atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 333.020.723.183,00MenurutPemeriksaBahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas objek PPh Pasal 26 didasarkanpada biayabiaya yang dibebankan/dibayarkan di tahun 2006 dan belum dipotongPajak Penghasilan Pasal 26;Menurut Pemohon Banding Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemeriksakarena biaya bunga yang Pemohon Banding bayarkan tidak diakui olehPemeriksa sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga seharusnya tidak adakewajiban pemotongan

telah dilakukan pemeriksaanatas pelaksanaan kevajiban PPh Pasal 26."

dalam Surat Pemberitahuan nilai Dasar Pengenaan Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006sebesar Rp. 143.920.556.860,00, sehingga selisih nilai Dasar PengenaanPajak Penghasilan Pasal 26 sebelum keberatan adalah sebesar Rp.333.020.723.183,00;"Halaman 19 alinea ke5 : "pahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yangmenyatakan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari sampali dengan Desember 2006 sebesarRp. 476.941.280.043,00

188.272.409.927, Namun tidak setuju dengankoreksi pemeriksa atas objek PPh Pasal 26 yang dilakukan berdasarkanHalaman 8 dari 14 halaman.

Biaya Bunga yang telah dilakukan pembayaranadalah Biaya Bunga kepada Mitsubishi Corp sebesar Rp 188.272.409.927, danPPh Pasal 26 atas biaya ini telah dibayarkan.Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka kami memohon kepada MajelisHakim Agung yang terhormat untuk membatalkan koreksi atas objek PPh Pasal26 Tahun 2006 sebesar Rp 144.748.313.257, sehingga PPh Pasal 26 yangterutang menjadi sebagai berikut: Uraian Tarif DPP PPh Pasal 26 (Rp)(Rp)Mitsubishi Corp 10% 188.272.409.927, 18.827.240.993, PERTIMBANGAN

jasa Rp 77.378.636.532,00Koreksi PPh Pasal 26 dibatalkan Rp 70.166.063.251,00Koreksi PPh Pasal 26 dipertahankan Rp 7.212.573.282,00Koreksi PPh Pasal 26 dipertahankan: Tidak ada COD Rp 2.891.726.332,00Merupakan pembayaran premi (Morgan Stanley) Rp 4.320.846.950,00Rp 7.212.573.282,00 2.

Kesimpulan;Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka koreksiTerbanding adalah tidak benar, sehingga Pemohon Banding memohonHalaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2095/B/PK/PJK/2017kepada Majelis Hakim berkenaan membatalkan koreksi Terbanding danmenghitung kembali PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 sebagaiberikut: No Pospos yang menjadi Sengketa Jumlah dalam Rupiah1 DPP PPh Pasal 26 43.451 .408.3482 PPh Pasal 26 yang terutang 7.075.775.4313 Kredit Pajak 7.073.360.4254 Pajak yang

B1,Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Desember 2010 menjadi sebagai berikut: DPP PPh Pasal 26 Rp. 43.451 .408.348,00Pajak Penghasilan Pasal 26 Rp. 7.075.775.431,00Kredit Pajak : Rp. 7.073.360.425,00Jumlah PPh Pasal 26 yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 2.415.006,00Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp. 772.802,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp. 3.187.808,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan KenaPajak Pasal 26 sebesar Rp.4.821.521.950,00 yaitu atastransaksi dengan Mark Sustainability and Partners dan StarhubLimited sebesar Rp.500.675.000,00 dikoreksi dengan alasantransaksi tersebut merupakan objek PPh Pasal 26 yang tidakdilengkapi dengan COD dan pembayaran Premi Hedgingkepada Morgan Stanley sebesar Rp.4.320.846.950,00 terutangPPh Pasal 26 sesuai dengan UU PPh No. 38 Tahun 2008;c.

