BAGUS SUTARTO vs KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR

. ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Para advokatpada Surya Ning Taji LAW FIRM berkedudukan di GedungAstranawa, Jalan Gayungsari Timur Nomor : 35 Surabaya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 DesemberI pence innennnnennannSelanjutnya disebut : PENGGUGAT/PEMBANDING MELAWAN :KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR, TempatKedudukan Jalan Raya Juanda No. 38 Sidoarjo ; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : 1.

YUDHA PRASETIA BHAKTI, SH. ; 17.NASRUDWN, SH. ; 18.WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, SH. ; Kesemuanya Kewarganegaraan' Indonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor33 Jakarta dan Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo No.38 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKK18/SU04/2/2015, tanggal 8 September 2015 ; Selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING $5Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahIMGIND ACA jesse

Arifin Gultom, S.H;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Panjaitan No.7, Jakarta Timur 13410,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor27/JM&P/SK/V/2011, tanggal 20 Mei 2011,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTAADMINISTRAS JAKARTASELATAN gq

Konsorsium Komet;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Gondangdia Lama Dalam No.5 Menteng,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2011,selanjutnya disebut sebagaiLeen eee eee eens eens sees en ee eee eens sees se ees eee Ee EEE SE EEE SEES PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan PrapancaRaya No. 9, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1 Tritoni Rubianto, S.H.; 2 Tumbur Parluhutan, S.H.,MH.;Halaman 1 dari 75 halaman.

dan PenerbitanBangunan (P2B) Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 September 2011,tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu. atau dapat di tentukan =; Individual, karena Surat Perintah Bongkar No. 722/1.795.2/SPB/S/2011, KepalaSuku Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan (P2B) Kota AdministrasiJakarta Selatan 12 September 2011, tidak ditujukan untuk umum tetapiberdampak kepada kepentingan Penggugat; Final, karena Surat Perintah Bongkar No. 722/1.795.2/SPB/S/2011, Kepala SukuDinas Pengawasan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan;Dalam Penundaan : 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala SukuDinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan (P2B) Kota dminstrasi JakartaSelatan Nomor : 722/1.785.2/SPB.S/2011 tanggal 12 September 2011, TentangPelaksanaan Pembongkaran Bangunan, dan Penyegelan Menara; 2 Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala SukuDinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Kota Administrasi JakartaSelatan

Bunga Mayang III,Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (fotocopysesuai dengan asli); Surat Izin Nomor : 0007/P/KA/DPPB/IV2009, tanggal 31Maret 2009, Tentang Pelaku Tehnis Bangunan atas nama : IR.Eka Rawan Priaga dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selaku Perencana Bangunan (fotocopy sesuai dengan legalisir);Gambar Layout Tower Existing SST 42 M di Jl.

Pesanggrahan,Jakarta Selatan ; Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor : 214/G/2011/PTUNJKT.68Menimbang, bahwa dari Bukti P30=T13 yaitu, Surat keputusan Kepala SukuDinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kodya Jakarta Selatan Nomor : 71/KM/S/2005, tanggal 6 Juni 2005, berlaku sampai dengan 3 tahun atau sampai dengan tanggal6 Juni 2008, untuk bangunan Menara Telekomunikasi yang terletak di Jl. Bunga MayangI, RT. 004/01, Kel. Bintaro, Kec.

Pemohon:
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam

Lembaga Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan controlatau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparatpenegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidik termasuk dalampenetapan Tersangka. Pengawasan horizontal terhadap kegiatanpenyelidikaan, penyidikan sangat penting karena sejak seseorang ditangkapditetapbkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapatmengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia.

Sebagai upayahukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak melakukantindakan sewenangwenang dalam melaksanakan kewenangannya makadiperlukan lembaga yang dapat melakukan pengawasan horizontal terhadapaparat penegak hukum.

Lembaga Praperadilan sebagai saranauntuk melakukan control atau pengawasan horizontal terhadap penggunaanHalaman 3 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2017/PN Tpgwewenang oleh aparat penegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidiktermasuk dalam penetapan Tersangka. Pengawasan horizontal terhadapkegiatan penyelidikaan, penyidikan sangat penting karena sejak seseorangditetapbkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapatmengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia.

