yaknidengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaiankebohongan;Menimbang, bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain dengan melawan hukum berarti adanya kesengajaan sebagai maskud(opzet aalsoogmerkgt) dari
Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihatataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untukmenyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang ; Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum hukum pidana, delik penipuan dalam pasal378 KUHP, dapat dibedakan antara unsur subyektif dan obyekif, dan secara yuridis delikpenipuan dalam pasal 378 KUHP harus memenuhi unsurunsur pokok (bestandellen delict)1.
Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsurmenggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberihutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yaknidengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaiankebohongan;Menimbang, bahwa unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakainama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan berartimengenai cara dari
Alias Ipung, yang bila sejak awal Saksi Isyudono mengetahui bahwa SaksiBunyani Alias Ibung Alias Ipung tidak memiliki hak atas sertifikat tersebut dan Subagyonoyang mengaku sebagai pemilik tanah adalah palsu identitasnya tentunya Saksi Isyudonotidak akan melakukan pembayaran atas perikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 29 April2011 sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Bunyani Alias Ibung Alias Ipung denganmenggunakan alat berupa memakai nama palsu atau martabat
11 — 1
maka teroukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, adalah bukti otentikyang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yangmenerangkan bahwa nama berbeda tersebut orangnya 1 orang ;Menimbang, bahwa keteledoran terhadap penulisan pada BukuKutipan akta nikah para Pemohon yang tidak sesuai dengan yangsebenarnya telah mengakibatkan adanya kesulitan yang telah memasukiwilayah maslahat Dharuriyah, maka dalam hal ini Negara wajib melidun giharkat martabat
10 — 0
Republik Indonesiamaupun dari Pemerintahan tempat mereka bekerja, oleh karena itu, sesuai dengan kaidahusul figh:Aloollsl> le ordo swlaalll s 5Yang artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatanMaka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I danPemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperolehdokumen keimigrasian, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat
25 — 3
ekstasi warna hijau mudaberlogo kerang diduga Narkotika golongan jenis pil ekstasi dengan berat nettokeselurunan 1,90 gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dariLaboratorium Kriminalistik berupa 5 (lima) butir tablet MDMA warna hijau mudabentuk kerang dengan berat netto 1,40 gram dan 1 (satu) Ho merek Nokia warnabiru, statusnya akan ditetapkan sekaligus dalam bunyi amar putusan ini;Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidakdimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat
Imam Muzakir
36 — 10
berdasarkan ketentuan pasal 52 dan 56 ayat (1)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undangundang Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perbaikan tanggal,bulan dan tahun lahir, kejadian penting dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa tujuan dari penerbitan akta kelahiran adalah bukanlahhanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi juga agar adakepastian hukum dan juga untuk melindungi harkat dan martabat