Ditemukan 2827047 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 28-02-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 25/Pdt.P/2017/PN.Krg
Tanggal 27 Februari 2017 — ., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kadipiro Asri RT. 002 RW. Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
28 — 9
  • ., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kadipiro Asri RT. 002 RW. Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
    ., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KadipiroAsri RT. O02 RW.
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata
Register : 18-10-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 07-06-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Skb
Tanggal 26 Oktober 2022 —
Tergugat:
KOPERASI SUKSES
Turut Tergugat:
PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kota Sukabumi
14 — 4

  • Tergugat:
    KOPERASI SUKSES
    Turut Tergugat:
    PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kota Sukabumi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Februari 2020 — BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
Tergugat:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN REPUBLIK INDONESIA, KOPERASI KOPEG SETJEN KEMENDIBUD
2.Koperasi Pegawai dan Republik Indonesia (KPRI) Koperasi Kopeg Setjen Kemendibud
3.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia
Turut Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
104 — 39
  • BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
    Tergugat:
    1.KOPERASI PEGAWAI DAN REPUBLIK INDONESIA, KOPERASI KOPEG SETJEN KEMENDIBUD
    2.Koperasi Pegawai dan Republik Indonesia (KPRI) Koperasi Kopeg Setjen Kemendibud
    3.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia
    Turut Tergugat:
    MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN., II. AMIR HAMZAH, DKK;
81 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN., II. AMIR HAMZAH, DKK;
    Dengan demikian Penetapan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupatendapat dikualifikasikan sebagai putusan final;.
    Didalamperkara a quo Penggugat selaku badan hukum perdata mengajukangugatan terhadap Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatanselaku badan atau pejabat tata usaha negara yang telah menerbitkanPenetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor:566/720/VI/NAKERTRANS/2016 Tentang Penetapan Hak Pekerja YangWajib Dilaksanakan Sehubungan Dengan Tuntutan Normatif
    Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya mengajukangugatan terhadap Tergugat selaku Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan objeksengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat ProvinsiSumatera Selatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016,tentang: Penetapan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakansehubungan dengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upahkerja lembur
    ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) UndangUndang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,menyatakan: Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimanadimaksud dalam pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabatyang ditunjuk.
    Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya mengajukangugatan terhadap fTergugat selaku Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenLahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan objek sengketa berupaPenetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi SumateraSelatan, Nomor: 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, tentangPenetapan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakan sehubungandengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upah kerja
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 25-11-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 767/PDT/2014/PT DKI
Tanggal 4 Maret 2015 — SIREGAR, SH, MHum
Terbanding/Tergugat : YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NURANI FARMA
15 — 2
  • SIREGAR, SH, MHum
    Terbanding/Tergugat : YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NURANI FARMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-05-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — DIREKTUR SDM AJB BUMIPUTERA 1912, Kantor Pusat Jakarta, Usaha Asurasi Jiwa vs IRFAN HADI, Pensiunan Pegawai AJB 1912 Kantor Cabang Mataram Selaparang
41 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR SDM AJB BUMIPUTERA 1912, Kantor Pusat Jakarta, Usaha Asurasi Jiwa vs IRFAN HADI, Pensiunan Pegawai AJB 1912 Kantor Cabang Mataram Selaparang
    Sebelum dilakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun,maka pada saat Pegawai memasuki usia 55 tahun tetapdibayarkan Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiunyang berlaku.2. Masa kerja di atas usia 55 tahun sampai dengan usiapensiun sebagaimana Diktum Pertama, diberikan penghargaan berupa Uang Pesangon yang besarnya diatur lebihlanjut.1.3.3.
    , bekas pegawai, atau pensiunan.
    Padaangka 7 dikatakan bahwa Pensiunan adalah Pegawai yang menjadiPeserta yang berhenti pekerja karena pensiun.
    Pasal 1 ayat (4) dan ayat (7).(4) Peserta adalah Pegawai, Bekas Pegawai atauPensiunan ;(7) Pensiunan adalah Pegawai yang menjadi Pesertayang berhenti pekerja karena pensiun.3.2.1.2. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf a.1) Setiap Pegawai yang menjadi Peserta berhak atas manfaatpensiun berdasarkan Peraturan ini ;2) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiridari:a.
    Diktum Pertama.Menetapkan usia pensiun bagi Pegawai AJB Bumiputera 1912,dengan ketentuan sebagai berikut :1.Usia Pensiun 56 tahun bagi Pegawai dengan Golongan Gaji1 sampai dengan 5 ;Usia Pensiun 57 tahun bagi Pegawai dengan Golongan Gaji6 sampai dengan 8 ;3.2.2.2. Diktum Kedua.Penetapan Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada DiktumPertama, diberlakukan mulai 1 Maret 2008 ;3.2.2.3.
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama Perceraian
Register : 03-03-2011 — Putus : 22-03-2011 — Upload : 08-08-2012
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 18/Pdt.G/2011/PA.Lbh
Tanggal 22 Maret 2011 — PENGGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kecamatan Bacan Selatan Kab. Hamahera Selatan, selanjutnya disebut
23 — 14
  • PENGGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kecamatan Bacan Selatan Kab. Hamahera Selatan, selanjutnya disebut
    dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Kota Ternate Utara, pada tanggal 04 Januari 20112 Bahwa dalam pekawinan Penggugat dan Tergugat, di karuniai seorang Anak perempuan,yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, saat ini dalamasuhan dan pemeliharaan Penggugat ; 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat diTernate selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bacan diawal Tahun 2004 karena saat itu Tergugat adalah seorang Pegawai
    tanggal 15 Maret 2011dan pemanggilan kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2011 untuk persidangan tanggal22 Maret 2011; Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidakmembuahkan hasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehinggaperdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana di maksudkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai
    makasebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 18/Pdt.G/ 2011/ PA.Lbh.dimana Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang sebanyak dua kali dan tenggangwaktu pemangilan dengan hari sidang sudah lewat 3 hari, maka berdasar dengan Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Tergugat tersebutdinyatakan telah resmi dan patut ; Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2785 K/Pdt/2022
Tanggal 31 Agustus 2022 — NAWAWI, S.Ag, Dk Lawan DYAH PURWANING RAHAYU, S.Pd Dan KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIMER KP-RI “GUYUB RUKUN, Dkk
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAWAWI, S.Ag, DkLawanDYAH PURWANING RAHAYU, S.PdDanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIMERKP-RI GUYUB RUKUN, Dkk
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 15/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 7 Nopember 2019 — MBA
Termohon:
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
32 — 16
  • MBA
    Termohon:
    PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-09-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 50/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 26 Januari 2017 — PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. 2. AMIR HAMZAH. DKK
96 — 51
  • PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. 2. AMIR HAMZAH. DKK
    Dengan demikian Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten dapat dikwalifikasikan sebagai putusan2.
    GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK. 1.Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya hanya mengajukan gugatanterhadap TERGUGAT selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, denganObjek sengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan DinasTenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan,Nomor : 566/720/VI/NAKERTRANS/2016, Tentang : Penetapan Hak Pekerjayang wajib dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan normatif
    Nomor : 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, menyatakan : Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukanoleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi danHalaman 19independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundangundanganketenagakerjaan; .Berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) UndangUndang Nomor : 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan : Pegawai PengawasKetenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ditetapkan olehMenteri atau pejabat yang ditunjuk; .Berdasarkan
    Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya mengajukan gugatan terhadapTERGUGAT selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan Objeksengketa berupa Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja dan Trasmigrasi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor :566/720/VI/NAKERTRANS/2016, Tentang: Penetapan Hak Pekerja yang wajibdilaksanakan sehubungan dengan tuntutan normatif kekurangan upah dan upahkerja lembur
    Bahwa perhitungan TERGUGAT selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaantersebut, adalah bukti awal perhitungan kekurangan hakhak normatif yangnantinya akan diteliti ulang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil DisnakertransHalaman 21untuk ditindaklanjuti nantinya dalam proses penegakan hukum pidana yang diadilioleh Pengadilan Pidana, serta ditetapkan dalam pengadilan pidana dalam bentuknilai kerugian materil yang diderita Korban (pekerja / buruh PENGGUGAT),sedangkan perhitungan nilai kerugian materil secara
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 06-01-2023 — Putus : 15-02-2023 — Upload : 15-02-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 11/PDT/2023/PT BTN
Tanggal 15 Februari 2023 — Pembanding/Penggugat : Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) Diwakili Oleh : Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)
Terbanding/Tergugat I : PT. Kalmar Jaya
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II
31 — 0
  • Pembanding/Penggugat : Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) Diwakili Oleh : Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)
    Terbanding/Tergugat I : PT. Kalmar Jaya
    Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-04-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 107/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 4 Oktober 2022 —
Tergugat:
Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021
310 — 172

  • 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

    2. Menyatakan tidak sah Pengumuman Nomor 6164/A.A3/KP.01.00/2022 tentang Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah Pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 tertanggal 20 Januari 2022, khusus pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III atas nama Yudha Agung Pratama;

    3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Pengumuman Nomor 6164/A.A3/KP.01.00

    /2022 tentang Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah Pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 tertanggal 20 Januari 2022, khusus pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III atas nama Yudha Agung Pratama;

    4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 497.800,- (empat ratus sembilan puluh tujuh


    Tergugat:
    Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 08-09-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PTA SEMARANG Nomor 220/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Tanggal 8 Oktober 2014 — PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan D. 3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri, bertempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semula Tergugat sekarang Pembanding;--------------------------------- MELAWAN TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru Madrasah Ibtidaiyah), bertempat kediaman Kabupaten Banyumas, semula Penggugat sekarang Terbanding;--------------------
76 — 11
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -------------------------------------------------------------4.
    PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan D. 3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri, bertempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semula Tergugat sekarang Pembanding;---------------------------------MELAWANTERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru Madrasah Ibtidaiyah), bertempat kediaman Kabupaten Banyumas, semula Penggugat sekarang Terbanding;--------------------
    SALINAN PUTUSANNomor : 220/Pdt.G/2014/PTA.SmgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentupada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Gugat Cerai antara :PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan D. 3,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri,bertempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semulaTergugat sekarang Pembanding;MELAWANTERBANDING, umur 40
    tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru MadrasahIbtidaiyah), bertempat kediaman Kabupaten Banyumas,semula Penggugat sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama. ters@bDUtj=sesse+nseeeeneeeeseeeeeeeseennenemene tenesTelah mempelajari berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungandengan perkara ini; 222202 02nen nen nn nnn n nnn nen ne neTENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamputusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
    pasal 26 ayat ( 1) Undangundang Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman 5Menimbang, bahwa Pembanding telah mendapatkan SuratKeterangan Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh KetuaPengadilan Negeri Purbalingga, Nomor W12.U25/190/KP.07.01/III/2013 tanggal20 Maret 2013 sedangkan Terbanding telah pula mendapatkan ijin perceraiandari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Nomor KW.11.1/2/KP.01.1/106/2013 tanggal 22 Januari 2013, oleh karenannya persyaratanadministrasi sebagai Pegawai
    pertimbangannya sendiri dan putusan tersebutdapat dikuatkan ; 2722202 22 nnn nnn nnn cence nnn nen n en nn nen neneMenimbang, bahwa pasal 84 atat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2014/PTA.SmgHalaman 6 dari 8 halamantentang Peradilan Agama, maka diperintahkan agar Panitera PengadilanAgama mengirimkan salinan putusan Pengadilan ke Kantor Urusan Agama /Pegawai
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untukmengirimkan satu helai salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran KabupatenBanyumas untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biayaperkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000, (duaratus empat puluh satu ribui.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 22-01-2014 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 14/Pdt.P/2014/PN.Bpp
Tanggal 5 Februari 2014 — CHRISTIN ELISABETH SIMORANGKIR, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat jalan Kol. Syarifudin Yoes No. 46 RT. 45, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
14 — 4
  • CHRISTIN ELISABETH SIMORANGKIR, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat jalan Kol. Syarifudin Yoes No. 46 RT. 45, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
    P/ 2014 / PN.Bpp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdatadalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan dari :Nama : CHRISTIN ELISABETH SIMORANGKIR, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,alamat jalan Kol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — ., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Himpunan Pegawai Universitas Siliwangi (HIPUSI) VS YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI
160 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Himpunan Pegawai Universitas Siliwangi (HIPUSI) VS YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI
    Bahwa dalam gugatan a quo, HiPUSi mewakili kepentingan eksPegawai Universitas Siliwangi sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua)Pegawai yaitu eks.
