Ditemukan 2675664 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 13-01-2009 — Upload : 02-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 860K/PDT.SUS/2008
Tanggal 13 Januari 2009 — SUDONO RIADY KO ; PT SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATION Tbk, (disingkat PT SUCACO Tbk) ; PEMERINTAH RI cq DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK
341 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUDONO RIADY KO ; PT SUPREME CABLE MANUFACTURING CORPORATIONTbk, (disingkat PT SUCACO Tbk) ; PEMERINTAH RI cq DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-11-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 593/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel
Tanggal 7 Agustus 2012 —
102 — 64
  • modal pinjaman beserta bunganya sebesar Rp.285.975.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);;- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM INTERVENSI:- Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;- Menyatakan bahwa kelebihan dana rekapitalisasi yang terkait modal pinjaman PT.Danamon Internasional kepada PT.Bank Danamon Indonesia sebesar Rp.155.000.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar rupiah) adalah hak dari Pemerintah
    Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia SebagaiPENGGUGAT INTERVENSI;
    Dengan adanya permintaan dari pemerintah melalui KementrianKeuangan tersebut, selanjutnya TERGUGAT telah mengembalikankelebihan biaya rekapitalisasi sebesar Rp. 155.000.000.000, (seratuslima puluh lima miliar rupiah) kepada pemerintah pada tanggal 13Desember 2007 melalui rekening Bendahara Umum Negara pada BankIndonesia KP Jakarta.9.
    Dalam surattersebut, Menkeu telah meminta Bank untuk membayarkepada Negara/Pemerintah Republik Indonesia sejumlahuang yang jumlahnya sama dengan jumlah modal pinjamanini sebagai kelebihan rekapitalisasi oleh Pemerintah. Surattersebut juga menyebutkan bahwa modal pinjaman inimerupakan bagian dari modai pelengkap yang seharusnyadiperhitungkan dalam kerugian Bank tahun 1998, sebelumterjadinya rekapitalisasi oleh Pemerintah.
    Pemerintah R.I. cq.
    dana rekapitulasi yangterkait dengan modal pinjaman dari TERGUGAT INTERVENSIVPENGGUGAT ASAL.10.Bahwa oleh karena Pemerintah Republik Indonesia cq.
    Dari uraian diatas, jelaslah hubungan hukum Pinjaman Modaldengan Rekapitulasi Pemerintah yang terkait erat dimanapengembalian kelebihan rekapitulasi pemerintah adalahwujud dari pembayaran Modal Pinjaman yang belum dihitungpada saat pemerintah menyuntikkan dana kepadaTERGUGAT.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2011 — Putus : 14-03-2012 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 100/PDT.G/2011/PN.PTK
Tanggal 14 Maret 2012 — Pemerintah Rl Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Rl Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat
287 — 101
  • Pemerintah Rl Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Rl Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat
    Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat,beralamat di J.
    tersebut; Telah mendengar keterangan keduabelah pihak tersebut dipersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 30September 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak, tertanggal 04 Oktober 2011, dalam Register Perkara Nomor : 100/PDT.G/2011/PN.PTK, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II danTurut Tergugat, sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Umum yang didirikan berdasarkanPeraturan Pemerintah
    ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal ayat (1) PP No. 7 Tahun2003 dinyatakan bahwa Perusahaan Umum (Perum) BULOG yangselanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Miulik Negarasebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 9 Tahun 1969, dimanaseluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkandan tidak terbagi atas saham.Bahwa sesuai ketentuan BAB II Pendirian Perusahaan, Pasal 2 ayat (2)dinyatakan bahwa dengan didirikannya Perum BULOG sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), Lembaga Pemerintah
    Pusat/Daerah.Bahwa makna dari ketentuan tersebut diatas adalah barang milik Negara/daerah yang diperlukan bagi tugas penyelenggaraan pemerintahan Negaratidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, termasuk diserahkankepada pihak lain dengan cara apapun dieksekusi oleh Pengadilan.Bahwa pemindahan barang milik Negara/ daerah berdasarkan ketentuanUndangUndang hanya dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan,dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah dan itupun harusterlebih dahulu
    Provinsi KalimantanBaratNomor: 593/1587/P.D tanggal 23 Juni 2004 perihal RencanaPemanfaatan Tanah BULOG, (Bukti4 Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan BaratNomor: 051/1238/P.D tanggal 10 Mei 2005 perihal Rencana PemanfaatanTanah BULOG Kalimantan Barat, (Bukti5 Fotocopy Surat Perjanjian Sewa tanggal 10 Mei 1964 antara SaifullahEffendi dengan Lim Bun Djau, (Bukti4445Fotocopy Surat Pengaduan Laporan Dari Masyarakat No.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 16 September 2021 — MANGGALA PUTRA PERKASA
Tergugat:
JEMMY WANTONO
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
635 — 268
  • MANGGALA PUTRA PERKASA
    Tergugat:
    JEMMY WANTONO
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata
Register : 27-09-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 08-12-2023
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Kot
Tanggal 5 Oktober 2023 — Pemohon:
RUSLAN
64 — 0

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806210709710001 atas nama Ruslan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 26 September 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 1806211012090015 atas nama kepala keluarga Ruslan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum
Register : 18-07-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan PN MASOHI Nomor 35/Pid.B/2022/PN Msh
Tanggal 6 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
WILLEM MAIRUHU, S.H.
