Mulyadi X Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi (PAM JAYA)Jakarta,Cs

Kebon Sirih 6769, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 080/SNRM/MUL/PDT/X1I/16 tanggal 8 Desember 2016, yang selanjutnya disebutsebagai PENGGUGATMelawanPerusahaan Daerah Air Minum Provinsi (PAM JAYA)Jakarta Jl.Penjernihan IlPejompongan Jakarta Pusat, sebagai TERGUGAT 1.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi M. Lawe, SH.

Peraturan Dana Pensiun;Bahwa sumber kekayaan TERGUGAT Ill berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat(2) Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air MinumSeluruh Indonesia No.842.1/Kep.06PDAM/2012 tentang Peraturan DanaPensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (PDP2012) berasal dari: luranPeserta, luran Pemberi Kerja, Hasil Investasi dan Pengalihan dana dari DanaPensiun lain (jika ada).

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PD AIR MINUM TINGKAT II PADANG;

PD AIR MINUM TINGKAT II PADANG vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA MAKASSAR vs. DIRJEN PAJAK

PUTUSANNomor 169/B/PK/Pjk/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA MAKASSAR,diwakili oleh HAMZAH AHMAD, SE, MSA, Ak, selaku Direktur UtamaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, tempat kedudukan diJalan Dr. Ratulangi Nomor 3, Mangkura, Makassar, 90113;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H.

Rp 734.475,00 Rp 2.550.000,00Bale Sawa Rp 4.103.351.128,00 Rp 0,00Lainlain Rp 410.335.113,00 Rp = 4.540.500,00Jumlah DPP Rp 454.050,00PPN Bahwa Pendapatan Air Minum dibebaskan dari pengenaan PPN 10%.

dan Pendapatan Non Air Minum;Bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan dan memenuhi Ketentuan danPeraturan Perpajakan sebagai berikut:a.

PPN Lebih Bayar Rp 1.208.018.663,00Bahwa sebagaimana penjelasan di atas bahwa pendapatan Pemohon Bandingterdiri dari Pendapatan Air Minum dan Pendapatan Non Air Minum, dimana PendapatanNon Air Minum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan denganPendapatan Air Minum, sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkanKantor Pelayanan Pajak Madya Makassar tidak mencerminkan suatu ketetapan yangmemenuhi rasa keadilan, karena SKPKB didasarkan pada perhitungan PPN 10%dari Penyerahan

Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik pemerintah atauswasta, baik merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dariperusahaan tersebut yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan danmelakukan penyerahan air bersih;Pasal 2Air bersih yang diserahkan oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana tersebutdalam Pasal angka 2 dibebaskan dari pengenaan PPN;Pasal 31.

PONIMIN, S.Sos, Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta, dkk. vs PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PDAM DKI JAKARTA), yang diwakili oleh Direktur Utama PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PDAM DKI JAKARTA)

Air Minum Suci) untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon-pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan Pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 UU Nomor 13 Ketenagakerjaan dengan total Rp. 69.386.000,00(enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dengan perincian ;

-TONNY SALINDEHO,dkk lawan PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PDAM KABUPATEN SANGIHE

., ; PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BEKASI

., dahulu bertempattinggal di Perumahan Duta Indah Blok B 3 No. 8Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi dan di Perum PuriGading Villa Tampak Siring Blok 11 No. 9 Jatiwarna KotaBekasi, sekarang bertempat tinggal (domisili) di TamanCikunir Indah, Blok E1 No. 17 Jaka Mulya Bekasi Selatan,Kota Bekasi ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BEKASI, yangdiwakili oleh Drs.H. Dhana Satria Wirawan, Direktur UtamaPerusahaan Daerah Air Minum Bekasi, berkedudukan diJalan KH.

No. 1(Perum Masnaga) Kota Bekasi;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atasdalildalil:Bahwa Penggugat bekerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi(PDAM Bekasi) sejak tanggal 01

No.495 K/Pdt.Sus/2009Yang Mulia Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang menangani perkara ini, ataskejadian ini tidak mungkin lagi terjadi hubungan kerja harmonis antaraPenggugat dan Tergugat manakala Direksi PDAM Bekasi masih dipimpin olehDireksi saat ini, oleh karena itu Penggugat secara iklas namun terhormatmenyatakan tidak dapat lagi bekerjasama dengan Direksi yang ada saat ini,namun tetap sangat mencintai lembaga perusahaan Daerah Air Minum Bekasi,maka atas pertimbangan harga diri dan penghormatan

Menyatakan Tergugat Rekonvensi Marthin Oscar Maramis, SE, SH. tidakmempunyai hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi PerusahaanDaerah Air Minum Bekasi terhitung sejak tanggal 01 Maret 2007 ;3. Menyatakan Perjanjian Kerja Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi berakhjir sejak tanggal 01 Maret 2007 dan telah memenuhiUndangUndang Nomor: 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (1) huruf b ;4.

Menimbang, bahwa sdalam struktur organisasi PDAM tahun 2007 (BuktiT6c) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentangOrgan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (bukti T5),tidak terdapat struktur tentang staf ahli Direksi ;Sanggahan Pemohon Kasasi;Bahwa kesalahan ini tidak dapat dibebankan begitu saja kepadaPenggugat/Pemohon Kasasi;Alinea 4 ;Menimbang, bahwa dalam surat Badan Pengawas Perusahaan DaerahAir Minum Bekasi pada tanggal 13 Februari 2007 dinyatakan staf ahliyang tidak

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa tersebut;

DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SILAUPIASA vs ASNAN SIAGIAN

PUTUSANNomor 477 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTASILAUPIASA, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 33 (By Pass)Kisaran, yang diwakili oleh H.

pertimbangan lamanya proses penyelesaianperselisihan menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 juncto SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKTURHalaman 13 dari 15 hal.Put.Nomor 477 K/Padt.SusPHI/2016PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direktur PerusahaanDaerah Air Minum

WALIKOTA SURABAYA vs DEWAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA

Kesemuanya Warga NegaraIndonesia, mewakili Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya berdasarkan Akta No. 47 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Dewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).3(PDAM) Kota Surabaya, dibuat dihadapan Wachid Hasyim, Notaris di Surabaya ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. TEGUHBUDI CAHYONO,SH.MH.(Advokat)2. HERY PRASETYO,SH.(Advokat)3. ALFAN BAGUS ARDIANSYAH,SH.( Advokat Magang ).

EDY SUDIRO, S.Sos. vs PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KENDARI

Mandonga, Kota Kendari ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KENDARI,berkedudukan di Jl. R. Suprapto No. 90 A Kendari, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1. YUSRIANTO, SH.M.Si., Kepala BagianHukum dan Perundangundangan Sekretariat Kota Kendari, 2.MARKUM, SH., Kasubag. Bantuan Hukum dan PPNS Sekretariat KotaKendari, 3. MUSTARING LIN ARIFIN, SH., Advokat LKBH KORPRIKota Kendari, 4. NUR RAMADHAN, SH.MH., Advokat LKBHKORPRI Kota Mandiri, dan 5.

suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut temyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kendari pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 05 September 1983dengan status Pegawai Tetap (Pegawai Organik) Berdasarkan Surat Keputusan DirekturPerusahaan Daerah Air Minum

Daerah Tingkat II Kendari No. 108/KPTS/1983tertanggal 05 September 1983 (Bukti P.1) ;Bahwa Penggugat dalam meniti karier sebagai Pegawai/Karyawan PerusahaanDaerah Air Minum Kota Kendari (disingkat PDAM Kota Kendari)telah menunjukkan prestasi yang baik, olehnya itu Tergugat telah mempercayakan padaPenggugat berbagai tugas dan tanggung jawab/jabatan penting antara lain : PembacaHal. 1 dari 12 hal.

Rp. 2.009.150,, tunjangan isteri Rp. 201.310,,tunjangan beras Rp. 100.000,, tunjangan perumahan Rp. 100.000, dan tunjangan airRp. 125.000, ;Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat jelasjelas sangat merugikan Penggugatyaitu hilangnya pekerjaan atau penghasilan untuk memberikan nafkah kepada keluargaPenggugat, perbuatan mana juga bertentangan dengan paraturan perundangundanganyang berlaku antara, lain :a Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ danKepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum

mengajukanpermohonan pengunduran diri sebagai Pegawai PDAM Kota Kendari dan/ataupermohonan pensiun kepada Tergugat/Termohon Kasasi, akan tetapi yangPenggugat/Pemohon Kasasi lakukan adalah sematamata hanya mengajukanPermohonan Pembayaran Manfaat Dana Pensiun Direksi kepada DAPENMAPAMSI serta Permohonan Pembayaran Uang Muka Manfaat Pensiun Direksisebesar 20% sesuai dengan Peraturan DAPENMA PAMSI No. 8421 KEP.60PDAM12007 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BersamaPerusahaan Daerah Air Minum

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SILAUPIASA tersebut;

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SILAUPIASA VS HENDRI EDDI PURNAWAN

PUTUSANNomor 108 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTASILAUPIASA, yang diwakili oleh Direktur H. Darwinsyah, S.E.

DesaBandar Pasir Mandoge, sebagai Termohon Kasasi dahuluPenggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat (Hendri Eddi Purnawan) adalah sebagai Pekerja diPerusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Tirta Silau Piasa selama 13tahun 7 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1997 s/d 12 April2011 dengan menerima upah Rp1.380.000,00/bulan;Bahwa Penggugat (Hendri Eddi Purnawan) dalam melaksanakantugastugasnya sebagai Pekerja di Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Tirta Silau Piasa, adalah pekerja yang baik dan tetapmelaksanakan tugas sebagaimana diinstruksikan di PerusahaanTergugat;Hal. 1 dari 21 hal.

ketentuan Pasal 151ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena PHKterhadap Penggugat tidak pernah melakukan perundingansebelumnya oleh Tergugat kepada Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat jelas telah melakukan suatu perbuatanmelawan hukum (onrechtmtige daad) yang sangat bertentangandengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), sebab Pemutusan HubunganKerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksut dalam Pasal 151 ayat(3);Bahwa sehubungan tidak adanya penyelesaian secara hukum yangdiberikan Perusahaan Daerah Air Minum

Nomor 108 K/Pdt.SusPHI/2014tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, disahkanpada tahun 2007;Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang OrganDan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum tidak pernah dilakukan UjiMateriil, tidak pernah dicabut dan tidak pernah direvisi dan atau tidak pernahdinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan tidak berwenangmelakukan uji materiil tentang suatu

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR, tersebut; 2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mks tanggal 19 September 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR VS ARIFIN FAJAR PUTERA, S.E

PUTUSANNomor 81 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM = KOTAMAKASSAR, berkedudukan di Jalan DR. Sam RatulangiNomor 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diwakili olehDrs. H. Arifuddin Hamarung, M.si., selaku Direktur Umum,yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M.

Menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan di dalamperselisinan hubungan industrial dari Penggugat (Arifin Fajar Putera,S.E.) terhadap Tergugat (Perusahaan Daerah Air Minum KotaMakassar) tidak dapat diterima;2.

diperbaikimenjadi hanya diberikan uang penggantian hak sebesar Rp2.779.020,00(dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) denganalasan pelanggaran fundamental sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR, tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar Nomor 14/Pdt.SusPHI/2019/PN.Mkstanggal 19 September 2019 sehingga amar selengkapnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BIMA, tersebut;

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BIMA VS 1. IWANSYAH, DK

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)KOTA SURABAYA; UD. TUNAS MULYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PD AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TK II GIANYAR,

berupa :g. air bersih yang dialirkan melalui pipa olehPerusahaan Air Minum' sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 1 huruf g ;dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai ;.

Perusahaan air minum yang semata matamelakukan penyerahan Barang Kena PajakTertentu. yang bersifat strategis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g ; atautidak diwajibkan melaporkan usahanya untukdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ;.

Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar,NPWP : 01.413.292.2 903.000, alamat : Jl.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURABAYA, dkk vs 1.ALIJAH, dkk

PUTUSANNo. 1259 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1.2.PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURABAYA,berkedudukan di JI. Prof. Dr. Mustopo No.2 Surabaya ;ABDUL LATIF, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar Kulon IXNo.20 Surabaya ;Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.

Harus dilakukan melalui jalur hukum, tidak dibenarkan bertindakmain hakim sendiri, yang merupakan perbuatan melawan hukum ; Bahwa karena itu obyek sengketa seluas + 28 M2 harus dikembalikankepada Penggugat dengan tidak menutup kemungkinan untuk diajukangugatan oleh Tergugat dikemudian hari ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM SURABAYA dan ABDUL LATIF tersebut harus ditolakdengan perbaikan amar putusan

PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM SURABAYA, dan 2. ABDUL LATIF tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.521/Pdt/2006/PT.Sby. tanggal 24 Mei 2006 yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Surabaya No 277/Pdt.G/2005/PN.SBY. tanggal 25 Januari2006 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :Dalam Konpensi :Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;Hal. 14 dari 16 hal. Put.

Ny.Hj.SITI FATHIYAH ;PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DKK

., Advokat, berkantor di JalanKebon Sirih Barat Dalam IX No.8, Jakarta Pusat,Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Peninjauan Kembali IIdahulu Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding ;IV.melawan:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di JalanMayjen Prof. Dr.

Hak Pakai tersebut diberikan untuk selama tanah itu dipergunakan sebagaiKantor Perusahaan Air Minum (PDAM) Kotamadya Surabaya (Turut Tergugat1) dan berlaku sejak tanggal berlakunya surat keputusan ini ;b.

No.31 PK/Pdt/2010sebagai asset Perusahaan Air Minum (asset Turut Tergugat ) sebagai assetPemerintah Kota Surabaya yang dipisahkan, sehingga berdasarkan KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman PengelolaanBarang Daerah yang dipisahkan, maka terkait dengan tanah dan bangunanJalan Basuki Rachmat No.119121 Surabaya tersebut pengelolaannya beradapada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya (Turut Tergugat ).Pengelolaan di sini artinya adalah rangkaian kegiatan dan tindakan

Sehingga tanah dan bangunan Jalan Basuki Rachmat No.119121Surabaya sudah menjadi kewenangan Perusahaan Air Minum Kota Surabaya(Turut Tergugat 1!)

No.31 PK/Pdt/2010Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Surabaya (TurutTergugat asal) dan berlaku sejak tanggal berlakunya surat keputusan ini ;b.

DEWAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA melawan WALIKOTA SURABAYA

Dinoyo Tengah No. 28Surabaya; on = 2o no on nnn ne nn nnn nnn nnnKesemuanya Warga Negara Indonesia, mewakili DewanPelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya,berdasarkan Akta No. 47 tentang Akta Pendirian PerkumpulanDewan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kota Surabaya, dibuat dihadapan Wachid Hasyim, Notaris diSurabaya; 2272 2n nono one nnn nnn nnn ene nne ne nnDalam hal ini memberikan kuasa kepada: TEGUH BUDICAHYONO, S.H., M.H., HERY PRASETYO, S.H., ParaAdvokat dan ALFAN BAGUS

Bahwa Penggugat adalah Pengurus dari perkumpulan masyarakat pelangganPerusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, yang didirikan dengan aktenotaris ...notaris WACHID HASYIM, S.H.

18 Juli 2011, tentang PengangkatanAnggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya,susunan keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum KotaSurabaya:1.

MM aNggota; Kronologis1.Bahwa kedudukan penggugat merupakan perkumpulan masyarakatPelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, didirikan padatanggal 18 April 2002, dengan akte Notaris Wachid Hasyim, S.H.

No. 47,adalah ...adalah merupakan refresentatif dari Para pelanggan Perusahaan Daerah AirMinum Kota Surabaya, yang bertujuan sebagai sarana Komunikasai antarpelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, sebagai saranakomunikasi antara pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum dan ManagemenPerusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dalam mensosialisasikankebijakan perusahaan, serta ikut serta mendorong terciptanya perusahaan airminum yang dapat memberikan layanan yang berkwalitas kepada menyarakatyang

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SILAUPIASA tersebut;

DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SILAUPIASA VS SYAHRIADI NASUTION, S.E

PUTUSANNomor 370 K/Pdt.SusPHI/201 4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)TIRTA SILAUPIASA, yang diwakili oleh Direktur H.

) telah diatur dan ditentukan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007;tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sertaditambah dengan Surat Pernyataan Bersama Para Pegawai tertanggal 7Maret 2011, (bukti surat T1);Hal. 14 dari 24 hal.

(Pasal 1338BW);Bahwa Surat Pernyataan/Perjanjian Bersama tidak perlu disyahkan olehpihakpihak lain, karena isi dari Perjanjian/Kesepakatan bersama tersebutsecara otomatis mengikat para pihak yang menandatanganinya;Bahwa dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum,dinyatakan:(1). Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman;(2).

Telah melanggar Pasal 21 ayat (4) Keputusan Bupati Asahan Nomor 1Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Bupati Asahan Nomor 4Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Asahan;8. Telah melanggar Keputusan Bupati Asahan Nomor 299 EKON / 2011tanggal 25 Agustus 2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata KerjaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa;9.

Telah melanggar Pasal 44, dan Pasal 50 hurup (c) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan KepegawaianPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM);10. Telah sesuai dan berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan KepegawaianPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM);11.

Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw antara Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I sebagai Penggugat dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sebagai Tergugat selesai dengan jalan damai;

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penggugat:
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
Tergugat:
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI dahulu adalah PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN NGAWI