Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-08-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 052/G/2015/PTUN.Smg.
Tanggal 18 Januari 2016 — BAMBANG SUGIARTO, S.E. Melawan WALIKOTA TEGAL
107419
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula ;-----------------5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 248.500,- (Dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-------------------------------------
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak,kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula ;5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam sengketa ini sebesar Rp. 248.500, (Dua ratus empatpuluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;Halaman 137 dari 139 halaman Putusan Nomor : 052/G/2015/PTUN.SmgDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senintanggal 11 Januari 2016, oleh kami DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H.
Register : 09-01-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 11-04-2013
Putusan PN BREBES Nomor 6/Pid.B/2013/PN.Bbs
Tanggal 1 April 2013 — Mohamad Rais Qodim Bin Qodim
5018
  • Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa dalam keadaan semula; 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksi Sariah binti Tarkian; - 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksi Kusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dan tanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampir dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. 6.
    pledoinya yang intinya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusansebagai berikut :1 Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah danmenyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yangtelah didakwakan;2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijsprak) atau setidaktidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutanhukum (onslag van alle rechts vervolging); 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sesegera mungkinmerehabilitasi nama baik, harkat dan martabat
    Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataurangkaian kebohongan ;3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, ataumenghapuskan piutang ; 4. Bersamasama melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;Ad.1.
    Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan; Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat padasikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatannya ; Menimbang, bahwa Unsur dengan maksud tidak berbeda artinya dengan tujuan(doel) atau kesalahan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam artisempit;Menimbang, bahwa menurut penjelasan (Memorie
    Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa dalam keadaan semula;5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksiSariah binti Tarkian ; 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksiKusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dantanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampirdikembalikan kepada masingmasing pemiliknya.6.
Register : 15-01-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 07/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 14 Mei 2014 — 1.Dra. ROSARI BR KELIAT, 2.,Dra. KASRIANA BR BARUS,3.Dra. TERNALEM BR TARIGAN, 4.JENNY BR SARAGIH, STh :BUPATI KARO,
4316
  • Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo ; -------------------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/261/ BKD/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo ; --------------------------------------------- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat
Register : 11-01-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 7/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 10 April 2018 — Penggugat:
Sutris
Tergugat:
Kepala Desa Petung, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
11251
  • Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Dusun Petung Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;------------------------

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.179.500,-(Seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);----------------------------

    Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugatuntuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugattersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkankepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telahditerbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak dan harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak hak dan harkatdan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Februari 2018 yangisinya sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: 1.
    Sutris SebagaiPerangkat Desa Petung Dalam Jabatan Kepala Dusun Tanggal 13 November 2017; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan bataldan diperintahkan untuk dicabut, maka tuntutan gugatan Penggugat untukmengembalikan hakhak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugatseperti semula sebagai Kepala Dusun Petung Kecamatan Pakis KabupatenMagelang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, berdasar hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat
Putus : 07-08-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 651/Pid.B/2019/PN Mks
Tanggal 7 Agustus 2019 — - JPU : HAERANA ALI JAYA, SH - TDW : JAFAR
799
  • Memulihkan nama baik hak dan martabat terdakwa;4.
    alternatifprimer tersebut ;Menimbang,bahwa oleh karena itu, maka perbuatan yang dilakukan olehpara terdakwa tidak merupakan tindak pidana,karena hak yang mendasaridalam perbuatan pidana harus ada hak yang melekat bahwa yang melaporkantersebut mempunyai hak atas hal yang dipermasalahkan ;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas paraterdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum ,maka memulihkan nama baik hak dan martabat
    Menyatakan Terdakwa JAFAR telah melakukan perbuatan dalamdakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua tetapi perbuatan tersebutbukan merupakan tindak pidana ;Menetapkan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Memulihkan nama baik hak dan martabat terdakwa;4.
Register : 19-05-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 26-02-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 49/G/2011/PTUN.SBY
Tanggal 23 Agustus 2011 — ENDANG PURWATININGSIH vs BUPATI KEDIRI
15683
  • Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ; ---------------------------------------------5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.220.500,- (Dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----------------------------------------------------------------------------------
    2010 sampai dengan diterbitkannya suratkeputusan objek sengketa 5n enon nn nn none nn nn nnnnnn ne nnnneMaka dari itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objeksengketa telah memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf b, Undangundang Nomor1332.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut untukGibbatalikan: ser eosmeeseseeeereeeeeeereeemereee ene eeeeaRReE RHEE oESBahwa, mewajibkan pula kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusanobjek sengketa, dan memulihkan harkat dan martabat
Register : 20-12-2023 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN MALINAU Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln
Tanggal 29 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.KURNIAWAN SINAGA, SH.