Kawal Baharil, pada hari Rabu,tanggal 15 November 2017;Bahwa proses penangkapan yang saksi lakukan yaitu setelah dideteksi dandiamati melalui teropong lalu didekati dan dibehrntikan dan nakhodanyadiinterogasi setelah diduga ada pelanggaran lalu dilakukan penangkapan;Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas melakukan pengawasan diPerairan Kepulauan Riau, dan saat sedang melakukan pengawasan tersebutdengan menggunakan teropong saksi melihat kapal yang sedang berlayaryang membawa boksboks diatas

.;KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.;

JKTMELAWANKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak,Kalimantan Barat ; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :1.2.10.11.1awe.14.15.TRIYONO HARYANTO, SH., MH. NIP. 19591002 1982014 001;M. MUSLIHUDDIN, SH., MH. NIP. 19740710 roageaT oo ASIKIN, SH. NIP. 19610515 198003 1 001; a osseousSUGIHARTO, SE., Ak., CfrA., CA; NIP. arore 1983021 001 ;HASOLOAN MANALU, SE.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung; Antonius Mulyadi alias Mulyadi Adi

JOHANNA vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

., MM, Kasubdit Pengawasan Norma Jamsostek,Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,Kemnakertrans;4. UMAR KASIM, SH, Kasubbag Pembelaan, Biro HukumKemenakertrans;5. BAMBANG ADI, IB, SH, Kasubbag Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja, Biro Hukum Kemenakertrans6. MUCHLIS PRASETIO, SH, Kasubbag Hukum (HK&KLN), SekretariatDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,Kemnakertrans;Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/20137. DR.

ERWIN ANJASMARA, Kasi Kepesertaan Subdit PengawasanNorma Jamsostek Direktorat Jenderal Pengawasan NormaKetenagakerjaan, Kemnakertrans;8. SRI ASTUTI, SH.M.Hum, Kasi Kompensasi Jaminan SubditPengawasan Norma Jamsostek Direktorat Jenderal PengawasanNorma Ketenagakerjaan, Kemnakertrans;9. ARIEF BUDI WASKITA, Pengawas Ketenagakerjaan, DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kemnakertrans;10. RIDHANTO SAKSONO, SH, Staf Biro Hukum Kemnakertrans ;11.

Republik Indonesia(TERGUGAT) adalah hanya sebagai pihak PENDAMPINGPerjalanan Dinas, padahal seharusnya pihak TERGUGAT adalahsebagai pihak penentu dalam kasus kecelakaan kerja almarhumBernadines Ong sebagaimana diatur dalam Permen PetunjukPelayanan Jamsostek untuk mengambil suatu Keputusan TataUsaha Negara;Bahwa kejanggalan lainnya dalam kasus kecelakaan kerjaalmarhum Bernadines Ong ini adalah pelaksanaan gelar perkarapada tanggal 28 Juni 2012, di Gedung Kementrian Lantai 7B diRuang Rapat Direktorat Pengawasan

Pemohon:
Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
Dirtipideksus Bareskrim Polri

ABDUL HALIM GUMRI VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI JAMBI;

Tiara Kusumaningrum, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33Jakarta dan Jalan H.O.S.

Bahwa tidak berwenangnya Tergugat untuk melakukan pemeriksaanterhadap Penggugat, sehubungan dengan adanya dugaan suatuperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara, hal initelah diatur dengan sangat jelas dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah yaitu dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnyadisingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yangbertanggung

jawab langsung kepada Presiden;Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 ayat (1) terdiri atas:a.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsionalmelaksanakan pengawasan intern;c. Inspektorat Provinsi. Dan;d. Inspektorat Kabupaten/Kota;(2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitaskeuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 547 K/TUN/2017a. Kegiatan yang bersifat lintas sectoral;b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara. Dan;c.

Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuanganmelakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan InstansiPemerintah lainnya;Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008, Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah jelas diaturbahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalahaparat pengawasan intern pemerintah, termasuk jika Tergugat

PT Sumatraco Langgeng Makmur;1.Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan,2.Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak

,ketiganya Varga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat, beralamat di JalanRaya Ketintang No. 205, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal10 Nopember 2011, selanjutnya disebutSEDGQGH sunwe we wim nteat rans imei tae m EePENGGUGAT ;L aowoaioonDIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA8 Halaman.

Siahaan,SH., Heru) Satrio Wibowo, SH., DjokoTjahyo P., Api., MM., MH., Rudy SujonoHasan, SH., Teuku Elvitrasyah, SH., MM.dan Mohammad Sahlan, SH., kesemuanyaWarganegara Indonesia, Pegawai padaKementerian Kelautan Dan Perikanan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor12.29.11/DJPSDKP 0.3/TU.212/XII/ = 2011,tanggal 29 Desember 2011, selanjutnyadisebutSEDAQGl a:icsisseeie ws iw wt iw sew we weeTERGUGAT ;KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANANBEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN MERAKberkedudukan di Jalan Pulorida

Sompie, SH., kesemuanyaWarganegara Indonesia, Pegawai padaKantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea DanCukai Tipe Madya Pabean Merak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU001/WBC.06/ KKP.MP.02/2011, tanggal19 Desember 2011, selanjutnya disebutsebagai ........ eeeTERGUGAT II;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 202/PENHalaman 3 dari 8 Halaman.

Elang Perkasa Film;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

., :He ohne SHME S She S Shie o Shee ame kesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, masing masing Advokat dan KonsultanHukumpada Kantor Pengacara Adnan BuyungNasution & Partners Law Firm,Berkantor di Menara Global, Lantai 3Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27,Kota Jakarta 12950, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Januari2011, selanjutnya disebutsebagai ....... ce eePENGGUGAT ;L aowoaoonKEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAPengadilanmembaca :PenetapanJAKARTA

Bahwa Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi Daerah Khusus lIbukota Jakarta adalahPejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakanpenyelenggaraan urusan pemerintahan otonomidaerah di bidang pengawasan dan penertibanbangunan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUHalaman 9 dari 124 Halaman Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN.JKT10Nomor 29/2007 jo Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan

;Pasal 2 ayat (1) Pergub DK JakartaNomori123/2009Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunanmerupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengawasan dan penertiban bangunan.Bahwa selain itu Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Daerah Khusus IbukotaJakarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SekertarisDaerah sebagaimana Pasal 17 ayat (4) UU Nomor29/2007 dan Pasal 2 ayat (2) Pergub DKI Jakarta10Nomor 123/2009 yang menyatakanPasal 17 ayat (4)Kepala Dinas bertanggung

Cakung,Jakarta Timur (KTUN Obyek Sengketa) ;Menyatakan menunda (menangguhkan) pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 125/2010 Tanggal 9November 2010 Tentang Pencabutan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 05621/IMB/2004 Tanggal 25Juni 2004 Tentang Izin Mendirikan BangunanKantor Dan Gudang A./N. PT.

Cakung, Jakarta Timur (KTUNObyek Sengketa) ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 125/2010 Tanggal 9November 2010 Tentang Pencabutan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIlbukota Jakarta Nomor 05621/IMB/2004 Tanggal 25Juni 2004 Tentang Izin Mendirikan BangunanKantor Dan Gudang A./N. PT.

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KABUPATEN FAKFAK

KEPALAKANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI MALUKU DAN PAPUA BARAT Cq.KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAIKABUPATEN FAKFAK, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro, Distrik Fakfak,Kabupaten Fakfak, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Dr. IndraSurya, S.H.,LLM, Obor P. Hariara, S.H., Sugeng Apriyanto, S.Sos, M.Si.,S.N.Irfansyah, S.H.,M.H., Usman Amirullah, S.H.,M.H., Yadhy Cahyadi, $.H.,M.H.,Tri Utomo Hendro Wibowo, S.E.,M.M., Agus Amiwijaya, S.H.

(bukti P.4);9101112Bahwa di tahun 1970 kakek Penggugat Achmad Usman memberi ijin kepadaPemerintah Daerah menggunakan obyek sengketa sebagai pasar yang dibangunbersebelahan dengan rumah tinggal keluarga Penggugat, namun tidak seberapalama kemudian ditutup lantaran tidak representatif dan tidak layak sehinggakarenanya dipindahkan tempatnya ke area pasar tuhmburuni hingga sekarang;Bahwa pada tahun 1981 tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah diatas obyeksengketa Tergugat I membangun gedung kantor Pengawasan

kehadiratNya, sehingga Penggugat harusmengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Fakfak untuk kedua kalinyasetelah sebelumnya pada gugatan pertama Pengadilan Negeri Fakfak memberiputusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugatberharap pengajuan gugatan yang kedua ini kiranya pintu keadilan akan terbukadan berpihak pada kebenaran bagi Penggugat atas hak pemilikan obyeksengketa;15 Bahwa perbuatan Tergugat I hal mana tanpa alas hak dan dasar hukum yang sahtelah membangun Kantor Pengawasan

Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan NegeriFakfak lebih menitik beratkan pada mekanisme sertapenerbitan Sertifikat dengan merujuk pada UU No. 5 Tahun2004 pasal 1 huruf 3 dan pasal huruf 4 dan Putusan MARINomor 84 K/TUN/1999 tanggal 12 Desember 2000 sertaPutusan MARI Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 12 Desember1999, sedangkan perkara aquo secara substansial tidakmenyangkut mekanisme serta penerbitan sertifikat melainkanlebih pada sengketa kepemilikan tanah, yaitu Tergugat Imembangun gedung perkantoran Pengawasan

BERNARDUS BEDA MORON, S.Si (Penggugat)Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang (Tergugat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :BERNARDUS BEDA MORON, S.Si, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Balai Pengawasan Obat DanMakanan di Kupang, Tempat Tinggal Jalan AmabiRT.007/RW.003 Kelurahan Oepura Kecamatan MaulafaKota KUBENG nena nnn nnn nnn nnnnnnnnDalam

PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 52 halaman Putusan No.14/G/2015/PTUNKPGNama Jabatan : Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan diTempat Kedudukan : JI.R.A.Kartini Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang ;Selanjutnya disebut sebagdi...............

Pemohon:
KHOIRU
Termohon:
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Yogyakarta

DIRJENPENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DANPERIKANAN Cq. KEPALA STASIUN PENGAWASANSUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, dk

.;KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN (P2B) PROVINSI DKI JAKARTA.;

Untukselanjutnya selanjutnya disebutPARAPENGGUGAT / PARA PEMBANDING; KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN (P2B)PROVINSI DKIJAKARTA, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. AGUSDINSUSANTO, S.H., 2. MADE SUARJAYA, S.H., 3.YAYAN YUHANA, S.H., M.H., 4. ALAM SYAH, S.H.,M.H., 5.

JKTDinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3715/1.758.1.Kuasa ini diberikan dengan haksubstitusi tertanggal 21 November 2012, untukselanjutnya disebutsebagaiT ERGUGAT/T ERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah M@MDaCa n nne won nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn ene nen ene ne ne1.

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

PUTUSANNomor 70 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JOHANNA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KomplekCemara Asri, Jalan Asoka, Nomor 25 Medan, pekerjaaan KaryawanSwasta,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat;melawan:MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERALPEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Diktum berikutnya berbunyi (Diktum Kelima): berdasarkan AmarAmar tersebutdiatas, maka kejadian yang menimpa dan ditetapkan Bukan Kecelakaan Kerja ;Diktum Keenam menyatakan: Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini, makasurat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor0067/DTKTR/SU/2012 tanggal 18 Januari 2012 dinyatakan tidak berlaku ;Diktum ketujuh menyatakan : Penetapan ini merupakan Keputusan Akhir yangwajib dilaksanakan oleh para pihak ;Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Pengawasan

MELAWANKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI RIAU

PENGGUGAT;MELAWANKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI RIAU,berkududukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 10Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK13/SU04/2/2016 tanggal 23 September 20161. Syaifudin Tagamal, S.H., NIP 19650314198903 1 002; 2nee ene nen nee ene2. M. Muslihuddin, S.H., M.H., NIP 19740710199903 1 001; nnene ene eee3. Irham, Ak., CFE, CfrA, NIP 19631108 1985034. Mohammad Risbiyantoro, Ak.

Dan Pasal 1 angka 7 hspektorat Kabupaten/Kota adalahaparat pengawasan intem pemerintah yang bertanggung jawab langsungkepada bupatiwalikota.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intem; c. Inspektorat Provinsi; dand. Inspektorat KabupatenKota; BPKP melakukan pengawasan intem terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. Kegiatan yang bersfat lintas sektoral;b. Kegiatan Kebendaharaan Umum Negara Berdasarkaan Penetapanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c.

Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intem untuk kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuanganmelakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya;Inspektorat + Jenderal atau nama (lain yang secara fungsionalmelaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasanterhadapseluuh kegiatan dalam rangka penyelengaraan tugas dan fungsikementerian negaralembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belania

Negara;Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatandalam rangka penyelengaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkatHalaman 14 dari 137 halaman Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNPbr.So.5.10.5.11.daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Perdapatan danBelanja Daerah Provinsi; (6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruhkegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerjaperangkat daerah Kabupater/Kota yang didanai dengan AnggaranPendapatan

MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI ACEH vs BACKHTIAR SYARBINI

KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon KasasiHalaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 870 PK/Pdt/2017I/Tergugat V/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh H.

ROZALI DJAFRI VS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI BENGKUIUdiwakili oleh Bram Brahmana, Ak., M.Acc selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

., dan kawankawan Para Advokat pada Azi Ali Tjasa,Sohari & Partners, beralamat di Jalan Semarak Nomor 1 RT 17,Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, KotaBengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari2018;Pemohon Kasasi;LawanBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANREPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILANPROPINS!

,M.Acc selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, dalam halini memberi kuasa kepada Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawankawan, Para Pegawai pada BPKP (Badan Pengawasan KeuanganDan Pembangunan), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakartadan Jalan Pembangunan Nomor 14, Kota Bengkulu, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

Nomor 1925 K/Pdt/2018Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan menurut hukum Laporan Hasil Audit dari Tergugat Nomor SR0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 batal demi hukum dengansegala akibat hukumnya;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugatsebesar Rp7.334.290.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta duaratus

Menyatakan Tergugat/Terbanding Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukanperbuatan melawan hukum;3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(LHAPKKN) dari Tergugat/Terbanding No.SR0516/PW06/5/2015 tanggal 23Desember 2015 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;4.