Ditemukan 138071 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Tanah adat Perkawinan adat
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Tanah
Register : 10-04-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan PT PONTIANAK Nomor 20/PDT/2014/PT.PTK.
Tanggal 24 Juni 2014 — LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK DKK. MELAWAN : PT. RAFI KAMAJAYA DKK.
107 — 64
  • LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK DKK.MELAWAN :PT. RAFI KAMAJAYA DKK.
    LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK Kecamatan BelimbingKabupaten Melawi yang diwakili oleh Ketua atas nama Gusti Niar, Umur 44tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat Dusun Kederas Damai DesaNanga Menunuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi selain kapasitasnyaselaku Pemangku adat Menunuk desa Menunuk juga dalam kapasitasnya selakuanggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Menunuk; Semula Penggugat I sekarang Pembanding I; 2.
    LEMBAGA ADAT MENUNUK KECAMATAN BELIMBING KabupatenMelawi yang diwakili oleh Ketua / Punggawa / Temenggung / Pemangku adatatas nama A. Rahman AR, Umur 65 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama IslamAlamat Dusun Padomai Desa Pemuar Kecamatan Belimbing KabupatenMelawi; ~Semula Penggugat II sekarang Pembanding II; 3.
    III dan Penggugat IV telah melakukan penggusuran tanah dan penebangan kayupada hutan adat dan kebun karet didesa Menunuk merupakan perbuatan melawanhukum; === 3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Penggugat I, II, II, dan IV berhak,beralasan hukum, dan berkapasitas untuk menerima ganti rugi akibat perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut; 4.
    Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I tanpa seizin penggugat I,II , Il, dan IV telah melakukan penggusuran habis habisan terhadap hutan adat dankebun karet obyek sengketa status INCLAVE dyadikan lahan tanaman kelapa sawittanpa dimus yawarahkan terlebih dahulu dan tanpa dilakukan pembayaran ganti rugikepada para Penggugat sebagai yang berhak merupakan perbuatan melawan hukum;6.
    II dan Penggugat IV telah melakukan penggusuran tanah danpenebangan kayu pada hutan adat dan kebun karet didesa Menunuk merupakanperbuatan melawan hukum adalah tidak tepat karena sesuai dengan bukti buktiTLTILTII.64 berupa Keputusan Bupati Melawi Nomor : 500/190 TAHUN 2007,tentang Ijin Usaha Perkebunan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik PengolahanMinyak Kelapa Sawit atas nama PT.Rafi Kamajaya Abadi di Kecamatan Nanga Pinohdan Belimbing Kabupaten Melawi tertanggal 28 September 2007 dan bukti
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata
Register : 20-11-2023 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Jap
Tanggal 6 Mei 2024 — Penggugat:
Raja Adat Ginting
Tergugat:
PT. Gapura Prima Irian
27 — 13
  • Gapura Prima Irian) selaku Penjual dengan Penggugat (Raja Adat Ginting) selaku Pembeli atas sebidang tanah Luas 136 M 2 (seratus tiga puluh enam meter persegi) beserta 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal berlantai 2 (dua) yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 507 Kelurahan Vim Tanggal 25 Januari 1996, Surat Ukur Nomor: 113/1996 tanggal 19-01-1996, atas nama PT.
    : Jalan Perumahan Kotaraja Grand Blok B
  • Timur : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Pasero/GS No.112/96;
  • Barat :Tanah dan bangunan rumah milik Pak Yohanis Kakyarmabin/GS No.114/96;

Menjadi hak milik dari RAJA ADAT

Gapura Prima Irian, yang terletak di Perumahan Kotaraja Grand Blok B Nomor 27 RT 002 RW 005, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, menjadi atas nama RAJA ADAT GINTING di Kantor Pertanahan Kota Jayapura;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu Rupiah);
    • Penggugat:
    Raja Adat Ginting
    Tergugat:
    PT. Gapura Prima Irian
    Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Register : 13-07-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 06-10-2015
    Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN-Tjb
    Tanggal 16 September 2015 — - NURHIDAYAT TANJUNG Alias ADAT Alias KETANG - ROMA DONA LUBIS Alias IPIN
    23 — 4
    • NUR HIDAYAT TANJUNG ALS ADAT ALS KETANG dan terdakwa II. ROMA DONA LUBIS ALS IPIN, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NUR HIDAYAT TANJUNG ALS ADAT ALS KETANG dan terdakwa II.
      - NURHIDAYAT TANJUNG Alias ADAT Alias KETANG- ROMA DONA LUBIS Alias IPIN
      Nur Hidayat Tanjung als Adat als Ketang danterdakwa II. Roma Dona Lubis als lpin baru pulang dari laut dan sepakat untukmemiliki narkotika jenis sabu.
      Nur HidayatTanjung als Adat als Ketang dan terdakwa II.
      NURHIDAYAT TANJUNG alias ADAT alias KETANG dan Terdakwa Il.
      Nur Hidayat Tanjungals Adat als Ketang dan terdakwa II.
      NUR HIDAYAT TANJUNG ALS ADAT ALSKETANG dan terdakwa Il. ROMA DONA LUBIS ALS IPIN, tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki NarkotikaGolongan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. NUR HIDAYAT TANJUNGALS ADAT ALS KETANG dan terdakwa II.
    Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Register : 13-01-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 22-10-2015
    Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Psb
    Tanggal 1 Oktober 2015 — -WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG, Cs LAWAN -KETUA KERAPTAN ADAT NAGARI AIR BANGIS, Cs
    216 — 132
    • -WIRDAN DATUK RAJO MANGGODANG, CsLAWAN-KETUA KERAPTAN ADAT NAGARI AIR BANGIS, Cs
      Bahwa dalam sitruktur perangkat adat dalam langgam (wilayah)kekuasaan Pucuk Adat Daulat Rajo Air Bangis yang bergelarRangkayo Bungo Tanjung adalah Pucuk Adat yang berkuasaPenuh Terhadap ulayat sesuai dengan sistim yang dianut olehNagari Air Bangis yaitu.
      Bahwa dalam struktur perangkat adat dalam langgam (wilayah)kekuasaan Pucuk Adat Daulat Rajo Air Bangis yang bergelarRangkayo Bungo Tanjung adalah Pucuk Adat yang berkuasaPenuh Terhadap ulayat sesuai dengan sistim yang dianut olehNagari Air Bangis yaitu.
      SYAFNIL;Saksi menerangkan adapaun tugas dan fungsi hakim adat adalahmenyelesaikan sengketa adat untuk seluruh ulayat Pasaman yangmenyangkut "Sako" dan "Pusako";Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Adat "Sako" adalah sengketatentang pemberian gelar adat dan "Pusako" adalah sengketa tentangtanah ulayat/adat;Bahwa Saksi menerangkan dalam Kerajaan Parit BatuPasamanmenganut 2 (dua) sistem penguasaan/pemilikan tanah adat yaitu : 1).Sistim Babingkah Tanah yaitu masingmasing Ninik Mamak memilikitanah ulayat
      , padahal semestinya jika ada sengketamengenai tanah adat maka seharusnya terlebih dahulu diselesaikanmelalui hakim adat.
    Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
    Register : 19-09-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 18-08-2022
    Putusan PTTUN MEDAN Nomor 195/B/2017/PT.TUN.MDN
    Tanggal 8 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : ADAT FRIANDES HARIO
    Pembanding/Penggugat : ADAT FRIANDES HARIO
    Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV. PANGAN INDO
    49 — 6
    • Pembanding/Penggugat : ADAT FRIANDES HARIO
      Pembanding/Penggugat : ADAT FRIANDES HARIO
      Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP
      Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV. PANGAN INDO
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Putus : 03-08-2022 — Upload : 09-11-2022
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2100 K/Pdt/2022
    Tanggal 3 Agustus 2022 — KELOMPOK TANI BOSA ADAT SUNGAI AUR, DK.
    162 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • KELOMPOK TANI BOSA ADAT SUNGAI AUR, DK.
