Ditemukan 606252 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Bupati lombok utara;
Dikbud
Lampung utara
Sppu
Kalimantan utara
Sengketa pemilu
Suweno vs gubernur sumatera utara;
Hamrin vs bupati luwu utara;
Susilawati
S.i.p vs bupati bengkulu utara;
Yafit ham vs bupati labuhanbatu utara;
05g2013
Indo china
Penajam paser utara
Dermawan milaya vs gubernur sumatera utara;;
Register : 13-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA., 2. DELIMA SILITONGA VS MANGATUR TAMPUBOLON, DKK., Turut Termohon : 1. GENTINA SIANTURI., 2. LAMBOK SIANTURI;;
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA., 2. DELIMA SILITONGA VS MANGATUR TAMPUBOLON, DKK., Turut Termohon : 1. GENTINA SIANTURI., 2. LAMBOK SIANTURI;;
Putus : 04-05-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/PDT/2023 Tanggal 4 Mei 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
80 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
Register : 10-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/LH/2022 Tanggal 10 Maret 2022 — KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA VS PT. EXPRAVET NASUBA;
418 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
418 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA VS PT. EXPRAVET NASUBA;
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2020 Tanggal 28 September 2020 — KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (L2DIKTI) WILAYAH I SUMATERA UTARA;
177 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (L2DIKTI) WILAYAH I SUMATERA UTARA;
., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada KantorLembaga Pelayanan Hukum Kamar Dagang dan IndustriSumatera Utara (LPH KADIN SUMUT), beralamat di KotaMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal28 Februari 2020:Pemohon Kasasi;Lawanl.
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI(L2DIKTI) WILAYAH SUMATERA UTARA (D/H.SELAKU KOORDINATOR PERGURUAN TINGGISWASTA WILAYAH 1), tempat kedudukan di JalanSempurna, Pasar Il, Setia Budi, Kelurahan TanjungSari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Nurdiani, S.H.
Putusan Nomor 389 K/TUN/20201) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 392/M/KPT/2018 tanggal 21 Desember2018 tentang Pencabutan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Kelautandan Perikanan Indonesia di Kota Medan dan Izin PembukaanProgram Studi pada Sekolah Tinggi Kelautan dan PerikananIndonesia di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan BinaBahari Indonesia (YBBI) Sumatera Utara;2) Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Nomor 1/6/K.1.2/
KL/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihalRekomendasi Pencabutan Izin Perguruan Tinggi SwastaBermasalah di Lingkungan Kordinator Perguruan Tinggi Swasta(Kopertis) Wilayah Sumatera Utara;3.
Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Kepala LembagaLayanan Pendidikan Tinggi Wilayah Nomor 176/K.1.2/KL/2018 tanggal23 Maret 2018 perihal : Rekomendasi Pencabutan Izin PerguruanTinggi Swasta Bermasalah di Lingkungan Kordinator Perguruan TinggiSwasta (Kopertis) Wilayah Sumatera Utara;5.
Putus : 01-03-2013 — Upload : 05-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 129/PDT/2012/PTK Tanggal 1 Maret 2013 — PINA OPE NOPE, Cs. vs Presiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Timor Tengah Utara
82 — 44
82 — 44
PINA OPE NOPE, Cs. vs Presiden Republik Indonesia cq, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq Bupati Timor Tengah Utara
, beralamat diJalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang TerbandingPresiden Republik Indonesia, cq.
Bupati Timor Tengah Utara, cq. KepalaDinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara,beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor TengahUtara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II sekarang TerbandingPresiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cqGubernur Nusa Tenggara Timur, cq. Bupati Timor Tengah Utara, cq. KepalaDinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara, cq.
PejabatPembuatKomitmen.....Komitmen pada Dinas Perindustrian Kabupaten Timor Tengah Utara tahunanggaran 2011 beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara, yaitu Ferdinand Sinlaeloe, SH beralamat di Jalan Angsana I, RT. 16,RW. 08, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III sekarangTerbanding III ; 4.
RUDOLFUS LONDA MUDA alias ODI MUDA, Pekerjaan Wiraswasta,5.beralamat di Jalan Kartini RT. 37, RW. 01, Kelurahan Kefamenanu Tengah,Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat I sekarang Turut TerbandingABRAHAM SOLLA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan BasukiRahmat Nomor : 7, RT. 11, RW. 3, Kelurahan Kota Kefamenanu, KecamatanKota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding6
NENOBAIS, Pekerjaan Polri, beralamat di Jalan El Tari belakangSMP Kristen, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat Ill sekarang Turut Terbanding7.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 21/PDT/2016 / PT TTE Tanggal 26 Oktober 2016 — Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kota Ternate, dk
99 — 50
99 — 50
Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kota Ternate, dk
PemerintahPropinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kota Ternate, berkedudukandi Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kampung Pisang, KecamatanTernate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasakepada Muhammad Konoras, SH. MH.
Maluku Utara tanggal 14 April 2003No.01/BPN/SKPT/MU/2003 atas nama Abdul Basir Badi Soleman dkk2. Bahwa PENGUGUGAT adalah salah satu ahil waris yang sah dari AlmAbdul Basir Badi Soleman dkk. pemilik tanah bekas EigendomVerponding 359/Kalumata yang dahulu terletak di Desa Kalumatasekarang Kel. Kalumata Kec.
Tergugat lewat SekretarisDaerah.. telah membuat surat bernornor 593/57/2007 yang ditujukankepada Penggugat yang intinya meminta agar tanah milikPENGGUGAT bekas Ejigendom Verponding 359/Kalumata yangterletak di RT.002/RW.01 setuas 299 M2 agar dijual kepada YayasanPendidikan Naslonal Maluku Utara guna pengembangan pendidikan dlMaluku Utara pada umumnya dan kota Temate pada khususnya.
Bahwa berdasarkan buktibukti surat dan saksisaksi yahg diajukanoleh Tergugat/Terbanding, terbukti tanah objek sengketa adalah milikPemerintah Kabupaten Maluku Utara/ sekarang menjadi KabupatenHalmahera Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Ternatesebagai konsekuensi logis dari undangundang pemekaran kotaTernate.
obyek sengketa Ill beridiri bangunan : SMP Banau denganbatasbatas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan; Selatan berbatasan dengan SDN 31 Ternate; Timur berbatasan dengan Rumah S.Bahmid dan Rmh S Marsaoly; Barat berbatasan dengan jlIn.SDN 31 Ternate dan rumah J Ismail;Bahwa obyek sengketa IV berdiri bangunan SDN 31 Kota Ternatedengan batasbatas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan SMP Banau; Selatan berbatasan dengan Rmh A.Samsi; Timur berbatasan dengan Puskesmas, Rmh S.Umamit
Register : 11-01-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 2/PDT/2019/PT AMB Tanggal 20 Februari 2019 — -DIREKTORAT BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MALUKU DAN MALUKU UTARA (Pembanding)
- JHONI BARI (Terbanding)
-NURYANTI BARI (Terbanding)
106 — 28
106 — 28
Menetapkan tanah Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal 28 Maret 1985 seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 adalah sah milik Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengnan SHM No. 93 Milik keluarga Latumeten;- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Desa Rata Gelombang;- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik keluarga Suito;- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya yang
Menyatakan Tergugat yang telah menguasai dan memiliki tanah dengan batas-batas :- Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 93 milik keluarga Latumeten;- Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 92 milik Para Penggugat ;- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Suito ;- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya yang lama.
-DIREKTORAT BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MALUKU DAN MALUKU UTARA (Pembanding)- JHONI BARI (Terbanding)-NURYANTI BARI (Terbanding)
DIREKTORAT BINA MARGA BALAIPELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX MALUKU DANMALUKU UTARA, BERALAMAT ODI JLN. IR.PUTUHENA, WAILELA, RUMAH TIGA, KECAMATANTELUK AMBON, KOTA AMBON.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuli Nuryanti,SH,MM, Ande Akhmad Sanusi, SH,M.Sc, HizrianaSolikhah, SH, Deny Risnardi Setiawan, SH, Stanley C.H.Tuapattinaja, ST.,MT, Berthy Leatemia, ST.,MT, KrisnaParamudita, SH.,MH, Gusta Ardianto, SH.
(dua puluh ribu meter persegi) danSurat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985 atas namaAlmarhum BARI dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengnan SHM No. 93 Milik keluargaLatumeten;Halaman 2 dari 27 hal.Putusan Nomor 2/PDT/2019/PT AMB Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Desa RataGelombang; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik keluarga Suito; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya yang lama;3.