    Pegawai yang telah menjalani masa kerja sehinggamencapai Purnabakti sebagaimana terlampir dalam Daftar Nama danAlamat Pegawai Penerima Purnabakti di Lingkungan Universitas Siliwangiyang tergabung dalam HiPUSi dan sekarang menuntut haknya atas DanaSantunan Purnabakti;Vide: Lampiran Daftar Nama dan Alamat Pegawai Penerima Purnabaktidi Lingkungan Universitas Siliwangi (Anggota Kelompok HiPUSi):4.
    Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai pada Yayasan UniversitasSiliwangi dan dengan berubahnya status Universitas Siliwangi yangsemula dikelola pihak Yayasan Universitas Siliwangi menjadi PerguruanTinggi Negeri, dengan sendirinya berhenti menjadi Pegawai pada Yayasandi Lingkungan Universitas Siliwangi, dengan demikian maka Penggugatberhak atas Dana Santunan Purnabakti atas pengabdiannya selama inisebagai Pegawai Yayasan di Lingkungan Universitas Siliwangi, denganbesaran haknya masingmasing dihitung
    Terhadap pegawai/karyawan dalam usaha profitoriented tersebut, maka Yayasan Universitas Siliwangi/Termohon Kasasihubungan hukumnya adalah Pengusaha dengan Pekerja atau PemberiKerja dengan Penerima Kerja yang ~dasar pengangkatanpegawai/karyawan bukan dengan Surat Keputusan Ketua Badan PengurusYayasan, tetapi dengan perjanjian Kerja, sehingga dalam hal terjadisengketa antara pegawai/karyawan dengan Yayasan terkait dengan hakhak pegawai/karyawan tersebut diterapbkan Undang UndangKetenagakerjaan a quo
    Nomor 1300 K/Pdt/2017Adalah pertimbangan hukum yang keliru, sebab sebagian besarKaryawan/Pegawai Yayasan Universitas Siliwangi tidak serta mertamenjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena untuk menjadi PNS UNSILNegeri harus diseleksi dengan persyaratan yang berlaku umum bagiPengangkatan PNS, terutama harus di bawah usia 35 (tiga puluh lima)tahun, padahal kebanyakan Karyawan/Pegawai Yayasan UNSIL di atas 35tahun dan syaratsyarat lain yang tidak dimungkinkan untuk menempuhmenjadi karyawan UNSIL Negeri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-09-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 September 2017 — DARMAWAN
1563 — 952 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan (PT Medan) yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (PN Medan). PN Medan menyatakan bahwa ... [Selengkapnya]
  • UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 berupapenyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanyatidak didasarkan pada konsep perbuatan aktif dan perbuatan pasif.Perbedaan sifat melawan hukum dalam pasal 2 dan pasal 3 tersebutmenurut politik hukum pembentuk UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999terletak pada subyek hukumnya, yaitu melawan hukum dalam bentukpenyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan adalah untuk subyek hukum pegawai
    negeridan pejabat negara, sedang melawan hukum secara umum yangdirumuskan dalam pasal 2 adalah untuk selain pegawai negeri dan pejabatnegara.
