Ditemukan 138252 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Perkawinan adat Tanah adat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 11-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 PK/Pdt/2011
Tanggal 11 Januari 2012 — PURA DALEM SAKENAN KELAN, DESA ADAT KELAN, ;IDA COKORDA PEMECUTAN,SH.DKK
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PURA DALEM SAKENAN KELAN, DESA ADAT KELAN, ;IDA COKORDA PEMECUTAN,SH.DKK
    Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyaikekuatan hukum, masingmasing :e Sertipikat Hak Milik No. 6608/Desa Pemogan, seluas4.466 m2, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 9Oktober 2003 No. 01637/Pemogan/2003 tercatat atasnama Pura Dalam Sakenan Kelan, Desa Adat Kelan ;e Sertipikat Hak Milik No. 6609/Desa Pemogan, seluas2.389 m?, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 9Oktober 2003 No. 01638/Pemogan/2003 tercatat atasnama Pura Dalam Sakenan Kelan, Desa Adat Kelan ;Hal. 7 dari 39 hal. Put.
    tercatat atas nama Pura DalamSakenan Kelan, Desa Adat Kelan ;e Sertipikat Hak Milik No. 6609/Desa Pemogan, seluas2.389 m2 tercatat atas nama Pura DalamSakenan Kelan, Desa Adat Kelan ;e Sertipikat Hak Milik No. 6610/Desa Pemogan, seluas918 m2 tercatat atas nama Pura DalamSakenan Kelan, Desa Adat Kelan ;11.Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (ConservatoirBeslaag) dalam perkara ini;12.Menghukum Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill danTergugat IV untuk membayar ganti Kerugian kepadaPenggugat sejumlah
    sesuai dengan surat Ukurtanggal 9 Oktober 2003 #No.01638/Pemogan/2003 tercatat atasnama Pura Kelan Desa Adat Kelan ;c. Sertifikat No.6610/Desa Pemogan, seluas 918m? sesuai dengan surat Ukurtanggal 9 Oktober 2003 #No.01639/Pemogan/2003 tercatat atas namaPura Dalam Sakenan Kelan, Desa Adat Kelan ;5.
    Sertifikat No.6608/Desa Pemogan, seluas4466 m2, sesuai dengan surat ukurtanggal 9 Oktober 2003 #No.01637/Pemogan/2003 tercatat atas namaPura Dalam Sakenan Kelan, Desa Adat Kelan ;b. Sertifikat No.6609/Desa Pemogan, seluas2389 m? sesuai dengan surat Ukurtanggal 9 Oktober 2003 No.01638/Pemogan/2003 tercatat atas nama PuraKelan Desa Adat Kelan ;c. Sertifikat No.6610/Desa Pemogan, seluas 918m?
    Adat Kelan;Hal. 35 dari 39 hal.
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 28-05-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 367/ Pdt.G / 2013 / PN.Dps
Tanggal 8 April 2014 —
72 — 51
  • LPD ( Lembaga Perkreditan Desa ) Desa Adat Jimbaran MELAWAN RADEN AGUNG SOETARMONO PUTRO
    PUTUSANNOMOR : 367/ Pdt.G / 2013 / PN.DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : e LPD ( Lembaga Perkreditan Desa ) Desa Adat Jimbaran, beralamat di Jalan Uluwatu No. 26 Jimbaran, Badung. Dalam hal ini diwakiliI.GKG.
    zees2eressseeseeseeseeseeseneenseneeeseneeneeeeeneneTelah mendengar pihakpihak yang berperkara ; Telah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan oleh Penggugat ; Telah mendengar keterangan saksisaksi para pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Mei 2014 , dibawahRegister perkar nomor : 367/Pdt.G/2013/PN.Dps, telah mengemukakan halhalsebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Tergugat meminjam kredit kepada LPDDesa Adat
Pengadilan PT TANJUNG KARANG
Putus : 19-05-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 12/Pdt./2010/PT.TK
Tanggal 19 Mei 2010 —
273 — 227
  • MASYARAKAT HUKUM ADAT BUWAY MIGO PUTIH MARGA SEKAMPUNG ILIR MELAWAN OMAN DKK
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara: MASYARAKAT HUKUM ADAT BUWAY MIGO PUTIH MARGA SEKAM PUNG ILIR, diwakili oleh Para Penyimbang Adatnya yang terdiri dari:1. YAKUP Gelar BATIN SEKENDAK;2.
