Ditemukan 133400 data
- Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
71
=oRPRESIDENREPUBLIK INDONESIAaesOoPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 71 TAHUN 2000TENTANGTATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKATDAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHANDAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 21 Agustus 2000PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 21 Agustus 2000SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,DJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 144PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 71
41 — 9
.- Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sgm. dicabut.- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu rupiah).
71/Pdt.G/2013/PA Sgm.
PENETAPANNomor 71/Pdt.G/2013/PA Sgm.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yangdiajukan oleh ;Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, perdidikan terakhir $1, pekerjaanwiraswasta, bertempat kediaman di G, Kelurahan Katangka, KecamatanSomba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon.MelawanTermohon, umur 435 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNSPemda Gowa, bertempat kediaman di Jalan H, Kelurahan Batangkaluku,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon.Pengadilan Agama tersebut,Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal29 Januari 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa,dibawah register perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA
menghadap di persidangan.Bahwa sebelum pesidangan dilanjukan, pemohon menyatakan akan mencabutperkaranya, dengan alasan bahwa pemohon hidup rukun kembali dengan termohon,oleh karena itu pemohon memohon secara lisan kepada majelis hakim untukmencabut perkaranya, dan selanjutnya memohon agar permohonan pencabutanperkaranya tersebut dapat dikabulkan.Bahwa atas izin ketua majelis, pemohon menyatakan bahwa pada hari inimencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasadengan Nomor 71
menghadap di persidangan,Menimbang bahwa dalam persidangan pemohon menyatakan akan mencabutperkaranya karena kembali rukun dengan termohon, oleh karena itu pemohonmengajukan permohonan pecabutan perkaranya secara lisan untuk mencabutperkaranya tersebut, sebelum termohon memberikan jawaban.Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidakbertentangan dengan hukum yang berlaku , maka setelah pemohon menyatakanmencabut perkaranya yang telah terdaftar di pengadilan Agama Sungguminasa,Nomor 71
pemohonpatut dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, yang telah disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006, dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundangundangan yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKANMengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.Menyatakan perkara Nomor 71
IRENE ULFA, SH
Terdakwa:
DIDIK KURNIAWAN BIN H. MAHFUD
30 — 15
Menyatakan bahwa perkara No.71/Pid.B/2022/PN.Sby, atas nama Didik Kurniawangugur ;
71/Pid.B/2022/PN Sby
53 — 3
- Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgm dicabut;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
71/Pdt.G/2023/PA.Sgm
8 — 0
Menetapkan identitas Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah Nomor 71/71/1986 tanggal 28 April 1986 , dengan Nama Pemohon I: PEMOHON I SALAH; Tempat/Tanggal lahir Pemohon I: Ngetrep 24 th dan Tempat/Tanggal lahir Pemohon II: Ngetrep 21 th; seharusnya ditulis Nama Pemohon I: PEMOHON I BENAR; Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 17-02-1963 dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II: Kediri , 03-12-1967;3.
Pada Tanggal 28 April 1986 Para Pemohon melangsungkan perkawinanyang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMojo, Kabupaten Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:71/71/1986 Tanggal 28 April 1986;2.
Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri,Nomor : 71/71/1986 Tanggal 28 April 1986, dengan identitas tertulis P.nama : PEMOHON SALAH; Tempat/Tanggal lahir Pl: Ngetrep/24 th dan; Tempat/Tanggal lahir P. Il: Ngetrep/21 th; yang seharusnya Nama P. I:PEMOHON BENAR; Tempat/Tanggal Lahir Pl: Kediri/17021963;Tempat/Tanggal Lahir Pll: Kediri/03121967;Hal. 1 dari 7 hal.
/71/1986~,tanggal 28.
/71/1986 tanggal 28 April 1986, tertulis nama Pemohon PEMOHON SALAH; Tempat/Tanggal lahir Pemohon : Ngetrep/24 th danHal. 4 dari 7 hal.
Menetapkan identitas Para Pemohon yang tertulis dalam Akta NikahNomor 71/71/1986 tanggal 28 April 1986 , dengan Nama Pemohon :PEMOHON SALAH; Tempat/Tanggal lahir Pemohon : Ngetrep 24 thdan Tempat/Tanggal lahir Pemohon Il: Ngetrep 21 th; seharusnyaditulis Nama Pemohon : PEMOHON BENAR; Tempat/Tanggal Lahir :Kediri, 17021963 dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon Il: Kediri , 03121967;3.
- Tentang : Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
71
RESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 71 TAHUN 2012TENTANGPENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUKMenimbangMengingatKEPENTINGAN UMUMDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) danPasal 59 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan
13 — 5
Menyatakan perkara nomor 71/Pdt.G/2015/PA.Nnk dicabut; 3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
71/Pdt.G/2015/PA.Nnk
PENETAPANNomor 71/Pdt.G/2015/PA.Nnkcata 2= etDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedungPengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah inidalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:Pemohon , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMP, pekerjaanMengurus TKI, tempat kediaman di Jalan LumbaLumba RT 10, KelurahanNunukan
perkara ini tidak perlu persetujuanTermohon;Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khususmengatur ketentuanketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan PeradilanAgama, maka ketentuan dalam RV pasal 271272, dapat diberlakukan, sehinggapermohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukansetelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Nunukan denganregister perkara Nomor : 71
Menyatakan perkara nomor 71/Pdt.G/2015/PA.Nnk dicabut;3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkankan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 Masehi, bertepatandengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Rusliansyah,S.H. sebagai Ketua Majelis, H.
M A I D A H
16 — 4
MENETAPKAN:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon (suami) dan nama istri yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/71/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Januari 2006 dari semula tertulis nama suami AHMAD MAIDAH diubah menjadi MAIDAH dan nama istri semula tertulis
Bahwa pada bulan Januari 2006 Pemohon AHMAD MAIDAH telah menikahdengan seorang perempuan yang bernama NUNIK AFRIYATI dan telahtercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro dengan Nomor:71/71/1/2006 tertanggal 27 Januari 2006 ;2.
Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sahmenurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukanperbaikan dan/ atau perubahan data nama Pemohon dalam Akta Nikah denganNomor: 71/71/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Januari 2006 dari semula tertulisnama Pemohon AHMAD MAIDAH menjadi MAIDAH sesuai dalam AktaKelahiran Pemohon dan istri Pemohon semula tertulis NUNIK AFRIYATImenjadi NUNIK APRIYATI serta tahun kelahiran semula tertulis
Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untukmelakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama 71/71/I/2006 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, KabupatenWonosobo tertanggal 27 Januari 2006 dari semula tertulis nama PemohonAHMAD MAIDAH menjadi MAIDAH sesuai dalam Akta Kelahiran Pemohondan istri Pemohon semula tertulis NUNIK AFRIYATI menjadi NUNIKAPRIYATI serta tahun kelahiran semula tertulis 1988 menjadi 1989 sesuaidalam Akta Kelahiran istri Pemohon ;3
/71/I/2006 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Januari2006 dari semula tertulis nama Pemohon AHMAD MAIDAH menjadi MAIDAHsesual dalam Akta Kelahiran Pemohon dan istri Pemohon semula tertulis NUNIKAFRIYATI menjadi NUNIK APRIYATI serta tahun kelahiran semula tertulis 1988menjadi 1989 sesuai dalam Akta Kelahiran istri Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilmya, Pemohon telahmengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P6 dan SaksiSaksi
Memberi tjin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon(suami) dan nama istri yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:71/71/1/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Januari 2006 dari semulatertulis nama suami AHMAD MAIDAH diubah menjadi MAIDAH dan namaistri semula tertulis NUNIK AFRIYATI diubah menjadi NUNIK APRIYATI ;3. Menolak Permohonan selain dan selebihnya;Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2019/PN.Wsb4.
13 — 6
Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Tlm gugur;2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 486.000- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
71/Pdt.G/2013/PA.Tlm
PUTUSANNomor 71/Pdt.G/2013/PA.TIma ae al, 23DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkaraceraitalak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempattinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon;LawanTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada,tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;Pengadilan Agama
tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2013 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 24 Mei 2013 dengan ini mengajukan halhal sebagaiberikut :1.
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suamiistri sah, menikah pada hariJum'at tanggal 24 Nopember 2006 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah1427 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanPutusan Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.TlmPage 1 of 6Agama Kecamatan Wonosari, Kab.
Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.TIlm gugur;2.
SUYUTI, MHPutusan Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.TlmPage 5 of 6tidACHMAD SARKOWI, S.HIPanitera Pengganti,Perincian Biaya Perkara : tidLUTHFIYAH, S.Ag 1. Pendaftaran :Rp. 30.000,Biaya ATK :Rp. 50.000.Panggilan :Rp. 395.000,Redaksi :Rp. 5.000,Meterai :Rp. 6.000,Jumlah :Rp. 486.000,(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
9 — 7
.- Menyatakan bahwa perkara Nomor 71/Pdt.P/2014/PA.Blk dicabut.- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
71/Pdt.P/2014/PA.Blk
PENETAPANNomor 71/Pdt.P/2014/PA.Blkearl gor sIl alll pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim telah menjatunkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikahyang diajukan oleh :PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATENBULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;PEMOHON II, umur 37 tahun
pendidikan terakhir SMP,pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATENBULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan pemohon dan pemohon II;Telah memeriksa buktibukti pemohon dan pemohon II;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 02 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Bulukumba, dengan register nomor 71
oleh karena perkara ini menyangkutperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, yang telah dirubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006,dan telah mengalami perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dan Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.MENETAPKANe Mangabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.e Menyatakan bahwa perkara Nomor 71
21 — 0
- Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.P/2023/PA Sgm. dicabut;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
71/Pdt.P/2023/PA.Sgm
63 — 3
MENGADILI Menyatakan perkara nomor 71/Pdt.P/2017/PA.Pwr, gugur. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
71/Pdt.P/2017/PA.Pwr
137 — 130
MENGADILI
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus
Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau tidakberkekuatan hukum/batal demi hukum:;3. Menyatakan bahwa anak yang dikandung Termohon (TERMOHON 1)bukan anak dari Pemohon (PEMOHON);4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDERHal. 3 dari 15 Hal. Put.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON I,Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK,Provinsi Riau, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2" dan diparaf;3. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil, telah dinazegelen dan telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3"dan diparaf;Hal. 4 dari 15 Hal. Put.
Pasal 72 ayat (2) InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim berpendapat cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon denganmenyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tidak mempunyaikekuatan hukum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan Kutipan AktaNikah Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mempunyai
kekuatanhukum, maka demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan, maka secaraex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau untukmencoret Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019dari Register Akta Nikah terkait;Hal. 12 dari 15 Hal.
Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau,tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau untuk mencoretKutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dariRegister Akta Nikah terkait;Hal. 13 dari 15 Hal. Put.
17 — 6
Buntu No.71 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Swasta;
Buntu No.71 Desa Helvetia Kec.Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Swasta;Terdakwa Bayu Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:12.. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2016sampai dengan tanggal 22 September 2016;. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;.
55 — 17
1.Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Sgr Gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00,- ( seratus dua puluh ribu rupiah)
71/Pdt.P/2022/PA.Sgr
24 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Bji dari Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
71/Pdt.G/2023/PA.Bji
43 — 7
Menyatakan perkara Nomor: 71/Pdt.G/2015/PA.Psp dicabut;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
14 — 6
Menetapkan menurut hukum bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/71/XII/1981, tertanggal 25 Desember 1981 yang semula bernama SUBIWARTO diganti/dirubah menjadi bernama TOTOK SUBIWARTO ;3.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora untuk mengganti/merubah nama Pemohon dalam buku regester Nikah Nomor : 500/71/XII/1981, tertanggal 25 Desember 1981 yang semula bernama : SUBIWARTO menjadi bernama : TOTOK SUBIWARTO ;4. Membebankan semua biaya yang timbul atas permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)
denganseorang perempuan bernama KANTI.e Bahwa dalam surat nikahnya Pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohonyang seharusnya bernama TOTOK SUBIWARTO di tulis SUBIWARTO saja.e Bahwa dalam surat identitas mulai dari Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Ijazahsekolah dan SK Pegawai Negeri dengan nama TOTOK SUBIWARTO.e Bahwa untuk menyeragamkan nama pada semua suratsurat identitasnya, makapemohon bermaksud untuk merubah nama SUBIWARTO diganti dengan TOTOKSUBIWARTO dalam surat nikahnya nomor 500/71
/XII/1981, tertanggal 25 Desember1981.e Bahwa untuk mengesahkan perubahan nama dalam surat nikah tersebut harus adapenetapan dari Pengadilan Negeri.Berdasarkan hathal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Blora untuk memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagaiberikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2 Menetapkan menurut hukum bahwa nama Pemohon dalam KutipanAkta Nikah Nomor : 500/71/XII/1981, tertanggal 25 Desember 1981yang semula bernama SUBIWARTO
diganti/dirubah menjadi bernamaTOTOK SUBIWARTO ;3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untukmengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora untuk mengganti/merubahnama Pemohon dalam buku regester Nikah Nomor : 500/71/XII/1981, tertanggal :25 Desember 1981 yang semula bernama : SUBIWARTO menjadi bernama : TOTOKSUBIWARTO ;4 Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnyakepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari
persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telahdatang menghadap ke persidangan ;Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohonmenyatakan tetap pada isi permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan suratsurat bukti yang telah dicocokkan dengan suratsurat aslinya sebagaiberikut :1Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.: 500/71/XII/1981, tanggal 25 Desember 1981 atasperkawinan antara SUBIWARTO dan KANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor
sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka ongkosperkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan ketentuan Undangundang No.23 Tahun 2006, PP No.37 Tahun2007, Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008, serta peraturan lain bersangkutan ;1MENETAPKAN: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2 Menetapkan menurut hukum bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta NikahNomor : 500/71
8 — 0
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menetapkan, biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/06/VI/2003 tanggal 05 Juni 2003, biodata Pemohon I yang semula tertulis SUWANDI bin SUNARDI tempat tanggal lahir Trenggalek 14-7-1980, dirubah menjadi SUWANDI bin SUNARDI tempat tanggal lahir Trenggalek 14-07-1981;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten
Trenggalek, untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah Nomor : 71/06/VI/2003 tanggal 05 Juni 2003, sesuai diktum poin 2 diatas;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);