    Pengadilan PT DENPASAR Perdata
    Putus : 11-02-2019 — Upload : 20-02-2019
    Putusan PT DENPASAR Nomor 5/Pdt/2019/PT DPS
    Tanggal 11 Februari 2019 — I NYOMAN DARNA / I DARNA / I DARMA melawan BENDESA ADAT TANJUNG BENOA, dk
    143 — 46
    • I NYOMAN DARNA / I DARNA / I DARMAmelawanBENDESA ADAT TANJUNG BENOA, dk
      Pura Penataran Desa Adat Tanjung Benoa bukanlahtanah yang dikuasai/ditempati oleh TERGUGAT ( Desa Adat TanjungBenoa ) yang selanjutnya disewakan kepada TERGUGAT II ataudapat ditegaskan bahwa telah terjadi kondisi kesalahan obyek (error inobjecto ) atas Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No. 80 tertanggal 28 April2003 tersebut oleh karena obyek tanah yang dikuasai/ditempati olehTERGUGAT ( Desa Adat Tanjung Benoa ) yang selanjutnya disewakankepada TERGUGAT II adalah tanah yang merupakan bagian dari tanahPersil
      Yangkarenanya Hak Penggugat untuk menuntut pelaksanaan hak = atasSertifikat Nomor. 80 terhadap tanah Luas : 1.789M2 atas nama PuraPenataran Desa Adat Tanjung Benoa adalah gugur demi hukum ;.
      Desa Adat Tanjung Benoa ;b.
      adat selalu mengupayakan kondisi ; trepti,kerta dan jagadhita;13.Bahwa kerugian material Desa Adat Tanjung Benoa telah dirugikan sikitarRp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah), akibat pengeluaran biaya dankeuntungan yang seharusnya didapat dari perpanjangan kontrak, sertasecara inmaterial karena terjadi ketidaknyamanan, kekhawatiran dari wargaDesa Adat Tanjung Benoa, yang dalam hal ini Penggugat rekonpensimenuntut ganti kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyarrupiah) ;14.Bahwa dengan
      , tertanggal 28 April 2003 letak KelurahanTanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Baliatas nama : Pura Penataran Desa Adat Tanjung Benoa (Tergugat !)
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
    Putus : 11-08-2015 — Upload : 10-03-2016
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677 K/Pdt/2015
    Tanggal 11 Agustus 2015 — RADEN AGUNG SOETARMONO PUTRO VS LPD (Lembaga Perkreditan Desa), Desa Adat Jimbaran);
    82 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • RADEN AGUNG SOETARMONO PUTRO VS LPD (Lembaga Perkreditan Desa), Desa Adat Jimbaran);
      Nyoman Darma,selaku Kepala LPD Desa Adat Jimbaran, bertempat tinggaldi Lingkungan Kalanganyar, Kelurahan Jimbaran,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal inimemberi kuasa kepada .GKG. Yusa Arsana Putra, S.H.
      Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Tergugat meminjam kredit kepada LPDDesa Adat Jimbaran (Penggugat) sebesar Rp1.750.000.0000,00 (satumiliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat PerjanjianHal. 1 dari 10 hal. Put.
    Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
    Register : 24-11-2023 — Putus : 07-03-2024 — Upload : 08-03-2024
    Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 25/G/TF/2023/PTUN.TPI
    Tanggal 7 Maret 2024 — Penggugat : HIMPUNAN MASYARAKAT ADAT PULAU REMPANG GALANG (HIMAD PURELANG) Tergugat : WALIKOTA BATAM
    153 — 146
    • Penggugat : HIMPUNAN MASYARAKAT ADAT PULAU REMPANG GALANG (HIMAD PURELANG)Tergugat : WALIKOTA BATAM
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
    Putus : 03-09-2014 — Upload : 14-08-2015
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907 K/Pdt/2014
    Tanggal 3 September 2014 — DAMRI RANG TUO ADAT, DKK VS 1. PT. INKUD AGRITAMA, DKK
    71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • DAMRI RANG TUO ADAT, 2. SAHERMAN, 3. ALI ZAKWAN, dan 4. ZAINAL ABIDIN, tersebut;
      DAMRI RANG TUO ADAT, DKK VS 1. PT. INKUD AGRITAMA, DKK
      Maka sesuai dengan hukum adat dan YurisprudensiMahkamah Agung yang berhak bertindak ke luar dan ke dalam pengadilan dalampengurusan harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Ninik Mamak dan itu telahdilakukan oleh Syahril Dt.