    ini pada tingkatDANGING; n no nnn nn enn nnn ne nen ene en nnn nn enna nn nnn nn nen ne nen ece nnn nneenna neeMenimbang, bahwa mengenai substansi memori banding pembandingyang pada pokoknya mengemukakan gugatan Penggugat/Pembanding sudahcukup jelas yakni para Tergugat/Terbanding menggarap dan menguasai seluas14 (empat belas) Ha dengan perincian, Tergugat seluas 3 Ha, Tergugat Ilseluas 3 Ha, Tergugat IIl seluas 4 Ha, Tergugat IV luas 2 Ha dan Tergugat Vluas 2 Ha dari Sebagian tanah hak masyarakat adat
    seluas + 400 (empat ratus)Ha, menurut Pengadilan Tinggi hanya mengulang kembali materi yang telahdikemukakan dalam proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dantidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkatDANGING; none en nnn nnn een n ene renee nnn en en nena nn nnn ne ne nen ene nenecenenenecnneneeMenimbang, bahwa jika dalam posita gugatan Penggugat/Pembandingdisebutkan luas tanah yang dikuasai para Tergugat/Terbanding seluas 14 Hadari sebagian tanah hak masyarakat adat
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-01-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Psb
Tanggal 1 Oktober 2015 — -WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG, Cs LAWAN -KETUA KERAPTAN ADAT NAGARI AIR BANGIS, Cs
230 — 143
  • -WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG, CsLAWAN-KETUA KERAPTAN ADAT NAGARI AIR BANGIS, Cs
    Bahwa dalam sitruktur perangkat adat dalam langgam (wilayah)kekuasaan Pucuk Adat Daulat Rajo Air Bangis yang bergelarRangkayo Bungo Tanjung adalah Pucuk Adat yang berkuasaPenuh Terhadap ulayat sesuai dengan sistim yang dianut olehNagari Air Bangis yaitu.
    Bahwa dalam struktur perangkat adat dalam langgam (wilayah)kekuasaan Pucuk Adat Daulat Rajo Air Bangis yang bergelarRangkayo Bungo Tanjung adalah Pucuk Adat yang berkuasaPenuh Terhadap ulayat sesuai dengan sistim yang dianut olehNagari Air Bangis yaitu.
    SYAFNIL;Saksi menerangkan adapaun tugas dan fungsi hakim adat adalahmenyelesaikan sengketa adat untuk seluruh ulayat Pasaman yangmenyangkut "Sako" dan "Pusako";Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Adat "Sako" adalah sengketatentang pemberian gelar adat dan "Pusako" adalah sengketa tentangtanah ulayat/adat;Bahwa Saksi menerangkan dalam Kerajaan Parit BatuPasamanmenganut 2 (dua) sistem penguasaan/pemilikan tanah adat yaitu : 1).Sistim Babingkah Tanah yaitu masingmasing Ninik Mamak memilikitanah ulayat
    , padahal semestinya jika ada sengketamengenai tanah adat maka seharusnya terlebih dahulu diselesaikanmelalui hakim adat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/Pdt./2015
Tanggal 30 Maret 2015 — LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, dkk. vs PT. RAFI KAMAJAYA, dkk
130 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, dkk. vs PT. RAFI KAMAJAYA, dkk
    Dulu hutan adat tersebut masuk dalam wilayahKabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi setelah adapemekaran Kabupaten Sintang menjadi 2 (dua) Kabupaten, maka arealhutan adat (ulayat) Menunuk tersebut masuk dalam wilayah KabupatenMelawi dan masuk dalam wilayah adat Kecamatan Belimbing dalampenguasaan pemangku adat Menunuk Kecamatan Belimbing;5.
    Akan tetapi di Desa Menunuk tidak terdapat tanah adat tersebutmelainkan hanya memiliki hutan adat objek sengketa. Oleh karena itu tanahadat dan hutan adat ini statusnya jelas dan keberadaan serta eksistensinyadiakui.
    Oleh karena itu hutan adat dan tanah adat Penggugat , II ini tidakada yang tumpang tindih dengan hutan produksi dan letaknya berada diluarHPH perusahaan besar bidang perkayuan, maka statusnya murni sebagaitanah adat dan hutan adat yang dimiliki, dikuasai dan dikelola olehmasyarakat adat Menunuk yang faktanya masih hidup berkembang secaraturuntemurun sampai sekarang dan masih melembaga dalam satukesatuan wilayah dan lembaga adat yaitu untuk adat ditingkat DesaMenunuk dibawah penguasaan pemangku adat
    diambil dari potensi hutan adat Penggugat .
    Subjek gugatan tidak jelas: Penggugat (Lembaga Adat Menunuk Desa Menunuk dan LembagaAdat Menunuk Kecamatan Belimbing) tidak jelas apakah LembagaAdat Dayak ataukah Lembaga Adat Melayu, serta tidak menjelaskanlandasan hukum Penggugat Lembaga Adat Menunuk Desa Menunukdan Lembaga Adat Menunuk Kecamatan Belimbing, mewakiliLembaga Adat, maka secara hukum Penggugat dan Penggugat IItidak berhak mewakili Lembaga Adat Menunuk Desa Menunuk danLembaga Adat Menunuk Kecamatan Belimbing; Penggugat Pemerintahan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 19-09-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 195/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 8 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : ADAT FRIANDES HARIO
Pembanding/Penggugat : ADAT FRIANDES HARIO
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV. PANGAN INDO
56 — 6
  • Pembanding/Penggugat : ADAT FRIANDES HARIO
    Pembanding/Penggugat : ADAT FRIANDES HARIO
    Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV. PANGAN INDO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907 K/Pdt/2014
Tanggal 3 September 2014 — DAMRI RANG TUO ADAT, DKK VS 1. PT. INKUD AGRITAMA, DKK
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAMRI RANG TUO ADAT, 2. SAHERMAN, 3. ALI ZAKWAN, dan 4. ZAINAL ABIDIN, tersebut;
    DAMRI RANG TUO ADAT, DKK VS 1. PT. INKUD AGRITAMA, DKK
    Maka sesuai dengan hukum adat dan YurisprudensiMahkamah Agung yang berhak bertindak ke luar dan ke dalam pengadilan dalampengurusan harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Ninik Mamak dan itu telahdilakukan oleh Syahril Dt.
    Bagi anak yang belum dewasa untukmelakukan perbuatan hukum harus melalui walinya, dan di dalam AdatMinangkabau seseorang yang belum dewasa segala urusan yang berhubungandengan adat dijalankan oleh Ninik Mamaknya;Bahwa baik pada identitas maupun pada posita gugatan Penggugat tidak jelashubungan hukum antara Penggugat I , II, II dan IV dengan Tergugat II baiksuku atau keturunan, yang harus dibuktikan sehingga dapat membuktikan bahwarnereka itu sekaum dan seharta pusaka bahwa menurut Adat Minangkabau
    Nomor 415 K/Sip/1975tanggal 20 Juni 1979: Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorangTergugat, yang antara TergugatTergugat itu tidak ada hubungan hukumnya,tidak dapat diadakan dalam satu hubungan hukumnya, tidak dapat diadakandalam satu gugatan, tetapi masingmasing tergugat harus digugat tersendiri;Bahwa menurut adat yang berlaku di Nagari Kinali hanya dikenal Ninik Mamakdan dibantu oleh petikan adat yang diangkat dan diberhentikan oleh NinikMamaknya.
    Rang Tuo Adat sebagai Petikan Adat tidakpunya kewenangantentang Sako jo Pusako karena petikan adat diasak layua, dicabuik mati, Sertatidak berkuasa untuk menandatangani Suratsurat berkenaan dengan Sako joPusako;Para Penggugat keliru enjadikan Badan Pertanahan Pasaman Barat sebagaiTergugat dalam perkara in casu;Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 4 menyatakan "Bahwa sesuaidengan hak guna usaha yang diberikan oleh Tergugat3 kepada Tergugat1 ...dst;13Bahwa dalil yang demikian merupakan menyesatkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 — RADEN AGUNG SOETARMONO PUTRO VS LPD (Lembaga Perkreditan Desa), Desa Adat Jimbaran);
85 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RADEN AGUNG SOETARMONO PUTRO VS LPD (Lembaga Perkreditan Desa), Desa Adat Jimbaran);
    Nyoman Darma,selaku Kepala LPD Desa Adat Jimbaran, bertempat tinggaldi Lingkungan Kalanganyar, Kelurahan Jimbaran,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal inimemberi kuasa kepada .GKG. Yusa Arsana Putra, S.H.
    Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Tergugat meminjam kredit kepada LPDDesa Adat Jimbaran (Penggugat) sebesar Rp1.750.000.0000,00 (satumiliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat PerjanjianHal. 1 dari 10 hal. Put.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 24-11-2023 — Putus : 07-03-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 25/G/TF/2023/PTUN.TPI
Tanggal 7 Maret 2024 — Penggugat : HIMPUNAN MASYARAKAT ADAT PULAU REMPANG GALANG (HIMAD PURELANG) Tergugat : WALIKOTA BATAM
218 — 212
  • Penggugat : HIMPUNAN MASYARAKAT ADAT PULAU REMPANG GALANG (HIMAD PURELANG)Tergugat : WALIKOTA BATAM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-08-2022 — Upload : 09-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2100 K/Pdt/2022
Tanggal 3 Agustus 2022 — KELOMPOK TANI BOSA ADAT SUNGAI AUR, DK.
169 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK TANI BOSA ADAT SUNGAI AUR, DK.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 11-02-2019 — Upload : 20-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 5/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 11 Februari 2019 — I NYOMAN DARNA / I DARNA / I DARMA melawan BENDESA ADAT TANJUNG BENOA, dk
146 — 47
  • I NYOMAN DARNA / I DARNA / I DARMAmelawanBENDESA ADAT TANJUNG BENOA, dk
    Pura Penataran Desa Adat Tanjung Benoa bukanlahtanah yang dikuasai/ditempati oleh TERGUGAT ( Desa Adat TanjungBenoa ) yang selanjutnya disewakan kepada TERGUGAT II ataudapat ditegaskan bahwa telah terjadi kondisi kesalahan obyek (error inobjecto ) atas Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No. 80 tertanggal 28 April2003 tersebut oleh karena obyek tanah yang dikuasai/ditempati olehTERGUGAT ( Desa Adat Tanjung Benoa ) yang selanjutnya disewakankepada TERGUGAT II adalah tanah yang merupakan bagian dari tanahPersil
    Yangkarenanya Hak Penggugat untuk menuntut pelaksanaan hak = atasSertifikat Nomor. 80 terhadap tanah Luas : 1.789M2 atas nama PuraPenataran Desa Adat Tanjung Benoa adalah gugur demi hukum ;.
    Desa Adat Tanjung Benoa ;b.
    adat selalu mengupayakan kondisi ; trepti,kerta dan jagadhita;13.Bahwa kerugian material Desa Adat Tanjung Benoa telah dirugikan sikitarRp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah), akibat pengeluaran biaya dankeuntungan yang seharusnya didapat dari perpanjangan kontrak, sertasecara inmaterial karena terjadi ketidaknyamanan, kekhawatiran dari wargaDesa Adat Tanjung Benoa, yang dalam hal ini Penggugat rekonpensimenuntut ganti kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyarrupiah) ;14.Bahwa dengan
    , tertanggal 28 April 2003 letak KelurahanTanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Baliatas nama : Pura Penataran Desa Adat Tanjung Benoa (Tergugat !)