Terdakwa:
Samsudin Maelan Alias Sam
76 — 35
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) berkas asli Usulan Pengesahan Calon Kepala Pemerintah
    Negeri Wahai Periode 2022-2028 dikembalikan kepada Riyadh Aprian Launuru untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
  • Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-08-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2818 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Agustus 2014 — SITI dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NEGARA RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITIdanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NEGARA RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 390/Pdt.G/2016/PN Bks
Tanggal 29 Nopember 2016 — ., 3.Pemerintah Ri cq, Bpn cq. Bpn Provinsi Jawa Barat cq, Kepala Kantor Bpn Kabupaten Bekasi
81 — 19
  • ., 3.Pemerintah Ri cq, Bpn cq. Bpn Provinsi Jawa Barat cq, Kepala Kantor Bpn Kabupaten Bekasi
    Pemerintah Ri cq, Bon cq.
    Bahwa pencatatan peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor67/Karang Bahagia ke atas nama Sopiyah Ranawijaya (Tergugat )dilaksanakan oleh Tergugat Ill atas dasar dokumen yang telahdipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Halaman 8 dari 19 halamam Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PN BksTahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 103.5
    Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bekasi KecamatanKarang Bahagia Kepala Desa Karang Bahagia Nomor 315/02/VI/2016, telahdisesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materaisecukupnya, selanjutnya diberitanda Bukti P7;Bukti Saksi:1. H.Muhasar, dibawah sumpah menerangkan pada okoknya sebagai berikut: Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena samasama satukampung dengan Penggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai sebidang tanah yangterletak di Kp.
    KepalaDesa Karang Bahagia pada Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan KarangBahagia(dahulu masuk Kecamatan Cikarang), menerangkan bahwa Tergugat Sopyan Rana Wijaya tidak terdaftar di dalam Buku Induk Penduduk DesaKarang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia sejak tahun 1995 sampai dengansekarang;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuatan dan penerbitanBukti T.ll3 adalah tidak didasarkan pada data yang sah menurut catatanPemerintah Desa setempat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah memberikanatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 04-10-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 PK/PDT/2011
Tanggal 4 Oktober 2011 — PEMERINTAH RI CQ DEPARTEMEN KEUANGAN RI CQ DIRJEN BEA & CUKAI DI JAKARTA CQ KANWIL DIREKTORAT BEA & CUKAI KALIMANTAN TIMUR CQ KANWIL X DIRJEN BEA DAN CUKAI, VS MUSTAFA ASHAR
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI CQ DEPARTEMEN KEUANGAN RI CQ DIRJEN BEA & CUKAI DI JAKARTA CQ KANWIL DIREKTORAT BEA & CUKAI KALIMANTAN TIMUR CQ KANWIL X DIRJEN BEA DAN CUKAI, VS MUSTAFA ASHAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 02-10-2007 — Upload : 15-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451K/PDT/2007
Tanggal 2 Oktober 2007 — NUR ALAM ; Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makasar Cq. Kejaksaan Negeri Pinrang ; Dkk
46 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NUR ALAM ; Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kejaksaan AgungRepublik Indonesia di Jakarta, Cq. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makasar Cq. Kejaksaan Negeri Pinrang ; Dkk
    Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kejaksaan AgungRepublik Indonesia di Jakarta, Cq. Kejaksaan Tinggi SulawesiSelatan di Makasar Cq. Kejaksaan Negeri Pinrang, berkantordi Jl. Jend Sukowati No.20 Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh: 1. SURYADI, SH., 2. WARTAJIONO HADI, SH., dan 3. ST.NURDALIAH, SH. ketiganya Jaksa Pengacara Negara,berkantor di Kejaksaan Negeri Pinrang di JI. Jend. SukowatiNo.20 Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1April 2005 ;3.
    No. 451 K/Pdt/20074.Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. PemerintahDaerah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar Cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, berkantor di JI. Jend.Sudirman (Poros PinrangPare) Ulu Tedong, dalam hal inidiwakili oleh :1. H. HAIRUDDIN, SH. Kepala Bagian Hukum danKelembagaan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang ;2. A. LUQMAN L. SH., M.Hum.
    Bahwa judex facti telah keliru dalam memberikan penerapan hukum padapertimbangan hukumnya ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, ternyata Penggugat dalammelakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa tidak dilakukandihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) sebagaimana ditentukandalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan atau tidakdisaksikan Pejabat Desa a quo Saksi Mansyur, S. sebagai Kepala DesaSikkuale
    demikian pula dalam pembayaran tanah obyeksengketa belum dibayar secara "tunai" karena sesuai dengan bukti P2 danP3 serta keterangan saksi Abdul Hafid tersebut Penggugat barumemberikan panjar pembayaran tanah obyek sengketa ;Bahwa dari Pertimbangan tersebut, bahwa bukti P2 dan P3 tersebut tidakdapat dijadikan sebagai dasar sahnya jual beli tanah obyek sengketa yangsebagian tercatat dalam bukti P4, P5, P6 baik menurut PeraturanPemerintah No.10 Tahun 1961 sebagaimana yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah
    No.24 Tahun 1997 maupun secara Hukum Adat, olehkarena itu bukti P2 dan P3 patut untuk dikesampingkan ;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat danberkesimpulan bahwa jual beli obyek sengketa antara Penggugat dengan H.La Tanrang masih belum sah adanya karena Penggugat dalam melakukantransaksi jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukandalam Peraturan Pemerintah maupun Hukum Adat ;Bahwa penilaian judex facti dalam pertimbangan hukumnya terhadap buktiP2 dan
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 25-08-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN KARAWANG Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Kwg
Tanggal 14 Desember 2022 — Pemerintah Kabupaten Karawang cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATA RUANG KABUPATEN KARAWANG
146 — 34
  • Pemerintah Kabupaten Karawang cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATA RUANG KABUPATEN KARAWANG
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-12-2016 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 601/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 14 Desember 2017 — MAHBUB YAKNI, MARIDIH Dan MARJUKI
2.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. DINAS PERUMAHAN Dan GEDUNG DKI JAKARTA
90 — 73
  • MAHBUB YAKNI, MARIDIH Dan MARJUKI
    2.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. DINAS PERUMAHAN Dan GEDUNG DKI JAKARTA
    Apalagi Tergugat II merupakansuatu Institusi Pemerintah.9. Bahwa setelah ada Plang Nama yang bertuliskan Tanah ini adalahMilik Pemda DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan dan Gedung PemdaDKI Jakarta, Penggugat mencoba mencari faktafakta dilapangandanterlebih kepada ahli waris dari Alm. Fatimah yang masih berdomisilidisekitar tanah a quo( Tergugat ) tentang siapa yang menjual tanahmilik adat para ahli waris Alm. Bimun Bin Gepeng tersebut kepadaTergugat II, namun keluarga dari Alm.
    Bimun Bin Gepeng , saksi tidaktahu berapa istrinya .Bahwa saksi tahu tanah / objek sekarang ditumbuhi rumput tetapi diatasnyaada plang bertuliskan Tanah ini milik Pemerintah Propinsi DKI JakartaCq.Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta .Bahwa lokasi tiadak dipagar.Hal 21 Putusan Nomor : 601/Pdt.G/2016/PN Jkt.
    PEMERINTAH KOTA ADMNISTRASI JAKARTA UTARA , KEC.CILINCING,KEL.ROROTAN, yang diberi tanda bukti T.II7.8. Berita Acara Penelitian Riwayat Tanah untuk Lahan yang terkena rencanaPembangunan Rumah Susun yang terletak di JIn.Rorotan IV Kel. Rorotan,Kec.Cilincing Kota Adminstrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014 , yangdiberi tanda bukti T.II8.9.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 17-02-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PN BOGOR Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bgr
Tanggal 12 Juli 2022 — Penggugat:
ZUDIY ICHTIANTO, S.Pd,
Tergugat:
1.INDRAYANA SUGWANTO,
2.RYAN SULISTIJO,
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BOGOR KOTA
129 — 18
  • Penggugat:
    ZUDIY ICHTIANTO, S.Pd,
    Tergugat:
    1.INDRAYANA SUGWANTO,
    2.RYAN SULISTIJO,
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BOGOR KOTA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-03-2012 — Upload : 22-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2472 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Maret 2012 — PEMERINTAH RI Cq. KEJAKSAAN AGUNG Cq. KEJAKSAAN TINGGI BANTEN Cq. KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM dalam perkara pidana No. 990/Pid.B/2010/PN.Tangerang
33 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. KEJAKSAAN AGUNG Cq. KEJAKSAAN TINGGI BANTEN Cq. KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM dalam perkara pidana No. 990/Pid.B/2010/PN.Tangerang
    Olehkarena Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Banten cq.Kejaksaan Negeri Tangerang cq. Jaksa Penuntut Umum adalah merupakanLembaga Penyelenggara diatur pada Bab III tugas dan wewenang BagianPertama Umum Pasal 30 dalam UndangUndang Republik Indonesia dibidangPidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan danmelaksanakan Penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.
    Mesin 7K0494353, oleh terpidana dengankesepakatan Pelawan telah dijual kepada Ponda Rico Simanjuntak.Dan tidak serta merta Pemerintah RI cg. Kejaksaan Agung RI cq. KejaksaanTinggi Banten cq. Kejaksaan Negeri Tangerang cq.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 25-07-2018
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Arm
Tanggal 12 Desember 2017 — - Penggugat - ZETSKE SOFIE ROMPAS - Tergugat - DENNY ROBY RENDENGAN - Turut Tergugat - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, cq, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA
70 — 83
  • - Penggugat- ZETSKE SOFIE ROMPAS- Tergugat- DENNY ROBY RENDENGAN- Turut Tergugat- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, cq, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA
    lahir, 20 Mei 1968, KewarganegaraanIndonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta,Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan TerakhirSMA, Alamat Desa Kadoodan Jaga Ill KecamatanMadidir Kota Bitung;Selanjutnya disebut sebagai...................Penggugat;LawanDENNY ROBY RENDENGAN,Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki,Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kawangkoan Jaga llKecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;selanjutnya disebut SCDaQal ......... eee eee eteeeeeettttteeeeeeeeees Dergugat 1;PEMERINTAH
    suami Penggugat dan kedua saudarakandungnya, akan tetapi sampai saat ini objek sengketa belum ditentukanletak dan kedudukan bagian masingmasing yang menjadi milik dari suamiPenggugat dan saudarasaudara kandungnya serta Tergugat sendiri ;Bahwa kemudian secara diamdiam Tergugat sudah menyatakan dirisebagai Pemilik seutuhnya atas Objek Sengketa ;Bahwa saat ini diketahui objek sengketa, masuk dalam daftar dominatifPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum untuk Pembangunan Jalan TolManado Bitung oleh Pemerintah
Pengadilan PN NGAWI Perdata
Register : 19-04-2024 — Putus : 11-09-2024 — Upload : 17-09-2024
Putusan PN NGAWI Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Ngw
Tanggal 11 September 2024 — Penggugat:
SUPRIYANTO
Tergugat:
1.KADIR
2.SUNARTI
3.SONO
4.SUPATMI
5.SUKI
Turut Tergugat:
Pemerintah Desa Dinden Kabupaten Ngawi
18 — 14
  • Penggugat:
    SUPRIYANTO
    Tergugat:
    1.KADIR
    2.SUNARTI
    3.SONO
    4.SUPATMI
    5.SUKI
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Desa Dinden Kabupaten Ngawi
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama
Register : 03-08-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 23-08-2022
Putusan MS BIREUEN Nomor 210/Pdt.P/2022/MS.BIR
Tanggal 23 Agustus 2022 — Pemohon melawan Termohon
9 — 3
  • Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan PA KOLAKA Perdata Agama
Register : 04-11-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PA KOLAKA Nomor 399/Pdt.P/2015/PA Klk
Tanggal 26 Nopember 2015 — - Pemohon I - Pemohon II
15 — 11
  • Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
    Membebankan biaya perkara Kepada Pemerintah Daerah KabupatenKolaka Utara;Subsider :Mohon Penetapan seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan PemohonIl hadir menghadap sendin dalam sidang, kemudian dibacakan suratpermohonan Pemohon dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon dan Pemohon Il;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, maka Pemohon dan Pemohon II mengajukan alatalat bukti sebagai berikut :1. Bukti Surata.