      Bagi anak yang belum dewasa untukmelakukan perbuatan hukum harus melalui walinya, dan di dalam AdatMinangkabau seseorang yang belum dewasa segala urusan yang berhubungandengan adat dijalankan oleh Ninik Mamaknya;Bahwa baik pada identitas maupun pada posita gugatan Penggugat tidak jelashubungan hukum antara Penggugat I , II, II dan IV dengan Tergugat II baiksuku atau keturunan, yang harus dibuktikan sehingga dapat membuktikan bahwarnereka itu sekaum dan seharta pusaka bahwa menurut Adat Minangkabau
      Nomor 415 K/Sip/1975tanggal 20 Juni 1979: Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorangTergugat, yang antara TergugatTergugat itu tidak ada hubungan hukumnya,tidak dapat diadakan dalam satu hubungan hukumnya, tidak dapat diadakandalam satu gugatan, tetapi masingmasing tergugat harus digugat tersendiri;Bahwa menurut adat yang berlaku di Nagari Kinali hanya dikenal Ninik Mamakdan dibantu oleh petikan adat yang diangkat dan diberhentikan oleh NinikMamaknya.
      Rang Tuo Adat sebagai Petikan Adat tidakpunya kewenangantentang Sako jo Pusako karena petikan adat diasak layua, dicabuik mati, Sertatidak berkuasa untuk menandatangani Suratsurat berkenaan dengan Sako joPusako;Para Penggugat keliru enjadikan Badan Pertanahan Pasaman Barat sebagaiTergugat dalam perkara in casu;Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 4 menyatakan "Bahwa sesuaidengan hak guna usaha yang diberikan oleh Tergugat3 kepada Tergugat1 ...dst;13Bahwa dalil yang demikian merupakan menyesatkan
    Pengadilan PN DENPASAR Perdata
    Register : 02-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 07-10-2021
    Putusan PN DENPASAR Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Dps
    Tanggal 6 Oktober 2021 — Penggugat:
    NI LUH SULASTINI
    Tergugat:
    Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Tuka
    18 — 0
    • Penggugat:
      NI LUH SULASTINI
      Tergugat:
      Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Tuka
    Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
    Register : 08-05-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 20-11-2014
    Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 92/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Tanggal 15 September 2014 — BENDESA ADAT RENON
    81 — 25
    • BENDESA ADAT RENON
      BENDESA ADATberkedudukan di Kantor Desa Adat Renon, Kecamatan DenpasarSelatan, Kota Denpasar ;2 22 2n enn enoneUntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II /TERBANDING;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUTT6IGA TMETMDACE 1 mena nnnnnmn nnn mann nnnnene nn nnnnnmnnnnnmanmnmnnnmnmmnmncnmeesms1.
      adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuaidengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya ( dari sisi Hukum Tata UsahaNegara ) adalah sebagai berikut :0 20 2c nono nn nn nn nencnnneeBahwa menurut Penggugat/Pembanding, la telah mengajukan surat untukditanda tangani oleh Tergugat dan Tergugat II , yang berupa Surat PernyataanSilsilah Keluarga, Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan KepemilikanTanah yang harus ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan Banjar Kelod danBendesa Adat
      Dalam Perkara aquo Tergugat II adalah sebagai Benderaadat Desa Pakraman Renon Denpasar Bali (Kepala Adat Masyarakat AdatRenon Denpasar Bali) yang mana fungsinya sebagai pimpinan adatkeagamaan di Desa yang bersifat jabatan sukarela (tidak mendapat gaji/profitsecara formal dari pemerintah selain tugas tersebut;Jawaban adat sebagai Bendesa adat adalah memberikan tanda keteranganmengetahui terkait pengetahuan secara adat masyarakat dilingkungankeluarga Desa adat di Bali dalam hal pembuatan silsilah keluarga
      / waris;Sehingga Bendesa adat (pimpinan Adat ) Tergugat II tidak dapat dikualifikasikansebagai Badan/Pejabat TUN , tindakan Tergugat Il yang belum memberikantanda tangan terkait dengan permohonan Penggugat dengan alasan masih adakeberatan dari pihak keluarga Penggugat dan persyaratan persetujuan keluargaPenggugat belum lengkap) tindakan Tergugat Il tersebut tidak dapatdikualifikasikan sebagai putusan Tata Usaha Negara yang bersifat kokrek,individual dan final yang menimbulka akibat hukum bagi Penggugatsebagaimana
      Sutapa (Anak kandung dari Made Rukig / Penggugat ) dalampengurusan surat surat/silsilah tanah waris surat keberatan tersebut dari pihakyang mengaku juga sebagai ahli waris dari Genteh sebagaimana surattertanggal 10 Nopember 2011 sehingga permasalahan terkait penentuan silsilahwarisnya dalam keluarga penggugat masih rancu dan belum jelas kebenarannyasehingga tergugat sebagai bendes adat pakraman Desa Renon (Kepala Adatmasyarakat adat Renon ) yang mengetahui persis kehidupan masyarakatmenyampaikan
    Pengadilan PT JAMBI Perdata
    Register : 20-12-2022 — Putus : 26-01-2023 — Upload : 26-01-2023
    Putusan PT JAMBI Nomor 155/PDT/2022/PT JMB
    Tanggal 26 Januari 2023 — Pembanding/Penggugat : PANDRI SUNARTO Diwakili Oleh : Abu Djaelani,S,Sy
    Terbanding/Tergugat I : Lembaga adat DESA BIUKU TANJUNG
    Terbanding/Tergugat II : Lembaga adat kecamatan bangko barat
    60 — 17
    • Pembanding/Penggugat : PANDRI SUNARTO Diwakili Oleh : Abu Djaelani,S,Sy
      Terbanding/Tergugat I : Lembaga adat DESA BIUKU TANJUNG
      Terbanding/Tergugat II : Lembaga adat kecamatan bangko barat
    Pengadilan PN DENPASAR Perdata
    Register : 08-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 16-08-2021
    Putusan PN DENPASAR Nomor 166/Pdt.Bth/2021/PN Dps
    Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
    I Made Pelita
    Tergugat:
    Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kesiman
    72 — 55
    • Penggugat:
      I Made Pelita
      Tergugat:
      Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kesiman
      Waribang Nomor :22 Kesiman, Denpasar, Bali, karena kalau dilinat dari, KETENTUAN UTAMALPD/ Visi dan Misinya yaitu : Awig Awig Desa Adat, Kepemilikan adaditangan warga masyarakat, Kegiatan utama adalah mobilisi tabungan,Kegiatan diawasi oleh Pemimpin Desa Adat dan Pemerintah Daerah danProsedur Pinjaman Sederhana, namun prakteknya sangat kejam tidak pernahada pembinaan, yang dilakukan hanya PERINGATAN PERINGATAN;8.
      Bahwa bila dipahami sesuai KETENTUAN UTAMA LPD/ Visi danMisinya yaitu : Awig Awig Desa Adat, Kepemilikan ada ditangan wargamasyarakat, Kegiatan utama adalah mobilisi tabungan, Kegiatan diawasi olehPemimpin Desa Adat dan Pemerintah Daerah dan PROSEDUR PINJAMANSANGAT SEDERHANA, seyogyanya Pihak LEMBAGA PERKREDITAN DESA(LPD) DESA ADAT KESIMAN yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Waribang Nomor : 22 Kesiman, Denpasar, Bali, mestinya tidak pernahmelakukan Intimidasi, Pemaksaan untuk menandatangani Surat
      Karena sebenarnya Pinjaman Debitur di LPD Desa Adat Kesimansudah jatuh tempo tanggal 29 Januari 2019.
      Pada tanggal 9 Mei 2019 Debitur menyampaikan surat kepada LPDDesa Adat Kesiman perihal Pelunasan Hutang, dimana hutangnya di LPDDesa Adat Kesiman akan dibayar oleh Pemerintah Negara RepublikIndonesia berupa uang rupiah Surat Berharga Kedaulatan KeuanganNegara No : MPR578 950 785171022004670004.02. Memangnya Debiturberkedudukan sebagai apa, sehingga negara mau membayar hutangnya?
      a.n : Made PelitaUntuk dilakukan atas barang itu suatu perbuatan hukum apapun untukHal. 11 dari 35 halaman, Putusan No.166/Pdt.Bth/2021/PN DPs.memenuhi pelaksanaan Hutang Debitur kepada LPD Desa Adat Kesiman, sertaapabila LPD Desa Adat Kesiman melakukan penjualan atas barang yangdimaksud maka barang itu akan dipakai untuk membayar hutang Debitur,manakala hutang dapat dilunasi dan masih ada kelebihan uang dari hasilpenjualan barang itu maka LPD Desa Adat Kesiman akan mengembalikan sisauang kepada
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
    Putus : 08-06-2011 — Upload : 16-05-2013
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2011
    Tanggal 8 Juni 2011 — DEWAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA ADAT TOLAKI (LAT) PROVINSI SULAWESI TENGGARA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
    119 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • DEWAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA ADAT TOLAKI (LAT) PROVINSI SULAWESI TENGGARA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
      Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara sesuai Surat Keputusan FormaturPengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Nomor : 12/KPTS/LAT/2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Kepengurusan Lembaga Adat Tolaki(LAT) Sulawesi Tenggara Masa Bakti 20102014, tanggal 3 Maret 2010 (Bukti P.3),yang mempunyai kepentingan dalam hal memberdayakan, melestarikan danmengembangkan adat istiadat, kebiasaankebiasaan, hukum adat dan Lembaga AdatTolaki di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang tertuang dalam
      AktaNotaris Yayasan Lembaga Adat Sarano Tolaki Nomor 2, Tanggal 6 Juli Tahun 2000,pada bagian Maksud dan Tujuan dibentuknya Lembaga Adat Tolaki (LAT) SulawesiTenggara.
      (Bukti.P.16) ;b Bahwa demikian pula akibat Permendagri yang dikeluarkan olehTermohon dalam perkara a quo, telah menimbulkan keresahan bagi masyarakatHukum adat Tolaki yang pemukimannya masuk ke Wilayah Provinsi SulawesiTengah, karena sebelum Permendagri yang dikeluarkan Termohon di tetapkan,masyarakat Hukum Adat Tolaki tersebut berada dibawah Pemerintahan SulawesiTenggara ;c Bahwa dalam urusan Pemerintahan, masyarakat Hukum Adat Tolaki yangberada diperbatasan Sulawesi TengahSulawesi Tenggara, secara
      yang meliputi Wilayah Kerajaan Konawe,sekarang telah menjadi 2 (dua) Wilayah Pemerintahan Daerah yang berbedayaitu Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara, pada kenyataannyatidakmenimbulkan permasalahan dalam mempertahankan keutuhan WilayahHukum Adat Tolaki, serta upayaupaya pemberdayaan, pelestarian, danpengembangan adat istiadat, kebiasaankebiasaan, hukum adat dan lembagaadat Tolaki.
      , namun demikian Pemohon masih dapat dan tanpa adanya halangan untukmemberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaankebiasaan, Hukum Adat dan Lembaga Adat Tolaki meskipun masyarakat HukumAdat Tolaki dimaksud tidak lagi masuk wilayah Pemerintahan Propinsi SulawesiTenggara;Menimbang, bahwa lagi pula pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeria quo telah disosialisasikan serta disepakati dengan pemerintah daerah setempat,serta tahapantahapan pembentukannya telah mendasarkan pada
    Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Register : 18-04-2018 — Upload : 25-06-2018
    Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 26/ PDT/2018/ PT.PLK
    Jenslita Yuel Vasco De Gama, dk vs Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, dkk.
    63 — 36
    • Jenslita Yuel Vasco De Gama, dk vs Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, dkk.
      Bahwa untuk menguatkan laporannya agar perkara tersebutdiselesaikan secara hukum Adat Dayak oleh Tergugat dan paraTurut Tergugat mengajukan surat bukti kepemilikan yaitu berupa :a. TURUT TERGUGAT : SKT No.594/293/BAP/PEMMTG/2002An.Gelly T. Rundjan ; SKT No.594/293/BAP/PEMMTG/2002, An.Gelly T. Rundjan; SKT No.594/291/BAP/PEMMTG/2002, An.Gelly T. Rundjan; SKT No.594/289/BAP/PEMMTG/2002, An.Gelly T.
      Bahwa dari surat surat kepemilikan baik yang diajukan oleh TurutTergugat maupun Turut Tergugat Il kepada Tergugat untukminta penyelesaian sengketa tanah dengan ayah Penggugat (Bahagia Djili Ngantung) secara hukum Adat Dayak Ngajutersebut, ternyata tidak satupun yang berstatus tanah Adat atauhak hak Adat sebagaimana yang dimaksud dalam PeraturanGubernur Kalimantan Tengah No.4 Tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.13Tahun 2004 tentang Tanah Adat dan Hak Hak Adat di
      ProvinsiKalimantan Tengah ;Jadi perbuatan Tergugat selaku Lembaga Adat Dayak KalimantanTengah yang melakukan pemeriksaan dan mengadili suatuHal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT.PLKperkara kepemilikan tanah yang tidak berstatus sebagai tanahAdat dan Hak Hak Adat tersebut sebagai hal yang telahmelampaui wewenang Damang Kepala Adat ;Bahwa disamping itu Tergugat dalam konsidiran Keputusannyabagian mempertimbangkan terhadap Verklaring tanggal 10 Djuli1958 An.
      , sebagaimana yanglazim dikenal dalam hukum Adat Dayak ;Bahwa perbuatan Tergugat yang menggugurkan Verklaringtanggal 10 Djuli 1958 atas nama Djili Ngantung / Ilsaskar Udang(Kakek dari Penggugat dan Penggugat Il) melalui SuratKeputusan Tergugat Nomor : 013 .SK/DKAKJR/ 2017 tanggal 05Juni 2017 tentang perkara tanah Ny.
      Bahwa Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il sangatlahmengetahui benar bahwa kasus perkara tanah yang diajukankepada Tergugat (Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya)tersebut bukanlah mengenai tanah tanah yang berstatus tanahadat dan hak hak Adat Dayak Kalimantan Tengah, akan tetapijusttu = =menggunakan Lembaga Adat tersebut untukmenyidangkannya dengan cara cara sepihak dan memihak paraTurut Tergugat ; perbuatan para turut tergugat tersebut jelasmemberikan peluang kepada Tergugat untuk menabrak hukumdan
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
    Putus : 25-01-2019 — Upload : 28-05-2019
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/Pdt/2019
    Tanggal 25 Januari 2019 — FEBRIANTO bin BAHAGIA VS DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA, dkk.
    198 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • FEBRIANTO bin BAHAGIA VS DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA, dkk.
      ., dan kawan, ParaAdvokat, berkantor di Jalan Nuri Nomor 04, Kota PalangkaRaya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Juli 2018;PemohonKasasi;LawanDAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA,KOTA PALANGKA RAYA, bertempat tinggal di Jalan Tingang(Kantor Camat Jekan Raya) Nomor, Palangka Raya;TermohonKasasi;D an:1. Ny. GELLY T.
      banyak kejanggalankejanggalan, baik bataswilayah Kampung Pahandut maupun fakta hukum tanah objek sengketaHalaman2dari8hal.Put.Nomor181 K/Pdt/2019telah berpuluhpuluh tahun digarap, dikuasai/dirawat oleh masyarakat yangmempuyai legalitas Sertifikat Hak Milik dan SKT sesuai ketentuan peraturanperundangundangan, untuk itu perlu melakukan penyelidikan untukmembuktikan kebenaran dan keaslian verklaring milik Penggunggat danPenggugat II yang selama ini meresahkan masyarakat;Bahwa Keputusan Damang Kepala Adat
      tidak sah(tidak berkekuatan hukum), sudah sesuai kewenangan Damang KepalaAdat yang diatur dalam peraturan perundangan yaitu: Perda Nomor 16Tahun 2008 juncto Perda Nomor 15 Tahun 2009 pada Pasal 27 ayat (1)dan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: Sengketa yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let PerdamaianAdat baik pada tingkat kelurahan maupun pada tingkat kecamatan,wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan; Segala perselisinan, sengketa dan pelanggaran hukum yang telahdidamaikan dan diberi sanksi adat
      135a ayat (1) yang berbunyi: Jikagugatan itu adalah mengenai suatu perkara yang telah diputus olehPengadilan Desa, maka Pengadilan Negeri mempelajari isi putusan itu dansebanyak mungkin mengenai dasardasar pertimbangannya;Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan error in persona, karenagugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;Bahwa berdasarkan dailildalil dalam gugatan Penggugat, setelahTergugat cermati adanya ketidakjelasan atau kabur (obscuur libel)antara perihal gugatan terhadap Damang Kepala Adat
      Jekan Raya danHalamansdari8hal.Put.Nomor181 K/Pdt/2019didalam posita mempertanyakan keabsahan legalitas kepemilikan tanahdan perbuatan melawan hukum, sedangkan didalam petitum mintadibatalkan Keputusan Damang Kepala Adat Jekan Raya;Dalam Eksepsi Turut Tergugat :1.
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Putus : 23-10-2019 — Upload : 21-02-2020
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2843 K/Pdt/2019
    Tanggal 23 Oktober 2019 — TUA-TUA ADAT RAHAN KORBIB TUAL, ACHMAD TAMHERWARIN, S.H. VS HERMANUS TARANTEIN, DKK
    50 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • TUA-TUA ADAT RAHAN KORBIB TUAL, ACHMAD TAMHERWARIN, S.H. VS HERMANUS TARANTEIN, DKK
      PUTUSANNomor 2843 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:TUATUA ADAT RAHAN KORBIB TUAL, ACHMADTAMHERWARIN, S.H., yang bertempat tinggal di KompleksIslamic Centre, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual,dalam hal ini memberi kuasa kepada Husein Tamher, S.H.
      KANTOR URUSAN AGAMAKECAMATAN DULLAH SELATAN KOTA TUAL,berkedudukan di Jalan Baldu Wahadat/Tanah PutihBawah;Sseneenes TUATUA ADAT RAHAN IFAK TAAR, J. UBLEEW(JOHANIS UBLEEW), bertempat tinggal di Desa Taar,Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual:;6.NOTARIS HENGKY TENGKO, S.H., beralamat di JalanKenanga Nomor 47 Langgur , Maluku Tenggara;T scxameawase KETUA YAYASAN ALIKLAS DRS.
      Pengadilan Negeri Tual tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penetapan pencabutan gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul,adalah dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan Tergugat dandilakukan sebelum Tergugat melakukan jawaban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa penetapan judex facti/Pengadilan Negeri Tual dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TuaTua Adat
    Pengadilan PA RANTAU PRAPAT Perdata Agama Perceraian
    Register : 16-04-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 29-08-2019
    Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.RAP
    Tanggal 19 Mei 2015 —
    Tergugat:
    MUHAMMAD SAID Bin ADAT
    23 — 2

    • Tergugat:
      MUHAMMAD SAID Bin ADAT
      Pendidikanterakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggalLingkungan I Kelurahan Marbau Kecamatan Marbau KabupatenLabuhanbatu Utara, dalam hal ini member kuasa kepada SUNITA,SH Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan InformasiIndonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di JalanPadang Matinggi No. 58 Rantauprapat, berdasarkan Surat KuasaKhusus bertanggal 13 April 2015 bertindak untuk dan atas namaserta kepentingan hukum dari selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MELAWANMUHAMMAD SAID BIN ADAT
    Pengadilan PN DENPASAR Perdata
    Register : 26-06-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 22-08-2019
    Putusan PN DENPASAR Nomor 657/Pdt.G/2019/PN Dps
    Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
    Desa Pekraman Adat Sempidi Mengwi Badung
    Tergugat:
    Pemerintah Kabupaten Badung
    40 — 0
    • Penggugat:
      Desa Pekraman Adat Sempidi Mengwi Badung
      Tergugat:
      Pemerintah Kabupaten Badung