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 20-12-2022 — Putus : 26-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PT JAMBI Nomor 155/PDT/2022/PT JMB
Tanggal 26 Januari 2023 — Pembanding/Penggugat : PANDRI SUNARTO Diwakili Oleh : Abu Djaelani,S,Sy
Terbanding/Tergugat I : Lembaga adat DESA BIUKU TANJUNG
Terbanding/Tergugat II : Lembaga adat kecamatan bangko barat
63 — 20
  • Pembanding/Penggugat : PANDRI SUNARTO Diwakili Oleh : Abu Djaelani,S,Sy
    Terbanding/Tergugat I : Lembaga adat DESA BIUKU TANJUNG
    Terbanding/Tergugat II : Lembaga adat kecamatan bangko barat
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata
Register : 20-11-2023 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Jap
Tanggal 6 Mei 2024 — Penggugat:
Raja Adat Ginting
Tergugat:
PT. Gapura Prima Irian
33 — 17
  • Gapura Prima Irian) selaku Penjual dengan Penggugat (Raja Adat Ginting) selaku Pembeli atas sebidang tanah Luas 136 M 2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) beserta 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal berlantai 2 (dua) yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 507 Kelurahan Vim Tanggal 25 Januari 1996, Surat Ukur Nomor: 113/1996 tanggal 19-01-1996, atas nama PT.
    : Jalan Perumahan Kotaraja Grand Blok B
  • Timur : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Pasero/GS No.112/96;
  • Barat :Tanah dan bangunan rumah milik Pak Yohanis Kakyarmabin/GS No.114/96;

Menjadi hak milik dari RAJA ADAT

Gapura Prima Irian, yang terletak di Perumahan Kotaraja Grand Blok B Nomor 27 RT 002 RW 005, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, menjadi atas nama RAJA ADAT GINTING di Kantor Pertanahan Kota Jayapura;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu Rupiah);
    • Penggugat:
    Raja Adat Ginting
    Tergugat:
    PT. Gapura Prima Irian
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Putus : 23-10-2019 — Upload : 21-02-2020
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2843 K/Pdt/2019
    Tanggal 23 Oktober 2019 — TUA-TUA ADAT RAHAN KORBIB TUAL, ACHMAD TAMHERWARIN, S.H. VS HERMANUS TARANTEIN, DKK
    53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • TUA-TUA ADAT RAHAN KORBIB TUAL, ACHMAD TAMHERWARIN, S.H. VS HERMANUS TARANTEIN, DKK
      PUTUSANNomor 2843 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:TUATUA ADAT RAHAN KORBIB TUAL, ACHMADTAMHERWARIN, S.H., yang bertempat tinggal di KompleksIslamic Centre, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual,dalam hal ini memberi kuasa kepada Husein Tamher, S.H.
      KANTOR URUSAN AGAMAKECAMATAN DULLAH SELATAN KOTA TUAL,berkedudukan di Jalan Baldu Wahadat/Tanah PutihBawah;Sseneenes TUATUA ADAT RAHAN IFAK TAAR, J. UBLEEW(JOHANIS UBLEEW), bertempat tinggal di Desa Taar,Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual:;6.NOTARIS HENGKY TENGKO, S.H., beralamat di JalanKenanga Nomor 47 Langgur , Maluku Tenggara;T scxameawase KETUA YAYASAN ALIKLAS DRS.
