Ditemukan 629417 data
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanHalaman 5 dari 7 halaman.
57 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, cdan Pasal 13 ayat (5) serta Pasal 16B ayat (1) UndangUndang PajakPertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan
286 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
440 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 31 Januari 2020 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwatelah ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan
2020 yang pada pokoknya mohon agar MahkamahAgung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;Bahwa menganai bukti baru yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali yaitu berupa Surat Pernyataan tanggal 21 Februari2017 yang dibuat oleh Sigarlaki Rotinsulu, surat itu bukan merupakan buktiyang bersifat menentukan
92 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah berulang kalimeminta agar Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat segeramengosongkan rumah tersebut, sehingga terpaksa pihak PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat mengajukan gugatan ini ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :mengenai alasan ke 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena buktibukti BPPK1 sampai dengan BPPK.11 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti(novum) yang bersifat menentukan
121 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 8 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini ditemukannya suratsurat bukti baru yangbersifat menentukan
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan novum yang diajukan tidak bersifat menentukan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) UndangUndangHal. 13 dari 15 hal. Put.
125 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk menentukan prioritas obyek Prk 5 dimaksud pada butir c makapermohonan tersebut harus berdasarkan Surat ljin Perumahan (SIP)sebagaimana dicantumkan dalam blanko surat permohonan untukmembeli rumah/tanahnya berdasarkan Peraturan Presidium KabinetDwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk Tahun 1965 ;.
membelirumah/tanahnya berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet DwikoraRepublik Indonesia Nomor 5/Prk Tahun 1965 ;Dalam surat permohonan untuk membeli rumah/tanahnya berdasarkanPeraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/PrkTahun 1965 yang dimohonkan oleh Saudara Tedjo Bawono tanggal 7Desember 1992, bahwa ternyata Saudara Tedjo Bawono tidak pernahmencantumkan SIP yang harus dilampirkan dalam permohonannya dantidak pernah menerima persetujuan khusus dari Direktorat JenderalAgraria, untuk menentukan
Akan tetapi alatalat buktitersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal67 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, karena hanyaberisi tentang kehendak dari Tedjo Bawono Termohon Peninjauan Kembaliuntuk membeli tanah obyek sengketa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT
107 — 33
Menyatakan terdakwa SUTIKNO LINUHUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;3.
Menyatakan terdakwa SUTIKNO LINHUNG telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikintak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan bataspekarangan sebagaimana diatur dalam pasal 389 KUHP dalamdakwaan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIKNO LINHUNG denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan.3.
tanggal yangsudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Oktober 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Jagil Rt.05 / Rw. 01 Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasururuanatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapatdipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan
Unsur menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin takdapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan bataspekarangan ;Ad.1.
Unsur menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin takdapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan bataspekarangan :Menimbang, bahwa agar dapat memenuhi unsur menghancurkan,memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yangdigunakan untuk menentukan batas pekarangan, barang tersebut harusberupa barang yang digunakan sebagai batas pekarangan ;Menimbang, bahwa saksi Sulistyo memiliki tanah yang terletak diDusun Jagil Timur Rt.
Penasehat Hukum Terdakwa mengenai terdakwatidak cakap dihadirkan kepersidangan oleh karena terdakwa dalamkeadaan sakit pada point 2 dikesampingkan ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pasal 389 KUHP telahterbukti dan Pembelaan/Pledoi dan Duplik Penasehat hukum Terdakwadikesampingkan, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan maksudmenguntungkan diri sendiri secara melawan hukum membikin tak dapatdipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan
415 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 18 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata dan novum(bukti baru) yang bersifat menentukan
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelahmembaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2018 dankontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Juni 2018 dan 3 Agustus 2018dihubungkan dengan putusan Judex Juris juncto Judex Facti/PengadilanTinggi Mataram yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan NegeriMataram, novum tidak bersifat menentukan
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti baru (novum) 1, 2 dan 3, bukan bukti yang menentukan ;2.
230 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap