Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 18-08-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 84/PID.SUS/2020/PT JMB
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa III : WARJIANTO Als NDUT Bin TASLIM Diwakili Oleh : pardo sinaga
Pembanding/Terdakwa : RAHMAT ABIDIN Bin SOPANDI Diwakili Oleh : RAHMAT ABIDIN Bin SOPANDI
Pembanding/Terdakwa : INURDIN Als UDIN Bin SAKIRUN Diwakili Oleh : INURDIN Als UDIN Bin SAKIRUN
Terbanding/Penuntut Umum : NORAIDA SILALAHI , SH.MH
76 — 37
  • tiga puluhsembilan) ekor di kali (X) (perkiraan harga jual benih bening lobster jenismutiara) Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per ekor = Rp47.800.000, ( empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).Sehingga jumlah total potensi kerugian Negara yang ditimbulkan adalahsebesar Rp 6.731.950.000, (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    WARJIANTO AlsNDUT Bin TASLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan),sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat(1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
    Perikanan Jo UU RI No. 45Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 84/PID.SUS/2020/PT JMBTahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.
    maka lamanya masa penangkapan danpenahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalahmaka harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimanaakan disebutkan dibawah ini ;Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 17-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 8 April 2020 — Penuntut Umum:
1.SYAMSINAR,S.H
2.Misrawaty Alwin Djafar, SH
Terdakwa:
Makka Bin H. Sanusi
52 — 6
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 23-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
Faisal Nur, SH, MH
Terdakwa:
1.TINGGALA Bin SAMPARA
2.SANGKALA Bin HALING
3.SABANG Bin DG. ALI B
29 — 4
  • Pasal 100B UURI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa TINGGALA bin SAMPARAbersama terdakwa II SANGKALA bin HALING, dan terdakwa III SABANGbin DG. ALI B dengan pidana penjara masingmasing selama 7 (tujuh)bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan ditahandengan perintah agar tetap ditahan;3.
    Pasal 100B UURI No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, paraterdakwa menyatakan sudah mengerti, dan para terdakwa menyatakan tidakmengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
    yang membantu TINGGALA memperoleh masingmasingRp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 84 ayat (1) Jo.Pasal 100B UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31Tahun 2004
    Pasal 55 ayat (1) keL KUHP, Pasal 1 angka 11, Pasal100B, Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 197 ayat (1) KitabUndangundang Hukum Acara Pidana dan Undangundang serta peraturanperaturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa TINGGALA bin SAMPARA bersama Terdakwa IlSANGKALA bin HALING, dan Terdakwa III SABANG bin DG.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 21-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
1.RAHMAT CAGING BIN ALLA
2.RONI BIN SULLEANG
3.SUPARDI ALIAS SELLENG BIN SAEBU
4.WAWAN BIN TAHIR
5.ERWIN BIN RUHSAN
6.ALWI MS BIN YASIN
7.BAMBANG BIN ABD. KADIR
65 — 8
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
ARGA FEBRIANTO, S.H.
Terdakwa:
RUSLI Bin LAMORISU
47 — 25
  • penangkapan ikandengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau. cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestariaan sumber daya ikan dan/atau lingkungannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), jika niat untuk itu telahternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainyapelaksanaan itu buka sematamata disebabkan karena kehendaknya sendirisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 2004
    direkatkanHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Pgp.dengan menggunakan isolatif agar erat dan tidak bocor, setelah bom siap lalubom tersebut dilempar / diledakkan didalam air yang banyak ikannya;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SULARSONO, S.St.Pi menerangkanbahwa tidak diperbolehkan melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan bahan peledak, karena dapat merugikan dan ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannyasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 tahun 2004
    ribu rupiah) dalam jumlahkotor, setelah dipotong dengan biaya ransum dalam 1 (satu) kali trip (empatmalam) rata rata penghasilan bersin yang Terdakwa dapatkan sebanyak +Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SULARSONO, S.St.Pi menerangkanbahwa Tidak diperbolehkan melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan bahan peledak, karena dapat merugikan dan ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannyasebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 tahun 2004
    ditengah laut, karena apabila dirakit di darat takut meledak dalamperjalanan;Bahwa menurut ahli bahan yang digunakan dan disiapkan adalah bahanpeledak, solar/bensin, ransum, potassium dan porat;Bahwa menurut ahli tidak diperbolenkan terhadap seseorang ataunelayan dengan sarana kapal/perahu melakukan penangkapan ikandengan menggunakan bahan peledak, karena dapat merugikan danatau. membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan ataulingkungannya (Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 uu no.31th.2004
    tentang Perikanan atau Kedua melanggar Pasal 84 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan tersebut disusun secaraalternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kKewenangan untuk memilihsalah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa sebagaimanafaktafakta tersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas, bahwabenar terdakwa ditangkap oleh dan diamankan oleh Kapal Patroli
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 08-10-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
H. KAI alias HAJI KAI
46 — 21
  • Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.2.
    sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan.DANKEDUA :Bahwa ia terdakwa H.
    NTT tanpa memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) aslisehingga telah melanggar pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orangyang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas,yang tidak memiliki SIP!
    melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat(1) jo pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
    sebagaimana diatur dalam Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsurnyaadalah Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat PersetujuanBerlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 18-04-2024 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pkj
Tanggal 8 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.DIAN REZKY AUSGUSMI TAJUDDIN
2.MAYDI SAFIRA J, S.H
Terdakwa:
1.ARNAS BIN SANGKALA
2.SOFIAN BIN RASIDONG
15 — 0
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 28-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 17-01-2024
Putusan PN Oelamasi Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Olm
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
2.Priastami Anggun Puspita Dewi, S.H., M.H.
3.Andres Syaputra, SH
4.Rizky Chaniago SH
5.Lintang Agustina Roesadi, SH
6.M. NOVRIAN, S.H.
Terdakwa:
Syirajuddin
50 — 14
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 25-04-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN DUMAI Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Dum
Tanggal 12 Juli 2022 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
JAKA SITORUS
30 — 4
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 24-05-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 11-07-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 402/PID.SUS/2023/PT MKS
Tanggal 11 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : AKHMAD PUTRA DWI, SH
Terbanding/Terdakwa : SAPARUDDIN ALIAS SAPAR BIN ABBAS
11 — 8
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 22-12-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 720/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 27 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AKHMAD PUTRA DWI, SH
Terbanding/Terdakwa : MUH. RISAL Bin HASAN
105 — 18
  • RISAL Bin HASAN diatur dan diancampidana dalam Pasal 84 ayat (1), Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 100BUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebutPenuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Pangkajenemenjatuhkan
    Tentang Perikanan,sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 TentangHal. 3 dari 9 Hal.
    RISAL BinHASAN belum sesuai dengan tuntutan kami (Jaksa Penuntut Umum ) ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam putusannyaNomor : 138/Pid.Sus/2020/PN Pkj tanggal 30 November 2020 belummemenuhi rasa keadilan mengingat tindak pidana yang dilanggar olehterdakwa adalah Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal100 B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
    2009 tentang perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang ancaman pidananyasampai dengan 1 tahun ;Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa bahwa benar telahturut serta dalam menggunakan bahan kimia dalam menangkap ikan diwilayah konserfasi perairan yang dilindungi ;Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut, tidak mendukung programpemerintah yang sedang gencargencarnya merawat dan memeliharaterumbu karang serta kekayaan
    Putusan No. 720/PID.SUS/2020/PT MKSPasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 100 B UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah dirubah dandi tambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, makadengan mengambil alin pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut,putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 30 November 2020 Nomor138
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum
Register : 09-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN MALILI Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mll
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
IRMANSYAH ASFARI, SH.
Terdakwa:
ISMAR Alias SUBRO Bin SAHAR
71 — 40
  • Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 8 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbuny!
    Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) yang apabila dirangkaldengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapatdigunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkankerusakan pada ekosistem laut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.Subsidair :Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor45/Pid.Sus/2021/PN MIlBahwa ia
    Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 8 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbuny) :Setian orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapatmerugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ataulingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.> Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab. : 1175 /
    Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) yang apabiladirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bomyang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapatmengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal85 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor45/Pid.Sus/2021/PN MIlMenimbang, bahwa terhadap Surat
    Dan di kumpulkan di atasPerahu jolloro tanpa nama ;Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan bahanpeledak tersebut;Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor45/Pid.Sus/2021/PN MIl Bahwa benar bahan Peledak ikan dilarang digunakan untuk menangkap ikanberdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan ; Bahwa benar penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikanmerupakan hal yang dilarang, karena dapat merugikan dan /ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 11-08-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 264/PID/2015/PT MKS
Tanggal 13 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Suleha, SH.
Terbanding/Terdakwa : Hendra Bin Wa Dollahi
35 — 0
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 04-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 20-08-2022
Putusan PN POSO Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Pso
Tanggal 28 Juni 2018 — Penuntut Umum:
EDMAN PUTRA NUZULA,SH
Terdakwa:
1.DAMMANG
2.DEN
3.MANSUR
23 — 4
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Umum
Register : 26-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kla
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
RACHMAT DJATI WALUYA, S.H.
Terdakwa:
1.RUDI ANTO BIN SUTIRNO
2.TOMI BAHRI FERNANDO BIN BULHASAN
11 — 0
Pengadilan PN LARANTUKA Pidana Umum
Register : 16-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN lrt
Tanggal 9 April 2018 — Penuntut Umum:
BUDI RAHARJO, SH
Terdakwa:
1.ASMAD IDRIS
2.MUSA ROTE
26 — 4
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 27-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 217/PID.SUS/2017/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI SUCIPTO, SH
Terbanding/Terdakwa : H. BARU ABDULOH bin SOMA
65 — 14
  • BARU ABDULOH Bin SOMA terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usahaperikanan dibidang penangkapan atau pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuanPasal 92 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joUndangUndang RI nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalamdakwaan
    BARU ABDULOH Bin SOMA terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usahaHalaman 15 dari 22, Putusan No. 217/Pid.Sus/2017/PT.BDG.perikanan dibidang penangkapan atau pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamketentuan Pasal 92 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo UndangUndang
    (lima ratus) kilogram, danTerdakwa menjual hasil tangkapannya ke TPI Pengaradan Brebes;Menimbang, bahwa berdasarkan sfaktafakta sebagaimanadipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat denganpertimbangan Hakim tingkat pertama, yang dalam putusannya menyatakan,bahwa Terdakwa H.BARU ABDULOH Bin SOMA, terbukti secara sah danmeyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya, dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 92 UndangUndang RINomor : 31 tahun 2004
    (dua ribu lima ratus rupiah) ;Memperhatikan, Pasal 92 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016, UndangUndang No. 8 Tahun 1981Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta PeraturanPerundang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Umum
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Bnt
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
ARIEF MULYA SUGIHARTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MISRANI Alias IMIS bin SAHAMIN
32 — 5
  • Menyatakan terdakwa MISRANI Alias IMIS Bin SAHAMIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukanpenangkapan ikan dengan alat bantu yang dilarang sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 85 jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.
    menyebabkan matinyaplankton yang merupakan makanan ikan dan apabila hal ini terjadi makaakhirnya ikanikan akan kesulitan untuk melangsungkan hidupnya dan AliranSungai Teluk Gandengan Desa Damparan Kelurahan Mengkatip KecamatanDusun Hilir Kabupaten Barito Selatan tersebut termasuk dalam wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 85 jo Pasal 9 UU RI UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 tahun 2004
    matinyaplankton yang merupakan makanan ikan dan apabila hal ini terjadi makaakhirnya ikanikan akan kesulitan untuk melangsungkan hidupnya dan AliranSungai Teluk Gandengan Desa Damparan Kelurahan Mengkatip KecamatanDusun Hilir Kabupaten Barito Selatan tersebut termasuk dalam wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004
    Tentang Perikanan.Atau,KEDUA : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun2004 Tentang Perikanan.Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Bntsehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatasmemilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 85jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31tahun 2004 Tentang Perikanan
    Unsur "Di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia ;Menurut ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia adalah :1. Perairan Indonesia2. ZEEI, dan3.
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum
Register : 28-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SINJAI Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Snj
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Afriandi Abadi.SH
Terdakwa:
HASRULLAH BIN HASBIH
37 — 17
  • menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan ;Bahwa Bahan peledak yang ditemukan polisi pada saat melakukanpemeriksaan dirumah Arman Bin Salim, telah dilakukan pemeriksaan melaluiUji Laboratorium Forensik dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa bahantersebut adalah bom yang berbahaya/peledak jenis ANFO yang berbahaya.Merupakan alat yang dilarang untuk dipergunakan sebagai alat penangkapikan/alat bantu penangkap ikan sebagaiaman ketentuan dalam Pasal 8 UU.No. 31 Tahun 2004
    No.31 Tahun 2004 tenatng Perikanan, karenadapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.Hal ini Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UndangUndang RI No. 45 tahun2009 Perubahan Atas UndangUndang RI No 31 tahun 2004 tentangperikanan, yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapanikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yangdapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan
    / Perahu Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apunglainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukungOperasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan,pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian / eksplorasi perikanan.Bahwa ahli menjelaskan Syarat syarat yang harus dipenuhi dalam usahapenangkapan ikan :o Harus memiliki SIUP ( Surat Ijin Usaha Perikanan), Pasal 26 ayat (1)UndangUndang RI No. 45 tahun 2009 Perubahan Atas UndangUndangRI No 31 tahun 2004
    No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karenadapat merusak kelestarian Sumber daya ikan dan lingkungannya.Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 8 UndangUndang RI No. 45 tahun 2009Perubahan Atas UndangUndang RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan,yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikandan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapatmerugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber daya ikan
    terwujudnya perbuatan seperti yangdirumuskan Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.Ad.3.
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum
Register : 26-06-2023 — Putus : 13-09-2023 — Upload : 14-09-2023
Putusan PN BANTUL Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Btl
Tanggal 13 September 2023 — Penuntut Umum:
1.Penuntut Umum
2.Ferry M Kurniawan, SH MH
3.Irdhany Kusmarasari, SH
Terdakwa:
BARA YUDHA KUNCARA bin ISMANGIL
24 — 9