Ditemukan 136579 data
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
., SELAKU KEPALA KANWIL BPN ACEH SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
., SELAKU KEPALA KANWIL BPN ACEHSELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH,berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief (Lamgugop), KecamatanSyiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasakepada Muliadi, S.Si.T., M.M., dan kawankawan, ParaPegawai dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, beralamat di JalanT.
Selaku Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Aceh Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, bertempattinggal di Jalan T. Nyak Arief (Lamgugop), Kecamatan Syiah Kuala, KotaHalaman 4 dari 7 hal. Put.
Nomor 922 K/Pdt/2019Banda Aceh sebagai Termohon Keberatan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tersebut, ditentukan bahwaTermohon Keberatan adalah lembaga pertanahan sebagai lembagapemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertanahan yang terdiri atas Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalProvinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai hierarkinya yangsecara nyata menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah dan instansi yangmemerlukan
127 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA YAYASAN/BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA; DKK
Saidi. s
Tergugat:
Gubernur Aceh Cq Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh
101 — 82
Penggugat:
Saidi. s
Tergugat:
Gubernur Aceh Cq Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh
127 — 72
KARYA SARANA SEJAHTERA ABADI vs PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi & Rawa II
Keduanya WNI,Advokat, dari Kantor Law Firm KOMPAK beralamat diJalan Melati I Blok AB.09, Komplek Griya Abadi MaskrebetKM.10 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal11 Februari 2014 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANPPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi & Rawa IIKEMENTERIAN PU DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAIHalaman dari 40 Putusan No. 08/G/2014/PTUNPLGBESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VUI SNVT PELAKSANAAN JARINGANPEMANFAATAN AIR SUMATERA
;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yangtercantum dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidanganmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diMenimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan gugatanpembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, PPK (Pejabat PembuatKomitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi dan Rawa Kementrian
Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif)Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi sertaJawaban Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadisubyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat yang merupakan badan hukum swastayang termasuk kategori Badan hukum perdata dan sebagai pihak Tergugat adalah PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi dan Rawa Kementrian
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah tersebut merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat PembuatKomitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola, sehingga berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan di atas, Majelis dapat menarik kesimpulan bahwaprosedur dan tata cara proses pelelangan umum pengadaan Barang/Jasa pemerintahmenurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo
84 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASOSIASI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJAINDONESIA (AP2TKI) vs KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA,
No. 15 P/HUM/2012mengumpulkan modal, hak untuk berkembang, dan hak untuk meningkatkankwalitas hidup.Ancaman lebih nyata adalah upaya menghilangkan peran PPTKIS untukmelakukan salah satu fungsi penempatan oleh Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia Swasta (PPTKIS) berupa perekrutan.
No. 15 P/HUM/2012Kewenangan yang di berikan oleh undang undang dan peraturan menterikepada pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) untuk merekrut calon TKIsesuai uraian diatas, ternyata di kesampingkan oleh termohon melaluiPeraturan kepala BNP2TKI No.
indonesia guna mewujudkan rasa setia kawan danpersaudaraan antar sesama para pelaksana penempatan tenaga kerjaindonesia ;b) Turut serta berperan aktif dalam mengisi, mewujudkan dilaksanakanyaundang undang dasar 1945 secara nurani dan kesabaran.
:21.Pelaksana penempatan TKI di luar negeri, terdiri dari;a. Pemerintahb. Pelaksana Penempatan TKI SwastaBahwa Penempatan TKI sebagaimana dinyatakan dalam PermenakertransNo.
(Bukti P3); Bahwa dengan rumusan Pasal 17 ayat (3) Peraturan kepala BNP2TKI No.PER 28/KABNP2TKI/VII/2007, (Vide; Bukti P1); Pemohon yang selama inimenghimpun dan mempersatukan Para pekerja pelaksana penempatantenaga kerja Indonesia serta berusaha untuk meningkatkan kehidupan danHal. 24 dari 27 hal. Put.
459 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, tersebut;
PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI VS MAIZARMAN
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Mr. XXX III, Tidak Diketahui
105 — 0
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Mr. XXX III, Tidak Diketahui
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh SelakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah, beralamat di Jalan T.Nyak Arief (Lamgugop), Kecamatan Syiah Kuala, Kota BandaAceh, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muliadi, S.Si.T.
cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan NegeriDalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumsebagai berikut: Bahwa permohonan keberatan Pemohon Keberatan kurang pihak, karenadisamping tidak secara nyata Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Aceh selaku Ketua Pelaksana
RUBIANTO
Tergugat:
1.PT.PLN Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan
2.SUKAMTO,SE,MBA
28 — 7
Penggugat:
RUBIANTO
Tergugat:
1.PT.PLN Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan
2.SUKAMTO,SE,MBAPLN (Pesero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, (P3), Pontianak Alamat JI. Ayani, No. 25, Pontianak.CQ. Manajer PT. PLN (Pesero), Unit Layanan Pelanggan, Siantan, Jl.Khatulistiwa, No. Kelurahan Batulayang, Kecamatan PontianakUtara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut Tergugat I.2. SUKAMTO, SE, MBA., Tempat/tanggal lahir ketapang, 21 April 1977,lakilaki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, KewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. Jendral Urip S.