      Pengadilan Negeri Tual tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penetapan pencabutan gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul,adalah dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan Tergugat dandilakukan sebelum Tergugat melakukan jawaban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa penetapan judex facti/Pengadilan Negeri Tual dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TuaTua Adat
    Pengadilan PA RANTAU PRAPAT Perdata Agama Perceraian
    Register : 16-04-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 29-08-2019
    Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.RAP
    Tanggal 19 Mei 2015 —
    Tergugat:
    MUHAMMAD SAID Bin ADAT
    26 — 2

    • Tergugat:
      MUHAMMAD SAID Bin ADAT
      Pendidikanterakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggalLingkungan I Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau KabupatenLabuhanbatu Utara, dalam hal ini member kuasa kepada SUNITA,SH Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan InformasiIndonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di JalanPadang Matinggi No. 58 Rantauprapat, berdasarkan Surat KuasaKhusus bertanggal 13 April 2015 bertindak untuk dan atas namaserta kepentingan hukum dari selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MELAWANMUHAMMAD SAID BIN ADAT
    Pengadilan PN DENPASAR Perdata
    Register : 02-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 07-10-2021
    Putusan PN DENPASAR Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Dps
    Tanggal 6 Oktober 2021 — Penggugat:
    NI LUH SULASTINI
    Tergugat:
    Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Tuka
    19 — 0
    • Penggugat:
      NI LUH SULASTINI
      Tergugat:
      Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Tuka
    Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
    Register : 08-05-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 20-11-2014
    Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 92/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Tanggal 15 September 2014 — BENDESA ADAT RENON
    88 — 32
    • BENDESA ADAT RENON
      BENDESA ADATberkedudukan di Kantor Desa Adat Renon, Kecamatan DenpasarSelatan, Kota Denpasar ;2 22 2n enn enoneUntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II /TERBANDING;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUTT6IGA TMETMDACE 1 mena nnnnnmn nnn mann nnnnene nn nnnnnmnnnnnmanmnmnnnmnmmnmncnmeesms1.
      adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuaidengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya ( dari sisi Hukum Tata UsahaNegara ) adalah sebagai berikut :0 20 2c nono nn nn nn nencnnneeBahwa menurut Penggugat/Pembanding, la telah mengajukan surat untukditanda tangani oleh Tergugat dan Tergugat II , yang berupa Surat PernyataanSilsilah Keluarga, Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan KepemilikanTanah yang harus ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Banjar Kelod danBendesa Adat
      Dalam Perkara aquo Tergugat II adalah sebagai Benderaadat Desa Pakraman Renon Denpasar Bali (Kepala Adat Masyarakat AdatRenon Denpasar Bali) yang mana fungsinya sebagai pimpinan adatkeagamaan di Desa yang bersifat jabatan sukarela (tidak mendapat gaji/profitsecara formal dari pemerintah selain tugas tersebut;Jawaban adat sebagai Bendesa adat adalah memberikan tanda keteranganmengetahui terkait pengetahuan secara adat masyarakat dilingkungankeluarga Desa adat di Bali dalam hal pembuatan silsilah keluarga
      / waris;Sehingga Bendesa adat (pimpinan Adat ) Tergugat II tidak dapat dikualifikasikansebagai Badan/Pejabat TUN , tindakan Tergugat Il yang belum memberikantanda tangan terkait dengan permohonan Penggugat dengan alasan masih adakeberatan dari pihak keluarga Penggugat dan persyaratan persetujuan keluargaPenggugat belum lengkap) tindakan Tergugat Il tersebut tidak dapatdikualifikasikan sebagai putusan Tata Usaha Negara yang bersifat kokrek,individual dan final yang menimbulka akibat hukum bagi Penggugatsebagaimana
      Sutapa (Anak kandung dari Made Rukig / Penggugat ) dalampengurusan surat surat/silsilah tanah waris surat keberatan tersebut dari pihakyang mengaku juga sebagai ahli waris dari Genteh sebagaimana surattertanggal 10 Nopember 2011 sehingga permasalahan terkait penentuan silsilahwarisnya dalam keluarga penggugat masih rancu dan belum jelas kebenarannyasehingga tergugat sebagai bendes adat pakraman Desa Renon (Kepala Adatmasyarakat adat Renon ) yang mengetahui persis kehidupan masyarakatmenyampaikan
    Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
    Register : 13-11-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 11-02-2020
    Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1817/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
    Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
    HESTY SITORUS, SH
    Terdakwa:
    PUTRA BIN SULTAN RAJA ADAT
    35 — 7

    • MENGADILI

      1. Menyatakan terdakwa PUTRA BIN SULTAN RAJA ADAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA BIN SULTAN RAJA ADAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;

      3.

      Penuntut Umum:
      HESTY SITORUS, SH
      Terdakwa:
      PUTRA BIN SULTAN RAJA ADAT
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
    Putus : 19-10-2016 — Upload : 02-11-2017
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720 K/Pdt/2016
    Tanggal 19 Oktober 2016 — WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG DKK VS KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Air Bangis DKK
    202 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG DKK VS KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Air Bangis DKK
      dalam langgam (wilayah)kekuasaan Pucuk Adat Daulat Rajo Air Bangis yang bergelar RangkayoBungo Tanjung adalah Pucuk Adat yang berkuasa penuh terhadap ulayatHalaman 8 dari 47 hal.
      Bahwa Penggugat1 yang mengangkatnya sebagai Penghuluadalah Pucuk Adat Nagari Air Bangis yang posisinya dalam adat AirBangis adalah dicabuik layu ditanam tumbuh* artinya keberadaanserta wewenangnya tergantung dari pemberian pucuk adat AirHalaman 12 dari 47 hal. Put.
      Bahwa dalam. struktur perangkat adat dalam langgam (wilayah)kekuasaan Pucuk Adat Daulat Rajo Air Bangis yang bergelar RangkayoBungo Tanjung adalah Pucuk Adat yang berkuasa Penuh Terhadapulayat sesuai dengan sistim yang dianut oleh Nagari Air Bangis yaituHalaman 15 dari 47 hal. Put.
      Bahwa Penggugat1 yang mengangkatnya sebagai Penghuluadalah Pucuk adat Nagari Air Bangis yang posisinya dalam adat AirBangis adalah dicabuik layu ditanam tumbuh* artinya keberadaanserta wewenangnya tergantung dari pemberian Pucuk adat AirBangis, hal ini dibuktikan dengan suratsurat Kesepakatan Bersamatanggal 1 Desember 2007 pucuk adat Nagari Air Bangis mengenaipengangkatan Penggugat1 berdasarkan permintaan ahli waris RajoManggodang;d.
      status ulayatnyaadalah Babingkah Adat dimana Rang Kayo Bungo Tanjung adalahPucuak Adat Aia Bangih.
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
    Putus : 09-11-2017 — Upload : 27-02-2018
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
    Tanggal 9 Nopember 2017 — KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI VS ERIES JONIFIANTO, DKK
    193 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI tersebut;
      KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI VS ERIES JONIFIANTO, DKK
      ., selaku Ketua LembagaPerkreditan Desa Adat Kedongan, dalam hal ini memberi kuasakepada Ida Bagus Nyoman Alit, S.H., M.H., Advokat, beralamat diJalan Raya Semabaung, Blahbatun Nomor 9X Gianyar, Bali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II;terhadapERIES JONIFIANTO, Kurator dari Made Yasa, beralamat diJalan Warma Dewa Nomor 5 Denpasar, dalam hal ini memberikuasa kepada Rudy Indra Jaya, S.H., M.H., dan kawan, ParaAdvokat, beralamat di Ruko Klampis Square
      atas nama MadeYasa, S.T., (dalam pailit), dari Tergugat Karena hubungan hukum antaraTermohon Kasasi Made Yasa, S.T., (dalam pailit) yang dikuasakankepada Kurator sebagai Termohon Kasasi/Penggugat ada kewajibanatas pinjaman kredit di LPD Kedonganan sebagaimana bukti TIl10, TIl12, TIl13, Tll14 dan TIl15 tetapi bukan pinjaman dari Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan NiagaSurabaya yang menyatakan bahwa Tergugat meminjamkan SHMNomor 15599/Kelurahan Jimbaran kepada LPD Desa Adat
      Put Nomor 1334 K/Pdt.SusPailit/2017Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA LEMBAGAPERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN, KUTA, KABUPATENBADUNG BALI tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi yang ditetapbkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 9 November 2017