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp3.187.808,00; denganperincian sebagai berikut: DPP PPh Pasal 26 Rp. 43.451.408.348,00Pajak Penghasilan Pasal 26 Rp. 7.075.775.431,00Kredit Pajak : Rp. 7.073.360.425,00Jumlah PPh Pasal 26 yang kurang

26 Nomor 00001/204/04/115/13 untuk Tahun Pajak 2004 yang Pemohon Banding terimatanggal 5 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut: Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 16.683.366.838,00* Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 8.008.016.082,00Rp 24.691.382.920,00 Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Bahwa dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaanPutusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012;Bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/204/04/115/13 tertanggal

untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalamPutusan Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012Halaman 5 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016tersebut Pemohon Banding bukan merupakan Pihak yang didakwa/bersengketa;Bahwa Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan MenteriKeuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasimengatur bahwa Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapanpajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a.b.Verifikasi dilakukan oleh

26 yangseharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebagai berikut:Halaman 12 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016Dasar Pengenaan Pajak Rp Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Terutang Rp " Kredit Pajak Rp * PPh Kurang/ (Lebih) Bayar Rp # Sanksi Administrasi Rp * Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp NihilMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58197/PP/M.XIV.A/13/2014, Tanggal 05 Desember 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

Sehingga sesuai dengan Pasal 27UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berhak mengajukanpermohonan banding atas Keputusan Keberatanyang diproses atas dasar Pasal 26 UU KUP hanya kepada Badan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Halaman 21 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016 Pajak;bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidakada ketentuan dalam UU KUP Nomor 16 Tahun2000 yang menyebutkan adanya pengecualianuntuk keputusan keberatan yang dapat diajukanbanding.

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yangberkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitandengan Surat Tagihan Pajak;Bahwa yang dimohonkan Banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak termasuk objek gugatan yang diaturdalam Pasal 23 ayat (2) jo.

Putusan Nomor 2115 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.286.455.040,00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

26 Masa Pajak November 2005 #Nomor00010/204/05/028/13 tanggal 24 September 2013, atas nama PT LayarSentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp60.348.000,00PPh Pasal 26 Terutang Rp12.069.600,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp12.069.600,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp12.069.600,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp24.139.200,00Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1678/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2005Nomor 00010/204/05/028/13 tanggal 24 September 2013, atasnama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak November2005 sebesar Rp3.155.789.600,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Putusan Nomor 2115 B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp24.139.200,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak : 60.348.000,00PPh Pasal 26 Terutang , 12.069.600,00. .

Putusan Nomor 2119 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.135.837.768,00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

26 Masa Pajak Desember 2004 Nomor0001 2/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atas nama PT LayarSentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp57.449.200,00PPh Pasal 26 Terutang Rp11.489.840,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp11.489.840,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp11.489.840,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp22.979.680,00Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1655/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2004Nomor 00012/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atasnama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember2004 sebesar Rp2.839.594.420,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Putusan Nomor 2119 B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak 57.449.200,00PPh Pasal 26 Terutang 11.489.840,00Kredit Pajak 0,00 PPh Kurang (lebih) Bayar 11.489.840,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 11.489.840,00 co wWowoWowWoOWDJumlah yang masih harus dibayar 22.979.680,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

tanggapan atas Surat S2600/WPJ.06/KP.1109/2013 mengenaiPenjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/072/13 tertanggal 03 Juni 2013 kepada KPP Pratama Tanah AbangDua;Bahwa melalui surat nomor S2952/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggal 16 Agustus2013 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menjawab surat tanggapanPemohon Banding Nomor 928/JKT/NPKKPPTA2/VII/13 yang menyatakan:Bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor kohir 00002/204/02/072/13 Tahun Pajak 2002 sudah Pemohon Banding

Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1664/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/02/072/13 tanggal 03 Juni 2013 untukTahun Pajak 2002, atas nama PT Nusa Pusaka Kencana, NPWP 01.221.953.1072.000, beralamat di JI.

Sehingga menurutPemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutanguntuk Tahun Pajak 2002 adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp . PPh Pasal 26 Terutang Rp . Kredit Pajak Rp . PPh Kurang/(Lebih) Bayar Rp =* Sanksi Administrasi Rp .

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangattidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 135sampai dengan halaman 137, yang menyebutkan :Terkait dengan Formalitas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPenghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/02/072/13 tanggal 03 Juni 2013untuk Tahun Pajak 2002Bahwa terbukti Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/02/072/13 tanggal 03Juni 2013 Tahun Pajak 2002 sebesar

Keputusan Keberatan diproses danditerbitkan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP. Hal ini telah dipertegasoleh Prof Dr Yusril Inza Mahendra S.H MSc (Bukti P04) dan Dr.Margarito S.H.

26 sebesarRp 71.327.615.535Menurut PemeriksaBahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaaan Pajak(DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp.71.327.615.535 yang berasal dari objekpajak PPh Pasal 26 yang belum diperhitungkan pada rekonsiliasi PPhBadan;Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, Terbandingmempertahankan koreksi positif atas DPP PPh Pasal 26 dengan alasansebagai berikut;Bahwa berdasarkan rekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya di SPT PPhBadan diketahui terdapat koreksi objek PPh

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa adalah koreksi DPPPPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp71.327.615.535,00berdasarkan Rekonsiliasi PPh pasal 26 dengan biaya di SPT PPh badanTahun 2008 dengan perincian sebagai berikut : Rekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya di SPT PPh Badan Pembebanan Objek PPh 26 Pada SPT PPh Badan Arranger Fee, agency fee, dll 74.069.707.130 Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 255 B/PK/PJK/2016 () biaya admin bank dalam negeri(2.684.823.828) Biaya

lainnya sebesarRp 3.023.066.636 telah dipotong PPh Pasal 26 dan telah dilaporkanpada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari 2008, sehinggaseharusnya tidak ada koreksi lagi atas biaya jasa profesional tersebut;positif gatas biaya jasa profesional6.

Bahwa Terbanding telah melakukan penghitungan biaya jasaprofessional lainnya sebanyak 2(dua) kali pada saat dilakukanrekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya yang telah dilaporkan padaLaporan Keuangan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008, dengandemikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa Terbandingtelah melakukan penghitungan 2(dua) kali atas biaya jasa professionalyang dijadikan sebagai dasar objek PPh Pasal 26 pada saat dilakukanrekonsiliasi objek PPh pasal 26 dengan Laporan Keuangan pada

Bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesarRp71.327.615.535,00 berdasarkan Rekonsiliasi PPh Pasal 26 denganbiaya di SPT PPh badan Tahun 2008 sebagaimana telah diuraikan padanomor 4 di atas;b.

Putusan Nomor 2512/B/PK/Pjk/2020Penghasilan Pasal 26 ayat (4) (Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4)) Nomor 00015/246/1 1/081/16,tanggal 30 November 2016, untuk Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2011:3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00137/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 16 Januari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak danGas Bumi Masa Pajak JanuariDesember 2011 Nomor00015/246/11/081/16, tanggal 30 November 2016, atas nama BUTChevron Siak Inc., NPWP 01.070.504.4081.000, beralamat diSentral Senayan Lantai 11 Nomor 8, Jalan Asia Afrika, Gelora,Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi MasaPajak JanuariDesember 2011 Nomor 00015/246/11/081/16,tanggal 30 November 2016, atas nama BUT Chevron Siak Inc.

26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa PajakHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi atas Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak JanuariDesember2011 sebesar USD 41,726.00 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudahtepat dan benar.

Bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13tanggal 23 Mei 2013 tersebut, Pemohon Banding mengajukan PermohonanKeberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor 1281/JKT/ISJKPPMTO/VIII/13 tanggal 15 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Madya JakartaPusat pada tanggal 20 Agustus 2013;.

alasanHalaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 1239/B/PK/PJK/2015dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayarsebesar Rp.9.464.722.804,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesarRp.4.543.066.946,00, sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Pasal 26yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPh Pasal 26 sebesarRp14.007.789.750,00, dengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:1.

26 tersebut berdasarkan kepada PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012.

Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00003/204/04/073/13tanggal 23 Mei 2013 , atas nama: PT.Indo Sepadan Jaya, NPWP: 01.221.933.3073.000, beralamat di Jalan M.H.

26 danPenghasilan berdasarkan pembukuan akhir tahun (lihat hal 470 putusanMA poin Ad 3).

26 Masa Pajak Juni2014 yang seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

PPh Pasal 26 yang terutang 1.076.363.340 538.181.6c. Kredit Pajak 538.181.670 538.181.6d. Pajak yang tidak/kurang dibayar 538.181.670e. Sanksi Administrasi 258.327.202f.

26 Nomor 00006/204/14/511/16tanggal 18 Juli 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PT SemarangAutocomp Manufacturing Indonesia, NPWP 01.869.469.5511.001, denganalamat di Jalan Walisongo Km. 9.8, Tugurejo, Tugu, Semarang, 50151,sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak sel eterPPh Pasal 26 yang terutang 540.636.189,00Kredit Pajak 538.181.670,00Pajak yang tidak/kurang bayar 2.454.519,00Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.178.169,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2081/B/PK/Pjk/2019keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00006/204/14/511/16 tanggal18 Juli 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PT SemarangAutocomp Manufacturing Indonesia, NPWP 01.869.469.5511.001,dengan alamat di Jalan Walisongo Km. 9.8, Tugurejo, Tugu,Semarang, 50151, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 yang terutang sebesarRp538.181.670,00 akibat perbedaan tarif PPh Pasal 26 yang menurutHalaman 4 dari 8 halaman.

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 7.279.387.553,002 PPh Pasal 26 yang terutang Rp 112.814.713,003 Kredit Pajak Rp 112.814.713,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus Rp 7dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86150/PP/M.IIIA/13/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00412/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28Juni 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2010Nomor 00007/204/10/092/15 tanggal 28 April 2015, atas nama PT Pindo DeliPulp And Papermills, NPWP 01.00.855.4092.000, beralamat di Sinar MasLand Plaza Menara 2 Lantai 9, Jalan M.H.

Thamrin Nomor 51, Menteng,Jakarta Pusat, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPh Pasal 26 Rp 7.279.387.553,00PPh terutang Rp 112.814.713,00Kredit Pajak Rp 112.814.713,00Pajak Penghasilan kurang/lebih dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2017,Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1363/B/PK/Pjk/2018Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2010 Nomor00008/204/10/092/15 tanggal 28 April 2015, atas nama PT PindoDeli Pulp And Papermills, NPWP 01.00.855.4092.000, beralamatdi Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 9, Jalan M.H. ThamrinNomor 51, Menteng, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

26 Masa Pajak Juni 2010 Nomor00007/204/10/092/15 tanggal 28 April 2015, atas nama Pemohon Banding,Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2025/B/PK/Pjk/2018Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2329/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak JanuariDesember2012 Nomor 00002/246/12/081/14, atas nama BUT KUFPEC Indonesia(Natuna) BV, NPWP 02.410.225.3081.000, alamat Gedung Wisma GKBILantai 15 Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir,Jakarta Pusat

KEP2329/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4)Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012 Nomor 00002/246/12/081/14 tanggal 25 April 2014, atas nama: BUT KUFPECIndonesia (Natuna) BV, NPWP 02.410.225.3081.000, beralamat digedung Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1502 JI. Jend.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atasBranch Profit Tax dimana Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atasBrach Profit Tax menurut Terbanding (Sekarang Termohon PeninjauanKembali) adalah sebesar 20% sedangkan menurut Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah sebesar 10% dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon

PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa perlakuan atas PerbedaanTarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas Branch Profit Tax dimana TarifPPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh atas Branch Profit Tax sebesar 20% danoleh Pemohon Banding sebesar 10% yang secara yuridis fiskal telahdilakukan pemeriksaan, pengujian

Putusan Nomor 2025/B/PK/Pjk/2018yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian KontrakKarya juncto Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal33A ayat (3 dan 4) UndangUndang Pajak Penghasilan junctoUndangUndang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Penjelasan Pasal 13UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasionaljuncto Vienna Convention, juncto

Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT88268/PP/M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding berpendapat bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang kurangbayar menurut Pemohon Banding seharusnya menjadi

NIHIL denganperincian sebagai berikut: Keterangan Jumlah (Rp) Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfm SPT) 23.106.226.570 Koreksi Pemeriksa ("Sengketa"):fees yang dianggap sebagai dividen terselubung1.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1809/WPJ.19/2015 tanggal 8Oktober 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 dan (b) Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2009Halaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2018Nomor: 00001/204/09/091/14 tanggal 22 Juli 2014, dengan segalaakibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Pajak Juli 2009 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaiberikut:Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfmSKP dan KEP Keberatan)Koreksi PemeriksaDPP PPh Pasal 26 atas pembayaranmanagement service fees yang dianggapsebagai dividen terselubungJumlah Penghasilan Kena Pajak cfmPemohon BandingPPh terutangKredit PajakPajak yang

26 (cfm SPT)23.106.226.570 Koreksi Pemeriksa :DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran management services feesyang dianggap sebagai dividen terselubung(23.106.226.570) Jumlah Penghasilan Kena Pajak cfm SKP PPh Terutang Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayar O;O;O1 O;oO Halaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3464 B/PK/Pjk/20182 PPh Pasal 26 yang terutang 31.565.4963 Kredit Pajak Setoran masa dan tahunan 31.565.496Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 31.565.4964 Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran pokok pajak NIHIL5 Sanksi Administrasia.

Putusan Nomor 2102/B/PK/Pjk/2019tersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasanyang sesuai dan karena itu maka seharusnya perhitungan PPh Pasal 26untuk Masa Pajak Oktober 2013 menurut perhitungan Pemohon Bandingadalah menjadi sebagai berikut: No.Uraian Jumlah (Rp) Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan PajakPPh Pasal 26 yang terutangKredit Pajak:a. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran masa545.156.573109.031.315109.031.315c. STP (pokok kurang bayar) d.

Putusan Nomor 2102/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00129/KEB/WPJ.23/2017tanggal 13 Juni 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00009/204/13/542/16 tanggal 18 Mei 2016, atas nama: PT GameloftIndonesia, NPWP 31.275.268.6542.000, beralamat di Pacific BuildingLantai 1, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157 RT 08 RW 03 Caturtunggal,Depok,

Uraian Jumlah (Rp)4 Dasar Pengenaan Pajak 545.156.573,002 PPh Pasal 26 yang terutang 109.031.315,003 Kredit Pajak 109.031.315,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 22

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00129/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00009/204/13/542/16 tanggal 18 Mei 2016, atas nama: PTGameloft Indonesia, NPWP 31.275.268.6542.000, beralamat diPacific Building Lantai 1, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157 RT08 RW 03 Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta 55281,adalah telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 26 UndangUndangPajak Penghasilan;b.

Putusan Nomor 2118 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.172.539.888, 00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

26 Masa Pajak September 2004 Nomor00009/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atas nama PT LayarSentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp54.090.000,00PPh Pasal 26 Terutang Rp10.818.000,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp10.818.000,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp10.818.000,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp21.636.000,00Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1652/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2004Nomor 00009/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atasnama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak September2004 sebesar Rp2.598.801.250,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Putusan Nomor 2118 B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak 54.090.000,00PPh Pasal 26 Terutang 10.818.000,00Kredit Pajak 0,00 PPh Kurang (lebih) Bayar 10.818.000,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 10.818.000,00 Jumlah yang masih harus dibayar 21.636.000,00co wo woWowWoOW DWMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

KETENTUAN FORMALbahwa pada tanggal 3 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Wajib PajakBesar Dua menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00012/204/05/092/13untuk Masa Pajak Januari s.d.

PERMOHONAN BANDINGPokok Sengketa Bandingbahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 MasaPajak Januari s.d.

sebagaimanadimaksud di atas, Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitanSKPKB PPh Pasal 26 tersebut berdasarkan kepada Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012.

26 Masa PajakJanuari s.d Desember 2005, Nomor: 00012/204/05/092/13 tanggal 3Juni 2013.

26 Masa Pajak Januari s.d.

bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79998/PP/M.XIVA/13/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP352/WPJ.26/2014tanggal 4 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal

26 Masa Pajak Juli2011 Nomor 00007/204/11/115/13 tanggal 21 Juni 2013, atas nama PTGunung Melayu, NPWP 01.200.619.3.115000, beralamat di Bandar Pulau,Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, sehingga perhitungan pajakmenjadi sebagai berikut: : JumlahNo Uraian (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 1.216.145.580,002 PPh Pasal 26 Yang Terutang 99.668.333,003 Kredit Pajak 99.668.333,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar NIHIL Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP352/WPJ.26/2014 tanggal 4 September 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2011 Nomor00007/204/11/115/13 tanggal 21 Juni 2013, atas nama PTGunung Melayu, NPWP 01.200.619.3.115000, beralamat diBandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah

26 Masa Pajak Juli 2011 Nomor00007/204/11/115/13 tanggal 21 Juni 2013, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 01.200.619.3.115000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang MasaPajak Juli 2011 sebesar Rp99.668.333,00 dengan tarif sebesar 20%yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta