SAEFULLAHmelawanKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

Ribet Hartono ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKetua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang FederasiSerikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (DPC FSPSI Ref), Alamat di Jalan Gerem Raya, Rt. 01 / N,Nomor : 31, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, ProvinsiBanten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Nopember 2013 ; 20202 2020Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Halaman 1 dari 33 hlm, Putusan No. 44/G/2013/PTUNSRG ......MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON, berkedudukan di

Yudhi Marsidi, S.KM., Jabatan Fungsional Pengawasan ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon,Alamat Jalan Raya Bojonegara, KM. 2, Cilegon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/002/Disnaker, tanggal 22 November 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor : 44/PENDIS/2013/PTUNSRG, tanggal 13 Nopember 2013, tentang Lolos Dismissal ; Halaman 2 dari 33 hlm, Putusan No. 44/G/2013/PTUNSRG

MOKOGINTA, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq MENETERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI Cq GUBERNUR SULUT Cq. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SULUT, CSDAN TENAGA KERJA

Pacific Palmindo Industri;1.Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia,2.Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

~=Februari 2011,untukselanjutnya disebutS@DAGQ@ i ccs i ciw este views tw ed ERM ewsMENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA.Berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalamsengketa ini memberi kuasa kepadaSunarno,S.H., M.H, Budiman, S.H, TriHaryanto, S.Sos., M.Si, Bambang Adi IB,S.H, Hadi Tjahyono, S.E, Arif Budi Waskita,Hutri Yustie Annisa, S.H, Rima Pratiwi,S.H dan Ridhanto Saksono, S.H,kesemuanya sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Kementerian Tenaga Kerja

danTransmigrasi Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB.199/MEN/SJ HK/VIII/ 2011, tertanggal 10PAGESOSIALAgustus 2011, untuk selanjutnya disebutSEDAGGecctwca new eiems ews HRTERGUGAT I;DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINANTENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.PengadilanTataBerkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalamsengketa int memberi kuasa kepadaSunarno,S.H., M.H, Budiman, S.H, TriHaryanto, S.Sos., M.Si, Bambang

AdiIB,S.H, Sudarsono,' B.A, Hadi Tjahyono,S.E, Arif Budi Waskita, Hutri YustieAnnisa, S.H dan Rima Pratiwi, S.H,kesemuanya sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB.253/PPK NKJ/VI11/2011, tertanggal 23Agustus 2011, untuk selanjutnya disebutSebagal...... 2... ce eebette eee eee TERGUGAT II ;Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Putusan Perlawanan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 44/ PLW/2011

PAN ASIA INDOSYENTEC ; MENTERI TENAGA KERJA RI cq (casu quo) KAKANWIL DEPARTEMEN TENAGA KERJA JAWA BARAT ; dkk

MENTERI TENAGA KERJA RI cq (casu quo) KAKANWILDEPARTEMEN TENAGA KERJA JAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.301, KodyaBandung ;3. PT. JAMSOSTEK (PERSERO) KANWIL IV JAWA BARATBANDUNG, berkedudukan di Jalan Penghulu H.H.

No. 3040 K/Pdt/2001Bahwa selama jangka waktu / masa kerja lebih kurang 6 (enam) tahun 3(tiga) bulan, Tergugat telah nyatanyata melakukan perbuatan melawanhukum/karena melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku, yangberakibat mendatangkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana teruraikan dibawah ini ;Bahwa selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat tidak didaftarkan/diikutsertakan pada program Asuransi Tenaga Kerja (Jamsostek) yang dalamhal ini sesuai ketentuan perundanganundangan, Tergugat

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 14/1993Pasal 2 butir 3 dan 4, Tergugat selaku Pengusaha wajib mengikut sertakantenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja termasukprogram Jaminan Pelayanan Kesehatan, terkecuali apabila di dalamperusahaan telah tersedia Jaminan Pelayanan Kesehatan yang lebih baik.Bahwa ternyata Tergugat secara licik/muslihat menghindar dari kewajibannyadi atas, bertindak seolaholah telah menyediakan bentuk pelayanan kesehatanyang lebih baik yaitu dengan

No. 3040 K/Pdt/2001dan pekerja wajib ikut serta dalam program Jamsostek, namunmemperhatikan ketentuan Pasal 5 butir kesatu dalam PP Nomor 14/1993yang dengan tegas menyebutkan bahwa Pengusaha Wajib mendaftarkanperusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta Jamsostek sertamemperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 2 UndangUndang Nomor 3/1992yang mewajibkan Tergugat melaporkan data ketenagakerjaan, upah danperubahanperubahannya, maka jelaslah bahwa adalah kewajiban Tergugat!

.;DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;

ALI RIDHO selaku pemilik pelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Cipta KaryaPerdana, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanKebun Nanas Selatan, Rt. 009/005, Jakarta Timur,berdasarkan Akta Notaris Ilyas Zaini, S.H.,Mkn., Jalan CikiniRaya No. 90, Nomor Akta 5 tanggal 9 Agustus 2012 pasal1, dalam hal ini memberi kuasa kepada FAHMI H.BACHMID, S.H., M.Hum., H. AHMAD YULIANTO, S.H.

No. 266/B/2014/PT.TUN.JKT.tertanggal 4 Juli 2014, Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/ PEMBANDINGMELAWANDIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAANPENEMPATAN TENAGA KERJA KEMENTERIANTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kav. 51Lantai IV A, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada BUDIMAN, S.H., Ir. MARULI APUL HASOLOAN,M.A.,Ph.D., Ir. GUNTUR WITJAKSONO, M..Agric.

,RIDHANTO SAKSONO, S.H., dan MUHAMMADASYARI, S.H.I., kesemuanya Warganegara Indonesia,pekerjaan Pegawai pada Kementerian Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia, beralamat di Jalan GatotSubroto Kav. 51, Lantai IV A, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 727/PPTK/ III/2014, tanggal17 Maret 2014, Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/ TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; Telah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 266

Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI JAWA TIMUR

,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Advokat RUMADHONO & PARTNERS,berkedudukan hukum di Jalan Teluk Tomini No. 33 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2019;Selanjutnya disebut Sebagal................cccceceeeeee eee PENGGUGAT;Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 134/G/2019/PTUN.SBY.MELAWANKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWATIMUR, berkedudukan di Jalan Dukuh Menanggal No. 124126Surabaya.

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil sebagai Pengawas Ketenagakerjaan padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timurberkantor di Jalan Dukuh Menanggal No.124126 Surabaya.Selanjutnya disebut Sebagal.....................00000+2e0e TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 134/PENMH/2019/PTUN.SBY. tanggal 15 Oktober 2019tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus

TONI LAYITNO VS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI ;

Kerja Indonesia KeTaiwan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan DanPenempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Tahun 2005 (bukti P.11).Fotocopy Buku Panduan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia KeTaiwan yang diterbitkan oleh Balai Pelayanan, Penempatan, danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jakarta, Tahun 2008 (buktiP.12).Fotocopy UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 TentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri(bukti P.13).Fotocopy Peraturan menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

KEP.158/D.P2TKLN/III/2005 tentang Komponendan Besarnya Biaya Penempatan Tenaga Kerja ke Taiwan danKeputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga KerjaDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.

Kerja danTransmigrasi Nomor KEP 158/D.P2TKLN/III/2005 tentangKomponen dan Besarnya Biaya Penempatan Tenaga KerjaIndonesia ke Taiwan diterbitkan pada Tahun 2005 (Bukti 7.5),sehingga tidak tepat apabila Pemohon mempermasalahkanadanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor KEP 158/D.P2TKLN/III/2005 tentang Komponen danBesarnya Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia keTaiwan tersebut.Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor KEP 158/D.P2TKLN/III/2005 tentang Komponen

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 158/D.P2TKLN/III/2005 centang Komponen dan Besarnya BiayaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan, bertentangandengan Pasal 30 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri adalah sangat keliru, dengan alasan bahwaKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP158/D.P2TKLN/III/2005 adalah mengenai biaya penempatantenaga kerja

Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor KEP158/D.P2TKLN/III/2005 tentangKomponen dan Besarnya Biaya Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaKe Taiwan;4.

TENAGA BARU

TENAGA BARU, bertempat tinggal di JI.Simpang Tenaga Selatan No.69, Malang ;Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang paraTermohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 1999, jam 16.00 WIB

TENAGA BARUyang sedang melaksanakan tugasnya, sebagaimana penuturan Tergugat kepada Penggugat, dan fakta di lapangan bahwa Tergugat sedangmengemudikan Truck Gandeng milik PT. TENAGA BARU ; maka PenggugatHal. 1 dari 10 hal. Put.

TENAGA BARU Jalan Simpang Tenaga Selatan 69Malang, namun meskipun Penggugat telah berusaha menjelaskan dengan baikkepada Tergugat II tapi upaya ini tidak mendapat tanggapan positif dari paraTergugat ;Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka perbuatan Tergugat termasuk dalam perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan perbuatan Tergugat IItermasuk dalam perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata

KARYA PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)

No. 19 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa atas pengaduan tersebut, Dinas sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan, memanggil Penggugat dan Tergugat untuk bersidang gunapenyelesaian a quo (ic. pemutusan hubungan kerja), tetapi di dalampersidangan baik Penggugat dan Tergugat tidak menemui penyelesaiansehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan Anjuran dalam perkaraa quo, yang berbunyi:Bahwa Mediator menganjurkan kepada Pengurus Primkop TKBM UpayaKarya dan Sdr.

Kerja Bongkar Muat Upaya KaryaPelabuhan Belawan, sehingga hubungan hukum antara anggota PrimerKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan denganHal. 9 dari 29 hal.

No. 19 K/Pdt.Sus/201 1Maret 2008 tentang Penegasan Notulen Rapat Perubahan Anggaran DasarPrimer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawanyang dibuat dihadapan Dicki Petrus Sebayang, S.H.

Koperasi: UM 52/V/989Nomor. : KEP.103/BW/89: 17/SKB/BLK/V/1989Tanggal. : Jakarta/ 01 Juni 1989Tentang. : Pembentukan dan Pembinaan Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan;2.

Salah satuklausula yang di atur dalam regulasi dimaksud adalah mengenaiUpah (W) anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatUpaya Karya Pelabuhan Belawan yang bekerja. Oleh koperasiHal. 20 dari 29 hal. Put.

Helena Margaretha Parengkuan MELAWAN Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, c.q. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republic Indonesia

Advokat, Konsultan Hukum dan Assisten Advokatpada Lembaga Bantuan Hukum 89', beralamat kantor di Jalan Ki Hajar No. 36 APalu, berdasarkan surak kuasa khusus tanggal 15 Junj 2009 Nomor:W.01/LBH89'/002/VU2009.Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT; MELAWAN :1.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi' RI, c.q. DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi Republic Indonesia(dahulu Dpartemen Transmigrasi dan PemukimanPerambahHutan Republik Indonesia), c.q.

Kepala Kantordinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi propinsi Sulawesi . Tenaga,berkedudukan hukum di Man R.A. Kartini No.68 Palu. Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT; 2.Pemerintah RepublikIndonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi SulawesiTengah, berdomisili hukum di Man Samratulangi Palu. Selanjutnyadisebut sebagai Turut3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,.q. Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Sulawesi Tengah, c.q.

Bahwa pada pokoknya yang digugat oleh Penggugat adalahMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesiasebagai perangkat pemerintah pusat.

Kalau demikian, makasungguh amat tidak tepat gugatan terhadap Menteri TenagaKerja di c.q kan kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sulawesi tengah, karena Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi adalah bukan perangkat PemerintahPusat melainkan perangkat Pemerintah Daerah Provinsisebagai Daerah Otonom.Dengan demikian penempatan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi dalam konteks gugatanPenggugat sungguh salah alamat;2.

Bahwa berdasar alas hak tersebut di atas, DepartemenTransmigrasi clan Pemukiman Perambah Hutan RI (sekarang menjadiDinas Tenaga Kerja clan Transmigrasi di bawah nomenklaturPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah), mengusulkansertifikat hak pakai atas tanah tersebutpada Badan Pertanahan Kota Palu clan terbitlah Sertiifikat HakPakai nomorP.112 Tahun 1995 clan nomor P.113 Tahun1995 )= esac cme em 2 seis eee eee oom @ 5.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA;II. DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA;PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI;

RIDHANTO SAKSONO, S.H,Kesemuanya sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : B.199/MEN/SJHK/VIII/ 2011,tertanggal 10 Agustus 2011, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING;Hal 1 dari 12 hal Putusan No.27/B/2012/PT.TUN.JKT.ll.

DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINANSOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1.SUNARNO,S.H., M.H,2. BUDIMAN, S.H, 3. TRIHARYANTO, S.SOS., M.SI, 4. BAMBANG ADI IB,S.H, 5. UMAR KASIM, S.H.,MH.6. SUDARSONO, B.A, 7. HADI TJAHYONO, S.E, 8. HUTRI YUSTIE ANNISA, S.H. 9.

Menyatakan batal Keputusan Direktur Pengawasan NormaKerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengenaiPenetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan, KementerianTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :KEP.26/PPKNK/XII/2010 tentang Kekurangan Upah KerjaLembur Pekerja/Buruh PT. Pacific Palmindo Industri,tertanggal 16 Desember 2010 ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan DirekturPengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamengenai Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor : KEP.26/PPKNK/XII/2010 tentangKekurangan Upah Kerja Lembur Pekerja/Buruh PT. PacificPalmindo Industri, tertanggal 16 Desember4.

KerjaKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia(Tergugat 1!)

TOGAP MARPAUNG, PGD ; KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuklir;Bahwa, kedua, "Objek Gugatan", ditandatangani oleh Kepala BadanPengawasan Tenaga Nuklir dan disebutkan nama dan kedudukanpenandatangan, yaitu Prof.

Siemen Indonesia, Kepada Bagian PerijinanBadan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) UP : Bp.

Togap Marpaung, PGD,tanggal 22 Desember 2016 (Fotokopi Sesuai Dengan Asili);Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor430/K/IV2017, Tentang Pemotongan Tunjangan KinerjaPegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Togap Marpaung,PGD, tanggal 01 Maret 2017 (Fotokopi Sesuai DenganAsli);Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor638/KP 04 03/K/IIV2017, Tentang Penghentian SementaraTunjangan Bahaya Radiasi, Atas Nama Drs.

TogapMarpaung, PGD, tanggal 31 Maret 2017 (Fotokopi SesuaiDengan Asili);Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Nomor11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan TunjanganBahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganBadan Pengawas Tenaga Nuklir (Fotokopi Sesuai DenganFotokopi);Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Nomor9 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan KepalaBadan Pengawas Tenaga Nuklir, Nomor 3 Tahun 2005Tentang Tata Cara Penetapan Tunjangan Bahaya RadiasiBagi Pegawai

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penyesuaian//npassingJabatan Fungsional Pengawas Radiasi (Fotokopi SesuaiDengan Fotokopi);Surat Kepala Sub Direktorat Pengaduan Kesehatan,Industri dan Penelitian, Badan Pengawas Tenaga Nuklir,452/HK 03 03/DP2FRZ/XII10,Desember 2010 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);Surat Plh.

INDASAH, DKK VS MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;

MelawanKEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal KomplekPUSPIPTEK Blok IVL/2, Rt/Rw. 024/008, Desa/Kelurahan SetuKecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan PNS diKantor Pusat Teknologi Reaktor NukliBadan Tenaga NuklirNasional (BATAN)); 2222Selanjutnya disebut sebagai .................ceceeeeeee eens PENGGUGAT;MELAWANKEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,Tempat kedudukan Jalan Kuningan Barat (Kyai Haji Abdul Rohim),Mampang Prapatan, Jakarta 12710, Kotak Pos 4390, JakartaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus

WISNU WIBOWO, DKK VS MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI RI;

Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);d. Usaha jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan; dane. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.Bahwa pada tanggal 14 November 2012 Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada PerusahaanLain, untuk menggantikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi No.

(Bukti P3D);Bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pembentukanPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, tidakmempertimbangkan saran dan pendapat dari LKS Tripartit Nasional.Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor355/MEN/X/2009 tentang Tata Kerja lembaga Kerja Sama (LKS)Tripartit Nasional (Bukti P11C), pasal 2 menyatakan LKS Tripartit

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 1 angka3 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang SyaratsyaratPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.Memerintahkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia untuk melakukan revisi atas Pasal 1 angka 3 dan Pasal 17 ayat(3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

pekerjaan kepada perusahaanlainnya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 64 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja (labour protection) yangdiberikan oleh UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dalam pemborongan pekerjaan adalah bersamaan derajat dan harkat serta marta bat bagi semua tenaga kerja disuatu. tempat kerja, baik tenaga kerja dari pihak perusahaanpemberi pekerjaan maupun para tenaga kerja dari perusahaanpenerima pemborongandan

Usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);d. Usaha jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan; dane.

GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernama Kristin;

MUHASATAMA PERDANA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

;Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri DirektoratJenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja ;Bambang Adi IB, S.H., M.Pd. ;Kabag Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum,Kementerian Ketenagakerjaan ;Diar Riga, S.H. ;Kabag Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Direktorat JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja ;R. Soes Hindharno, S.H. ;KaSubdit Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, DirektoratJenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja ;Drs. M Cahyohadi Sularto, MA.

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalamPelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutanSurat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Penggugat yangditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 291 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat IzinPelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.

Pasal 27 ayat (2)Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.

Kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (3)Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2012 tentang SanksiAdministratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri .

., M.A;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Surat Edaran/Peraturan Direktorat Jenderal PendidikanTinggi;Diretur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktur PembinaanPendidikan, Tenaga Kependidikan dan KetenagaanPerguruan Tinggi antara tahun 2000 sampai dengan tahun2006.

RUMAINUR, S.H., M.HKewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 11 Mei 1968,agama Islam, pekerjaan Tenaga Ahli Anggota Komisi VI DPR RepublikIndonesia, tempat tinggal di Jl.

Adalah Diretur Jenderal Pendidikan Tinggi, danDirektur Pembinaan Pendidikan, Tenaga Kependidikan danKetenagaan Perguruan Tinggi antara tahun 2000 sampai dengan tahun2006.

Pendidik danKependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia Nomor :1148/E4.5/2013 dapat disebut pula sebagai objek gugatan ; Ahli menerangkan, bahwa Saudara Muchtar Pakpahan menggugatdengan objek gugatan adalah Surat Direktur Tenaga Pendidik danKependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud R.I.

,MA ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur PendidikDan Tenaga Kependidikan No. 1143/E4.5/2013 Tertanggal 16Juli 2013, Perihal Usulan Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan,SH.,MA ;Memerintahkan kepada Tergugat Untuk memproses danmengkoreksi kembali Usulan Guru Besar Dr. MuchtarPakpahan, SH.

SO PHEK BIE. vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

HARMANI, SHSANTOSO, SH ; ETE Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor di JI.Jemursari Selatan IV No. 2 E Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2014 ;Selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGAT / PEMBANDING;MELAWANKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di JI. Jemursari Timurll / 2 Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.

., MH ; Nip : 19740504 200112 1001 ; Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial danSyarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;2. Nama : Ir. PRASTOWO ; Nip : 19670620 199803 1003 ; Hal.1 dari 7 hal. Puts. No. 19/B/2015/PT.TUN.SBYJabatan : KepalaBidang Pengawas Ketenagakerjaan padaDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya; 3. Nama > NURLELI K.

SIREGAR, SH.MH; Nip > 19651012 198603 2013 ; Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan (Penyidik PegawaiNegeri Sipil) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Dinas TenagaKerja Kota Surabaya, alamat JI. Jemursari Timur II/2 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2078/436.1.12/2014,Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT / TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah membaca ;1.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR;Drs. TOGAP MARPAUNG, PGD;

DALAM PENUNDAAN; Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim lanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2017/PTUNJKT al 25 Juli2017 tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Terg . berupa SuratKeputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nu or 1596/K/XI1/2016tanggal 22 Desember 2016 tentang Per an Hukuman DisiplinPenurunan Pangkat Setingkat Lebih R Selama 1 (satu) Tahun AtasNama Drs. Togap Marpaung, PG prc ccncecnnsereseccnscsll. DALAM EKSEPSIIll.

DALAM POKOK PEFan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusanala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1596/K/XII/2016tanggal 22 Desember 2016 tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) TahunAtas Nama Drs. Togap Marpaung, PGD;a.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugatberupa Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga NuklirNomor 1596/K/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat LebihHal 3 dari 8 hal Put No.301/B/2017/PT.TUN.JKTRendah Selama 1 (satu) Tahun Atas Nama Drs. Togap Marpaung,4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dankedudukan serta nama baik Penggugat seperti semula;D.

Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga NuklirNomor1596/K/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang PenjatuhanHal 4 dari 8 hal Put No.301/B/2017/PT.TUN.JKTHukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1(Satu) Tahun Atas Nama Drs. Togap Marpaung, PGD. (obyek gugatan);3.

Menyatakan batal Surat keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga NuklirNomor 1596/K/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1(satu) Tahun Atas Nama Drs. Togap Marpaung, PGD. (Objek Gugatan);4.