Ditemukan 358937 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh; Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Pengadilan PN PAMEKASAN Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 24-11-2022
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 4/Pdt.G/2018/PN pmk
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH Sumber Barokah
Tergugat:
RAHMAN
71 — 11
  • Penggugat:
    Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH Sumber Barokah
    Tergugat:
    RAHMAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3087 K/PDT/2023
Tanggal 13 Nopember 2023 — SITI HAWA, DKK VS KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN INDRA KASIH, DKK
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITI HAWA, DKK VS KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN INDRA KASIH, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 PK/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) VS MARAH HALIM HARAHAP, dkk
80 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) VS MARAH HALIM HARAHAP, dkk
    Nomor 562 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIKINDONESIA (LPP TVRI) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kemballidari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kemball ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIKINDONESIA (LPP TVRI) tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Termohon:
PT HANDAL ALUMINIUM SUKSES
64 — 0
  • Pemohon:
    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    Termohon:
    PT HANDAL ALUMINIUM SUKSES
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-10-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 24-02-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Dpk
Tanggal 21 April 2021 — EDY TJAHJONO SH PARALEGAL LEMBAGA HUKUM INDONESIA LHI MELAWAN PT BUMI HASANAH PROPERTINDO
295 — 173
  • EDY TJAHJONO SH PARALEGAL LEMBAGA HUKUM INDONESIA LHIMELAWANPT BUMI HASANAH PROPERTINDO
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 637/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 7 Maret 2017 — 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
66 — 35
  • 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA(LPKNI), : Badan Hukum Perseroan berkedudukandi Kantor Pusat Malang, di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Nguji Permai Il Telp. 0341 492174 0341402696 Malang atau LPKNI Provinsi Bali, di JalanBhineka Nusa Kauh Blok P 45, Br. Pendem, Dalung,Kabupaten Badung Bali berdasarkan Pasal 46ayat 1 huruf (C) UUPK, yang dalam hal ini diwakilioleh Nanang Nilson, SH.
    Sehingga dapat mengajukangugatan terhadap Pelaku usaha yang diduga melanggar UndangUndangke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPk);Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang. Bertindakmengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugiannyata. LPKSM hanya menuntut hakhak yang diberikan oleh UUPK untukmelindungi kKonsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yangditimbulkan oleh Tergugat.
    UUPK juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legalStanding;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugatberdasarkan UndangUndang No.8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen pasal 46 ayat 1 huruf (c).
    yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah No.59 tahun2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat inisudah terpenuhi semua oleh Penggugat :a.
    Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;Bahwa berdasarkan poin 7 huruf d Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia mempunyai hak untuk mewakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon. karena telah berbentuk badan hukum Perseroan;Bahwa Lembaga Penggugat adalah Pelaksana dari UndangUndangNo.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatursecara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yangberbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-03-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 258/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
PT AB Capital Asset Management
42 — 23
  • Penggugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan
    Tergugat:
    PT AB Capital Asset Management
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2085 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENNASIONAL INDONESIA KABUPATEN KEBUMEN vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. GOMBONG
265 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENNASIONALINDONESIA KABUPATEN KEBUMEN vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. GOMBONG
    LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMENNASIONALINDONESIA KABUPATEN KEBUMEN, diwakili oleh NanangNelson, S.H., dan Khumedi, selaku ParaPengurus,berkedudukan diPerum Tamanwinangun Indah, Gg.IINomor C8384, Kelurahan Tawanwinangun, RT.02/RW.10,Kebumen;ll.
    BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Gombong yaitu LembagaTergugat sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima jutarupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun;Bahwa atas kredit tersebut Konsumen sekarang Penggugat Ilmenyerahkan jaminan Kepada Lembaga Tergugat berupa:1. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak diKelurahan Tamanwinangun, SHM Nomor 484a/n Helmy Sabri Nahdi;2.
    Bahwa dapat kami sampaikan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara khusussebagaimana Pasal 46 ayat 1 huruf ( c ) UUPK yang berbunyi LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaituyang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen) Nomor 519/1175/35.311/2009 dari PemerintahKabupaten Kebumen dan Status Lembaga adalah Lembaga SwadayaMasyarakat
    Gugatan atas pelanggaran pelakuusaha dapat dilakukan oleh:a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhisyarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalamanggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwatujuanHal. 14 dari 19 Hal.
    Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatsebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat ini sudah terpenuhi semua oleh Penggugat ;a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1368 K/PDT/2014
Tanggal 24 Desember 2014 — YAYASAN LEMBAGA ALKITAB melawan NAIF ABDULLAH dan AHLI WARIS ALMARHUM PASIR BUNGAI, dk
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Lembaga Alkitab tersebut;
    YAYASAN LEMBAGA ALKITABmelawanNAIF ABDULLAHdanAHLI WARIS ALMARHUM PASIR BUNGAI, dk
    PUTUSANNomor 1368 K/PDT/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN LEMBAGA ALKITAB, yang diwakili oleh Pdt. Dr.Ishak P.
    Lambe, Ketua Umum Yayasan Lembaga AlkitabIndonesia, Harsiatmo Duta Pranowo, M.BA, Sekretaris UmumYayasan Lembaga Alkitab Indonesia, berkedudukan di SalembaRaya Nomor 12 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Marsaulina Manurung, S.H., dan kawan, para Advokatdari Kantor Ully Manurung & Associates berkantor di JalanProklamasi Nomor 77 A, Jakarta Pusat berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 26 November 2013;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;melawan1.
    Lembaga AlkitabIndonesia (Tergugat I ) 2. Pasir Bungai Alm. (Tergugat Il). 3. TommyRishi (Tergugat Ill) 4. Balai Harta Peninggalan Indonesia (Tergugat IV) 5. Kepala Kantor Dinas perumahan DKI Jakarta (Tergugat V). 6.Notaris Mohammad Said Tadjoedin (Tergugat VI) 7. Notaris RizamFadilah Tadjoedin (Tergugat VII);Namun dalam Gugatan sekarang, Penggugat hanya menggugat 1.Lembaga Alkitab Indonesia (Tergugat 1). 2. Ahli Waris dari PasirBungai Alm.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 22-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 03-11-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
43 — 0
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan, mengangkat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Islam Al-Bintani yang diwakili oleh SULAIMAN selaku Pimpinan sebagai Wali khusus untuk Pendidikan dari anak bernama MUHAMAD ROHMADONI TEJOPRIYONO sampai dewasa nantinya;
    3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
    Pemohon:
    LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1665 K/Pdt/2018
Tanggal 27 Agustus 2018 — HENDRA DJAYA bin KIE TOAN GOAN VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), dkk.
109 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENDRA DJAYA bin KIE TOAN GOAN VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), dkk.
    Nomor 1665 K/Pdt/2018Tamansari Bukit Bandung VIIA, RT 03 RW 13, KelurahanSindangjaya, Arcamanik, Kota Bandung dan saat iniberalamat di Lembaga Pemasyarakatan Kebonwaru, JalanJakarta di Bandung;2. Drs. MOCH.
    Februari 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Bandung pertimbangannya sudah tepat dan benar sertatidak salah menerapkan hukum untuk mengabulkan gugatan, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,karena tindakan Para Tergugat mengakibatkan Izin Usaha Bank PerkreditanRakyat CDM yang dijalankan Para Tergugat telah dicabut oleh BankIndonesia;Bahwa Lembaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3296 K/Pdt/2023
Tanggal 13 Nopember 2023 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA, (LPK-RI) VS PT FINANSIA MULTI FINANCE KEDIRI
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA, (LPK-RI) VS PT FINANSIA MULTI FINANCE KEDIRI
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2020 — Pemohon:
Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
Termohon:
Bupati Karanganyar
229 — 101
  • Pemohon:
    Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
    Termohon:
    Bupati Karanganyar
    .; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila (LPBH Ksatria Pancasila) yang beralamat di Dk. Pentuk,RT.002, RW.008, Ds. Buntar, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar,Prov. Jawa Tengah. Dengan alamat domisili elektronik Email:junndd@gmail.com;Selanjutnya di sebut sebagal ................. PEMOHON KEBERATAN;MELAWANHal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor: 17/G/KI/2020/PTUN.
    Tengah Nomor: 004/PTSA/I/2020, tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik, dan terdapat kesalahan yang lebih fatal lagi ketika menyebutkan identitas Para Pihak; Hal ini jelas sekali terlinat pada halaman 1 Putusan yang menyatakan;Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima memeriksa danmemutus dalam sengketa informasi publik nomor register 032/SI/X/2019, yang diajukan oleh; oan ee RRRNama :Lembaga
    RAHANTOKNAM, S.H., M.H. j00007Para Advokat pada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan BantuanHukum Ksatria Pancasila (LPBH Ksatria Pancasila) yang beralamat diDk. Pentuk, RT.002, RW.008, Ds. Buntar, Kec. Mojogedang, Kab.Karanganyar, Prov. Jawa Tengah; Berdasarkan pernyataan Pemohon Keberatan; Hal. 23 dari 51 hal.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 09-04-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.TJK.
Tanggal 9 April 2019 — -YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA Lawan PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Dkk.
222 — 71
  • -YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIALawanPEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Dkk.
    PUTUSANNomor 168/Pdt.G/2018/PN T jkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, berkedudukandi Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusatdalam hal ini memberikan kuasa kepada Alian Setiadi,SH dan Rekan Advokat/Pengacara Publik pada KantorYLBHILBH Bandar Lampung, beralamat di Jalan AmirHamzah Nomor 35 Gotong Royong Tanjung
    Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yangberbentuk badan hukum Yayasan yang telah terdaftar berdasarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan BerdasarkanAkta Notaris Dr. lrawan Soerodjo, S.H., M.Si.
    Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan tersebut dalam Poin 2, 3,4, dan 5diatas, Penggugat sebagai Lembaga Pendamping Hukum Warga PasarGriya, menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Permohonan Audiensikepada DPRD Kota Bandar Lampung dengan Nomor : 041/SK/LBHBL/V/2018 tanggal 07 Mei 2018.7.
    Kalaupun secara materiil danprosedural terdapat kekurangan terhadap suatu produk hukum yangdikeluarkan oleh Tergugat I, maka Penggugat dapat mengajukangugatan pembatalan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Tjksebagai lembaga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
    Kalaupun secara materiil danprosedural terdapat kekurangan terhadap suatu produk hukum yangdikeluarkan oleh Tergugat , maka Penggugat dapat mengajukangugatan pembatalan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negarasebagai lembaga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 Tahun 2019
3435 — 1647
  • Tentang : Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
  • Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
    . :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 130/DSNMUI/X/2019TentangPEDOMAN BAGI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PELAKSANAANPENANGANAN ATAU PENYELESAIAN BANK SYARIAH YANG MENGALAMIPERMASALAHAN SOLVABILITASme gt aa amDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah,Menimbang : a. bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan undangundang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktifdalam memelihara stabilitas sistem perbankan;b. bahwa dalam
    Janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalanDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia MY130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... = perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antarakamu.b. Q.S. anNisa (4): 59:Ske 2S Sols Spt ipasbts abi yacht bat oh ffHai orang yang beriman! Taatilah Allah dan tatatilah Rasul(Muhammad) dan ulil amri di antara kalian.c.
    LG 2 @O25 28 Of aS 3 IgLced fg Sats I SBS LS $5 OT Sys Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia He130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... 3 Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, makaberilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamumengetahui. 2. Hadis Nabi s.a.w.:a.
    Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... 5 Aku (juga) menjualnya dengan dinar dan menerima(pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu,dan memberi itu untuk ini. Rasulullah SAW menjawab, Tidakada masalah jika kamu menerimanya dengan harga di hari itudan kalian berdua tidak berpisah sementara masih ada sesuatu(vang belum dibayar).h.
    Maka Rasulullah SAW berkata:Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat.Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia Av130 Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan .... 6 1. Hadits Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:castes 085 oS Spe Sa3o ae AI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 30-12-2022 — Upload : 07-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt.Sus-KIP/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MANADO VS LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK), , DK
174 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MANADO VS LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK), , DK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-06-2007 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/PHI/2007
Tanggal 19 Juni 2007 — Direktur Lembaga Bahasa Internasional Elokuensi (The Elequence); Razzy Hasni
49 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Lembaga Bahasa Internasional Elokuensi (The Elequence); Razzy Hasni
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 24-09-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 248/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 27 September 2019 — Penggugat:
BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
Tergugat:
Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Sidoarjo
46 — 19
  • Penggugat:
    BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
    Tergugat:
    Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Sidoarjo
    ., berdasarkan surat kuasa khusustanggal 14 September 2019, sebagai Penggugat;Lawan:KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) SIDOARJO, tempatkedudukan Jalan Sultan Agung Nomor 32, Magersari, KecamatanSidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan olehkuasa Penggugat tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut gugatan dengan alasan sudah ada penerbitan SuratPenetapan Penahanan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-03-2011 — Putus : 19-05-2011 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 54/B/2011/ PT.TUN.JKT.
Tanggal 19 Mei 2011 — KETUA BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK); PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
295 — 39
  • KETUA BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK);PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
    LUTTFIRAHMAN AMIN ; CATUR KARYANTO PILIH ; APRISYABANI ; BOY ADITYA ISHAR, KesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, KementerianKeuangan Republik Indonesia, Jalan DR. Wahidin RayaJakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKU07/BL/2010, tertanggal 6 September 2010, selanjutnyaHal 1 dari 9 hal. Put.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 19-09-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kdr
Tanggal 27 Februari 2023 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
141 — 18
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
    Tergugat:
    PT. FINANSIA MULTI FINANCE