Ditemukan 136456 data
73 — 9
PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
PUTUSANNomor : 33/G/2013/PHI.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara ;MUHAMAD YUSUF, tempat/Tgl lahir : Binjai, 05 Mei 1975, agama : Islam,Pekerjaan : Karyawan PTPN V (Persero) Unit Pelaksana PKS Tandun, alamat :Jalan Talang Danto RT. 006/RW. 004 Kelurahan Desa Kasikan
Bahwa Penggugat adalah Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan Jabatan:Pembantu Oprator Rail Track, Golongan: IC/01, No. Kebun/Registrasi: 5739/05010575013748, No. Peserta Dapenbun: 052975055001 dan mulaibekerja pada tanggal 10 Mei 2001 dan upah terakhir pada bulan Oktobersebesar Rp. 2.933.841, ; 2.
Bahwa sejak diterimanya surat tersebut diatas, Penggugat jelas tidak masukkerja lagi dan mendapat Surat Keputusan (SKEP) dengan Nomor: 432SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) Atas nama: M. Yusuf, yang dikeluarkan diPekanbaru pada tanggal 30 Desember 2011 oleh Direktur SDM/Umum yaituSdr.Djoko Muljono;20.
Bahwa atas Surat Keputusan (SKEP) dengan Nomor: 432SKEP/05.D5/ 05.10/XII/2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS TandunPT. PerkebunanNusantara V (Persero) Atas nama: M. Yusuf, yang dikeluarkan di Pekanbaru padatanggal 30 Desember 2011 oleh Direktur SDM/Umum yaituSdr.
Perkebunan Nusantara V(Persero) Nomor : 432SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 tentang PemberhentianKaryawan Pelaksana PKS Tandun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) a.n.M.Yusuf tertanggal 30 Desember 2011, bukti ini telah dicocokan dan sesuaidengan aslinya serta telah bermaterai cukup, diberi tanda T11 ;12. Fotocopy Surat Nomor : 68/05.PKS TAN/XI/2011 dengan hal TindakanIndisipliner tertanggal 12 November 2011 yang ditujukan kepada ManagerPKS Tandun PT.
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Pak Den
31 — 3
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Pak Den
65 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON tersebut;
PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON VS KANES AMANUPUNYO
Nomor 282 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PIt) DIREKTURPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON, tempatkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Kota Ambon, dalam hal inimemberikan kuasa kepada JAKOBIS SIAHAYA, S.H., pekerjaanAdvokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan KemuningNomor 09 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,berdasarkan Surat
tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi: Pelaksana
235 — 149
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SKK Migas,LAWANNovrizon Burman
PUTUS ANNomor 109/Pdt.SusKIP/2019/PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdatagugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara antara:Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi( SKK Migas ) yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Wisma Lt35 JIn Jend Gatot Subroto No.42 Jakarta .Dalam Keberatan ini diwakili oleh:Nama : Dwi SutjiptoJabatan : Kepala SKK Migas .Alamat
SRT0006/SKKMI3000/2019/S0, perihal : Keberatan Terhadap Putusan KomisiInformasi Provinsi Riau Nomor : 020/PSI/KIPR/IX/2018 tanggal 09 Januari 2019,sehingga Gugatan memenuhi syarat ketentuan Pasal 48 ayat (1) UndangUndangKeterbukaan Informasi Publik.Bahwa sebagai berikut alasan dan uraian hukum diajukannya Gugatan :l LEGAL STANDINGPENGGUGAT BUKAN BADAN PUBLIKPenggugat merupakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dibentuk untuk melaksanakanpenyelenggaraan
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM R.I No. 17 Tahun 2017 tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana KegiatanUsaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan :SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatanusaha hulu minyak dan gas bumi dibawah pembinaan, koordinasi danpengawasan menten7.
Pasal 79 ayat(1) PERMEN ESDM R.I No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan TataKerja Satuan Kerja Knusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi, kedudukan Kepala SKK Migas Sumbagut / Atasan PPID SKKHal. 10 dari 34 hal. PUTUSAN Nomor : 109/PDT.SUSKIP/2019/PN.JKT.SEL.Migas Sumbagut berada dibawah kendali /naungan Deputi Dukungan BisnisSKK Migas Pusat Jakarta, (dikutip):Pasal6:Susunan Organisasi SKK Migas terdiri atas :a.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Terbanding/Penggugat : HARTATIK
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
32 — 0
Pembanding/Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Terbanding/Penggugat : HARTATIK
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Cut Zen
39 — 2
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Cut Zen
103 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALIMAN, dkk vs KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, selakuKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH,berkedudukan di Jalan Brigjen. Katamso Nomor 45,Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, diwakili olehBambang Priono, S.H., M.H., selaku Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SumateraUtara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SontianSiahaan, S.H., CN., selaku Kepala Bidang PenangananHalaman 1 dari 17 hal. Put.
59 — 24
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok, 2. Ir. Ambardy Effendy, M.Si
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok, Berkedudukan di komplekSub Perkantoran Kota Depok, JI. Boulevard KotaHalaman 1 dari53 halaman Putusan Nomor 16/G/2017/PTUNBDGKembang Sektor Anggrek Kota Kembang, Depok, JawaBaal. 9 2 noo nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ene ene nnnDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;1. Bisyahri,SSH,MH : Kepala Sub Sengketa Konflik danPerkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota2.
284 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS), tersebut;
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS), VS NOVRIZON BUDIMAN
PUTUSANNomor 211 K/Pdt.SusKIP/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik memutussebagai berikut dalam perkara antara:SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATANUSAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS),diwakili olen Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, berkedudukandi Gedung Wisma Lantai 35, Jalan Jenderal Gatot SUbrotoNomor 42, Jakarta 12710, dalam hal ini memberi kuasakepada M.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SATUANKERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAKDAN GAS BUMI (SKK MIGAS), tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor109/Pdt.SusKIP/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Juni 2019;MENGADILI SENDIRI Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi RiauNomor 020/KIPR/PSAMA/IX/2018, tanggal 9 Januari 2019: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;3.
65 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI INFORMASI PUSAT VS BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS)
., dan kawankawan, Para Advokat/ Tenaga AbhliKomisi Informasi Pusat RI, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor08, Tanah Abang, Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 April 2013;Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;MelawanBADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DANGAS BUMI (BP MIGAS), berkedudukan dan berkantor pusat diWisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta,yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan
No. 15 K/Pdt.SusKIP/2014(1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Migas:Setiap penerimaan Negara yang diperoleh dari Badan Usaha atauBentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu langsungdisetorkan ke kas Negara.
Badan Pelaksana dalam melaksanakanpengendalian Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau BentukUsaha Tetap memperoleh imbalan (fee) sebagai upah manajemen yangditerima dari Pemerintah atas kegiatan yang dilakukan;Pasal 6 PP Nomor 42/2002 menyatakan:(1) Badan Pelaksana memperoleh penerimaan berupa imbalan ataspelaksanaan fungsi dan tugasnya;(2) Besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai suatu persentase daripenerimaan Negara dari setiap Kegiatan
No. 15 K/Pdt.SusKIP/2014Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berstatusBadan Hukum Milik Negara;Sehingga, oleh karenanya berdasarkan ketentuan undangundangtersebut, maka putusan Turut Tergugat telah salahmengimplementasikannya dan merupakan kesalah dalam penerapanhukum, maka patut untuk dibatalkan;A. Obyek Sengketa Pada KIP:12.
Bahwa Penggugat/BP MIGAS merupakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimanayang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (selanjutnya disebut PP 42/2002 BP MIGAS);Hal. 17 dari 24 hal.Put.
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Alm. Nurjannah
50 — 3
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Alm. Nurjannah
117 — 58
KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN KERINCI
Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci :Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; MELAWANKEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANANDAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN KERINCI,berkedudukan di Jalan Koto Rendah Siulak KabupatenKerinci ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. RAMLI TAHA, SH. MH.; 2.
Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Kerinci pada Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci ; 3.
Pada saat pelantikan Tergugat sebagai Kepala Badan PelaksanaPenyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan KabupatenKerinci, Bupati memerintahkan untuk mengevaluasi kinerjaseluruh sektor pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan, dan sekaligus untuk penataan personilpenyuluhan dan pengisian wilayah kerja penyuluh yangditinggalkan dan pindah ke struktural ; b. BP4K mengajukan usulan melalui dinas ke Bupati tentangpenempatan tanaga kerja fungsional ;c.
Bupati mengeluarkan surat petunjuk perihal penempatan tenagapenyuluh kepada Kepala Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditujukan kepadaBadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan Kabupaten Kerinci ; f.
Menyatakan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kerinci Nomor824/49/BP4K/2015 Tentang Penempatan Tenaga Fungsional PenyuluhPertanian, Perikanan dan Kehutanan Serta THLTB dan PPTK Kabupaten Kerinci Tahun 2015, sah menurut hukum ;3.
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh SelakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah, beralamat di Jalan T.Nyak Arief (Lamgugop), Kecamatan Syiah Kuala, Kota BandaAceh, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muliadi, S.Si.T.
cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan NegeriDalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumsebagai berikut: Bahwa permohonan keberatan Pemohon Keberatan kurang pihak, karenadisamping tidak secara nyata Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Aceh selaku Ketua Pelaksana
242 — 105
- KURSANI- CHEVRON INDONESIA- SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas)
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) (Sselanjutnya disebut Kontrak Kerja Sama);3.
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,Seluruh hak dan kewajlban PERTAMINA yang berkaitan dengan pelaksanaanfungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan kontraktor Kontrak Kerja Samaberalin kepada Badan Pelaksana yaitu BP MIGAS;6.
Kepala SatuanKerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi(SKK Migas d/h BP Migas) sebagai pemilik tanah saat ini.
Adapun kutipandari ketentuan tersebut, adalah:Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalamPasal 62 menjadi milik negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanahsewa.;Catatan: garis bawah adalah penambahan;Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Badan Pelaksana pada Pasal 67 ayat (1)PP 35/2004 di atas adalan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP Migas).
Adapunkutipan dari ketentuan tersebut, adalah:Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62 menjadi milik negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecualitanah sewa.Catatan: garis bawah adalah penambahan.Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Badan Pelaksana pada Pasal 67 ayat(1) PP 35/2004 di atas adalan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi (BP Migas).
127 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PELAKSANABADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
KEPALABADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DANREKONSTRUKSI , DK VS ELVA WANIZA
KEPALABADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DANREKONSTRUKSI (BRR) NADNIAS Cq. KEPALA SATUANKERJA (KASATKER) BRR NADNIAS, PENGEMBANGANFASILITAS POLRI Cq. KETUA BADAN LIKUIDASI BRRNADNIAS, berkedudukan di Jalan Daud Beureueh Nomor53, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Indra Surya, S.H.,LL.M, dan kawankawan, Kepala BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, beralamat diGedung Djuanda Kementerian Keuangan Lantai 3, JalanDr.
pekerjaan, dan seluruh adendum perjanjian harus dinyatakansah, Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati sehinggakekurangan pembayaran dari pekerjaan yang telah dilakukan, harus dipenuhioleh Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi /Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA BADAN PELAKSANA
153 — 137
BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA2. REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Berdasarkan SuratKuasa Khusus, tertanggal 15 Agustus 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWAN1 BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADTIYAHYOGYAKARTA , yang beralamat di Jalan Ring Road Selatan Tamantirto,Kasihan, Kabupaten Bantul (Dahulu) dan sekarang diganti menjadi BADANPEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA,yang beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto No.17 Yogyakarta.
;Bahwa PIHAK KEDUA sepakat dan sanggup untuk mencabut surat PHK yangberupa Surat Keputusan Pengurus Badan Pelaksana MHarian UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta Nomor : 009/SKBPH/UMY/II/2012tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Tetap Edukatif/ Dosen tetap FakultasTeknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas nama PIHAK PERTAMA,tertanggal 24 Februari 2012 dan selanjutnya pada saat (hari dan tanggal) yang samaPIHAK PERTAMA sanggup mengajukan permohonan PENSIUN DINI sebagaidosen tetap pada Fakultas
56 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA YAYASAN/BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA, DK
95 — 18
PELAKSANA JAYA MULIA PT ALAM JAYA PERKASA
Terbanding/Tergugat : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
28 — 6
Pembanding/Penggugat : RASHMEE MAHESH LALMALANI
Terbanding/Tergugat : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Alm. Nur Nikmat
65 — 12
Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Alm. Nur Nikmat