    Namun karena konsep tersebut mengandung cacat yuridis karenakedudukan sebagai pegawai negeri dan pejabat negara yang seharusnyamenjadi alasan pemberatan pidana justeru sebagai alasan memperinganpidana sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung membedakan Pasal 2 danPasal 3 dari segi memperkaya diri atau menguntungkan dan/atau besarkecilnya kerugian negara.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 03-12-2021 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 11-03-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 88/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 10 Maret 2022 — SRIWIJAYA ARTHA BOGA DIWAKILI HERMAN AMIR BADARUDDIN
Tergugat:
PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
110 — 61
  • SRIWIJAYA ARTHA BOGA DIWAKILI HERMAN AMIR BADARUDDIN
    Tergugat:
    PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Pengadilan PN MAGETAN Perdata
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN MAGETAN Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Mgt
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
THOHA BASRI HM
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEJAHTERA
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
116 — 43
  • Penggugat:
    THOHA BASRI HM
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEJAHTERA
    Turut Tergugat:
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 27-06-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 30-10-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 162/Pdt.G/2013/PTA.Smg.
Tanggal 9 September 2013 — PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding;------------- m e l a w a n : TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sekarang Terbanding;------------------
25 — 13
  • PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding;------------- m e l a w a n :TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sekarang Terbanding;------------------
    PUTUSANNomor 162/Pdt.G/2013/PTA.Smg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalamperkara antara pihakpihak sebagai berikut:PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding;melawan:TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam,
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 18-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 27 Februari 2020 — penggugat lawan tergugat
94 — 27
  • Tanah Jawa, pada tanggal 05 Juni 1996 ;Bahwa, benar dari perkawinan mereka mempunyai dua orang anak yaitubernama ANASTASIA MUTIA WARDANI , lahir di Semarang tanggal 12Januari 1996 , sedang anak kedua bernama ASA HIZKIA ADIDANA,lahir di Kudus, tanggal 13 Maret 1999 ;Bahwa, saksi tahu semula , sejak mereka menikah mereka tinggaldirumah milik orang tua Penggugat yaitu di Jl.Kawi nomor 11 PerumRondole Indah RT.08 RW.06 Desa Muktiharjo , Kecamatan Margorejo ,Kabupaten Pati ;Bahwa, benar Tergugat adalah Pegawai
    berbagai pihak telah berusaha untuk mendamikan danmerukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, yaitu antara lain ,Bapak Pendeta, dan juga orang tua , juga Ibu Sri Murwati ( saksi) akantetapi Tergugat tetap tidak mau rukun kembali , dan lebih memilihberpisah saja ; Bahwa, adapun kemudian Penggugat yang mengajukan gugatak cerai,lebin karena agar gugatannya lebih mudah diselesaikan, karena karenakalo Tergugat yang mengajukan cerai maka terbentur dengan berbagaiperaturan dimana Tergugat adalah sebagai Pegawai
    berbagai pihak telah berusaha untuk mendamikan danmerukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, yaitu antara lain ,Bapak Pendeta, dan juga orang tua , juga Ibu Sri Murwati ( saksi) akantetapi Tergugat tetap tidak mau rukun kembali , dan lebih memilihberpisah saja ; Bahwa, adapun kemudian Penggugat yang mengajukan gugatak cerai,lebih karena agar gugatannya lebih mudah diselesaikan, karena karenakalo Tergugat yang mengajukan cerai maka terbentur dengan berbagaiperaturan dimana Tergugat adalah sebagai Pegawai
    selaku suaminya ;Bahwa, saksi saksi menerangkan pula bahwa benar sejak bulan apriltahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengansekarang , Bahwa, Tergugat telah keluar dari rumah tempat tinggal bersama ,karena lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuaya ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut adalah seorangPegawai Negeri Sipil , yaitu Guru SMA maka berlaku pada nya ketentuan Pasal3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai