yaitu nama orang tua Pemohon Frederik Pelupessy danFemmy Fransina padahal yang sebenarnya adalah Ayawaila FemmyFransina dengan Pelupessy Frederik;Halaman 5 dari 11 halamanPenetapan Nomor 30 Pdt.P/2015/PN.Clp.Menimbang, bahwa untuk memperjelas permohonan Pemohon a quomaka Pengadilan telah memanggil Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Cilacap yang dihadiri oleh HARIYADI selakuKepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Cilacap dan HELWI selaku Pelaksana

padahal yang sebenarnyaAYAWAILA FEMMY FRANSINA begitu juga nama Bapaknya dalam aktekelahiran tertulis FREDERICH PELUPESSY padahal yang benar adalahPELUPESSY FREDERIK, sebagaimana tertulis dalam Akta Perkawinanorang tua Pemohon;Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah PELUPESSYFREDERIK dengan AYAWAILA FEMMY FRANSISKA, (bukti P1 dan P2);Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARIYADI selaku Kepala BidangPencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenCilacap dan saksi HELWI selaku Pelaksana

, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahanstatus kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negeri tempat pemohon;2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana

DokumenKependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanayang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkandari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu sebagaimanabukti P1 dan bukti P2 berupa KTP kedua orang tua Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahuibahwa berdasarkan keterangan saksi HARIYADI selaku Kepala BidangPencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacapdan saksi HELWI selaku Pelaksana

Darussamin.Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Darussamin telah meninggaldunia pada tanggal 01 September 2016 sebagaimana Surat Kematian Nomor472.12/SK/2016/763 tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Kota Bangun Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon ternyata telah membuat wasiatpada Notaris Rldwan Syaukani,S.H,M.Kn sebagaimana Akta Wasiat Nomor06 tanggal 12 Desember 2012, hal mana Pemohon dan anak Pemohon yangbernama Reza Zul Irfande adalah pelaksana

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimanaHalaman 2 dari 11 halamanPenetapan No.42/Pdt.P/2018/PN.BknSertipikat Hak Milik Nomor 318/2000 tanggal 22 Januari 2000 Surat UkurNomor 316/18.18/TR/KT/2000 tanggal 22 Januari 2000 atas namaDarussamin masih atas nama orang tua Pemohon yaitu Darussamin,sehingga untuk penyelesaian administrasi peralihan hak pada BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kampar, Pemohon menjadi terkendala olehkarena anak Pemohon yang bernama Reza Zul Irfande yang merupakansalah satu pelaksana

yang berlokasikan di Desa KotaBangun Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana Sertipikat HakMilik Nomor 318/2000 tanggal 22 Januari 2000 Surat Ukur Nomor316/18.18/TR/KT/2000 tanggal 22 Januari 2000 atas nama Darussamin; Bahwa orang tua Pemohon semasa hidup telah membuat wasiatpada Notaris Rldwan Syaukani,S.H,M.Kn sebagaimana Akta Wasiat Nomor06 tanggal 12 Desember 2012, hal mana Pemohon dan anak Pemohon yangbernama Reza Zul Irfande adalah pelaksana wasiat terhadap sebidang tanahseluas 20.000

yang berlokasikan di Desa KotaBangun Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana Sertipikat HakMilik Nomor 318/2000 tanggal 22 Januari 2000 Surat Ukur Nomor316/18.18/TR/KT/2000 tanggal 22 Januari 2000 atas nama Darussamin;Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama REZA ZUL IRFANDEsebagai salah seorang pelaksana wasiat masih dibawah umur dan belumpernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orangtuanya sebagaimana bukti surat bertanda P.5;Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung

izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-12082013-0016, pada tanggal 12 Agustus 2013 anak Para pemohon tersebut tercatat bernama MADE ZOPPY ARINDRA BHIVANDYA PUTRA , Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 16 Januari 2013, dirubah menjadi bernama MADE OPPY ARINDRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Januari 2013;

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PenetapanPengadilan Negeri oleh Para Pemohon agar mengenai perubahannama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh PejabatHalaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2018./PN Bli.Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada Register AktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;4.

kesusilaan maupun normakesopanan secara umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pemohondapat membuktikan dalildalil permohonannya dan cukup beralasan menuruthukum, maka Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapatdikabulkan; Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwaPencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana

dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ; wonann Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui Penetapannya telahmengabulkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dimanaterhadap kelahiran anak Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkanKutipan Akta Kelahiran No. 5106LT120820130016 pada tanggal 12 Agustus2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bangli, maka sebagai tertib admisnistrasi Para Pemohon wajibmelaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkankepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta PencatatanSipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agarmengenai perubahan nama anak Para pemohon dapat dilakukanpencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuatHalaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Padt.P/2018.

Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juli 2005 yang semula tercatat bernama SANG PUTU ANDREAWAN, jenis kelamin Laki- Laki yang lahir di Kintamani pada tanggal 18 Februari 1997 nama tersebut dirubah menjadi SANG PUTU ANDRE adalah sah menurut hukum;

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib(3).dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Hal 8 dari 12 halaman, Penetapan No. 85/Pdt.P/2019/PN.Bii.Menimbang

Andreawan dirubah menjadi Sang Putu Andre adalahberalasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalseperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar penetapan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undangundang No. 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon mempunyai kewajibanuntuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeritersebut kepada Instansi Pelaksana

catatanpinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yangbersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undangundang No. 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan memerintahkan kepadaPemohon agar melaporkan penetapan ini selambatlambatnya 30 (tiga puluh hari)setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai instansi pelaksana

Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambatlambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan inikepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banglisebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran agar dibuatkancatatan pinggir tentang perubahan nama pada register akta kelahiran dankutipan akta kelahiran Pemohon tersebut diatas atau dapat diterbitkan kutipanAkta Kelahiran yang bersangkutan;4.

UU No. 24Tahun 2013 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "peristiwa pentinglainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkanpada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untukmemperbaiki nama ibu Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) PeraturanPresiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan pelaporanperistiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana

Selanjutnya berdasarkanketentuan Pasal 97 ayat (4) huruf c Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008menyatakan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipildan Kutipan Akta Pencatatan Sipil,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, makadalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan danHalaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Amt.Pencatatan Sipil Kabupaten

Dwi Rosida Ariani ;Pelaksana pada KPKNL Purwokerto, 4. Sri Supangati : Pelaksana pada KPKNLPuwokerto, 5. Didit Marwanto : Pelaksana pada KPKNL Purwokerto, 6. SlametFahrudin : Pelaksana pada KPKNL Purwokerto, dan Tergugat Ill hadir kuasanyaNELWAN SHARTINA HAJIDAH dan AGUS YAYAN CAHYAN.

Indonesia atau normanorma sosial, disamping itu diantarabuktibukti Surat yang diajukan Pemohon merupakan syaratsyarat untukperubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Perpres nomor 25 tahun 2008,sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama patut untukdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (1) Perpres No.25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan padainstansi pelaksana

atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan aktapencatatan sipil;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b PerpresNo.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksanaatau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatansipil dan kutipan akta catatan sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor23 Tahun 2006, pencatatan perubahan

nama wajib dilaporkan oleh Pendudukkepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri olehPenduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatansipil;Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan olehKantor Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, maka demiadanya

Wuri, padatanggal, 5 Desember 2006; dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor.372/X1/2007, pada tanggal, 23 Nopember 2007, diputuskan karenaperceraian sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) UndangUndang PerkawinanNo. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975;.

Wuri,pada tanggal, 5 Desember 2006; dan Kutipan Akta Perkawinan denganNomor. 372/X1/2007, pada tanggal, 23 Nopember 2007, diputuskan karenaperceraian sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) UndangUndang PerkawinanNo. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975,sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) UndangUndang Perkawinan No. 1 Tahun1974 Juncto Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975, putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusanperceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugatberdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusanPengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telahdiperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 37/Pdt.G

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau namalainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat palinglambat tanggal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatPencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkanKutipan Akta Kematian.3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanberdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.4.

Dalam hal terjadi kKematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, InstansiPelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan darikepolisian.Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PN MrnMenimbang, bahwa penjelasan Pasal 44 ayat (1) UndangUndangtersebut menyatakan Pelaporan kematian oleh ketua rukun tetangga ataunama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepadarukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau atau nama lain, kecamatanatau nama lain;Menimbang

Yusuf tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kematian wajibdilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili Pendudukkepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejaktanggal kematian.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan tersebut dan dalam poin keempat positanya Pemohonmenyebutkan bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan ataukekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan tentang pengaturanpencatatan kematian yang bersangkutan sehingga sampai saat ini Suamipermohon tersebut belum memperoleh akta kematian, oleh karena itu cukupberalasan bahwa terhadap pelaporan kematian suami Pemohon dilakukan olehPemohon kepada Instansi Pelaksana

./2021/PN SbsMenimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasiyang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian Jati diridan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseoranglahir ke dunia sebagai karunia Tuhan, jika terjadi perubahan nama yang semulatercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harusdiberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa Undangundang Tentang AdministrasiKependudukan tidak

diperbaiki menjadi tertulis 5 Juni 2002; adalah berkaitandengan perubahan unsur hukum dalam dokumen hukum yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga perlu dianalisis secara hukummengenai dokumen tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 juncto Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan, menyatakan dokumen kependudukan adalah dokumen resmiHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P./2021/PN Sbsyang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana

Selanjutnya dalam Pasal 66, 68juncto pasal 1 angka 8, juga dinyatakan Akta pencatatan sipil merupakan Aktayang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentikmengenai peristiwa penting seperti kelahiran, kKematian, perkawinan, perceraiandan pengakuan anak;Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk dilakukan perubahannama dan tanggal lahir atas 1 (Satu) dokumen, yaitu kutipan akta kelahiran.

itu, petitum permohonanangka 2 beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi yangselengkapnya dimuat dalam amar penetapan;Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, PengadilanNegeri berpendapat menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 juncto UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada DinasHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P./2021/PN SbsKependudukan dan Pencatatan Sipil instansi Pelaksana

AndiNiku Megah selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan KegiatanPerbaikan Jalan Lingkungan dan Saluran RW: 010 Gang I padaJalan Mangga Blok D, Kelurahan Lagoa, Kecamatan KojaJakarta22,2324Utara, dengan hasil pekerjaan atas kegiatan telah selesai senilai100% (seratus persen) ;1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PertamaNomor: 97/BAST/I/2013 tanggal 11 Desember 2013 antara Ir.

Mandalawangi selaku Kontraktor Pelaksana PekerjaanKegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan dan saluran GG Melati TuguVII dan GG Melati Tugu IX RW: 09 Kelurahan Tugu UtaraKecamatan Koja, dengan hasil pekerjaan atas kegiatan telah selesai100% ;Hal. 95 dari 142 hal Putusan No : 28/Pid/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst.2324226271 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PertamaNomor: 83/BAST/I/2013 tanggal 11 Desember 2013 antara Ir. M Ir.M.

MiecoSabri Kasi Pengawasan Perumahan Sudin Perumahan dan GedungPemda Jakarta Utara Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan danArie Gunarti selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Untuk PT.Tribina Buana, Senilai Rp. Rp. 407.770.000, ;1 (satu) lembar Asli surat BEND 35 Surat Permintaan Pembayaranlangsung Barang dan Jasa ( SPPLS Barang Jasa) tanpa stempelnomor: 365 Tahun 2013 tanggal 16122013 yang ditandatanganioleh Ir.

Mandalawangi selaku Kontraktor Pelaksana PekerjaanKegiatan Perbaikan Jalan Lingkungan dan saluran GG Melati TuguVIM dan GG Melati Tugu IX RW: 09 Kelurahan Tugu UtaraKecamatan Koja, dengan hasil pekerjaan atas kegiatan telah selesai100;1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PertamaNomor: 83/BAST/I/2013 tanggal 11 Desember 2013 antara Ir. M Ir.Hal. 123 dari 142 hal Putusan No : 28/Pid/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst.24252627M.

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung3. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung, pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara,yang beralamat di JI. 17 Agustus Manado.Selanjutnya disebut Termohon Keberatan Il ;3.

tahun 2016, Tim Apprasial Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TolManadoBitung, tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa setelah Permohonan Keberatan dari parapemohon dibacakan dipersidangan maka selanjutnya para PemohonKeberatan mengadakan perbaikan / perubahan Keberatan denganmengeluarkan Temohon yaitu Tim Apprasial Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol ManadoBitung sebagai pihak dalam perkaratersebut, sehingga dalam perubahan Keberatan selanjutnya sebagaiTermohon adalah Ketua Pelaksana

Bahwa dalam hal Pelaksanaan Pengadaan Tanah telah diaturdengan Jelas, Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan olehKepala BPN, dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan olehKepala Kantor Wilayah BPN (KANWIL) selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah, yang susunan keanggotaannya ditetapkan olehKetua Pelaksana Pengadaan Tanah. (diaturdalam Bab IV Bag. I.Pasal 49 Perpres no 71 tahun 2012)..

Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukanoleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah BERDASARKAN hasilpenilaian jasa penilai atau Penilai Publik (pasal 63 Perpres no 71Tahun 2012), dan bukan atas penetapan nilai yang sepihak daripihak Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini KepalaKantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Utara selaku Termohon ataudari Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan LahanJalanTol Manado Bitungs elaku Termohon Il.7.

Bahwa dalam hal kewenangan untuk melakukan fungsi Anggaran,dalam tahapan pemberian ganti kerugian PPK (PihakTermohon Il)hanya terbatas pada, melakukan Pembayaran Atas Bidang Tanah,dimana para pemilik tanah telah melewati proses musyawarahHal 31 dari 68 Putusan No. 192/Pdt.G/2016/PN Arm10.11.penetapan bentuk kerugian Persetujuan nilai ganti kerugian validasi,dan Pemberian Ganti Rugi, sedangkan nilai ganti kerugian yangdiberikan sesuai dengan data dari Pihak Pelaksana PengadaanTanah (BPN) berdasarkan

Tajudin, HM. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah,

Bahwa Tergugat tidak merasa merugikan Penggugat, karenasebagaimana nyata Surat Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TurutTergugat Il) Nomor : 171/5275/500/3/2019 tanggal 28 Januari 2019;Perihal : Validasi; Yang ditujukan Kepada Direktur PT.Pilar SinergiHalaman 23 dari 70 Putusan Nomor 522/PDT/2021/PT BDG.BUMN Indonesia selaku Pelaksana Pembayaran ganti kerugian kepadapihak yang berhak atas bidangbidang tanah yang terkena PembangunanTrase dan Stasiun Kereta Api Cepat Jakarta Bandung ; sebagaimanadaftar

Dalam Konvensi telahmenerbitkan Surat Nomor : 171/ 52 75/ 500/ 3/ 2019, tanggal 28 Januari2019; Perihal : Validasi; Yang ditujukan Kepada Direktur PT.Pilar SinergiBUMN Indonesia selaku Pelaksana Pembayaran ganti kerugian; Yang padaintinya surat dimaksud adalah agar PT.Pilar Sinergi BUMN Indonesia selakuPelaksana Pembayaran ganti kerugian untuk membayarkan ganti rugi ataskedua bidang tanah seluas 418 M (empat ratus delapan belas meter perseg))dan bidang tanah selaus 151 M2 (seratus lima puluh satu

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 08/TH.1993 tanggal 4 Januari 1993, yang semula tertulis 2 November 1992 diganti menjadi 2 September 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana di akte perkawinan nomor 47/1973 tanggal 7 Agustus 1973, dari nama Mustadji Adipranjoto menjadi Moestadji;
3. Memerintahkan supaya perubahan nama dimaksud dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama AMIPAWIRO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 11 OKTOBER 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada instansi pelaksana setempat agar dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki redaksi nama pemohon dan ayah pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 819/1992, semula tertulis NINDYA PUTTY AMANDA menjadi NINDYA PUTTI AMANDA, dan nama ayah kandung dari semula tertulis DIDIK SISWODARMANTO menjadi DIDIK SISWO DARWANTO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan redaksi nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan laporan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Evienri dengan Evienri Silaban yang lahir tanggal 14 September 1998 adalah orang yang sama;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah sebuatan Silaban dibelakang Eviendri menjadi Evienri Silaban;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama tersebut kepada instasi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;-----------------------4.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulannama tersebut kepada instasi pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil tersebut, untuk dicatatkan register yang disediakanHalaman 5 dari 6 halaman Putusan No : 177/Pdt.P/2016/PN.Sgnuntuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanyasalinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalampermohonan ini sebesar Rp 174 .000,00 ( seratus tujun puluh empatRIGO!