Ditemukan 320558 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Memperbaiki nama Penulisan Nama Permohonan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 13-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/MIL/2016
Tanggal 13 Juli 2016 — FAHRIZAL WITANTRI
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 56-K/ PMT-I/BDG/AD/VI/2015 tanggal 3 September 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 74-K/PM.I-07/AD /IX/2014 tanggal 12 Januari 2015 tersebut sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan;
    Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I07 BalikpapanNomor 74K/PM I07/AD/IX/2014 tanggal 12 Januari 2015,Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 37 K/MIL/2016sekedar menghilangkan pidana tambahannya, sehinggaamarnya berbunyi sebagai berikut :Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.Menetapkan selama waktu Terdakwaberada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3.
    berpangkatPerwira justru menumbuh suburkan Penyalahgunaan Narkotika, jikalau halseperti ini tidak dipecat dari Dinas Keprajuritan TNIAD akan membahayakanlingkungannya baik lingkungan masyarakat umum maupun lingkunganmasyarakat militer dan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh masyarakatumum maupun lingkungan masyarakat militer yang lain.Berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan Pemohon Kasasitersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Pemohon Kasasi mohonkepada Mahkamah Agung memperbaiki
    menurut ketentuan Undangundang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana juncto Pasal 239 UndangUndang Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonankasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak, namundemikian Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor : 56K/PMTI/BDG/AD/VI/2015 tanggal 3 September 2015 yang memperbaiki
    Peradilan Militer,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangHal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 37 K/MIL/2016Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer padaOditurat Militer 07 Balikpapan tersebut ;Memperbaiki
    putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor : 56K/PMTI/BDG/AD/V1/2015 tanggal 3 September 2015 yang memperbaiki putusanPengadilan Militer O7 Balikpapan Nomor : 74K/PM.I07/AD /IX/2014 tanggal12 Januari 2015 tersebut sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan,sehingga selengkapnya sebagai berikut :1.
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Perdata
Register : 28-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 133/Pdt.P/2020/PN Prp
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
SADE CASMADI
17 — 7
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak sesuai permohonan pemohon
    3. Memerintahkan kepada DISDUKCAPIL Rokan Hulu untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon;

    4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon

    hingga saat ini di taksir sejumlah Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah).

    Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon telah terdapatkesalahan penulisan tidak dicantumkannya nama ayah, dimanaHalaman 1 dan i 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133 didalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama Ayah(SADE CASMAD)I) tidak tertulis dan hanya nama ibu (TITI YANTISITUMEANG) sajaE.Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan akta kelahirantersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor DISDUKCAPILRokan hulu untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahrian anakPemohon mendapat
    penjelasan dan i Kantor DISDUKCAPIL Rokanhulu. untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebutharuslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Rokan Hulu.F.
    Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki aktakelahiran tersebut adalah untuk pendataan siswa di DAPODIK danmendaftarkan sekolah yang berhubungan dengan memakai AktaKelahiran tersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas pemohon memohon kepada PengadilanNegeri Rokan Hulu berkenan kiranya memberikan penetapan:i, Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahirananak sesuai permohonan pemohon2.
    YANTISITUMEANG) saja;Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki aktakelahiran tersebut adalah untuk pendataan siswa di DAPODIK danmendaftarkan sekolah yang berhubungan dengan memakai AktaKelahiran tersebut.2. Saksi TAJUDIN, dibawa sumpah agama islam menerangkan yang pada pokoknya :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon;Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorangperempuan yang bernama TIT!
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahirananak sesuai permohonan pemohon3. Memerintahkan kepada DISDUKCAPIL Rokan Hulu untukmemperbaiki akta kelahiran anak pemohon;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-10-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 10 Oktober 2018 — YASIR FERDIANSYAH bin ABDURACHMAN
47 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Nomor 30/PID/2018/PT TJK., tanggal 23 April 2018, yang memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 1602/Pid.Sus/2017/PN.Tjk., tanggal 13 Februari 2018, tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
    ., tanggal 23 April 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal13 Februari 2018 Nomor 1602/Pid.Sus/2017/PN.Tjk, sekedar mengenaipidana yang dijatunkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyisebagai berikut : Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama3 (tiga) tahun; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal13 Februari 2018 Nomor 1602/Pid.Sus/2017/PN
    kasus setelah ditangkapnya Yulian Handika alias Yayan,dan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar rumahnya barang buktiberupa Narkotika jenis shabu dalam lintingan daun ganja serta 1 (satu)buah kotak korek api dan 1 (satu) buah pipa kaca bening/pirek,kemudian terungkap kalau Terdakwa membeli shabushabu untukdigunakan bersama dengan Yulian Handika, terbukti hasil pemeriksaanurine Terdakwa positif mengandung narkotika; Bahwa namun demikian putusan Judex Facti Pengadilan TinggiTanjungkarang yang memperbaiki
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata
Register : 16-01-2024 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN SIBOLGA Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sbg
Tanggal 24 Januari 2024 — Pemohon:
ROSMAINA SILALAHI
12 — 2

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orangtua (Ibu) Pemohon yang semula dituliskan RESTINA HUTAGALUNG sehingga dituliskan menjadi RUMASTINA HUTAGALUNG dan memperbaiki Tata letak nama Ibu pemohon dengan Ibu Mertua Pemohon yang semula dituliskan RESTINA HUTAGALUNG berpasangan dengan SAIRING TAMBA dan Ibu Mertua pemohon dituliskan TERESINA HUTAGALUNG
    berpasangan MARTUA SILALAHI sehingga dituliskan menjadi RUMASTINA HUTAGALUNG Berpasangan dengan MARTUA SILALAHI (Orangtua Pemohon) dan TERESINA HUTAGALUNG berpasangan dengan SAIRING TAMBA (Mertua Pemohon) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
  • Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama Orangtua (Ibu) Pemohon menjadi yang benar yaitu RUMASTINA HUTAGALUNG
    dan memperbaiki Tata letak nama Ibu pemohon dengan Ibu Mertua Pemohon menjadi yang benar yaitu RUMASTINA HUTAGALUNG Berpasangan dengan MARTUA SILALAHI (Orangtua Pemohon) dan TERESINA HUTAGALUNG berpasangan dengan SAIRING TAMBA (Mertua Pemohon);
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-08-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 802 K/PID/2014
Tanggal 26 Agustus 2015 — OKTOVIANUS WARNARES alias OTIS
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : OKTOVIANUS WARNARES alias OTIS tersebut ;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIAK tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 16/PID/-2014/PT.JPR. tanggal 10 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak No. 57/Pid.B/2013/PN.Bik. tanggal 11 Februari 2014 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan
    Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00(seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 16/PID/2014/PT.JPR.tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak No. 57/Pid.B/2013/PN.Bik.tanggal 11 Februari 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : Menjatuhkan
    Putusan tersebut jikadibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa,yang efeknya dapat berdampak pada kelangsungan kehidupan NegaraKesatuan Republik Indonesia, tidak membawa dampak apaapatermasuk efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat pendukungTerdakwa yang masih tersebar di wilayah Biak ;ALASANALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 16/PID/2014/PTJPR. yang dalam amarnya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak itu;Pemohon Kasasi
    Bahwa menurut penilaian Pemohon Kasasi bahwa penerapan hukumyang lakukan sebagaimana tertuang dalam putusan banding yang dalamamarnya menjatuhkan pidana penjara terhadap Pemohon Banding menjadi5 (lima) tahun, merupakan putusan yang tidak bijaksana tanpamempertimbangkan asas kemanfaatan karena sesungguhnya penjatuhanpidana bukanlah pembalas dendam melainkan untuk mendidik dan memberikesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki tingkah laku di tengahmasyarakat ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi
    12Tahun 1951, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004, dan perubahankedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiIl/TerdakwaOKTOVIANUS WARNARES alias OTIS tersebut ;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIAK tersebut ;Memperbaiki
    amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 16/PID/2014/PT.JPR. tanggal 10 April 2014 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Biak No. 57/Pid.B/2013/PN.Bik. tanggal 11 Februari 2014sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS WARNARES alias OTIS telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MAKARDAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PELEDAK SECARA BERSAMASAMA ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 18 Februari 2021 — SUPRIANTO, dkk
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PT. MDN tanggal 14 Juli 2020 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 816/Pid.Sus/ 2020/PN Lbptanggal 13 Mei 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa
    diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, putusan Judex FactiPengadilan Tinggi yang memperbaiki
    35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut; Memperbaiki
    MDN tanggal 14 Juli 2020 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 816/Pid.Sus/ 2020/PN Lbptanggal 13 Mei 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana danpidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi:1. Menyatakan Terdakwa . SUPRIANTO dan Terdakwa Il. RUSLIYANTO alias ARIL telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri;2.
Pengadilan PTA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 12-06-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 34/Pdt.G/2015/PTA.Yk
Tanggal 14 Juli 2015 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
53 — 18
  • MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
    Yk0056/Pdt.G/2015/PA.Btl, tanggal 30 April 2015 Masehi, bertepatan dengantanggal 12 Rajab 1436 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan denganmenambahkan dan memperbaiki pertimbangan hukum maupun amarputusannya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebutdibawah ini;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkupbidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang
    Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkatpertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sedangkanbiaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan permohonan banding Pemohon Konpensi/PenggugatRekonpensi/Pembanding dapat diterima; Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor0056/Pdt.G/2015/PA.Btl, tanggal 30
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 27/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 26 Nopember 2015 — SULASMI Binti H.SAMSUDIN. MUHAMMAD FADHIL,SE Als FADHIL Bin TABRI; YAYA DAMAYANTI Als YAYA Binti LISGANI;
56 — 28
  • MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN PN PEKANBARU
    pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat(3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 5568ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun1981 Tentang KUHAP, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Memperbaiki
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 08-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR
Tanggal 21 Agustus 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR ;
57 — 34
  • MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN PN PBR
    Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke1 Kitab UndangHal. 114 dari 137 Hal.Pts.No. 15/Tipikor/2014/PTRUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;Mengadili :Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun permintaan bandingdari Jaksa Penuntut Umum;Memperbaiki
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-08-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 08-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR
Tanggal 25 September 2014 — Ir. H.M. SAFRI, M.Si
41 — 24
  • MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN PN PEKANBARU
    tingkat banding akan ditetapkan dalam amarputusan ;Mengingat, akan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 242 UU Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturanlain yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut ; Memperbaiki
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 12 April 2017 — ASNAWATI,SE
59 — 30
  • MEMPERBAIKI MENGENAI DENDA DAN MENGUATKAN PUTUSAN SELEBIHNYA
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 22 Maret 2017 — HERMAN THAMRIN
63 — 41
  • MEMPERBAIKI MENGENAI PEMIDANAAN DAN MENGUATKAN PUTUSAN SELEBIHNYA.
    Bahwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun Majelis Hakim tidakmemperhatikan rasa keadilan, juga tidak sesuai jika dilihat dari segiedukatif, preventif, korektif maupun represif.Berdasarkan alasan dan argumen tersebut di atas, kami mohon supayaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPekanbaru menerima banding dan memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor48/Pid.SusTPK/2016/PN Pbr tanggal 01 Desember 2016
    ;Halaman 38 dari40 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2017/PT PBRMengingat Pasal 3 junto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana dan peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :MENGADILI: Menerima permintaan banding Penuntut Umum; Memperbaiki
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Perdata
Register : 30-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 168/Pdt.P/2019/PN Prp
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon:
RAPI ANDANI
12 — 0

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
    2. Memberi izin kepada Pemohon memperbaiki Nama Pemohon dan Waktu Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertera nama RAPI ANDANI lahir pada tanggal 1 Juli 1994, seharusnya dibetulkan menjadi atas nama RAVI ANDANI lahir pada tanggal 19 November 1995;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan
    salinan yang sah menurut hukum ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki Akta Kelahiran PEMOHON, Kartu Tanda Penduduk PEMOHON, Kartu Keluarga PEMOHON dan sekaligus memperbaiki kelahiran Pemohon dan mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu dan kepada Kantor Imigrasi setempat untuk memperbaiki Dokumen Paspor PEMOHON terkait nama lengkap dan waktu kelahiran PEMOHON
Pengadilan PTA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 12-01-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 1/Pdt.G/2016/PTA.Yk
Tanggal 11 Februari 2016 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
21 — 13
  • MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
    Yk.MENGADILI Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima; Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0697/Pdt.G/2015/PASmn, tanggal 23 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar1487 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadapPenggugat (TERGUGAT);3.
Pengadilan PTA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 27-11-2012 — Putus : 20-12-2012 — Upload : 09-01-2013
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 51/Pdt.G/2012/PTA.Yk.
Tanggal 20 Desember 2012 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
48 — 18
  • MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
    di bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 danUndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Pembanding.Mengingat akan pasalpasal dari peraturan perundangundangan dan hukumsyari yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILIDALAM KONVENSI :e Menyatakan , bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding dapatditerima;e Memperbaiki
Pengadilan PTA MALUKU UTARA Perdata Agama Perceraian
Register : 11-08-2008 — Putus : 18-09-2008 — Upload : 14-05-2012
Putusan PTA MALUKU UTARA Nomor 6/Pdt.G/2008/PTA.MU
Tanggal 18 September 2008 — Pembanding vs Terbanding
72 — 23
  • Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterimamemperbaiki amar .Tte
    sehingga karenanyahal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusanPengadilan Tinggi Agama Maluku Utara ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang No.7 tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankankepada Termohon/Pembanading ;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangundangandan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;e Memperbaiki
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 21-02-2024 — Putus : 28-02-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PN BITUNG Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bit
Tanggal 28 Februari 2024 — Pemohon:
EKA
11 — 6

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
    2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon No. 7172-LT-22102020-0001 dari EKAmenjadi EKAFARADILLAH, memberikan izin pemohon untuk memperbaiki penulisan pada tempat lahir dari BITUNGmenjadi LAJARELLA, dan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir dari 01 Juni 1996 menjadi 01 Juni 2001;
    3. Memerintahkan
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata
Register : 03-07-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Lsm
Tanggal 12 Juli 2023 — Pemohon:
KHADIJAH M.YACOB
29 — 17

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga dari tahun 2007 menjadi tahun 2003 sebagaimana dengan ijazah anak pemohon;
    3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua (ayah) yang tertera pada Kartu Keluarga dari Karimuddin Daud menjadi Bukharimuddin sebagaimana dengan Ijazah dan akta kelahiran anak Pemohon
    (Nazaruddin);
  • Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga dari Karimuddin Daud menjadi Khadijah M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-05-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1302 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Mei 2019 — ZULKIFLI alias KIFLI bin ANWAR HAKIM, dkk
103 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 481/PID. SUS/2018/PT MKS tanggal 29 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 50/Pid. Sus/2018/PN Mjn (Narkotika) tanggal 2 Agustus 2018 tersebut (khusus terhadap Terdakwa I) mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan
    ZULKIFLIalias KIFLI bin ANWAR HAKIM tersebut: Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 2 Agustus 2018,Nomor : 50/Pid.Sus/2018/PN Mjn yang dimintakan banding tersebutkhususnya untuk Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyasebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa . ZULKIFLI alias KIFLI bin ANWARHAKIM tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana menguasalNarkotika golongan bukan tanaman, membebaskan ia oleh karenaitu dari dakwaan tersebut:2. Menyatakan Terdakwa .
    Sus/2019yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Mjn (Narkotika) tanggal 2 Agustus 2018 tersebut (khususterhadap Terdakwa ) mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti danlamanya pidana yang dijatuhkan;Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang
    Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 481/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 29 Oktober 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Majene Nomor 50/Pid. Sus/2018/PN Mjn (Narkotika)tanggal 2 Agustus 2018 tersebut (khusus terhadap Terdakwa I) mengenaikualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yangdijatunkan menjadi :Menyatakan Terdakwa .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 07-10-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/MIL/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — SUTRIANA
43 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SUTRIANA, Kapten Arh, NRP. 622252 tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 94-K/PMT-I/BDG/AD/X/2013 tanggal 21 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 27-K/PM I-01/AD/III/2013 tanggal 29 Juli 2013 tersebut sekedar mengenai penghapusan pidana tambahan
    Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer O1 Banda Aceh Nomor : 27K/PMI01/AD/III/2013, tanggal 29 Juli 2013, sekedar mengenai pidana tambahansehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalampenahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat bandingsebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;4.