(dua puluh ribu meterpersegi) dan Surat Ukur Nomor : 313/1985 tanggal 2 April 1985adalah sah milik Para Penggugat dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengnan SHM No. 93 Milik keluargaLatumeten; Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Desa Rata Gelombang; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik keluarga Suito; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya yang lama;6.
(dua puluh ribu meterpersegi) dan Surat Ukur Nomor 313/1985 tanggal 2 April 1985 adalahsah milik Para Penggugat dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengnan SHM No. 93 Milik keluargaLatumeten; Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Desa Rata Gelombang; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik keluarga Suito; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya yang lama;.
Menyatakan Tergugat yang telah menguasai dan memiliki tanahdengan batasbatas : Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 93 milik keluargaLatumeten; Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No. 92 milik ParaPenggugat ; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Suito ; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya yang lama;Yang adalah merupakan objek sengketa yang terdapat/terletakdidalam tanah Sertipikat Hak Milik No. 92/Rata Gelombang tertanggal28 Maret 1985 seluas 20.000 M?
Putus : 01-09-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 18/PDT/2014/PT TTE Tanggal 1 September 2014 — BUPATI HALMAHERA UTARA IR. HEIN NAMOTEMO,MSP., DK VS JEFFRY R. HOATA, DK
60 — 36
60 — 36
BUPATI HALMAHERA UTARA IR. HEIN NAMOTEMO,MSP., DK VS JEFFRY R. HOATA, DK
PUTUSANNOMOR: 18/PDT/2014/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara:1MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU UATAR Cgq.BUPATI HALMAHERA UTARA IR. HEIN NAMOTEMO,MSP, beralamat diKantor Bupati Halmahera Utara Jl. Kompleks Pemerintahan Tobelo selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT J ;BUPATI HALMAHERA UTARA Cq.
Tony Kapuw, beralamat di KantorBupati Halmahera Utara Jl. Kompleks Pemerintahan Tobelo, selanjutnya disebutsebagai PEMBANDING I semula TERdalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Idham Puasa.SH, Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Hukum dan OrganisasiSekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, beralamat dikantor Bupati Halmahera Utara Jl. Kawasan Pemerinthan Nomor.1A Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ; Hal. dari 7 hal.Putusan.No.18/Pdt/2014/PT TTEt1Melawan:JEFFRY R.
PATTIKAWA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di DesaWKO Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera, selanjutnya disebutTERBANDING I semula PENGGUGAT II ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara 2014 No. 18/PDT/2014/PT.TTEtanggal 26 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ;Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 51/Pdt.G/2013/PN.TBL tanggal 25 Maret 2014 dan surat surat
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 1 September 2014 oleh kamiSUDIYATNO,SH selaku Ketua Majelis, dengan HADI SISWOYO,SH. dan POLTAKPARDEDE,SH masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkanHal. 6 dari 7 hal.Putusan No.18/Pdt/2014/PT TTEtpenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 26 Juni 2014 Nomor. 18/PDT/2014/PT TTE untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
Putus : 14-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 21/PDT/2019/PT TTE Tanggal 14 Nopember 2019 — PLN (PERSERO) Unit Pembangkit dan Jaringan Maluku Utara / UP3 Ternate
119 — 48
119 — 48
PLN (PERSERO) Unit Pembangkit dan Jaringan Maluku Utara / UP3 Ternate
Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov.Maluku Utara;2. TAERAN ABUANA, Jenis Kelamin LakiLaki, Tempat/Tanggal Lahir:Sabale, 08 Februari 1972, Umur 45 Tahun, Warga NegaraIndonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), Beralamat di Kel. Kayu Merah, Rt.013/Rw.005, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;3.
Maluku Utara;4. SARAFU RAJAK, Jenis Kelamin LakiLaki, Tempat/Tanggal Lahir: Matsa,03 Mei 1987, Umur 32 Tahun, Warga Negara Indonesia,Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di JI. DW.Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 21/PDT/2019/PT TTEKamboja, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. TernateSelatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;5.
Maluku Utara;6. LINDA ARYANI PAKAYA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/TanggalLahir: Ternate, 03 Agustus 1977, Umur 40 Tahun, WargaNegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan KaryawanSwasta, Beralamat di Kayu Merah, Rt.011/Rw.004, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;7.
Maluku Utara;8. NURMALA HUSEN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir :Ternate, 12 Desember 1962, Umur 55 Tahun, WargaNegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan MengurusRumah Tangga, Beralamat di Kayu Merah, Rt.012/Rw.005,Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;9.
Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov.Maluku Utara;11. ZAKIA ABBAS, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir :Ternate, 23 Juni 1977, Umur 42 Tahun, Warga NegaraIndonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Beralamat di JI. Kamboja, Rt.012/Rw.005, Kel.Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov.Maluku Utara;12.
Register : 05-02-2014 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/PDT.G/2014/PN.KEFA. Tanggal 26 Maret 2014 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TIMOR TENGAH UTARA di KEFAMENANU sebagai TURUT TERGUGAT
90 — 26
90 — 26
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TIMOR TENGAH UTARA di KEFAMENANU sebagai TURUT TERGUGAT
Kefamenanu Selatan,Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Lawan:MIKHAEL BANA, Lakilaki, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Katolik,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Oemanu, Kel.Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor TengahUtara, untuk selanjutnya disebut sebagai JER ATIBRAHIM BOLENG, Lakilaki, pekerjaan Pensiunan Polri, agama Islam,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Terminal KotaKefamenanu, Kel.
Kefamenanu Selatan, Kecamatan KotaKefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II ;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA, Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALNUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG, Cg. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL TIMOR TENGAH UTARA diKEFAMENANU, untuk selanjutnya disebut sebagai ITURUTEGU T juan aaPengaailan Negeri terSe@Dul j=9
Putus : 20-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 31/PDT/2014/PT TTE Tanggal 20 Januari 2015 — PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
55 — 31
55 — 31
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XV semula TERGUGAT XV ;Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 31/PDT/2014/PT TTE16.17.18.19.20.21.22.23:24.IM CAPALULU, umur 58 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai IlpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XVI semula TERGUGAT XVI ;ANDA AUFAT, umur 42 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai lpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut
KADIR AUFAT, umur 42 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai lpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XX semula TERGUGAT XxX ;SIDIN AUFAT, umur 51 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai lIpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXI semula TERGUGAT XxXI ;ISMAIL KAILUL, umur 47 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa UmaloyaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai
WaifaaraDesa Kampung Baru, Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan SulaProvinsi Maluku Utara, disebut sebagai PEMBANDING XXX semulaTERGUGAT XXX ;NAIM BUAMONA, umur 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa UmaloyaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXXI semula TERGUGAT XXxXI ;YUSUF UMAFAGUR, umur 64 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa MangonKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXXII semula
40 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Wai lpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXXV semula TERGUGAT XXxXV ;NURDIN AUFAT, umur 39 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa UmaloyaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXXVI semula TERGUGAT XXXVI ;HASANI UAMAFAGUR, umur 36 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Wai lpaKecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING
PEMERINTAHPROVINSI MALUKU UTARA Cg. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUANSULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA, beralamat di Jl. Paska SuzetaKecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya KAIMUDDIN HAMZAH, SH., dan RUSNIMINO, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di:1. Lingk. Karance, RT.002 RW.001 Kel. Bastiong Karance, Kec. Kota TernateSelatan, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara;2.
Register : 30-10-2013 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 14/PDT.G/2013/PN.KEFA. Tanggal 22 Juli 2014 — DETHAN sebagai TERGUGAT
-PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT
118 — 60
118 — 60
DETHAN sebagai TERGUGAT-PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT
Timor Tengah Utara, Obyek Pajak:Bumi, No. Obyek: 01/D, Luas: 600 M?
Baru, RT.010 RW.04 Maubeli, Timor Tengah Utara,Letak Obyek Pajak: Kp. Luksa RT.010 RW.04 Maubeli Kota Kefamenanu, TimorTengah Utara, Obyek Pajak: Bumi, Luas: 1.500 M?
Timor Tengah Utara, Obyek Pajak: Bumi, No. Obyek: 01/D, Luas:600 M?
Luksa RT.010RW.04 Maubeli Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Obyek Pajak: Bumi, denganluas: 1.500 M?
Putus : 26-09-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 13/PDT/2013/PT. MALUT Tanggal 26 September 2013 — PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Cq. BUPATI HALMAHERA SELATAN VS SUPARJO
72 — 23
72 — 23
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Cq. BUPATI HALMAHERA SELATAN VS SUPARJO
MALUTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAMNEGERI Cg. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq.PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Cq. BUPATIHALMAHERA SELATAN, Beralamat di Jl.