    Pasal 1 huruf (a) dan (f)serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka buktiP.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyaikekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat (vollidig en bindendebewijskracht), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat diperolehinformasi bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah tinggal bersama dalam satukeluarga setidaktidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan/atauKartu
    Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten KolakaUtara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKolaka Utara Tahun 2015 sejumlah Rp. 131.000, (seratus tiga puluh saturibu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Kamis tanggal 26Nopember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 Hijriyaholeh Hakim Abu Rahman Baba, S.HI dan pada hari itu juga penetapan inidibacakan dalam sidang terouka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu olehBurhan, S.H
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Tergugat:
1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
2.SANIRI NEGERI HILA
3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
82 — 33

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi;

    • Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
  • Menyatakan membatalkan Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
  • Menyatakan Berita Acara Pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Tergugat II untuk pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila adalah cacat hukum
    • >Menyatakan membatalkan berita acara pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang di buat oleh Tergugat II untuk Pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemeritah Negeri Hila, sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku;
  • Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membuat dan mensahkan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah
    Penggugat:
    SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
    Tergugat:
    1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
    2.SANIRI NEGERI HILA
    3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
    PEJABAT/PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA, Beralamat diNegeri Hila, Kecamatan. Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;Sebagai Tergugat ;2.
    Dalil tersebut adalah tidak benarkarena pada kenyataannya dalam pembuatan Peraturan Negeri HilaNomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan YangBerhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila telah melibatkan SaniriNegeri Hila dan menjadi atas persetujuan bersama dengan PejabatKepala Pemerintah Negeri Hila pada saat itu sehingga Peraturan NegeriHila Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/KeturunanYang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dapat disahkan.Bahwa Penggugat
    Soerat Perbatasan dan Doesong oleh Pemerintah Hila tanggal 15 Mei1802, bukti P4;5. Soerat deosun tanggal 7 Juli 1802, bukti P5;6. Soerat Doesung Nanihaha dan Doesung Wossu Pemerintah NegeriHila tahun 1803, bukti P6;7. Surat Keputusan (Besluiten) Djapnoer Lating Nuoestapy orang Kaya dariNegeri Hila, bukti P7;8.
    Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang BerhakMenjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, bukti T.1Il12;13. Keputusan Saniri Negeri Hila Nomor : 02 Tahun 2009 tertanggal 5Januari tahun 2009. Tentang Panitia Pencalonan, Pemilihan Dan PelantikanKepala Pemerintah Negeri Hila, bukti T.III13;14. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05120.a Tahun2009 tertanggal 19 Januari tahun 2009 tentang Pengesahan PanitiaPemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu, bukti T.III14;15.
    Keputusan Bersama Para Calon Kepala Pemerintah (Raja), SaniriNegeri, Para Kepala Soa dengan Panitia Pemilihan tertanggal 18 Januaritahun 2010, bukti T.III17;18. Keputusan Saniri Negeri Hila Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 02Februari tahun 2010 tentang Panetapan Kepala Pemerintah (Raja)Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, bukti T.III18;19.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 15-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 2/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
Wildan Khoiri
Tergugat:
1.Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari
2.Afriyaldi
Intervensi:
Afriyaldi
241 — 490
  • Menyatakan Batal Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I;

    3.

    Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2019 tanggal 13 November 2020 Atas Nama Wildan Khoiri, S.Pd.I;

    4.

    Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menetapkan Penggugat sebagai Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Formasi 2019 dan menetapkan Nomor Induk Kepegawaian atas nama Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkarainisecara tanggung renteng sejumlah Rp319.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

    Bahwa pada Pengumuman Nomor;810/6743/BPKPSDMD/2020 tentang hasil akhir seleksi CPNSFormasi Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten BatangHari ditetapbkan Tanggal 30 Oktober 2020.
    DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalilPenggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;Bahwa Penggugat dalam melakukan Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 telahsesuai dengan prosedur dan mempedomani ketentuan yangberdasarkan pada aturan hukum sebagai berikut:y UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara;v Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 TentangPerubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11
    Pembatalan KTUN oleh Tergugat yakni Surat PengumumanBadan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah (BKPSDMD) Pemerintah Kabupaten Batang Hari yakniSurat Pengumuman Nomor : 810/7073/BKPSDMD/2020 TentangPembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang HariFormasi Tahun 2019 Tanggal 13 November 2020.
    BuktiT7 : Berita Acara Pemeriksaan Peserta CPNS Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Batang HariTahun 2019 atas nama Wildan Khoiri, tanggal 30Oktober 2020 (Sesuai Dengan Asli);8.
    ) Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenBatang Hari tanggal 20 Maret 2020 (vide Bukti P6) dan kemudian dinyatakanlulus seleksi CPNS melalui Pengumuman Nomor: 810/6743/BKPSDMD/2020tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS Formasi Tahun2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tanggal 30 Oktober 2020(vide Bukti P8);Bahwa terdapat pengaduan yang dilakukan oleh A.