Ditemukan 875933 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-05-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 20-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 September 2023 — Penggugat:
YAYASAN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YAPERMA)
Tergugat:
PT. BUANA FINANCE TBK
5650
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
    3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
Register : 04-09-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 05-10-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Lwk
Tanggal 18 September 2023 — Pemohon:
SITI MARDIA
570
  • M E N E T A P K A N

    1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
Register : 07-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN LAHAT Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Lht
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
RA. EMILIA KURNIATI
Tergugat:
1.DONA ETIKAWATI
2.SYAHRIAL
12318
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Lahat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2019/PN.Lht.

    2. Menghukum Penggugat untuk membayar onkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Register : 30-08-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 27 Nopember 2013 — RAHMI KOMALAWATI MELAWAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
10848
  • Dalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut Pengadilan; - Menyatakan PTUN Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini; Dalam Pokok Perkara- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 192.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah)
    PUTUSAN NOMOR : 15/G/2013/PTUNTPIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :RAHMI KOMALAWATI,Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan BatuKucing No.10 RT.5 RW.3 Tanjung Pinang ProvinsiKepulauan Riau, pekerjaan Anggota DPRD KabupatenBintan, dalam hal ini memberi
    Berdasarkan SuratKuasa Khusus No.11.b/Kdh.KepriKuasa/IX/2013tertanggal 13 September 2013 ; Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor :15/G/2013/PTUNTPI tanggal 06 September 2013 tentang PenundaanPelaksanaan objek sengketa ;2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor :15/Pen.MH/2013/PTUNTPI tertanggal 09 September 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa
    Komalawati : Halaman 39 dari 51 halaman Putusan No. 15/G/2013/PTUNTPI Bukti T.9Bukti T.11 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peratun, Pengadilan menyatakan buktibukti yang diajukan para pihaksudah cukup untuk mengambil = sikap (memutus) perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masingmasing telahmenyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Nopember 2013 danselanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apaapa lagi serta mohonPutusan
    Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan memperhatikan pasalpasal lainnyadalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan hukum lainnya yangberkaitan dengan sengketaMENGADILIDalam Eksepsi :~ 2202220222 0 nnn nana nn nnn nnn nn nena conne Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut Pengadilan;e Menyatakan PTUN Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa,memutus
Register : 25-06-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 12-07-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 379/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR
Tanggal 14 Nopember 2013 — 1. FERRY GUSTAF TARULI PANGGABEAN, SH.; 2. HERNETI PILLIANG, SH.; LAWAN; 1. PT. VISINDO ARTHAPRINTING; 2. RYAN ANDOKO
7630
  • - Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 2 ; -- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ; - Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.016.000,- (Satu juta enam belas ribu rupiah) ;
    2013 tentang biaya pengurusan danimbalan jasa pengurusan dalam PKPU (vide bukti P1, P13 dan P14) makaalasan yang dikemukakan oleh Tergugat serta turut Tergugat dalameksepsinya pada angka 2 tersebut di atas serta dengan memperhatikan pulaketentuan pasal 3 Undangundang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah beralasan beralasanmenurut hukum dan diterima, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat harusmenyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus
    perkaraIN ; Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi para Tergugat untuk yanglain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugatpada angka 2 dari eksepsinya beralasan menurut hukum dan Pengadilan NegeriJakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka ParaPenggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini ; Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undangundang HukumAcara
    Perdata (HIR), Undangundang No. 37 tahun 2004 tentang Kapailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Hutang serta Peraturan Hukum lain yangberhubungan dengan perkara ini ; MENGADILI:Menerima alasanalasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 2 ;Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara ini ; Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara inisecara tanggung renteng sebesar Rp. 1.016.000, (Satu juta enam belas riburupiah
Register : 26-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3631959
  • -------------------------------------------- M E N G A D I L I ------------------------------------------------

    DALAM EKSEPSI:-------------------------------------------------------------------------------------------

    1 Menerima Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo, yang diajukan Tergugat ;-------------------------

    2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;------------------------------------------------------

    DALAM POKOK PERKARA:------------------------------------------------------------------------------

    1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;------------------------------------------------

    PUTUSANNomor : 120/G/TF/2018/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara BandungJalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalamsengketa antara:PT.
    Dasar Hukum;1.Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan TataUsaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan TataUsaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungyang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimanatelah diuraikan di awal Surat Gugatan ini adalah berwenang untukmemeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang
    Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa,Mengadili Dan Memutus Perkara a quo ; Eksepsi Gugatan Diskualifikasi Person ; Eksepsi Objek Gugatan Error In Objecto; 4.
    SVS sebagai importirdikarenakan salah memberitahukan jenis barang dan pos tarif dalampemberitahuan pabean guna menghindari ketentuan pembatasandenganTergugat sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dibidang impor, sehingga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut adalah Pengadilan Pajak.
    Menerima Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo, yang diajukan Tergugat ;2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2.
Register : 23-01-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 58/ Pdt.G / 2017 / PN.Dps
Tanggal 13 Juli 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
212138
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 600.000,00.,- (.enam ratus ribu rupiah .) ;
    Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini melainkankewenangan Pengadilan Negeri Tabanan;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp600.000,00., (.enam ratus ribu rupiah .)
Putus : 22-11-2012 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor : 91 /Pdt.G/2012/PN.Kpj
Tanggal 22 Nopember 2012 — H.M. SYAIFULLOH. Adv,SH L A W A N : ACHMAD ROSIDI AFIQ, Cs.
7381
  • M E N G A D I L I : - Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara No. 91/Pdt.G/2012/PN.Kpj; - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.496.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
    Bapak Ketua Majelis Hakim dan HakimAnggota agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :. DALAM EKSEPSI :1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan II sertaTurut Tergugat danI untuk seluruhnya.2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena telah keliru di ajukan diPengadilan Negeri yang salah.Il.
    majelisberpendapat eksepsi tergugat , tergugat II, turut tergugat dan turut tergugat IItentang kewenangan relatif tersebut beralasan menurut hukum sehingga dapatdikabulkan:PUTUSAN NOMOR: 91/Pdt.G/2012/PN.Kpj. 21Menimbang, bahwa didalam perkara ini pihak penggugat berada dipihakyang dikalahkan, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 118 ayat (4) HIR serta ketentuan lainnya yangbersangkutan ;MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus
Register : 08-09-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 9 Oktober 2017 — 1. Nama : H. BOYAMIN Bin SAIMAN Pekerjaan : Swasta Jabatan : Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Alamat : Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP. 081282822884 2. Nama : KOMARYONO Pekerjaan : Swasta Jabatan : Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Alamat : Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP. 081282822884 Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh kuasanya KURNIAWAN ADI NUGROHO, SH., RUDI MARJONO, SH., HARJADI JAHJA., SH.MH., ARIF SAHUDI, SH.MH., RAFI MAULANA RASPATI, SH dan RIZKY DWI CAHYO PUTRA, SH Para Advokat dan Pengacara pada Kantor BOYAMIN SAIMAN LAW FIRM berkantor di Jalan Budi Swadaya No.133 RT.02.RW.04, Kebun Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan surat Kuasa Khsusus tertanggal 28 September 2017; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- PARA PEMOHON ;
39062487
  • MENGADILI :- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan Praperadilan atas perkara aquo;- Menolak pemohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon untuk selain dan selebihnya;- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;
    Penghentian Penyidikan secara materielatau diamdiam oleh Termohon ;14.Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas atas perkara a quoadalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya,maka selanjutnya TERMOHON diperintahkan untuk melakukan proseshukum selanjutnya sesuai dengan ketetentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku;Berdasarkan halhal tersebut diatas, PEMOHON mengajukan permohonankepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk berkenan memeriksaselanjutnya memutus
    sebagai berikut :PRIMAIR :Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHONuntuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksadan memutus permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan atas perkara aquo ;Menyatakan secara hukum TERMOHON melanggar ketentuan dalamPasal 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsidan KUHAP, sehingga tindakan tidak menetapkan Armaya dan BoniLaksamana sebagai Tersangka perkara perkara korupsi dan TPPUHal 6 dari 23 Hal Putusan No
    Bahwa sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Praperadilan adalahyurisdiksi atau kKewenangan/kompetensi mengadili yang diberikan olehUndangUndang dalam hal ini KUHAP kepada Pengadilan Negeri untukmemeriksa dan memutus tentang hal yang berhubungan dengan sahatau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan,penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi apabila perkara tidakdiajukan ke pengadilan dan permintaan rehabilitasi apabila perkara tidakdiajukan ke pengadilan.
    Pasal 77KUHAP sebagai berikut:Pasal 1 angka 10 KUHAPPraperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksadan memutus menurut cara yang diatur dalam undangundang initentang:a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
    Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke Pengadilan.Pasal 77 KUHAPHal 8 dari 23 Hal Putusan No. 99/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang initentang:a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;b.
Register : 07-10-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA BENGKULU Nomor 649/Pdt.G/2015/PA.Bn
Tanggal 9 Nopember 2015 — Penggugat vs Tergugat
5923
  • Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut : Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
    dalam masalah anak ; bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidakmau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat ; bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai denganTergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akanterwujud ; bahwa berdasarkan alasan dan dalildalil sebagaimana tersebut di atasPenggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untukmemeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
    bebas menentukan jalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akan datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhialasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, olehkarenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa dipilinnya perceraian sebagai jalan terbaik adalahuntuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus
Register : 23-10-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PA BENGKULU Nomor 603/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 24 Nopember 2014 — Penggugat vs Tergugat
5423
  • Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut : Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
    barang Penggugat,sehingga semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggal, namun masih berkomunikasi dalam masalah anak, dan belumada komunikasi dalam rangka perdamaian ; bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugatkarena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ; bahwa berdasarkan alasanalasan dan dalildalil sebagaimana telahdiuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkuluuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
Register : 05-06-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Unr
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
SOEWITO OETOMO
Tergugat:
1.JOKO SUSILO
2.SUYAMI
3.DEDY IRAWAN
797
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

    Bahwa untuk mengurangi kerugian Penggugat danmenjamin kepastian hukum dalam perkara ini, maka putusanperadilan ini agar dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupundiajukan Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lain dari ParaTergugat;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Penggugat dengansegala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua PengadilanNegeri Ungaran untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagaiberikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Bahwa untuk itu lah maka sudah sepatutnya jika gugatanPenggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima(nietontvankelijkeverklaard).Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugatmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa danmengadili perkara No.49/Pdt.G/2018/PN.Unr agar berkenan memutus sebagaiberikut :MEMUTUSKANDALAM EKSEPSI1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat.2.
    terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragamaIslam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersama sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang Undangtersebut diatas, maka titik singgung kKewenangan Pengadilan dalam lingkunganPeradilan Umum dan Peradilan Agama yang sering dipersoalkan kiranya telahterpecahkan, dimana Pengadilan Agama tidak hanya berwenang memeriksa,memutus
    dan menyelesaikan sengketa yang diatur secara limitatif dalam Pasal49, tetapi juga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang orang yangberagama Islam;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas MajelisHakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang secaraabsolute untuk mengadili perkara a quo, dan yang berwenang mengadiliperkara a quo adalah Peradilan Agama.Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/
    Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;2.
Register : 18-08-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA BENGKULU Nomor 456/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 15 September 2014 — Penggugat vs Tergugat
1811
  • Pengadilan Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut : Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
    Tergugat tidaklagi berkomunikasi atau bertegur sapa meskipun Tergugat datang kerumah ; bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antaraPenggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ; bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugatkarena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ; bahwa berdasarkan alasanalasan dan dalildalil sebagaimana telahdiuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulumemeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
    bebas menentukan jalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akan datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhialasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, olehkarenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalahuntuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus
Register : 02-09-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA BENGKULU Nomor 482/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 29 September 2014 — Penggugat vs Tergugat
2112
  • Pengadilan Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut : Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
    selamaberpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagiberkomunikasi ; bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ; bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugatkarena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ; bahwa berdasarkan alasanalasan dan dalildalil sebagaimana telahdiuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulumemeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
Register : 01-03-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 120/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat:
1.BAMBANG SULISTOMO, SIP.,M.Si
2.Ibu. Yovita L. Ani Wilujeng
Tergugat:
1.Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Priok
2.Simon B. P. Panjaitan
3.Dedi Cahyadi
5227
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;---------------------------------
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.061.000.-. (empat juta enam puluh satu ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 120/Pdt.G/2018/PN .Jkt UtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:1. Bambang Sulistomo, Sip.,M.Si, bertempat tinggal di JI. Sunter Permai Raya,Kel. Sunter Agung Podomoro, Kec. Tanjung Priok, JakartaUtara , sebagai Penggugat I;2. Ibu. Yovita L.
    Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada kebenaran yang didukungoleh bukti Otentik yang kuat menurut Hukum, maka bersama ini Penggugat (satu) dan Penggugat II (dua) mohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Utaraagar lebih bijaksana dan berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakansecara serta merta meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi(uitvorbaar bij vooraad).Berdasarkan alasan Hukum di atas, Penggugat I (satu) dan Penggugat Il (dua)mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutus
    Graha Mahardika adalah Jual Beli yang dilakukan olehKetua Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Rudyono Dharsono kepada PT.Graha Mahardika pada tahun 2010, sedangkan Dedi Cahyadi diberhentikanoleh pihak Yayasan pada tahun 2015, dengan demikian Jual Beli telahdilakukan jauh sebelum Dedi Cahyadi diangkat menjadi Ketua YayasanUniversitas 17 Agustus 1945 Jakarta.Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi danPokok Perkara tersebut di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus
    Bahwa TERGUGAT XXV dan TURUT TERGUGAT IV menolakgugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya.Maka berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, TERGUGAT II mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan memutusdengan Putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Bahwa TERGUGAT II Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);.DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar
    Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.4.061.000.. (empat juta enam puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 oleh kami, SalmanAlfaris., S.H. sebagai Hakim Ketua , Drs. Tugiyanto, Bc.lp., S.W M.H dan Sarwono, S.H.
Register : 08-07-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN SUKADANA Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sdn
Tanggal 28 Juli 2022 — Pemohon:
Sofiatun
389
    1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
Register : 15-10-2012 — Putus : 30-10-2012 — Upload : 21-02-2023
Putusan PN SAMPANG Nomor 205/PID.B/2012/PN.SPG
Tanggal 30 Oktober 2012 — Jaksa Penuntut:
H. ENCUP SOPYAN, S.H.
Terdakwa:
SARIPIN al.P. SITI NINGSIH
12611
  • Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/X/2012 Tanggal 21 Oktober 2012 Ketua Mahkamah Agung Indonesia Menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa SARIPIN al.P. SITI NINGSIH, MUKSIN, MAT SAPI, HADIRI.

Register : 25-03-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 24-08-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 18 Agustus 2022 — Penggugat:
JOHNY PATIRAN, DRS
Tergugat:
MUHAMMAD FAUZIE MARTAK
Turut Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA
7616
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

    Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Register : 02-05-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PA SELONG Nomor 428/Pdt.G/2014/PA.sel
Tanggal 11 Juni 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
126
  • Memutus perkara ini dengan verstek;3. Menyatakan gugatan penggugat ditolak karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
    Memutus perkara ini dengan verstek;3. Menyatakan gugatan penggugat ditolak karena tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sebesar 461.000,(empat ratus enam puluh satu riburupiah) ;Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syban 1435 H.
Register : 13-08-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA BENGKULU Nomor 441/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 8 September 2014 — Penggugat vs Tergugat
189
  • Pengadilan Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut : Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
    tersebut di antaraPenggugat dan Tergugat masih ada hubungan/komunikasi dalammasalah anak ; bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antaraPenggugatdan Tergugat tetapi tidak berhasil ; bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugatkarena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ; bahwa berdasarkan alasanalasan dan dalildalil sebagaimana telahdiuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan AgamaBengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
    bebas menentukan jalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akan datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugatterbukti telah memenuhialasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, olehkarenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa dipilinnya perceraian sebagai jalan terbaik adalahuntuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus