Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahKabupaten Tabanan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.04/X/PPNS/Sat.Pol.PP/2018;b.

Keterangan saksisaksi Made Winarsa, S.H. dan Wayan Sunarta, telahbersesuaian dengan keterangan Terdakwa Km Ayu Merti Triana P, adalah benardan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahKabupaten Tabanan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Tabanan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianmenjatuhkan Putusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan

ZULFAHMI, tempat tanggal lahir Aceh Barat, 04 Februari 1966, jenisKelamin Lakilaki, Pendidikan SLTA/sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal diJalan Manek Roo Lr. Gajah, Desa Ujong Baroh, KecamatanJohan Pahlawan, Kab.

ZULFAHMI tempat tanggal lahir Aceh Barat, 04 Februari1966, jenis Kelamin Lakilaki, Pendidikan SLTA/sederajat, AgamaIslam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal diJalan Manek Roo Lr. Gajah, Desa Ujong Baroh, Kecamatan JohanPahlawan, Kab. Aceh Barat, anak dari Raja Keucek (ayah) dan CutHalaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN MboUbit (ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor:LUOS CL OBO 0 G00 GO naa2.

HARUN, tersebut diatas ;Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Memperhatikan barang bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa sertabarang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwasecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa

,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nanik Nurhandajani, S.H., PaniteraPengganti dengan dihadiri Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Kediri selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;Panitera Pengganti, Hakim,Nanik Nurhandajani, SH. Guntur Pambudi Wijaya, S.H.

FEBRI85pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, beralamat di Jl.Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 573/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 30 Nopember2010;Selanjutnya disebut TERGUGAT 1/PEMBANDING I;2. KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS IIMEDAN; berkedudukan di Jl. Willem Iskandar No.10 Medan :SIT MUTMAINAH, SH ; 1. IKETUT PRIHADI, SH,LLM;2. IrRAHMAT WIDAYANA, MT,MM) 3. Ir NURHAEDAH, MBAT;4. M.

ABI PRATAMA NUGRAHA,SH ; Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KementerianKomunikasi dan Informatika RI, beralamat di JalanMedan Merdeka Barat No. 9 Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 1204/I.c/B.II//XI/2010tanggal 23 Nopember 2010;Selanjutnya disebut TERGUGAT II/TURUTPEMBANDING; 3. PT. RADIO KARDOPA MEDAN, dalam hal ini diwakili oleh TIORIDASIMANJUNTAK, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Direktur Utama, beralamat di Jl.

bertempat dirumah Kos Desa Wonojoyo Kecamatan GurahKabupatenKediri, tidak memiliki/membawa KTP;Catatan Putusan Nomor 348/Pid.C/2020/PN Gpr hal 1 dari 2 halHakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara terdakwa Ria Winarsih Binti Asngari, tersebut diatas ;Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai

Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Memperhatikan barang bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa sertabarang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwasecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi hukuman ;Mengingat pasal 10 ayat (3) jo

Panitera Pengganti dengan dihadiriPenyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri selakukuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;Panitera Pengganti, Hakim,Rumiyati, SH. Evan Setiawan Dese, S.H.Catatan Putusan Nomor 348/Pid.C/2020/PN Gpr hal 2 dari 2 halCatatan Putusan Nomor 348/Pid.C/2020/PN Gpr hal 3 dari 2 hal

PANITERA PENGGANTIwonennnn Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakimlalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran Kabupaten Lamandau Nomor BP/24/05/2020/SATPOLPPDAMKARtanggal 08 Mei 2020:; 222 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn annewonennn Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaanLEPSCDULn 22 nnn nnn n nn nn nn nn nn nnn nn nen nn nn cence nen

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik sertadihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;PANITERA PENGGANTI HAKIMTid. Tid.ADE ANDIKO, S.H. RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.

Yadi Mulyadi, tempat Bogor, tanggal lahir 20 April 1973, umur 48 tahun,Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, KebangsaanIndonesia, Alamat KP. Cijeruk, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Tajurhalang,Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, agama Islam;2. Achmad Arief Rachman, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 13 Pebruari 1977,umur 44 tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Veteran GG.

Yadi Mulyadi, tempat Bogor, tanggal lahir 20 April 1973, umur 48 tahun,Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, KebangsaanIndonesia, Alamat KP. Cijeruk, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Tajurhalang,Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, agama Islam;2. Achmad Arief Rachman, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 13 Pebruari 1977,umur 44 tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Veteran GG.

Bahwa pada bulan Maret 2005 penggugat ke Nabire mengurus Mutasikepindahannya Pegawai Negeri Sipil untuk bertugas di KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supriori sebagai PegawaiNegeri Sipil. Bahwa pada bulan Mei 2010 penggugat ke Jayapura bersama anak dalamrangka kegiatan Dinas menerima Telpon dari Mertua penggugat datangmenemui penggugat dan anak di hotel Matoa di Jayapura dan menanyakanbagaimana keadaan hidup' penggugat selama oberada diBiak.

Tahun 2003 terjadi cekcok, disebabkan Karena tergugat sering minum minum minuman beralkohol (mabuk) dan tergugatmelakukan pemukulan terhadap penggugat di Nabire dan pemukulan tersebut terjadi juga diJayapura Tahun 2004 pada saat penggugat berobat ke Jayapura, kejadiankejadian tersebutmembuat penggugat merasa resah dalam menjalani bahtera rumah tangga, kejadian yangmenimbulkan keresahan tersebut berlanjut sampai dengan Tahun 2004, akhirnya tergugatmengambil keputusan untuk pindah/mutasi sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Supriori, semenjak kepindahan penggugat ke Biaksampai dengan sekarang tidak terjalin hubungan layaknya sepasang suami istri yang salingmembutuhan baik lahir maupun bathin dan antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri ;Menimbang bahwa, dari dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah di panggil untukmenghadap di persidangan namun tergugat tidak hadir dan mengirim surat menjawan suratpanggilan

Negeri Sipil pada Kantor Catatan SipilKabupaten Supiori dan selama penggugat pindah ke Biak dari Tahun 2004 sampai dengansekarang antara penggugat dan tergugat tidak terjalin hubungan layaknya sepasang suamii istriyang saling membutuhan baik lahir maupun bathin, maka antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali ;Menimbang, bahwa apabila hal ini berlangsung terusmenerus, maka tidak adakebahagiaan yang didapat oleh Penggugat, tetapi justru Penggugat mendapat

PP No. 45 Tahun 1990 padapokoknya ditentukan bahwa bagi seorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang akanmengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat/atasannya yang berwenang ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, makaMajelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pula ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahNo.10 tahun 1983 jo.

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN, M.MA, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 73Perumahan Kampung Baru, Kelurahan Sioldengan,Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu,Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan

Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tata Tinggi Usaha Negara Medan sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil yang menjabatsebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi SumateraUtara telah melanggar Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan dijatuhi hukumanpembebasan jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatuoleh Bupati Labuhanbatu (Tergugat), menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4)huruf c Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil.

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hokum yangberlaku.Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, monon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untukmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selakuPegawai Negeri Sipil telah

memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiandan Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkanPutusan nomor 914/PdLG/2018/PAPLG halaman 3 dari 5 halaman(linat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 juntis Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperolehizin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugatselaku Pegawai Negeri

surat yang diajukan pemohon ; Telah mendengar keterangan saksisaksji 5Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal,20 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen,tanggal, 20 Maret 2015, dibawah register nomor 28/Pdt.P/2015/PN Sgn, telahmengemukakan halhal sebagai berikut : +9202 2222 Bahwa Pemohon bernama MUJIYEM, tempat lahir di Sragen, pada tanggal02 Desember 1955, sebagai mana sesuai tertulis pada Kartu TandaPenduduk dan Kartu Keluarga, llazah, SK Calon Pegawai

Negeri SipilPemohon milik Pemohon, terlampir:02 222 " Bahwa sedangkan kelahiran Pemohon ( MUJIYEM), sebagaimana padaKutipan Akta Perkawinan, tertulis tanggal 30 Nopember 1955. ( Foto copyKutipan akata Perkawinan terlampir:Bahwa tujuan mengajukan permohonan Pemohon untuk kepentingan dalampengurusan segala sesuatu. yang berhubungan tertib administrasipencatatan sipil dan Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Sragen yaitupembetulan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan AktaPerkawinan miliki

tertulis 30 Nopember 1955 untuk dibetulkan menjadi 02Desember 1955, sebagaimana sesuai tertulis pada Kartru Tanda Penduduk,Kartu Keluarga, ljazah, SK Calon Pegawai Negeri Sipil Pemohon miliki:Bahwa oleh karena kurang pengertian dan pengetahuan Pemohon mengenaipembetulan tanggal dan bulan kelahiran pada Kutipan Akta perkawinanPemohon tersebut, maka baru sekarang Pemohon mengajukanpermohonan pembetulan tanggal dan bulan kelahiran pada Kutipan AktaPerkawinan Pemohon miliki kepada Pengadilan Negeri

tinggal satu rumah namun sudah tidak saling memperdulikanlagi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;Bahwa dengan adanya halhal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untukmempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinandalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahtidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untukmenceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Palembang;Bahwa terhadap Pemohon yang berstatus Pegawai

Negeri Sipil yang saat inibelum memperoleh surat izin dari Bupati daerah tempat Pemohon bekerja,Karena surat izin tersebut masih dalam proses pengurusan;Berdasarkan dalildalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua PengadilanAgama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagaiberikut :1.

Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telahmengajukan surat Izin Nomor : 474.2/02/KEPBKD.D/2009 tanggal 18 September2009 tentang Pemberian Izin Perceraian;Menimbang, bahwa Termohon juga selaku Pegawai Negeri Sipil telahmengajukan pula Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor :474.2/06/1/DISHUBKOMINFO yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2009;Menimbang

Sekarang kedua anaktersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon yang berstatussebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah mendapatkanizin dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhiketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan cerai tersebut di atas, sesuai denganketentuan pasal

PUTUSANNomor 2653/Pdt.G/2019/PA.LmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat antara :Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kabupaten Lamongan sebagaiPenggugat;MelawanTergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempattinggal di Kabupaten Lamongan sebagai Tergugat;Pengadilan Agama

mohonputusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telahternyata menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilantelah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertamatertanggal 28 Nopember 2019 dan surat panggilan kedua tertanggal 06Desember 2019;Bahwa Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil (PNS)telah memperoleh izin perceraian dari atasannya;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkaradengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka dibacakanlahsurat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa :1.

terikatdalam perkawinan yang sah dan keduanya belum pernah bercerai;Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.2 (fotokopi Domisili Penggugat)dan alat bukti ke dua tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaiserta bermeterai cukup telah terbukti bahwa Penggugat berada di wilayahyuridiksi Pengadilan Agama Lamongan, maka perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama Laamongan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Izin dariAtasan) telah terbukti Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil(PNS), dan Penggugat telah memperoleh surat izin perceraian sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor : 45tahun 1990;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Septembertahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaigoyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali

ditetapkanPemohon datang mengahadap, akan tetapi Termohon telah tidak datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/5kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telahdipanggil secara patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohonagar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudiandibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai

Negeri Sipil UnitKerja UPTD Kesehetan Puskesmas Tosari Kabupaten Pasuruan, maka sesuaidengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian harus mendapat ijin dari atasannya;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan surat ijin dari atasannyasesuai dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 474.2/623/424.073/2013tertanggal 31 Desember 2013;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohontelah

tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggilsecara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, olehkarena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan telahterbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteriyang terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai

Negeri Sipil UnitKerja UPTD Kesehetan Puskesmas Tosari Kabupaten Pasuruan, maka sesuaidengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian harus mendapat ijin dari atasannya;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan surat ijin dari atasannyasesuai dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 474.2/623/424.073/2013tertanggal 31 Desember 2013;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/

permohonannya tanggal 1Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon dibawah Nomor 130/Pdt.P/2019/PN.Amb, pada tanggal 2Agustus 2019 telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa pemohon adalah Adik kandung dari Almarhum DANIEL MAITIMU,yang telah meninggal dunia di Ambon, tanggal 6 Juli 2019, sesuai AktaKematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon No.8171KM150720190003 tanggal 16 Juli 2019 ; Bahwa semasa hidup Almarhum berkerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil padaDinas Pendidikan Kota Ambon c.q SD Kristen Belso B2, Kecamatan Sirimau; Bahwa Almarhum DANIEL MAITIMU sampai ia meninggal dunia, belumpernah menikah;Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 130/Pdt.P/2019/PN.Amb.

Negeri Sipil / Guru SD di Belakang Soya;Bahwa semasa hidupnya Almarhum DANIEL MAITIMU tidak pernahmenikah dan tinggal seorang diri;Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kePengadilan agar ditetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untukmengurus hakhak pensiun dari Alaamrhum DANIEL MAITIMU yang telahmeninggal dunia tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi kalau ahli waris lainnya dari AlmarhumDANIEL MAITIMU tidak berkeberatan dan telah memberikan kuasakepada Pemohon untuk mengurus hakhak

Negeri Sipil (Guru) Sekolah Dasar diBelakang Soya mempunyai hakhak pensiun pada PT.

Negeri Sipil, mengalamikesulitan dalam pembuatan KARSU (Kartu Suami) karena dokumen yang dimilikipemohon sekarang seperti KTP, KK, Akta Nikah menggunakan nama SukriSugiantoro sedangkan di Akta Lahir menggunakan nama Sukri;Halaman 3 dari 8Penetapan No.51/Padt/P/2018/PN.Kng Bahwa saksi mengetahui pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusanAdministrasi karena dokumen yang dimilikinya sekarang berbeda dengan akta lahir; Bahwa pemohon sejak menikah bertempat tingal bersama istrinya di Lingk KondangRt

Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon Menikah; Bahwa pemohon anak ke 6 (enam) dari pasangan Sarkum dan ibu Rukiniberdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 4614 Th.2000, dikeluarkan tanggal 16Nopember 2000 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan; Bahwa dalam Akta Kelahiran tercantum menggunakan nama Sukri; Bahwa Pemohon bernama Sukri Sugiantoro jenis kelamin Lakilaki, lahir diKuningan pada tanggal 04 Pebruari 1978; Bahwa pemohon mempunyai istri pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, mengalamikesulitan dalam pembuatan KARSU (Kartu Suami) karena dokumen yang dimilikipemohon sekarang seperti KTP, KK, Akta Nikah menggunakan nama SukriSugiantoro sedangkan di Akta Lahir menggunakan nama Sukri; Bahwa saksi mengetahui pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusanAdministrasi karena dokumen yang dimilikinya sekarang berbeda dengan akta lahir; Bahwa pemohon sejak menikah bertempat tingal bersama istrinya di Lingk KondangRt.006, Rw.002, Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur

Negeri Sipil, mengalamikesulitan dalam pembuatan KARSU (Kartu Suami) karena dokumen yang dimilikipemohon sekarang seperti KTP, KK, Akta Nikah menggunakan nama SukriSugiantoro sedangkan di Akta Lahir menggunakan Nama Sukri Bahwa pemohon ingin mengubah namanya yaitu Sukri menjadi Sukri Sugiantoro;Menimbang, bahwa fakta tersebut akan dihubungkan dengan alat bukti yaitubukti surat dan bukti saksi serta Permohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harusterlebih

Negeri Sipil(PNS);Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksisaksi dihubungkan dengansuratsurat bukti yang diajukan Pemohon maka Pemohon telah dapat membuktikan dalilpermohonannya dan dalildalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidakbertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dansah menurut hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubahnama Pemohon dari Sukri menjadi Sukri

Negeri Sipil (PNS) yangbersangkutan meninggal.

Di dalam PP No.31 Tahun 2005yang antara lain berisi tentang Rumah Negara yang dapatdialihkan, keberadaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)serta janda/dudanya tetap memiliki hak untuk menghuniRumah Negara (vide pasal 15 yo.

negeri sipil Departemensepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat/atau pegawainegeri sipil; Pasal 6 ayat (8) Pejabat dan/atau pegawai negeri sipilsebagaimana dimaksud ayat (2) yang tidak lagi menduduki jabatan dan/atautidak lagi menjadi pegawai negeri sipil mengosongkan dan menyerahkan RumahNegara Golongan II Kepada Departemen dalam waktu paling lambat 3 (tiga)bulan setelah berakhirnya masa jabatan dan/atau status pegawai negeri sipil ;sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret

Munandir dkk.; (bundel buktibertanda T14); bahwa karenanya dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 2mesti dikesampingkan saja;5 Bahwa, mencermati gugatan pada angka 3, pertamatama dimohonakte pengakuan Penggugat ... sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil ...menghuni rumah negara di Jl. Ambarawa No.11 Kota Malang berdasarkan...

negeri sipilDepartemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/ataupegawai negeri sipil (vide bukti T8);Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara telah ditentukan bahwa Rumah Negara GolonganII adalah rumah negara yang mempunyai hubungan dengan yang tidak dapatdipisahkan dari suatu instansi dan hanyadisediakan..............disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun,rumah

Sukma Jaya,Kota Depok, Jawa BaratAgama : KristenPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Deputi PengendalianKepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN)JakartaPendidikan : S2Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanansebagai berikut :1.Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22Oktober 2015;.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Pemerintan RI Nomor 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 yangberbunyi: Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenagahonorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan ini,dibebankan pada:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi tenaga honorer di instansipusat; danb.

Bertentangan dengan kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian Butir E Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CalonPegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Pengadaan CPNS dilakukanberdasarkan prinsip sebagai berikut:1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuankelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesualkeadaan yang sesungguhnya.2.

Kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian Butir E Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi: "Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagaiberikut:1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuankelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuaikeadaan yang sesungguhnya.2.

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA TKI.2019 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatuhalangan yang sah.Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian denganmenasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untukmembina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidakberhasil.Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaupaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru SDN Inpres102 Bontokadatto

Sn, eur 33 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Guru/Pegawai Negeri Sipil, tempatkediaman iees, i padapan sidangmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatsebagai berikut :Halaman 4 dari 16 hin. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA TKI. Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah adik kandungpenggugat dan kenal tergugat bernama sebagai Suami penggugat. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumahorang tua penggugat.

Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukundengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.crue 2e trun, agama am,pendidikan S1, pekerjaan Guru/Pegawai Negeri Sipil, tempatkediaman ci ieeee (i hadapan sidang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:Halaman 5 dari 16 hin. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA TKI. Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah keponakanpenggugat dan kenal tergugat bernamasebagai Suami penggugat.

Pasal 143 ayat (2) InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (bo) PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan.Menimbang, bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil, untukmelakukan perceraian telah memperoleh izin dari pejabat sebagaimanaketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor 862/04/BKPSDMI/III/2019tanggal 20 Maret 2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian.Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadapdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataukuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu