Ditemukan 2089978 data
Terbanding/Tergugat : Badan Pengusaan Batam
Terbanding/Tergugat : Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kota Batam Propinsi Kepualauan riau,
Terbanding/Tergugat : DIrektur Utama PT. Naninda Mutiara shipyard
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pelayanan Listrik Nasional (PT PLN)
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pt Pengusaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam)
111 — 62
191 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREK-TORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN dan MEREK Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA.
Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.
Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
186 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
cipta atau hak terkait.
No. 2556 K/Pid.Sus/201 1Windows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap undangundang hak cipta;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat 2 UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 55 Ayat
laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap Undangundang Hak CIPTA;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat (2) UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I.
menerangkan bahwa programWindows 7 yang telah terinstal ke dalam laptop tersebut tidak dilengkapilisensi, apabila perbanyakan penggunaan software/program komputertersebut untuk kepentingan komersial dan ada unsur dengan sengajamengedarkan barang hasil pelanggaran hak cipta, sehingga ParaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap Undangundang Hak CIPTA;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 72 Ayat (3) UndangUndang No. 19 tahun 2002 tentang HakCipta jo Pasal 56
dariKepolisian seharusnya menegakkan hukum dan keadilan dankarenanya perbuatan yang bersifat mendorong terjadinyapelanggaran hukum tidak dapat dibenarkan secara hukum;e Hukum yang mana yang dianut Majelis Hakim karena menurutJudex Facti bahwa UndangUndang Hak Cipta tidak mengaturtentang operasi penindakan pelanggaran hak cipta dengan caraUnder Cover Boy, kejahatan hak cipta adalah kejahatanterselubung sehingga penegak hukum dalam hak ini saksi Saprialdari Kepolisian Daerah Jambi dalam melaksanakan
321 — 164
pokokKepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memeliharakeamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; danc. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Bab II Kewajiban, Larangan, dan Sanksi,pada Pasal 3 Dalam rangka kehidupan bernegara danbermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiawajib: (f) Menjunjung tinggi hak
Menaati segala peraturan perundangundangan danperaturan kedinasan yang berlaku.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip DanStandar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan TugasKepolisian Negara Republik Indonesia.
MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi inipun harus ditolak;3 Gugatan kurang pihak ( Plurium litis concortium)Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yaitu tidak menarik Menteri KeuanganRepublik Indonesia selaku Subjek Tergugat maupun Turut Tergugat.Menimbang, bahwa terhadap' eksepsi Tergugat I tersebut Majelismempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang akan digugat dalam suatugugatan adalah hak
pokok Kepolisian NegaraRepublik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikanperlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Bab IT Kewajiban, Larangan, dan Sanksi, padaPasal 3 Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: (f)Menjunjung tinggi hak
Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan,hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi Pengadilan, Perbuatan melawan hukum diartikansecara luas, yaitu: meliputi : (Rosa Agustina, Perbuatan melawan hukum, hal 117):1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;3 Bertentangan dengan kesusilaan;4 Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehatihatian;Menimbang, bahwa dari kategori perbuatan melawan hukum di atas, jika seseorangmelakukan salah satu atau
ARIE INDRA MANURUNG
Tergugat:
PT. ANTAM Tbk. Cq. Logam Mulia Refinery Business Unit
94 — 0
309 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tempat tinggal : Desa Lamomea, Kecamatan Konda, KabupatenKonawe Selatan;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriAndolokarena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KonaweSelatan Nomor 66/Rp9/Ep.1/06/016 yang pada pokoknya sebagai berikut :Dakwaan : diatur dan diancam pidana Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat(1) huruf b juncto Pasal 1 ke2UndangUndangRepublik IndonesiaNomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH~ alias =HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hakekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukanpenggandaan dan pendistribusian ciptaan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat (1) huruf a,Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018huruf b, huruf e juncto Pasal 1 ke2UndangUndangRepublik
Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri AndoloNomor69/Pid.Sus/2016/PN.Adl., tanggal 1Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH~ alias HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hakekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaansecara komersial;Menjatuhkan pidana
Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAHMARANAYterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018tindak pidana Tanpa hak dan tanpa ijin pencipta melakukan pelanggaranhak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untukpenggunaan secara komersial;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun;3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;4.
Keseluruhan buku yang dicetak/diterbitkan sebanyak 16 (enambelas) ribu buku/eksemplar;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa a quo, pihak pemilik hak penciptaSaudara Arifin Banasuru bersama Saudara Moh.
432 — 317 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa jelas terurai dalam Sertifikat Hak Cipta No. 050503 tanggal 15April 2011 yang dimiliki oleh Penggugat adalah hak cipta Seni LukisH bukan terhadap perlindungan terhadap warna hijau yangmenjadi warna dasar kemasan produk Penggugat. Bahwa secarayuridis warna dasar hijau dalam kemasan bukan merupakanperlindungan hak cipta ;4.
Lagipula, perlindungan hak cipta adalah peniruan yang sama atau perbanyakanhak cipta yang sama. Tidak ada aturan hukum hak cipta yang mengaturpersamaan pada pokoknya antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yanglain ;Dengan demikian, jelas Judex Facti secara nyatanyata salah dalammenerapkan hukum, yaitu menyamakan sengketa hak cipta dengansengketa merek ;Il.
Judex Facti Telah Membuat KekacauanHukum Dengan MencampurAduk DanMempertentangkan Perlindungan HukumHak Atas Merek Dengan PerlindunganHukum Hak Atas Ciptaan :1. Judex Facti tidak dapat membedakan hak hukum Pemohon Kasasiberupa hak atas Merek yang telah terdaftar dalam Daftar UmumMerek Dirjen HKI sejak tahun 2000.
Berdasarkan ijin produksinya, telah terbukti TermohonKasasi baru memproduksi Hak Ciptanya pada tahun 2011dan baru terdaftar hak ciptanya pada tahun 2011 ;V. Judex Facti Telah Melindungi TermohonKasasi Selaku Tersangka Yang TelahMenggunakan Mereknya (Hak Ciptanya)Pada Produknya Yang Sama PadaPokoknya Dengan Merek ProdukPemohon Kasasi :1. Bahwa Judex Facti telah menggunakan logika hukum terbalik dalammenerapkan Undangundang Hak Cipta yaitu :a.
Cipta ;Bahwa persamaan pada pokoknya dikenal dalam penyelesaian perkaraMerek ;Bahwa dalam sengketa Hak Cipta, harus diteliti siapa pencipta terdahuluatau pertama kali sesuai dengan sistem deklaratif yang dianut dalam hak cipta ;Bahwa dalam perkara ini antara hak merek milik Tergugat (dilindungidengan Sertifikat Merek dan hak cipta milik Penggugat dilindungi dengan SertifikatHak Cipta), kKeduanya samasama memiliki perlindungan hukum.
748 — 768 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUJI (diajukandalam perkara lain), pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pastipada bulan Desember 2007 atau setidaktidaknya pada waktu lain di bulanDesember 2007, bertempat di Jalan Semarang No. 31 Surabaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Surabaya, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak melanggarhak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 yaitu pemegang paten memiliki hak ekslusif untukHal. 1 dari 8 hal.
DENNYJOHANSYAH bersalah melakukan tindak pidana baik sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengansengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukansalah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitupemegang paten memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan paten yangdimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam halpaten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakanatau menyediakan untuk dijual atau
ANTONIUS NGELO, dan Terdakwa ll.DENNY JOHANSYAH membayar biaya perkara masingmasing sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3778/PID.B/2008/PN.Sby tanggal 12 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa ANTONIUS NGELO dan Terdakwa DENNYYOHANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Tanpa hak telah membuat barang produk selang lentur tahan panasdan dingin, yang telah memperoleh paten ;.
Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya hal 16 bahwa hukum yang dijatuhkan ini adalah hanyamerupakan pelajaran bagi Terdakwa agar lebih berhatihati danmenghargai hak orang lain, sehingga Hakim Tingkat Pertamamenjatunkan hukuman berupa pidana penjara berupa hukumanpercobaan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Bahwakarena dalam putusannya Majelis Hakim PT.
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kartika Yudasari Susilo Putri
Tergugat:
Wom Finance Cab. Gresik, PT Wahana Ottomitra Multiartha
125 — 56
INDRA LESMANA
Tergugat:
1.UNION ARTIS
2.PT Pelangi Prima Sejati atau SMD Records
168 — 0
996 — 659 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOHINDAR H.B
Tergugat:
PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
1168 — 426
. 008512 tertanggal 17 Juli 1993 berjudul Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN tersebut;
- Menyatakan Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN sebagaimana dicatatkan oleh Tergugat di bawah No. 008512 tertanggal 17 Juli 1993 dari Daftar Umum Ciptaan memiliki persamaan dengan Ciptaan dalam Pencatatan Ciptaan berjudul Lukisan / Seni Logo POLOBYRALPHLAUREN yang Hak
Manggala Putra PerkasaPemegang Hak Cipta PT.
Hak Cipta menjadi tidakterlindungi;:Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 UndangUndang Hak CiptaPenggugat sebagai Pemegang Hak Cipta yang seharusnya dilindungi hakeksklusifnya sebagaimana diatur di bawah ini:Pasal 4:Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hakeksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.Pasal 8:Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan.Bahwa dengan Pencatatan Ciptaan di bawah Daftar Nomor 0008512 tertanggal17 Juli 1993 tersebut
Pemegang Hak Cipta yang bukan Penciptahanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomiPasal 5 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:1.
hak eksklusifyang terdiri atas hak moral dan hak ekonomiPenjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptaberbunyi:Yang dimaksud dengan hak ekslusif adalah hak yang hanya diperuntukkanbagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat dimanfaatkan haktersebut tanpa izin Pencipta.
Pemegang Hak Cipta yang bukan Penciptahanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomiPasal 5 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:4.
Terbanding/Tergugat : ANWAR AA
64 — 21
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tapakttuan tanggal 29 September 2011, No. 03/Pdt.G/2011/PN- TTN, yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI
- Mengabulkan Gugatan Pembanding/semula Penggugat. untuk sebahagian ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 56 tahun 1987 tanggal 15 September 1987 atas
nama Syahbuddin adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap tanah dan kedai hak milik Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/ menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan semula tanpa syarat dan ikatan apapun ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, bila ternyata
Syaren Bin UsmanRp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan uang bersamaPenggugat dan Tergugat ; Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat usaha bersama, meneruskan usahaorang tuanya Agam Wali, kemudian ada surat pembagian harta seharkat tanggal30 September 1997 (bukti T3) ; Bahwa tanah tersebut sudah Bersertifikat Hak Milik No. 56/1987 atas nama.Penggugat ; Bahwa tahun 1980, Tergugat telah menduduki tanpa izin tanah Surak Hak MilikNo. 56 Atas nama Penggugat tersebut sampai
Agam Wali tidak akan menyetujuipembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, sehingga Gugatan Penggugattersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa kedai/Toko yang disengketakan, pernah di upayakan deganperdamaian antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 02 April 1989, namun tidakberhasil, .........4berhasil, karena pembagian tersebut dianggap tidak adil sehingga Tergugat tidak maumenandatangani Surat Perdamaian tersebut, bukti Pl (Sertifikar Hak Milik No. 56),yang diterbitkan pada tanggal
15 September 1987, lebih dahulu dari Surat PerdamaianPenggugat dan Tergugat tanggal 02 April 1989, keberatan sebagaimana tercantum dalamSurat Perdamaian ini seharusnya dikemukakan pada waktu proses penerbitan SertifikatHak Milik No. 56, pada saat pengumuman berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hal mana tidak dilakukan Tergugat atausiapapun yang berkeberatan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik sehingga terbitlahSertifikat Hak Milik No. 56 atas tanah tersebut
(bukti P1) Sertifikat Hak Milik tanggal15 September 1981 atas nama Penggugat (vide bukti Pl) tanggal 15 September 1987atas nama Penggugat (vide P1) adalah sah dan berkekuatan hukum ;Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim bahwa Penyalahgunaankesempatan Penggugat, Tergugat maupun orang tua Penggugat dan Tergugat yaituAgam Wali tidak akan menyetujui pembuatan Sertifikat Hak Milik atas namaPenggugat, ini adalah pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang berlebihan, apalagi bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah sepakat, (bukti P1) terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat telah sepakat, sehingga bukti Pl yakni Sertifikat Hak MilikNo. 56 atas nama Penggugat adalah sah adanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak milik NO. 56 sah, maka Tergugatmenguasai atau menempati tanah tersebut tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatanmelawan Hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut adalah sah milik Penggugat, makatanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut harus dikembalikan kepada yang
Terbanding/Penggugat : I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARATt
111 — 70
Terbanding/Penggugat : Madsuri Bin Sanali
76 — 4
Pembanding/Penggugat II : nikodemus indow Diwakili Oleh : Habel Rumbiak, SH, SpN
Pembanding/Penggugat III : frengki indouw Diwakili Oleh : Habel Rumbiak, SH, SpN
Terbanding/Tergugat I : Almarhum Kundrat Winarto
Terbanding/Tergugat II : John Guntarto Kundrat Putra
Terbanding/Tergugat III : Daud Indouw
Terbanding/Tergugat IV : Ferry Indow
68 — 18
Terbanding/Tergugat : USONO Diwakili Oleh : SUJIATIK, SH
Terbanding/Tergugat : SURYA DHARMA Diwakili Oleh : SUJIATIK, SH
Terbanding/Tergugat : ALIYASMI Diwakili Oleh : SUJIATIK, SH
Terbanding/Tergugat : SYAHRIAL Diwakili Oleh : SUJIATIK, SH
Terbanding/Tergugat : ORLI SIHOMBING Diwakili Oleh : F. DONDY PANGARIBUAN, SH.
37 — 9
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidangan Pengadilan NegeriSidikalang karena didakwa:Bahwa ia Terdakwa Satria Bangsa Pinem pada tanggal 10Desember 2008 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalambulan Desember 2008 bertempat di Dusun Buluh Laga, Desa LauPrimbon, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi atau pada tempatlain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan NegeriSidikalang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebanidengan creitverban, sesuatu hak
tanah yang belum bersertifikat,sesuatu. gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atastanah yang belum bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yangmempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain,perbuatan itu) dilakukan terdakwa dengan cara:Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, SaksiKorban Jago Tarigan bertemu dengan saksi Perobahan padang,dimana dalam pertemuan itu, Saksi Perobahan Padang menyampaikankabar bahwa rumput yang berada di ladang saksi korban yangberlokasi
Menyatakan bahwa Terdakwa Satria Bangsa Pinem terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaBARANG SIAPA DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRISENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HAK MENJUAL,MENUKAR, ATAU MENJADIKAN TANGGUNGAN UTANG SESUATU HAKRAKYAT DALAM MEMAKAI TANAH PEMERINTAH ATAU TANAH PARTIKULIRATAU SESUATU RUMAH PEKERJAAN, TANAMAN ATAU BIBIT DI TANAHTEMPAT ORANG MENJALANKAN HAK RAKYAT MEMAKAI TANAH ITU,SEDANG DIKETAHUINYA BAHWA ORANG LAIN YANG BERHAK ATAU TURUTBERHAK
Menyatakan bahwa Terdakwa Satria Bangsa Pinem telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana MENANAM TANAMAN DI ATAS TANAH HAK ORANGLAIN";2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan pidana itu tidak perlu) dijalankan kecualijikalau) di kemudian' hari ada putusan Hakim, bahwaTerdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana,sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;4.
Bahwa di dalam pertimbangan Hakim Tinggi Medan tidakmeneliti dengan cermat sebab yang menjadi alas hak Pelaporadalah Perjanjian Ganti Rugi tanggal O06 Juli 1984 antaraBerita Ginting dengan Perobahan Padang, maka terbitlahSertifikat Hak Milik Nomor 31 atas nama Pelapor, yang luasobyek tanah 6.864 nf, yang batas batasnya adalah sebagaiberikut:e Sebelah Utara dahulu) berbatasan dengan tanah PisangBrutu dan sekarang berbatasan dengan Rahmat Brutu;e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tondang
Madsuri Bin Sanali
Tergugat:
Markoni Bin Sanali
136 — 68