Ditemukan 555686 data
Terbanding/Terdakwa I : MARZUKI. S Bin M. THAYEB
Terbanding/Terdakwa II : MUHAMMAD Als RAHMAT Bin HASBI YAHYA
Terbanding/Terdakwa III : RAHMI FAIZAR Bin Alm MUSTAFA
Terbanding/Terdakwa IV : FAISAL Bin ZAINURDIN
71 — 36
No.413/PID/2021/PT BNA Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Pol Airud Polda Acehguna pengusutan lebih lanjut;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undangundang R.I Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana;Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Aceh Besar tertanggal 30 September 2021 Nomor Reg.
THAYEB, terdakwa IlMUHAMMAD Als RAHMAT Bin HASBI YAHYA, terdakwa III RAHMI FAIZARBin Alm MUSTAFA, dan terdakwa IV FAISAL Bin ZAINURDIN terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanansebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal84 Ayat (2) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undangundang R.I Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana sebagaimana dalamdakwaan Primair Penuntut
Yang manasesuai pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,disebutkan Setiap orang dilarang memiliki, menguasal, membawa,dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia.
Oleh karena itu dalam perkara in casu pidana yangdijatuhkan terlalu. ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidaksempurna (onvoldoende gemotiveerd).Bahwa Putusan Majelis Hakim PN Jantho yang menghukum ringan Terdakwatidak sesuai dengan semangat Pemerintah Republik Indonesia dalammenjaga ekosistem, jenis dan genetik dan keanekaragaman sumber dayaikan di dalam lingkungan Perairan Indonesia sebagaimana diatur padaUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
Pasal 9 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan Pasal Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang berhubungan;MENGADILI1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;2.
DEDI RIYANTO, SH
Terdakwa:
1.Sarif
2.Saka
3.Muslim
4.Rusman
5.Rudi
6.Risal
7.Tardin
8.Tiar
9.Saharung
10.Rasman
11.Engga
55 — 13
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.H. EMMANG Bin HAJI MURSIDI
2.GUNTUR Bin ACO
43 — 16
YANI MAYASARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAYA WARDANA bin MUBAHIS LUKMAN (Alm)
30 — 18
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
FIRMAN Bin DAENG MANESSA
35 — 15
Pasal42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum dan Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat(1) UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalamdakwaan kumulatif Penuntut Umum.2.
Pasal 27 ayat (1) UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukankeberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan dengan dibawahSumpah masingmasing sebagai berikut :1.
Dan sesuai yangtercantum di dokumen kapal tersebut;Bahwa benar Sesuai Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Thn 2009 TentangPerubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Setiapkapal perikanan yang akan berangkat berlayar melakukan penangkapanikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajibmemiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandardi pelabuhan perikanan;Bahwa benar Yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaituDokumen kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar
Setiap Kapal Perikanan :Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap kapal perikanan menurutketentuan pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah termuat dalam penjelasan pasal 1 angka 9 adalah kapal, perahu, ataualat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan,mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan, pengolahan ikan, pelatinan ikan, dan penelitian / eksplorasi perikanan
Pasal 42ayat (3) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaanPertama terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Kedua yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Ad.1.
1.FERDIANSYAH, SH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
M RUSLAN Bin MARZUKI
74 — 20
pidana Perikananyaitu secara bersamasama dengan sengaja memiliki, menguasai,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber dayaikan di kapal penangkap ikan di wilayah perikanan Negara RepublikIndonesia yang dilakukan Nelayan kecil, sebagaimana diatur dan diancamPasal 100B jo Pasal 85 jo Pasal 9 jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004
dinakhodai oleh terdakwa beserta Anak Buah Kapal yaitusaksi MUNTARAN dan saksi SAIFUDDIN dibawa/dikawal/Adhock kePutusan No. 304/Pid.Sus/2020/PN.Bna halaman 6 dari 31Dermaga/Pelabuhan Pangkalan PSDKP Lampulo Banda Aceh berikut barang buktilainnya untuk pengusutan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 100B jo Pasal 85 jo Pasal 9 jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004
Terbanding/Terdakwa : SAINUDDIN Alias SAENUDDIN
77 — 24
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.SusPRK./2018/PT JAPMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut UmumTerdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN selaku nakhoda KMNIKHSAN
JAYA 07 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAINUDDIN ALIASSAENUDDIN selaku nakhoda KMN IKHSAN JAYA 07 dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.. 50.000.000,(limapuluh juta rupia) subsidiair tiga (tiga
Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.SusPRK./2018/PT JAPMENGADILIMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya;Mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor127/Pid.Sus/2018/PN Ffk.
1.RENDI WINATA,SH
2.RONIUL MUBAROQ
Terdakwa:
SABHA MITRA Anak O HIDAYAT
55 — 18
tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang kami dakwakan.Menjatukan pidana terhadap terdakwa SABHA MITRA Als MITRAAnak Dari O.
tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RINomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telahdirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwaIkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya beradadi dalam lingkungan perairan.
keluarkan dari perairan, telah keluardari WPPNRI;b). sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangperikanan sebagaimana di ubah dengan Undang Undang RI Nomor 45Tahun 2009 dalam pasal 7 ayat (2) huruf p ditegaskan bahwa Setiap orangyang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibmematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai :ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.
tentang Perikanan Jo UU RI No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
ANDI SATRIANI. AS,S.H
Terdakwa:
1.USMAN Alias SEMMANG Bin LA HAJJI
2.DEDI Bin USMAN
32 — 8
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
ABDUL YANI Bin Alm SARTA
8 — 7
1.IDIAL, SH. MH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
3.MISZUARTY, SH. MH.