PN.LBH, selanjutnya disebutsebagai PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT ;MelawanSUPARJO, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,beralamat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan SelatanKabupaten HalmaheraSelatan, dalam hal inidiwakili oleh kuasahukumnyaKaimudin/Hamzah...Hamzah, SH dan Rusni Mino, SH, keduanya Advokat danKonsultanHukum dari Kantor Kaimudin Hamzah, SH & Rekan,berkantor di Lingkungan Karance, RT. 002RW.001 KelurahanBastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota TernatePropinsi Maluku Utara
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 13/Pen.Pdt/2013/PT.Malut tanggal 29 Agustus 2012 tentangPenunjukan Hakim /Majelis yang memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding;2.
Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa berupa:Tanah pekarangan/persil seluas + 1440 M2 (Seribu EmpatRatus Empat Puluh Meter Persegi), yang terletak di DesaLabuha Kecamatan Bacan KabupatenHalmahera SelatanProvinsi Maluku Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.377 Tahun 1997 dengan gambar situasi No. 4794/1997 atasnama Pemegang Hak: Suparjo, dengan batas batas sebagaiberikut:Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Inpres Labuha;Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik La Mami;Sebelah
Selatan dengan tanah ex kebun sagu milik David L.Nara ;Sebelah Barat dengan tanah obyek sengketa II;Tanah pekarangan/persil seluas + 720 M2 (Tujuh Ratus DuaPuluh Meter Persegi), yang terletak di Desa LabuhaKecamatan Bacan, KabupatenHalmahera Selatan ProvinsiMaluku Utara, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.
Register : 21-08-2014 — Putus : 20-02-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 9/Pdt.G/2014/PN Kfm. Tanggal 20 Februari 2015 — KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TURUT TERGUGAT
157 — 82
157 — 82
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TURUT TERGUGAT
ELU, S.H, Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan HukumTRISULA Cabang Timor Tengah Utara, beralamat di Jl. Pisang RT/RW. 030/005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, KecamatanKota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 08/SKK/PDT/LKBH.TS/TTU/2014tertanggal 25 Juli 2014, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 21 Agustus 2014,Putusan Nomor : 09/PDT.G/2014/PN.Kfm.
Basuki Rachmat, Kelurahan Benpasi,Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : THIMOTIUS TANA,yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor TengahUtara di Jl.
Halaman 22 dari 74Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melalui kegiatanpermohonan rutin tahun 2006 untuk (Sertifikat Hak Milik Penggugat) ;. Bahwa pengukuran dan Pensertifikatan Tanah yang dilaksanakan diKelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melalui kegiatanpermohonan rutin tahun 2010 untuk (Sertifikat Hak Milik Tergugat) ;.
Miomafo Timur, Kab.Timor Tengah Utara, namun luas tanah dalam surat pelepasan hak denganPutusan Nomor : 09/PDT.G/2014/PN.Kfm. Halaman 87 dari 74ganti rugi tidak disebutkan, batasbatasnya, yaitu : Utara berbatasan dengankebun B.Ugur, Selatan berbatasan dengan rencana jalan, Timur berbatasandengan tanah kembali dan Barat berbatasan dengan kebun Nikolas Tutu;Menimbang, bahwa bukti P1 yaitu sertifikat hak milik nomor 741 tahun2006 luas tanah 6.705 m?
Kota Kefamenaju, Kab.Timor Tengah Utara, pada tanggal 24 Februari 2014 yang menerangkan bahwaDzul Ahsan memiliki sebidang tanah dengan luas 6.705 m?