2.YOGIE VERDIKA, S.H., M.H
3.DANIEL MAYLANDO, S.H
4.IMAM INDRAWAN SAUDI, S.H
Terdakwa:
WAHYUDI BIN NURDIN M. YASIN
3226
  • Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Register : 10-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 19/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 8 Agustus 2019 — ROELLY RISZTYO PRIYONO, S.Si. Melawan BUPATI TEGAL
398165
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, harkat dan martabat dan mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tegal;------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.500,- (Empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);------------------------------------------------------------------------------------
    Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Merehabilitasi, Harkat,Martabat dan mengembalikan kedudukan PENGGUGAT sepertikeadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahKabupaten Tegal ; nnnneneeannnnnnnmnnnanonanenens5.
Register : 27-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN.Kpn
Tanggal 7 Januari 2021 — KRISTRIAWAN S, SH (JPU) ISTIONO (TDW) BUHORI (TDW) ROHMAD (TDW)
8416
  • Rohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan, yang disita dari Saksi Sulistiono5. Membebankan biaya perkara kepada negara.;
    Buhori dan Terdakwa Il.Rohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hakhakPara Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabat mereka.;3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warnamerah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan,yang disita dari Saksi Sulistiono5. Membebankan biaya perkara kepada negara.
Register : 08-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 036/G/2017/PTUN SMG
Tanggal 6 September 2017 — S U R O TO Melawan BUPATI PATI
18186
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula ;------------------------------------------------------5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 243.000,- (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;-----------------------
    SUROTO NIP 19730211 200906 1 001;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat, martabat dankedudukan Penggugat seperti semula;Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalamperkara ini. 2+ 2222 222 2 22 == ===Menimbang, bahwaatas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telahmengajukan Jawaban tertanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakansebagai berikut: 1.Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalildalil/positaposita gugatanPenggugat, kecuali
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat, martabat dankedudukan Penggugat seperti semula ;5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa inisebesar Rp. 243.000, (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;Hal. 64 dari 66 hal. Putusan Nomor :036/G/2017/PTUN.SMG.Demikianlah diputuskandalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus2017 oleh kami DYAH WIDIASTUTI. S.H.
Register : 28-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-04-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 202/G/2016/PTUN.SBY
Tanggal 27 April 2017 — SUTARTO VS KEPALA DESA KARANGSEMI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK
420344
  • Jabatan Jogoboyo II Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk tanggal 20 Desember 2016 atas nama Sutarto;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula sebagai jogoboyo II Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 283.000,- ( Dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah )
    menghidupi keluarganya;Bahwa berkenaan dengan hal disebutkan di atas, sesuai ketentuan Pasal53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan, yaitu Keputusan Nomor188/13/K/411.518.2004/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah,disertai pengembalian harkat dan martabat
    Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, danmelanggar pula Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakniHalaman 12 dari58 halaman, Putusan Perkara Nomor : 202/G/2016/PTUN.SBY.AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu KepastianHukum, sehingga keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atautidak sah disertai pengembalian harkat dan martabat
Register : 20-10-2010 — Putus : 10-01-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 58/G.TUN/2010/PTUN.Mks
Tanggal 10 Januari 2011 — PENGGUGAT Drs. MUH. ARSAD, MM TERGUGAT BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
418218
  • NIP 19650805 198603 1 022 Pangkat Pembina Tk.I Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 5 Oktober 2010 ;------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ;-------------------------------------------- - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) ;-----------------------------
Register : 24-11-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 17/G/2014/PTUN.JPR
Tanggal 16 April 2015 — dr. PAULINA WATOFA, Sp.R.; VS REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA
9936
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Penggugat, dan mengembalikan pada posisi sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 024.6/UN20/KP/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 2017; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;
Register : 14-12-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 15-02-2024
Putusan PN TABANAN Nomor 126/Pid.B/2023/PN Tab
Tanggal 13 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.I GEDE HADY SUNANTARA, SH
2.Kadek Asprila Adi Surya,SH
Terdakwa:
I PUTU ADI INDRAWAN
380
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ADI INDRAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya sebagaimana dalam Dakwaaan Tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
Register : 16-04-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 29-05-2024
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 38/B/2024/PT.TUN.SBY
Tanggal 28 Mei 2024 — SANRAWI vs BUPATI SUMENEP
9781
  • Mewajibkan kepada Terbanding / Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Pembanding / Penggugat kepada keadaan semula sesuai Peraturan Perundang- undangan ;5. Menghukum Terbanding / Tergugat membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
Register : 19-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 074/G/2015/PTUN-SMG
Tanggal 3 Maret 2016 — BUDI RAHARJO, ST Melawan PJ. BUPATI BOYOLALI
16751562
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat, hak dan kedudukan Penggugat seperti semula; -----------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 219.500 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah); --
    Kepala Desa Guwokajen Kecamatan Sawit KabupatenBoyolali, tanggal 2 September 2015yang di terbitkan olehPJ Bupati Boyolal;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negarayaitu Keputusan Bupati Boyolali Nomor 141/ 387 Tahun 2015 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Budi Raharjo, ST dariJabatanya Sebagai Kepala Desa Guwokajen Kecamatan Sawit KabupatenBoyolali, tanggal 2 September 2015yang di terbitkan olehPJ Bupati Boyolalh;Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasii mengembalikan harkat,martabat, hak dan kedudukan Penggugat seperti semula; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 219.500 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah); Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat, Tanggal 26 Februari 2016, olehKami DYAH WIDIASTUTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,ARDOYO WARDHANA, SH.
Register : 08-11-2013 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 06-06-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 2 April 2014 — RONI EKA SAPUTRA Melawan KAPOLDA RIAU
10940
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dan kedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);----------------------------------------------
    201 3; "Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Republik Indonesia Daerah Riau (SKEP Polda Riau) Nomor :Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus daftar lampiran No.urut 2, atas nama RONI EKA SAPUTRA, Pangkat/NRP.Brigadir/80050116, Kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra PolresIndragiri Hilir, tertanggal 19 Agustus 2013; Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkanharkat martabat
    untukdikabulkann y 22 n nena enna anna nnn neeMenimbang, bahwa oleh karena persengketaan dalam perkara a quomerupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut sengketaKepegawaian maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat makaberperdoman pada Ketentuan Pasal 97 ayat 11 UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi hakhak Penggugat danharkat martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dankedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia ; = +=Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUNPobr.5.
Putus : 07-08-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 652/Pid.B/2019/PN Mks
Tanggal 7 Agustus 2019 — - JPU : HAERANA ALI JAYA, SH - TDW : 1.H. SYAMSUL 2.RUSLAN ALIAS CULLANG
981
  • Memulihkan nama baik hak dan martabat para terdakwa;4. Memerintahkan para terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;5.
    Menyatakan dan menetapkan mengembalikan Harkatdan martabat sertamemulihkan nama baik Terdakwa H.SYAMSULdan Terdakwa II RUSLANHalaman 2 Putusan Nomor 652/Pid.B/2019/PN MksALIAS CULLANG dalam kedudukan semula;4.
    tersebut ;Menimbang,bahwa oleh karena itu ,maka perbuatan yang dilakukan olehpara terdakwa tidak merupakan tindak pidana,karena hak yang mendasaridalam perbuatan pidana harus ada hak yang melekat bahwa yang melaporkantersebut mempunyai hak atas hal yang dipermasalahkan ;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas paraterdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Menimbang,bahwa oleh karena para terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum ,maka memulihkan nama baik hak dan martabat
    SYAMSUL dan Terdakwa II RUSLAN AliasCULLANG telah melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif kesatudan alternatif kedua tetapi perobuatan tersebut bukan merupakan tindakpidana ;Menetapkan para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Memulihkan nama baik hak dan martabat para terdakwa;Memerintahkan para terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;Menetapkankan barang bukti berupa :7 4(empat) lembar leng, 4(empat) batang balok kayu, 1(satu) bilahpisau ukuran + 35cm bersama dengan sarungnya yang
Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
260248
  • ., NIP 19710804 199903 1 001;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  • Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRGgugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Objek Sengketa dalamperkara ini;Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal,maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugatmencabut Objek Sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untukmerehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaansemula sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 110
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — JACOMINA A. PATTY, AKS, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jl. Karang Panjang, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH; Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jln. Aman Lanite RT.001/ RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, SH. 2. HENDRIK R. HERMAWAN, SH.MH. 3. FRANKY SAPARDI, SH. 4. DAVID WATUMATA, SH. 5. JERROLD I. D. LEASA, SH.MH. 6. RESNA HUKOM, SH. 7. MIRELLA V. TUAKORA, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, , beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-76 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
920726
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Propinsi Maluku ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Apabila Pengadilan berpendapatlain.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN5.