• Bahwa dana pinjaman talangan haji iB yang diberikan oleh TERGUGAT IIsekiranya dimaksudkan akan dipergunakan nantinya sebagai setoran awaldari calon jamaah haji kepada kementerian agama untuk mendapatkanHalaman 5 dari 53 halaman Putusan Perdata No. 114/PDT/2017/PT BTN13.14.15:16.renomor antrian haji bagi calon jamaah haji tersebut.

  AA.46637.Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tersebutmenetapkan sebagai berikut Terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2011melepaskan hak atas tanah pekarangan rumah di Jalan AmbulomboNomor 4 Kompleks Dep.

  ., KeputusanDirektur Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Direktorat JenderalCipta Karya Kementerian Pekeraan Umum No. 2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 dan Keputusan Direktur Penataan Bangunan danLingkungan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PekerjaanHalaman 29 dari 53 halaman Putusan Perdata No. 114/PDT/2017/PT BTNUmum No. 2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 sebagaimana tersebut pada butir 1),2), dan 3) diatas sebagai berikut:Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jl. Ambulombo No. 4Komplek Dep.

  Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentangPENYERAHAN HAK MILIK RUMAH NEGARA GOLONGAN IIIHDNO. AA.46637 TERLETAK DI JALAN AMBULOMBO NO. 4 KOMPLEKS DEP.KEUANGAN KARANG TENGAH TANGERANGKEPADA SAUDARA UTJU RACHMAT SH.

  Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentangMELEPASKAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN TERLETAK DIJALAN AMBULOMBO NO. 4 KOMPLEKS DEP. KEU AN GANKARANG TENGAH TANGERANG HD NO. AA.46637.

• pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubausecara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor356/Pdt.G/2017/PA Bb, tanggal 16 Agustus 2017 dan 29 Agustus 2017ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatuhalangan yang dibenarkan oleh Undangundang;Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Kantor KementerianAgama Kabupaten Buton Tengah telah memperoleh Surat Izin Perceraiandari Kepala Kementerian

  Hal.6 dari 14 hal.Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon sebagaiPegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah telahmemperoleh Surat Izin Perceraian dari Kepala Kementerian AgamaKabupaten Buton Tengah Nomor 68 tahun 2017 tertanggal 4 Agustus 2017;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telahmemperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang hal tersebutmerupakan surat otentik hal tersebut telah sesuai dengan pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan

• danPencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada IJAZAH Ke2 (dua)anak pemohon yang bernama ALDA dan MARDIANA yaitu : pada IJAZAHHal 1 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pat.P/2020/PN PolSEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYO TahunPelajaran 2014/2015 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama ALDA dan padaIJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYOTahun Pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama MARDIANAyang di keluarkan oleh Kementerian

  maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguraguan, serta agarsemua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnyamengenai Nama Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agaridentitas Pemohon yaitu Nama Pemohon pada IJAZAH SEKOLAHMENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYO Tahun Pelajaran2014/2015 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama ALDA dan pada IJAZAHSEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYO TahunPelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama MARDIANA yangdi keluarkan oleh Kementerian

  Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : ALI yang lahir diRISO, 21 Agustus 1971 yang tertulis dan terbaca pada IJAZAH SEKOLAHMENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYO Tahun Pelajaran2014/2015 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama ALDA dan pada IJAZAHSEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYO TahunPelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama MARDIANA yangdi keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan padaKartu Keluarga (KK) isteri pertama pemohon Nomor : 7604073007130003tertanggal

• Putusan No: 02/Pdt.G/2014/PNTB,W2.121425.AH.05.01 Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor WilayahSumatera Utara Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia selaku Kantor PendaftaranFidusia, oleh karenanya secara juridis 1 (Satu) unit Mobiltersebut masih merupakan milik Penggugat ; .

  Bahwa~ perbuatan Tergugat yang menggadaikan/mengalihkan 1 (satu) unit MOBIL tersebut tanpa izin dariPenggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.Sebab 1 (satu) unit MOBIL tersebut masih milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusiasebagaimana tersebut dalam Salinan Buku Daftar FidusiaNomor :W2.121425.AH.05.01 Tahun 2013 tertanggal 19Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor WilayahSumatera Utara Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia selaku Kantor PendaftaranFidusia

  Mesin : 3SZDDT3559 ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 telah dapatmembuktikan bahwasanya atas objek Jaminan Fidusia tersebuttelah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kepala KantorWilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI ; Menimbang, bahwa bukti P.4 telah dapat membuktikanbahwasanya telah diatur syaratsyarat dan ketentuan umum dalamperjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat ;Hal 21 dari 25 hal.

• Siti Maesaroh yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dikembalikan kepada Saksi Ecep Jani Anjani Bin Toto.

Zuwisa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Komara, S.Si Bin Yusep.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

SIT MAESAROH yang dikeluarkan oleh Kementerian AgamaRepublik Indonesia.Dikembalikan kepada Saksi ECEP JANI ANJANI Bin TOTO.b. 1 (satu) buah bra, warna pink,c. 1 (satu) buah celana dalam.d. 1 (satu) buah kasur palembang, warna biru yang bertuliskan HELLOKITTY,e. 1 (satu) buah selimut, warna merah marun garis putih motif bunga,f. 2 (dua) buah bantal tidur, warna biru merk canon.Dirampas untuk dimusnahkan.g. 1 (Satu) buah Buku Nikah atas nama Sdr.

HENDRA KOMARA dan Sari.ZUWISA yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA KOMARA, S.Si Bin YUSEP.Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, MajelisHakim Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 April2020 Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Grt, yang amarnya berbunyi sebagai :1.Menyatakan terdakwa Hendra Komara, S.Si Bin Yusep

ZUWISA yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RepublikIndonesia.Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA KOMARA, S.Si BinYUSEP.4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000, ( dua ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding PenuntutUmum yang dibuat oleh Agus Sukmana, S.H., M.H.

• berdasarkan Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Peradilan, sebagaimana petunjuk Ketua Kamar LingkunganPeradilan Agama Nomor 14/TUADAAG/IX/2013 tentang Petunjuk TeknisBuku Il Edisi Revisi Tahun 2013, Majelis Hakim perlu memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan SalinanPenetapan Pengangkatan Anak dalam perkara ini kepada KementerianSosial, Kementerian

  Dirjen Imigrasi, Kementerian LuarNegeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RepublikIndonesia dan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk dicatatdan didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan bagian dariperkara perkawinan, maka menurut Pasal 89 Ayat (1) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Para Pemohon

• Bahwa penggugat sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukanperceraian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu Nomor R762/Kk.31.05/1/HK.03.4/7/2021 tertanggal 08 Juli 2021;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mmohon kepadamajelis Hakim untuk menjatuhakan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX)terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);3.

  berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tanggamereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus; Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatterjadi sejak Juni 2019; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat karena Tergugat sering melontarkan katakata kasar kepadaPenggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahirkepada Penggugat; Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer diKantor Kementerian

  Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkahlahir kepada Penggugat; Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer diKantor Kementerian Agama Pasangkayu namun sebelum menikahTergugat mengundurkan diri dan semenjak itu tidak memiliki pekerjaantetap; Bahwa saksi mengetahui karena saksi juga berteman denganTergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejakAgustus 2019 sampai sekarang sudah berjalan

• Kepala Kantor Kementerian Keuangan RI Perwakilan Provinsi Papua Barat
  Turut Tergugat:
  1.SROYER ELISA, S.Sos.
  2.ZETH SALMON AYAL
  3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI

  ., Pegawai pada Kementerian Keuangan RI yang berkantorpada Biro Advokasi Kementerian Keuangan Jin. Dr. Wahidin Raya No.1,Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020,selanjutnya disebut sebagai. sebagai TERGUGAT Il;SROYER ELISA,S.Sos, beralamat di Jin. Trikora Kelurahan Wosi, DistrikManokwari Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I:ZETH SALMON AYAL, beralamat di Jin.

  Hal 2 dari 11 halN.ILP : 198105232000121002;Jabatan dalam dinas : Kasi K.1;Pangkat/Golongan =: II; Cj00220Alamat kantor : Di Jalan Brigjend Marinir (Purn) AbrahamO.Atururi Kompleks Perkantoran GubernurProvinsi Papua Barat, Arfai Manokwari;Bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesiain casu Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Provinsi Papua Barat, selaku Tergugat II (dua) dalam perkaraini.

• /li>

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30 Juni 2022 yang dituangkan dalam Akta Nomor. 17 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H, yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian

   ,M.Kn, Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 08 September 2022, Nomor : AHU-0064558.AH.01.02.TAHUN 2022, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 01 Nopember 2022 yang dituangkan dalam Akta nomor 01 dibuat di hadapan

   ,M.Kn, Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 03 November 2022, Nomor : AHU-0079498.AH.01.02.TAHUN 2022, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;

5. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 13.293.793.383,14 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan

   ,MKn
   Terbanding/Turut Tergugat VII : Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia C/q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
   Turut Terbanding/Tergugat I : DAVID IGLESIAS MEGIAS
   Turut Terbanding/Tergugat IV : I KETUT BUDI ANTARA JAYA

• Umum dan Perumahan Rakyatberdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri KoordinatorBidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatanpemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunaluntuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakantanggung jawab dari Kementerian

  Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakatterhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima

  uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberianuang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannyamerupakan tanggung jawab dari Kementerian

• strong>Zainab binti Lahasani) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1996 di Desa Roko-roko, Kecamatan Waworete, Kabupaten Kendari, sekarang bernama Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;

  4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian

  Pemohon dapat mencatatkankelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempatanak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah inipemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam PermaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidangkeliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian

  Penetapan No. 0272/Pat.P/2020/PA.UnaKepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang TerpaduItsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikahserta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten KonaweKepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian AgamaKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.

  Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama KabupatenKonawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapanpuluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada sidang terpadu yang dilangsungkan di Kabupaten KonaweKepulauan pada hari Jumat tanggal 11 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, bertepatandengan tanggal 27 November 2020 Masehi, oleh A. Muh.

• SUKARJANI AN adalahseorang pensiunan dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi ;Bahwa, nama Pemohon sudah tercatat pada daftar KARIP (kartu identitaspensiunan) atas nama IRAWATI, Lahir di pada tanggal 01 September1976, sesuai dengan KARIP + 780 No.Dosir L + 131.033 NomorPensiun : 15010100700, Notas Rangkap : 48004336900 / 15010100700tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama: A.

  SUKARJANI ANadalah seorang pensiunan dari Kementerian Agama KabupatenSukabum1 ;Bahwa katanya nama Pemohon sudah tercatat padadaftar KARIP (kartu identitas pensiunan) atas nama IRAWATI, Lahir dipada tanggal 01 September 1976, sesuai dengan KARIP + 780No.Dosir L + 131.033 Nomor Pensiun : 15010100700, Notas Rangkap: 48004336900 / 15010100700 tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama: A.

  SUKARJANI ANadalah seorang pensiunan dari Kementerian Agama KabupatenSukabum1 ; Bahwa katanya nama Pemohon sudah tercatat padadaftar KARIP (kartu identitas pensiunan) atas nama IRAWATI, Lahir dipada tanggal 01 September 1976, sesuai dengan KARIP + 780No.Dosir L + 131.033 Nomor Pensiun : 15010100700, Notas Rangkap: 48004336900 / 15010100700 tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama: A.

• A) dengan Pemohon II (Nurdiana binti M.Salbi) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2012 di Desa Wawobeau Kecamatan Wawonii Utara , Dahulu Kabupaten Konawe, Sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan;

  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

  4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian

  Penetapan No. 0386/Pat.P/2020/PA.UnaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidangkeliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian Agama Kabupaten KonaweKepulauan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KonaweKepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang TerpaduItsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikahserta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten

  KonaweKepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian AgamaKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.

  Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama KabupatenKonawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapanpuluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember2020, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Dr.Massadi, S.Ag.

• Baja Lautan Abadi;

• Mengangkat dan menunjuk :

Balai Harta Peninggalan Medan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Sumatera Utara di Medan;

Selaku Kurator dalam proses Kepailitan Debitur Jerry Alias Kok Min / PD. Baja Lautan Abadi (Dalam Pailit) untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

4.

., Hakim PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan Medan padaKantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi RepublikIndonesia Sumatera Utara di Medan sebagai Pengurus dalam ProsesPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo;Menangguhkan biaya permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang ini sampai Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April2021

2 dari 11 hal putusan penolakan perdamaian PKPUNomor 22/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga MdnMengabulkan perpanjangan Waktu PKPU Sementara menjadi PKPUTetap untuk selama 14 (empat belas) hari kepada Debitor / TermohonPKPU JERRY Alias KOK MIN (Dalam PKPU Tetap);Menunjuk Bapak Sutio Jumagi Akhirno, SH.MHum., Ketua PengadilanNegeri Kelas IA Khusus Medan selaku Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan Medan padaKantor Wilayah Kementerian

dalam prosesPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon yang akanditentukan kemudian;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU selaku Debitordinyatakan pailit maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang HakimPengawas dari Hakim Pengadilan;Menimbang, bahwa dalam perkara PKPU sebelumnya MajelisHakim telah mengangkat Balai Harta Peninggalan Medan pada KantorWilayah Kementerian

• B.168/PPKNK/II/2010 tanggal 31 Maret2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI tetapdiabaikan dan tidak dijalankan oleh Tergugat dengan alasan yang tidakberdasar dan tidak jelas. Sehingga pada tanggal 29 April 2010 Dirjend. PPKKementerian Tenaga Kerja Transmigrasi RI mengeluarkan surat Nomor :B.226/PPKNK/IV/2010 perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja (buktiP10) ;Bahwa atas surat yang dikeluarkan Dirjend.

  Sedangkan perwakilan Para Penggugatdalam perundingan tersebut menuntut status (hak) sebagai karyawan tetapTergugat , sebagaimana yang diataur dalam peraturan perundangundangan(Vide Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan) dan telah ditegaskan oleh Kementerian Tenaga Kerja &Transmigrasi RI (Vide P9 dan P10).

  PPK Kementerian Tenaga Kerja & TransmigrasiRI No. B.168/PPKNK/II/2010 tertanggal 31 Maret 2010, perihal : NotaPemeriksaan (Vide P9) ;c. Surat Dirjend. PPK lKementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RImengeluarkan surat Nomor : B.226/PPKNK/IV/2010 tanggal 29 April 2010perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja (Vide P10) ;d. Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Utara Nomor :4918/1.831 tertanggal 29 Juni 2010 (Vide P14) ;e.

  BuktiP9 dan P10 yang merupakan bukti terlis berupa Nota Pemeriksaanyang telah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja & TransmigrasiRI atas permasalahan yang terjadi di tempat Termohon Kasasi nyatanyata tidak sama sekali dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti ;Nota Pemeriksaan Dirjend. PPK Kementrian Tenaga Kerja &Transmigrasi RI No. B.168/PPKNK/II/2010 tanggal 31 Maret 2010 (videbukti P9) dan surat Dirjend.

  PPK Kementerian Tenaga Kerja &Transmigrasi RI tanggal 29 April 2010 Nomor : B.226/PPKNK/IV/2010Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 486 K/PDT.SUS/201 1perihal Penegasan Beralihnya Hubungan Kerja (Vide bukti P10)merupakan suatu kesimpulan yang lahir dari hasil penelitian danpemeriksaan dokumendokumen iertulis dan pemeriksaan danpengecekan aktual di lapangan yang dilakukan oleh Dirjend.

• melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggasebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yait terhadap saksi korban Dewi Liandikayang dilakukan dengan terdakwa cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut berawal dari terdakwa pada hari Selasatanggal 12 Juni 2012 sekitar jam : 20.30 Wib terdakwa Hendry Kurniawan yangsudah 2 bulan tidak pulang kerumah saksi korban Dewi Liandika ( yangmerupakan istri sah terdakwa yang menikah pada tanggal 24 Juni 2011 dan telahtercatat di Kantor Kementerian

  DEWI LIANDIKA :: Bahwa benar saksi korban adalah istri sah dari terdakwa yang menikah pada tanggal24 Juni 2011 dan telah dicacatkan di Kantor Kementerian Agama kecamatan TapenKabupaten Bondowoso Nomor ; 125/05/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2011 sekitar jam : 20.30 Wib terdakwa sudah2 tahun meninggalkan saksi korban bahwa sebelum kumpul kembali dinikahkan lagi( memperbaruhi nikah) oleh orang tua saksi korban .Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012

  Bahwa akibat dengan kejadian ini saya mengalami luka luka sesuai dengan VisumEt Revertum Nomor : 449/09/430.10.2.21/2012 tanggal 26 Juni 2012.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanMenimbang bahwa, selanjutnya di persidangan telah didengar pula keteranganterdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa benar saksi korban adalah istri sah dari terdakwa yang menikah pada tanggal24 Juni 2011 dan telah dicacatkan di Kantor Kementerian Agama kecamatan TapenKabupaten Bondowoso

• dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masingmasingpihak tidak lebin jauh melanggar norma hukum dan norma agama makaperceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahanantara Penggugat dengan Tergugat;te Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan izin bercerai sesduai dengan surat Persetujuan IzinPerceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian

  untuktetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidakberhasil;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negari Sipil pada KantorKementerian Agama Kabupaten Murung Raya telah menyerahkan surat izinbercerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian

  suatu halangan yang sah,sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengandidasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg., maka Tergugat yang telahdipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatanPenggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikatdengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintahnomor 45 tahun 1990, telah menyampaikan surat ijin perceraian yangdikeluarkan oleh Kepala Kementerian

• Nomor 449 PK/Pdt/2018.Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor1, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepadaTio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum pada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangandan kawankawan, beralamat di Gedung Djuanda Lantai 3, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. WahidinRaya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Februari 2017;3. PT.

• Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator BidangPerekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatanpemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunanHalaman 6 dari 11 Putusan Nomor 131/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan olehKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uangtunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakantanggung jawab dari Kementerian

  Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintasmasyarakat terhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatanTergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggalmilik Ayah Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uangtunai pengganti

  hak dari Penggugat telahHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 131/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapatmenerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 makaperbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzalam;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian

• IMAM (belum tertangkap) dan ketika dimintaiketerangannya oleh Penyidik Polresta Bekasi Kota terkait tindakanya untukmembeli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin samasekali dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pejabatyang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Badan Narkotika Nasional No.

  IMAM (belum tertangkap) dan ketika dimintaiketerangannya oleh Penyidik Polresta Bekasi Kota terkait tindakanya untukmemiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebutterdakwa tidak memiliki ijin Sama sekali dari Kementerian KesehatanRepublik Indonesia maupun dari pejabat yang berwenang. Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan NarkotikaNasional No.

  Putusan Nomor : 907/Pid.Sus/2016/PN.BksBahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih dengan beratnetto 0,0528 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirseluruhnya 0,0361 gram didalam lipatan uang kertas Rp. 2.000, (Dua riburupiah) yang terdakwa simpan didalam kantong jaket depan sebelah kananyang terdakwa gunakan;Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun memakai Narkotika jenis shabutersebut memiliki ijin dari Kementerian

  tertangkap)Daerah Johar Baru, Jakarta Pusat;Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putin dengan beratnetto 0,0528 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirseluruhnya 0,0361 gram didalam lipatan uang kertas Rp. 2.000, (Dua riburupiah) yang terdakwa simpan didalam kantong jaket depan sebelah kananyang terdakwa gunakan;Bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun memakai Narkotika jenis shabutersebut memiliki ijin dari Kementerian