Terdakwa:
1.USMANTO Pgl. ADEK
2.MUHAMAD NUR Pgl. UJANG
71 — 35
UJANG terbukti bersalah melakukan tindak pidanayang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengansengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukanperbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat(1), sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 ayat (1) Jo.Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UUNo. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55
Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 yang telahdiubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana .ATAUKEDUA: Bahwa terdakwa USMANTO Pgl. ADEK bersamasama dengan terdakwaI1 MUHAMAD NUR Pgl.
Ujangmengambil terumbu karang sejumlah 56 (lima puluh enam) karungmerupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa Usmanto Pgl. Adek dan TerdakwaMuhamad Nur Pgl.
perbuatansebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.Subjek dalam hal ini orang perorangan atau badan hukum, pasal 12 ayat(1) merupakan delik formil yaitu adanya perbuatan yang dilakukan olehsubjek hukum tersebut pada pasal 12 ayat (1) yang dilarang adalahperbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan atau lingkungannya.
Apabila seseorang telah melukanperbuatan aktif seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut makaterhadapnya dapat memnuhi unsur setiap orang sebagai pelaku dariperbuatan yang diatur dalam pasal 12 tersebut.Ahli menjelaskan bahwa Pasal 12 (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Trian Febriansyah, SH., MH.
Terdakwa:
Zulkifli bin Yahya
13 — 4
OKTAVIANDI SAMSURIZAL, SH
Terdakwa:
1.NURUDIN Bin H. ABDUL WAHAB
2.LAPALOMA Bin Alm LAMARUKA
3.SUTARMAN LATANI Bin LATANI
51 — 10
tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut sertamelakukan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber dayaikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004
ABDULWAHAB, terdakwa Il LAPALOMA Bin (Alm) LAMARUKA, dan terdakwa IIISUTARMAN LATANI Bin LATANI sebagaimana diatur dan diancam PidanaPasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 106 Jo UU RI Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.ATAUKEDUABahwa para terdakwa, yaitu terdakwa NURUDIN Bin H.
Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 7 ayat (6) UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa, "yang dimaksud dengan jenisikan adalan sebagaimana dimaksud dalam poin b adalah Udang,Rajungan, Kepiting dan sebagainya (Crutacea).
tahun 2004 tentang PerikananAd 1.
tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 tahun 2004 tentang PerikananMenimbang bahwa Bahwa berawal sekitar awal April 2019, terdakwa diperkenalkan kepada sdr.
1.Teddy Lazuardi Syahputra, S.H.,M.H.
2.MAIMUNAH, S.H.M.H.
3.ISNAWATI, S.H.
Terdakwa:
SANUSI BIN RAMLI
60 — 0
Terbanding/Terdakwa I : Parto Bin Juhaepa
Terbanding/Terdakwa II : Ilma Bin Jamaludin Nohong
69 — 39
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Bin DEDI
42 — 8
Pasal 26 ayat (1)Undangnndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur dengan sengaja;3.
sebagai mana telah dirubah dengan Undang undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004;Menimbang bahwa bedasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Wahyu Bahtiar ArifiHalaman 32 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Sdadan saksi Hendri Mardianto mengangkut benih lobster dari rumah tinggalsementara di Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan mengendarai ataumenggunakan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih
Pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun2004 Tentang Perikanan jo.UU RI No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juga dikenakan ketentuan umummengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) kesatuKUHP;Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dapat dilihatpihakpihak yang ada dalam konsep penyertaan adalah sebagai orang yangmelakukan (Plegen), yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yangturut serta melakukan (medeplegen) perbuatan pidana
Pasal26 ayat (1) undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.undang undang nomor: No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas undangundang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
Pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun2004 Tentang Perikanan jo.UU RI No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
KADEK AGUS DWI HENDRAWAN, S.H.
Terdakwa:
SYAMSUL RIZAL bin AZKARULLAH
18 — 0
PUJI ASTUTI, S.H.
Terdakwa:
ZIDAR FAJAR TAUFAN
32 — 8
daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mana niat untuk itutelah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
tentang Perikanan joUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, atau kedua terhadap Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UndangUndang RI Nomor 45Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN TlgTahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP, sehinggaMajelis Hakim
dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut di atasmemilin langsung dakwaan yang dianggap paling relevan dalam perkara iniyaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, dimana unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Agus Perigi (DPO) di wilayahTulungagung, dilakukan dan/atau melibatkan bukan hanya Terdakwa seorang;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur ini juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 16ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
tentang Perikanan jo UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
MUSLIANTO, SH., MH
Terdakwa:
Yuli Efriandi Pgl. Em Bin Hasan Basri
47 — 14
AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
Terdakwa:
MAHDIN CACO Alias KINOI
41 — 8