Ditemukan 555520 data
SLAMET PUJIONO, S.H.
Terdakwa:
DEDI FOSINDA Bin MUHLIS
17 — 3
1.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN,S.H.
2.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
SYAMSUDDIN alias UDIN bin AROL
45 — 5
IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
HADI PRAYITNO Bin H. KODORI
8 — 9
strong>Dengan sengaja memberikan bantuan dan menyuruh melakukan Nahkoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004
RAHMAT, S.H., M.H.
Terdakwa:
SURDIN BIN SUDIRMAN
29 — 9
SRI HARYATI, SH.
Terdakwa:
SUDIRMONO
50 — 46
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ASDAR Bin PA A
40 — 9
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SAMSUL Bin SALAMUDDIN
47 — 13
2.Andres Syaputra, SH
3.Rizky Chaniago SH
4.Lintang Agustina Roesadi, SH
5.Pethres Mandala, SH
6.M. NOVRIAN, S.H.
Terdakwa:
Supardi
30 — 20
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Abd. Azis Dg Sattu Alias Tison
20 — 0
Terbanding/Terdakwa I : DAVID TAN, DKK
Terbanding/Terdakwa II : VITA NOVIJANA
20 — 18
/PP.520/ V /2015tanggal 28 Mei 2015 ( BA pemusnahan/kematian dari satuan kerjapengawasan sumber daya kelautan dan perikanan labuhan lombok)wanna nanan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 88 jo Pasal 16 (1) UU Nomor : 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 45 Tahun2009 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHPSUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa DAVIT TAN dan terdakwa VITA NOVIJANA, pada hariSelasa tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaktidaknyapada
/PP.520/ V /2015 tanggal 28Mei 2015 ( BA pemusnahan/kematian dari satuan kerja pengawasansumber daya kelautan dan perikanan labuhan lombok) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m dan n UU Nomor : 31Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor : 45 Tahun 2009 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHPMenimbang bahwa Setelah mendengar pembacaan surat dakwaanPenuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagaiberikut
pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 545/PID.Sus/2016/PN.Mtr /tanggal 29 September 2016, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yangdijatunkan kepada kedua Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004
NUR FAJJRIYAH, SH
Terdakwa:
EKO WAHYUDI Bin HADI
21 — 4
1.ROY TUAN HAKIM, SH
2.RISKI HARUNA, SH.,M.Kn
Terdakwa:
MUHAMMAD ROSADI Alias ROSADI Bin MAHMUD
44 — 6
ANDITA RIZKIANTO, SH.MH
Terdakwa:
IRFAN BIN YAKUB
18 — 17
Menyatakan TerdakwalIRFAN Bin YAKUBterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perikanan yaitumelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibHalaman 1dari 13Putusan Nomor 59/Pid.Sus/201 9/PNTjsmematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untukdiperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayahRepublik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang
Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan(Portunus spp.) dari wilayah negara republik Indonesia;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndang Republik Indonesia No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidakakan mengajukan keberatan;Halaman 3dari 13Putusan Nomor 59/Pid.Sus/201 9/PNTjsMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Berita Acara Persidangan dianggap telahtermasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkanapakah berdasarkan alatalat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf mUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004
Kepiting (Scylla spp.) danRajungan (Portunus spp.) dari wilayah negara republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut ternyataunsur ini telahterpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf mUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanantelah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan
dan terus terang sehingga memperlancar jalannyapersidangan ; Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perouatannya,dan berjanjjitidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat PasalPasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2004
Marlini Adtri
Terdakwa:
ALFIUS ARONGGEAR
9 — 0
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
1.AMIN JUNAIDI Bin MUSTOFA
2.SION TANUWIDJAYA Bin FUAD SANDY TANUWIDJAYA
61 — 4
31 — 10
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 12/Pid.SusPRK/2018.
Terdakwatidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut UmumTerdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan UNDING selaku nakhoda KMN GOLO JAYA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melaluiPenasehat Hukumnya;Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 12/Pid.SusPRK/2018./PT JAP.Mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 129/Pid.Sus/2018/PNFfk.
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
ABDUL YANI Bin Alm SARTA
14 — 3
Pasal 42 ayat(3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Nahkoda kapal;2. Setiap kapal perikanan;3.
Setiap Kapal Perikanan :Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap kapal perikanan menurutketentuan pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah termuat dalam penjelasan pasal 1 angka 9 adalah kapal, perahu, ataualat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan,mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan, pengolahan ikan, pelatinan ikan, dan penelitian / eksplorasi perikanan
Pasal 42ayat (3) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakimtidak menemukan alasanalasan yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik karena alasanpembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim
Umarul Faruq SH
Terdakwa:
LI ZHAOFENG
45 — 17
1.RENDI WINATA,SH
2.SUKMAWATI,SH
Terdakwa:
HASAN Als ANDI
41 — 14
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU R.I. No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) jo Pasal106 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.
Bintan No. 47 Rt/Rw 029/000 Desa Lebak BandungKec.Jelutung Kota Jambi atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berdasarkanketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pengadilan Negeri Jambiberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turutserta melakukan beberapa perbuatan
dengan sengaja memasukkan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang antara beberapa
Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Dengan sengaja;3.
Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU R.I.
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
SUHEBI
35 — 15
Menyatakan terdakwa SUHEBI terbukti secara sah meyakinkan bersalah / ataualat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutansumber daya ikan di kapal pengkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan melanggar Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 100 B UU No.45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan;2.
Perikanan Nomor71/PERMENKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan PenempatanAlat Penangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,Pasal 30 Ayat (11) menyatakan API muroami sebagaimana dimaksud pasal14 Ayat (1) huruf (g) merupakan API yang bersifat pasif, dan dilarangberoperasi di semua jalur penangkapan ikan dan disemua WPPNRI.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9Ayat (1) jo Pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 2004
telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sesuai dengan pasalpasal tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari PenuntutUmum sebagaimana tersebut di bawah ini ;Hal 10 dari Hal 146 PUTUSAN Nomor 73/Pid.SusPRK /2019/PN KtpMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 100B UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004
terpenuhi, maka Terdakwa,harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menggunakan alatpenangkapan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan olehnelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil,sebagai tersebut (Pasal 9 Ayat(1) jo Pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 2004
ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkandalam putusan ini ;Memperhatikan,ketentuan pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 100B UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004