Register : 14-01-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/PDT.G/2013/PN.KEFA. Tanggal 12 September 2013 — MIKHAEL KONO sebagai PENGGUGAT III
- THERESIA KONO sebagai PENGGUGAT IV
- BASELIUS KONO sebagai PENGGUGAT V
- HERMINA KONO sebagai PENGGUGAT VI
- YULIANA KONO sebagai PENGGUGAT VII
- SIPRIANUS KONO sebagai PENGGUGAT VIII
- ROSINA KONO sebagai PENGGUGAT IX
- YOSEPH KONO sebagai PENGGUGAT X
- BERNADETHA NENOK TPOY sebagai TERGUGAT I
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
71 — 28
71 — 28
MIKHAEL KONO sebagai PENGGUGAT III- THERESIA KONO sebagai PENGGUGAT IV- BASELIUS KONO sebagai PENGGUGAT V- HERMINA KONO sebagai PENGGUGAT VI- YULIANA KONO sebagai PENGGUGAT VII- SIPRIANUS KONO sebagai PENGGUGAT VIII- ROSINA KONO sebagai PENGGUGAT IX- YOSEPH KONO sebagai PENGGUGAT X- BERNADETHA NENOK TPOY sebagai TERGUGAT I- BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DOMI JAKOBUS KONO, umur 59 tahun, pekerjaan swasta,Bertempat tinggal di Kampung Sabu, Rt.11/ Rw. 03, Kelurahan Kefa Tengah,Kecamatan Kota, Kabupaten TimorTengah Utara;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;2. DOMINIKUS KONO, umur 57 tahun, pekerjaan tani, bertempattinggal di Desa Nian, Kecamatan MiomaffoTengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;3.
Oleh karenanya Penggugat dapata menarik Badan PertanahanNasional Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Tergugat II adlahsangat keliru, karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten TimorTengah Utara yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah telahdilakukan sesuai prosedur sebagaimana yang ditentukan dalamundangundang berdasarkan permohonan dari masyarakat.
Bahwa pengukuran dan pendaftaran tanah di Desa NianKecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara,Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan maka daripihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor TengahUtara akan mengeluarkan pengumuman dan ditempel padapapan pengumuman di Kantor Desa Nian dan di KantorPertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara selama 30 hari/1(satu) bulan;465S.
Bahwa pengukuran dan pensertifikatan tanah yang dilaksanakandi Desa Nian Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten TimorTengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1986adalah bersifat terobuka untuk umum dan atau sekurangkurangnya diketahui oleh seluruh anggota masyarakat pemiliktanah yang berdomisili di Desa Nian Kecamatan MiomaffoTengah maupun di luar Kecamatan Miomaffo Tengah danKabupaten Timor Tengah Utara;6.
Foto copy Surat Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan KabupatenTimor Tengah Utara, Nomor: 118/01953.03/II/2012, tanggal 6Februari 2012, diberi tanda T.15;. Foto copy Surat Pangilan dinas dari kantor Pertanahan KabupatenTimor Tengah Utara, Nomor: 310/01953.03/III/2012, tanggal 15 Maret2012, diberi tanda T.16;. Foto copy Surat Pangilan dinas dari kantor Pertanahan KabupatenTimor Tengah Utara, Nomor: 351/01953.03/III/2012, tanggal 22 Maret2012, diberi tanda T.17;.
Register : 08-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572 K/TUN/2019 Tanggal 21 Nopember 2019 — PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
179 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SUKU DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukan diJalan Plumpang, Semper, Nomor 41, Jakarta Utara,Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;ll. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASANKETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN' DANKESEHATAN KERJA KEMENTERIANKETENAGAKERJAAN RI, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, ProvinsiDKI Jakarta;Termohon Kasasi I, II;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 7 halaman.
Memerintahkan kepada Tergugat untukmenunda PenetapanPengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 402/2017tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Upah Lembur atasnama Sdr. Nuratmo, dan kawankawan (700 orang) Pekerja PTPertamina Patra Niaga, Jalan HR Rasuna Said Kav C 79, JakartaSelatan sampai putusan atas perkara Tata Usaha Negara inimemiliki putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;b.
Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda PenetapanPengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 402/2017tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Upah Lembur atasnama Sdr. Nuratmo, dan kawankawan (700 orang) Pekerja PTPertamina Patra Niaga Jalan HR Rasuna Said Kav C 79, JakartaSelatan sampai putusan atas perkara Tata Usaha Negara inimemiliki putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;B. Dalam Pokok Perkara:1.
Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor402/2017 tentang Penetapan Upah Lembur atas nama Sar.Nuratmo, dan kawankawan (700 orang) Pekerja PT PertaminaHalaman 2 dari 7 halaman.
Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor402/2017, tanggal 15 Agustus 2017, tentang Penetapan UpahLembur atas nama Sdr. Nuratmo dan kawankawan (700 orang);b. Surat Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan dan Keselamatan Kerja KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia NomorB.208/BINWASK3PNKJ/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, perihalJawaban atas Permohonan Penetapan Ulang PT Pertamina PatraNiaga;3.
Register : 09-03-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Kfm. Tanggal 9 September 2015 — BANA sebagai PENGGUGAT
- PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT I
- Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu sabagai TERGUGAT II
124 — 46
124 — 46
BANA sebagai PENGGUGAT- PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai TERGUGAT I- Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu sabagai TERGUGAT II
Putus : 02-10-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 193/Pid. B /2014/ PN.TG Tanggal 2 Oktober 2014 — ALI HASAN Als ACO Bin USUP
67 — 13
67 — 13
Register : 06-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PDT/2021 Tanggal 25 Februari 2021 — GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) CQ. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU, dk. vs HENGKI HALIM;
200 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SULAWESI UTARA CQ. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) CQ. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU, dk. vs HENGKI HALIM;
GUBERNURSULAWESI UTARA C.q. BUPATI KEPULAUANSIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) C.q.PANITIA PENGADAAN TANAH~ UNTUKPEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDARUDARA) SIAU tahun= anggaran = 2014,berkedudukan di Ondong, diwakili olehEvangelian Sasingen, S.E., selaku Bupati danDrs.
GUBERNURSULAWESI UTARA C.g. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANGBIARO (SITARO) C.g. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUKPEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU,2. PEMERINTAH RI C.g. PRESIDEN RI C.g. MENTERI PERHUBUNGANDIRJEN PERHUBUNGAN DARAT C.g. KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI SULAWESI UTARA, C.g.
GUBERNUR SULAWESI UTARA C.q. BUPATIKEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) C.q. PANITIAPENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA(BANDAR UDARA) SIAU, 2. PEMERINTAH RI C.g. PRESIDEN RI C.q.MENTERI PERHUBUNGAN C.q. DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT C.q.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI UTARA, C.q.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO (SITARO) tersebut;2.
Register : 31-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Kfm Tanggal 21 Nopember 2016 — KEPALA KEPOLISIAN RESOR TIMUR TENGAH UTARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIBOKI UTARA sebagai TERMOHON
173 — 80
173 — 80
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TIMUR TENGAH UTARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIBOKI UTARA sebagai TERMOHON
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIBOKI UTARA, yang beralamatdi Kantor Kepolisian Sektor Biboki Utara, Desa Boronubaen, Kecamatan BibokiUtara, Kabupaten Timor Tengah Utara yang dalam hal ini menghadap sendiriIPDA Anselmus Pera Kepala Kepolisian Sektor Biboki Utara berdasarkan suratperintah dari Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Utara Nomor : Sprin / 1233/ X1/2016/ RES, Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri KefamenanuNomor 2/Pid.Prap
Tanggal 09 Oktober2016 dengan dugaan tindak pidana Barang siapa secara melawan hukummemaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkansesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancamankekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang terjadi pada hari JumatTanggal 26 Agustus 2016 sekitar Jam 11.00 Wita di SMA Negeri Lurasiktepatnya di Ruangan Bimbingan Konseling Jalan Pelajar Desa BoronubaenKecamatan Biboki Utara
menjadi dasar hukum Permohonan Praperadilan ini adalahketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana Pasal 77 Huruf a juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU XII/ 2014 untuk menguji keabsahan penetapan tersangka,penangkapan, dan penahan oleh Termohon terhadap Pemohon.DASAR FAKTA1.Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2016 sekitar Jam 11.00 Wita diSMA Negeri Lurasik, tepatnya dalam Ruangan Bimbingan Konseling (Bk),di Jalan Pelajar Desa Boronubaen Kecamatan Biboki Utara
denganpoint 8 pada halaman 8, 9 uraian analisa fakta tersebut dari pemohonadalah merupakan dasar laporan saksi korban terhadap termohon diKepolisian Sektor Biboki Utara sehingga pemohon ditetapkan sebagaitersangka;Bahwa menurut termohon ANALISIS HUKUM yang diajukan olehpemohon dalam praperadilannya pada point 1 sampai dengan point 11pada halaman 9,10,11,12 adalah merupakan halhal yang secara Hukumsangat tidak beralasan hukum untuk menguatkan permohonanpraperadilannya.
Negeri Timor Tengah Utara Nomor : B 945/P.3.12/Epp.1/10/2016,tanggal 28 Oktober 2016 ( P19), diberi tandabukti T 19;Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Termohonjuga telah mengajukan saksi sebagai berikut:Saksi 1.