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Mr. XXX II, Tidak Diketahui
77 — 3
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Mr. XXX II, Tidak Diketahui
127 — 49
Menyatakan batal Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20/BWI-JATENG/NZ/2016 Tentang Pembatalan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 06/BWI-JATENG/NZ/2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) Kartasura Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 15 September 2016 ; ------------------------------------------------3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20/BWI-JATENG/NZ/2016 Tentang Pembatalan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 06/BWI-JATENG/NZ/2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) Kartasura Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 15 September 2016 ; ------------------4.
MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM Melawan Ketua Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Taufiq Rusdi meninggal dunia, sehingga diperlukanpergantian dan pendaftaran Nazhir baru oleh Perwakilan BadanWakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah ; Bahwa Badan Pelaksana Perwakilan badan Wakaf IndonesiaProvinsi Jawa Tengah telah menerbitkan SURAT KEPUTUSANBADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAFINDONESIA PROVINS JAWA TENGAH Nomor : 06/BWIJATENG/NZ/2014 tentang PENGGANTIAN NAZHIR TANAHWAKAF YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA(YARSIS) KARTASURA KABUPATEN SUKOHARQJO tertanggal8 September 2014 dan menetapkan
Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan atas KeputusanBadan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi JawaTengah Nomor : 20/BWIJATENG/NZ/2016 tentang PembatalanKeputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf IndonesiaProvinsi Jawa Tengah Nomor : 06/BWIJATENG/NZ/2014 Tanggal08 September 2014 tentang Pergantian Nazhir Tanah WakafYayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) KartasuraKabupaten Sukoharjo Tertanggal 15 September 2016 ; Ih.
BahwaBWI sebagai Badan Pelaksana pengelola sekaligus pengawassesuai undang undang yang ada berhak untukmemperhentikan dan mengganti nazhir yang dalam hal ini tidaksesuai prosedur dalam pengajuan Nazhir.
BuktiP1 : Surat Keputusan Badan Pelaksana PerwakilanBadan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa TengahNomor : 20/BWIJATENG/NZ/2016, tanggal 15September 2016 tentang PembatalanKeputusan Badan Pelaksana PerwakilanBadan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa TengahNomor : 06/BWIJATENG/NZ/2014, tanggal 08September 2014 tentang Pergantian NazhirTanah Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta(YARSIS) Kartasura Kabupaten Sukoharjo(Fotokopi sesuai dengan aslinya); 2 BuktiP2 : Keputusan Badan Pelaksana PerwakilanBadan Wakaf Indonesia
UndangUndang Nomor41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Juncto Peraturan Pemerintah Nomor :42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana UndangUndang Nomor 41 Tahun2004 Tentang Wakaf, Juncto Peraturan BWI Nomor : 4 Tahun 2010Ih.
158 — 137
BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA2. REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Berdasarkan SuratKuasa Khusus, tertanggal 15 Agustus 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWAN1 BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADTIYAHYOGYAKARTA , yang beralamat di Jalan Ring Road Selatan Tamantirto,Kasihan, Kabupaten Bantul (Dahulu) dan sekarang diganti menjadi BADANPEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA,yang beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto No.17 Yogyakarta.
;Bahwa PIHAK KEDUA sepakat dan sanggup untuk mencabut surat PHK yangberupa Surat Keputusan Pengurus Badan Pelaksana MHarian UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta Nomor : 009/SKBPH/UMY/II/2012tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Tetap Edukatif/ Dosen tetap FakultasTeknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas nama PIHAK PERTAMA,tertanggal 24 Februari 2012 dan selanjutnya pada saat (hari dan tanggal) yang samaPIHAK PERTAMA sanggup mengajukan permohonan PENSIUN DINI sebagaidosen tetap pada Fakultas
TUTI SETYANINGSIH
Tergugat:
SUPARJO
Turut Tergugat:
Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa
55 — 12
Penggugat:
TUTI SETYANINGSIH
Tergugat:
SUPARJO
Turut Tergugat:
Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa
220 — 65
WaminingsihTergugat:Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Serpong Cinere
52 — 23
PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Up Kotamobagu
PLN(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)Kotamobagu, alamat Jalan Paloko Kinalang Nomor 2Kelurahan Kotobangun, Kecamatan KotamobaguTimur, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikanKuasa kepada Leonardo S. Manurung, dkk seluruhnyapegawai PT.
Dadi Utomo
Tergugat:
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kabupaten Temanggung
82 — 9
Penggugat:
Dadi Utomo
Tergugat:
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Kabupaten Temanggung
429 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI tersebut;
PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, diwakili oleh Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang, Jeffri Husni, VS ARSIL SAAD
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Mr. XXX IV, Tidak Diketahui
244 — 100
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Mr. XXX IV, Tidak Diketahui
68 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRI WAHYUNI VS KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH, dk.
Terbanding/Penggugat : PT. SINAR INDOJAYA PERMAI (OOD)
95 — 17
Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING
Terbanding/Penggugat : PT. SINAR INDOJAYA PERMAI (OOD)