Pasal 289 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sertaketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. MenyatakanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor123/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst atas namaDebitor / PT Tenaga Listrik Gorontalo(Dalam PKPUSementara) berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Tenaga Listrik Gorontalo)Pailit dengan segala akibat hukumnya

Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Debitor / PT Tenaga Listrik Gorontalo;

4.Mengangkat:

a)Saudara ENRICO HAM AD A, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftara Nomor: AHU-57 AH.04.05- 2022, tanggal 28 Maret 2022, beralamat di Arkananta Vennootschap Bankruptcy

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Debitor / PT Tenaga Listrik Gorontalo;

1. Memerintahkankepada Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
2. Menetapkanbiaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

7.Menghukum

Debitor PT Tenaga Listrik Gorontalo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.660.000,00(Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

TENAGA LISTRIK GORONTALO

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur Sulawesi Utara, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara, cq. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow ; Dade Manoppo., dkk

Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. GubernurSulawesi Utara, cq. Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Sulawesi Utara, cq. Bupati Kabupaten BolaangMongondow, cq. Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan di JalanTrans Sulawesi, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, KabupatenBolaang Mongondow;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan1. Dade Manoppo, bertempat tinggal di Desa Komangaan,Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;2.

Bahwa gugatan Penggugat masih kurang pihak karena tidak menarikPemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI, Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai Instansi Teknis sebagai pihakdalam perkara a quo. Di sini lebin kabur lagi gugatan Penggugat;3. Bahwa gugatan Penggugat tidak merinci secara jelas luas lahan masingmasing Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna;4.

waktu itu diPulau Bali terjadi bencana alam yaitu meletusnya Gunung Agung, sertapopulasi kepadatan penduduk di pulau Jawa;Bahwa dalil Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat oleh karena itugugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak beralasan danharus dikesampingkan;Bahwa proses tuntutan ganti rugi eks Transmigrasi UPT Tumokang,Mopugad dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara yang mana lokasi tersebutsebagian sudah direalisasikan/dikompensasi oleh Pemerintah Pusat dalamhal ini Kementrian Tenaga

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia, cq. Gubernur Sulawesi Utara, cq. Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi Sulawesi Utara, cq. Bupati Kabupaten BolaangMongondow, cq.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BolaangMongondow tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr.

GCL Indo Tenaga, DKK

- Perdata - Penggugat - Anwar Hasan - Tergugat - Koperasi Tenaga Kerja Buruh Bongkar Muat 'TKBM' PERMATA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR

,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan padaKantor Bejea Law Firm, beralamat di Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019:Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROPINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan DukuhMenanggal Nomor 124126, Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasan Mangalle, S.H., S.T.

,Jabatan Pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan diDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor560/12161/108.5/2018, tanggal 24 September 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam

Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya Tahun2017 di PT. Dutacipta Pakarperkasa Warugung Surabaya, Tertanggal30 Agustus 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur Nomor 560/1052/108.5/2018 Tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Upah di Bawah UMK (Upah Minimum Kota) Kota Surabaya Tahun2017 di PT. Dutacipta Pakarperkasa Warugung Surabaya, Tertanggal 30Agustus 2018;4.

SEMEN INDONESIA BETON ; KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM & DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TUAL4.WALIKOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KOTA TUAL5.WALIKOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TUAL6.WALIKOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TUAL Cq. KEPALA PUSKESMAS UN KOTA TUAL7.WALIKOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TUAL Cq. KEPALA LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KOTA TUAL8.WALIKOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TUAL Cq.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM & DINASSOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TUAL, yangberalamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Lodar El Kecamatan DullahSelatan Kota Tual selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. WALI KOTA TUAL Cq. KEPALA DINAS CATATAN SIPIL DANKEPENDUDUKAN KOTA TUAL, yang beralamat di Jalan Mutiara KelurahanHal 1 dari 76 Hal. Putusan No : 20/Pdt. G/2015/PN. Tul.Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual selanjutnya disebut TERGUGATWALI KOTA TUAL Cq.

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero) vs H. M. HASAN F. HAMZAH, dkk

PUTUSANNomor 104 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat Kasasi telan memutus sebagai berikutdalam perkara:PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero), berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta Selatan, yangdiwakili olen Direktur Utama Evelyn G Masassya, dalam hal inimemberi kuasa kepada Efendy H. Purba, S.H., M.H., dan kawan,Para Advokat, berkantor di Gedung Lina, lantai 2, Room 205,Jalan HR.

):Bahwa bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4487/Jelambar atasnama PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Persero)/Tergugat Rekonvensiadalah suatu buku tanah berupa sertifikat, dimana pemegang sertifikathanya bisa memanfaatkan tanah untuk mendirikan dan mempunyaibangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangkawaktu tertentu. yakni tercatat selama 20 tahun, sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 35 (1) Undang Undang Pokok Agraria, yangmana ternyata Sertifikat HGB tersebut telah

yang cacat hukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusansebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 4487/Jelambar atas nama PT AsuransiSosial Tenaga Kerja (Persero) yang berakhir tanggal 7 Januari 2013 adalahtidak berlaku;Halaman 12 dari 51 hal.

Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 4487/Jelambar atas nama PT AsuransiSosial Tenaga Kerja (Persero) yang berakhir tanggal 7 Januari 2013 adalahcacat hukum:;4. Menyatakan Surat Operkan Tanah Hak Usaha tertanggal 27 Agustus 1962yang didaftar/diketahui waktu itu oleh Lurah Angke Duri/Djembatan V(sekarang dikenal Kelurahan Jelambar) dengan Nomor daftar 221/Lr/62adalah sah dan berharga;5.

Kerja (Persero)/PT Jamsostek (Persero), yang berakhirtanggal 7Januari2013 adalah tidak berlaku lagi: Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 4487/Jelambar, atas nama PT AsuransiSosial Tenaga Kerja (Persero)/PT Jamsostek (Persero) yang berakhir padaHalaman 21 dari 51 hal.

ERVIANTO RADIX CHANDRA, DK VS MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA

ditinjau dan diberlakukan kembali secaraefektif demi kemanfaatan perlindungan dan pelayanan Tenaga KerjaIndonesia (TKI) yang dipandang secara normatif sangatlah positifdirasakan manfaatnya oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI);5.

bertentangan denganhakikat penerapan hukum UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Juncto UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar NegeriJuncto Peraturan Pemerintah RI (PP Nomor 3 Tahun 2013) tanggal 02Januari 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Juncto Surat KeputusanKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Nomor KEP..04/KA/II/2009, tanggal 06 Februari 2009 Juncto SuratEdaran Menteri Tenaga

Mengabulkan permohonan Judicial Review (Hak Uji Materiil) dari PemohonAsosiasi Pengusaha Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (APPTKI);2. Menyatakan menurut hukum Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 16 Tahun 2012, tanggal 26 September 2012 adalahmerugikan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/20143.

Menyatakan menurut hukum Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 16 Tahun 2012, tanggal 26 September 2012 adalahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Juncto UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar NegeriJuncto Peraturan Pemerintah RI (PP Nomor 3 Tahun 2013) tanggal 02Januari 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Juncto Surat KeputusanKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

(Bukti P1);Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 TAHUN 2013tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pasal 26 (DRS. H. SusiloBambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia) (Bukti P2);Fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia tentang Perlindungan Tenaga Kerja Purna Penempatan. (DRS.

-RAMLIS-LAWAN- Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Singkawang,dkk

Pemuda No. 51, Singkawang Kalimantan Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013, selanjutnya sebagai :PENGGUGAT;LawanMENTERI TRANSMIGRASI DAN = TENAGA KERJA REPUBLIKINDONESIA Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq. KEPALAKANTOR WILAYAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAKALIMANTAN BARAT JI. A.Yani No: 66 A Pontianak Kalimantan Barat Cq. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTASINGKAWANG Jl.

Bahwa penguasaan seluruh tanah milik PENGGUGAT seluas + 96.859 M2atau + 9,7 Hektar Are diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan se jjindari PENGGUGAT, dan setelah di konfirmasi kepada TERGUGAT ternyatalahan milik PENGGUGAT digunakan sebagai peruntukan Lahan UsahaTransmigrasi atas instruksi ( hirarkis ) dari Kantor Wilayah Transmigrasidan Tenaga Kerja Kalimantan Barat dan Menteri Transmigrasi dan TenagaKerja Republik Indonesia;10.Bahwa PENGGUGAT telah berusaha berkalikali mendatangi, menghadapbahkan

sebagai akibat dalam perkara ini;SUBSIDAR :ATAU : Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya( Ex Aequo et Bono )Menimbang, bahwa dalam sidang yang telah ditetapkan, untukPenggugat hadir kuasanya Bambang Stiadi, SH, untuk Tergugat hadirkuasanya Muhamad Heru,SH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan KepalaSub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Singkawang,Adriansyah, S.Hi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub BagianPenataan dan Pemukiman Dinas Sosial, Tenaga

Secara The Fakto / The Yuridis formal kami di datangkan13 agustus 2004, mulai menerima dan mengelola lahan usaha yangdisengketakan pihak penggugat saat ini tahun 2005 yang telah dinyatakanoleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi clear and clean dan berdasarkangambar peta yang diterbitkan oleh dinas bersangkutan.jadi gugatanpenggugat sama sekali tidak relevan dan tidak beralasan.2610.Penggugat menyatakan selesai mensertifikatkan sebagian tanah tahun2008 kemudian merantau. keluar daerah dan pulang

Foto copy Peta Pembagian Lahan usaha Transmigrasi Lokasi DesaPangmilang yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Kalimantan Barat. ( di beri tanda T. 2 ) ;3. Foto copy Berita Acara Pengukuran dan Pembagian Lahan tertanggal 27Desember 2005 lokasi Desa Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan,( diberi tandaT. 13 );4. Foto copy Berita acara Penyerahan Lahan tanggal 27 Desember 2005lokasi Desa Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan, ( diberi tandaT. 14 );5.

Pemohon:
JOHAN KOSIADI
Termohon:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU Cq Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau

ARGO LESTARI vs DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR,

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGANILIR, beralamat di Jl. Raya Lintas Timur KM. 35 Indralaya,halaman dari 55 Pts. No.62/Pdt/2013/PT.Plg.Kabupaten Ogan TIlir, Sumatera Selatan, sebagaiTerbanding I /Pembanding II semula Tergugat I.2). BUPATI OGAN ILIR, berkantor di Jalan Raya Lintas Timur KM. 35 Indralaya,Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sebagai TurutTerbanding I/ Pembanding II semula Turut Tergugat I.3). PT.

dan benar, sehingga prilakuPembanding semula Tergugat yang mendirikan bangunan diatas lahan milikTerbanding semula Penggugat adalah melanggar hak Penggugat sehinggaPrenggugat sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan kePengadilan;4 Bahwa Pemohon banding semula Tergugat dan Turut Tergugat selalumenghubungkan antara SK gubernur Nomor : 527/KPTS/I/2003 tanggal5 November 2003 dengan SK Bupati Ogan IlirNo. 82/1/2004 tertanggal 7 Juli2004, sementara itu dalam pembuktian oleh Surat Dinas Tenaga

/Pdt/2013/PT.Plg.juga menanyakan status kepemilikan tanah tersebut kepada tetangga pemiliklahan tersebut;Bahwa sebenarnya Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I tidakperlu menutupi fakta bahwa salah satu alat bukti Pembanding semula Tergugatdan Turut Tergugat I mengetahui tentang kepemilikan tanah tersebut yaitudengan surat bukti yang ditandatangani oleh Pembanding semula Tergugat danTurut Tergugat I dalam bukti P24 dan P25 dan keterangan saksi Darusmanyang merupakan pegawai pada Dinas Tenaga

DELTA PASIPIC INDOTUNA LAWAN 1.AHMAD HANIF BASWEDAN2.KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN3.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN4.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BITUNG

Beralamat di JalanJendral Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan 12950 Telpon.5255733,Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Taransmigrasi Provinsi Sulawesi Utarabidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Bahwa pada tanggal 15 Februari 20117 Penggugat mendapat undanganklaraifikasi Nomor : 560/DTKT.V/WAS/004/2017 dari Turut Tergugat Il,yang intinya desakan agar membayar penetapan upah lembur Tergugatsebagaimana Surat Penetapan Nomor : 20/PPKNJK/VIII/2015 olehKementerian Tenaga kerja dan Tarnsmigrasi tanggal 24 Agustus 2015;5.

Bahwa atas Pengaduan Tergugat, Turut Tergugat Ill Dinas Tenaga Kerjadan Transmigarsi Pegawai Pengawas Kota Bitung mengeluarkan anjuranNomor:685/D TKT/HS/654/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang intinyaPenggugat agar tetap membayar Upah Lembur kepada Tergugat saudaraAchmad Hanif Baswedan.

Ataspenetapan yang tidak adil ini kami mengajukan Peninjaun Kembali kepadaKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:189/A/DELPI/HRD/V/2014 yang intinya Penggugat keberatan atasPerhitungan upah kerja lembur atas nama Tergugat Ahmad HanifBaswedan;.Bahwa atas peninjaun kembali aquo, secara tidak adil dan sepihak padatanggal 24 Agustus 2015 Turut Tergugat Kementerian Tenaga Kerjamelalui Dirijen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3menetapkan ulang perhitungan upah lembur saudara Tergugat

Kedua pernyataan dianalisis dan dikaitkandengan ketentuan (8) Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor KEP. 102/MEN/V1/2004 tentang WaktuKerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, yaitu: Pasal4 ayat (2) yaitu:Bagi pekerja/ouruh yang termasuk dalam golonganjabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lemburt ......

MIYUKI INDONESIA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG

Putusan Perkara Nomor :66/G/2014/PTUNBDGMELAWANKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang,berkedudukan di Jalan Surotokunto KM 6, KabupatenKarawang, 41311, Jawa Barat ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;1. BUDI SISWANTO, SH ;2. MUHAMMAD NUR, SE ;3. NAHDI PUTRA N.ST.

,MH ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Karawang, berkedudukandi jalan Surotokunto KM 6, Karawang 41311,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 AgustusPengadilan Tata Usaha Negara Bandung :Telah membaca : 9222 32 222 nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn cencePenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :66/PEN.DIS/2014/PTUNBDG, tertanggal 18 Juli 2014 , tentang PenetapanDismissal ProSe@$ ; ne nnn

Putusan Perkara Nomor :66/G/2014/PTUNBDGKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang ;berkedudukan di Jalan Surotokunto KM 6 Kabupaten Karawang 41311, JawaBarat ; == == == 22222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nen cece nenOBUJEK SENGKETA 2 onnn2nnenncnnnn sen nen nee nen non nnnnnnennnnnanenensenneenennanenennensAdapun yg menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang, dengan Nomor Surat : 566/2375

/BPKK, tertanggal 17 April2014, perihal : Nota pemeriksaan ;GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU 5qn=0=2s20 2020"Bahwa pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini di ajukan olehPenggugat setelah menerima objek sengketa dari Tergugat yaitu SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang, dengan Nomor Surat : 566/2375/BPKK, tertanggal 17 April2014, perihal : Nota pemeriksaan, yang diterima Penggugat pada tanggal21 April 2014, sedangkan gugatan ini di ajukan pada Pengadilan TataUsaha

secara tetap/PKWTT,sebagaimana hak Penggugat tersebut dijamin dengan undangundng berdasarkan Pasal 56 UndangUndang Nomor :13 Tahun2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur :(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktutidak tertentu 0 22200 nnn no nne nen ane(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) didasarkan atas :a. jangka waktu ,atau 5 222 enone nn nnnb. selesainya suatu pekerjaan tertentu ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga

SELAMAT, DKK;melawanKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KUTAI TIMUR;

Pembanding/Penggugat : Dedi Arman
Terbanding/Tergugat I : Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA;dkk VS PT. ADINDO HUTANI LESTARI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav. 51, JakartaSelatan, dalam hal ini memberikan kuasakepada : 1. Sunarno, SH. MH., Kepala BiroHukum Depnakertrans, 2. Sahat, SH. MH.,Kabag Penyuluhan dan Bantuan HukumDepnakertrans, 3. Sodig, SH.

., KepalaSub Direktorat Penyelesaian masalahpertanahan, Direktorat Penyediaan TanahTransmigrasi, Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, 4. Prapto Jokowidodo, SH.MH., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, 5.

., Totok Nur Laksmono, Kepala SubBagian, Bagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, 7. Bambang Adi Imam B. SH.,Kasubag Penelahaan Hukum Biro HukumDepnakertrans, 8. Edward Feco . WHuwae,SH., Staf Biro Hukum Depnakertrans,Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 14K/TUN/2009berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20Oktober 2008,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IIIntervensi/Pem banding ;.

AdindoHutani Lestari dengan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bulungan ;c. Bahwa sesuai surat Bupati Bulungan Nomor109/TU.3/TKT/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentangPenyelesaian Lahan Transmigrasi dengan PT.

AdindoHutani Lestari lokasi Sesayap, yang ditujukankepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Tergugat II Intervensi) yang pada intinya telahmengadakan pertemuan dengan Penggugat padatanggal 14 Agustus 2006 untuk melakukanpenyelesaian Hak Pengelolaan Tergugat IIntervensi No.7/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari1996 dengan PT. Adindo Hutani Lestari (Penggugat)(Bukti T.

CALTEX PACIFIC INDONESIA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI RIAU DLL

Bahwa atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungR.I. tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial, Departemen Tenaga Kerja Dan TransmigrasiR.I. mengeluarkan Keputusan No. Kep.171/D.PHI/2003tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pencabutan PutusanPanitia Tenaga Kerja Minyak Dan gas BumiNo.Pts.08/BW/PTK Migas/1997 tentang pemutusanhubungan kerja antara PT.Caltex Pacific Indonesiadengan sdr. L.

Kep.05/Men/20012746K/30/MEM/2001tanggal 24 Januari 2001 tentang Panitia Tenaga KerjaMigas menetapkanDalam hal putusan PTK.

Simanungkalit ;Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi RiauNo.561/TK PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentangPenetapan Upah dan Hak hak Normatif Sdr.

Simanungkalit,SH. selama melakukan Upaya Hukum ;Bukti T.II.Int 3: Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi RiauNo.560/TK PK/326 tanggal 25 Maret 2004 tentangMohon Penjelasan Putusan Direktur JenderalPembinaan Hubungan IndustrialNo.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 ;Bukti T.II.Int 4 : Surat Keputusan Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi R.I.

.: Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi RiauNo.560/TK PK/749 tanggal 3 Juli 2004 ~=s tentangMerealisasi Hakhak Sdr. L. Simanungkalit ;: Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi RiauNo.560/TK PK/401 tanggal 5 April 2004 ~=sittentangMohon Realisasi Hakhak Normatif ;: Surat L. Simanungkalit tanggal 12 Januari 2004yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga KerjaPropinsi Riau No.560/TK PK/326 tanggal 25 Maret2004 tentang Mohon Realisasi Hakhak Normatif ;: Surat PT.

ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG

Soeprapto, Jakarta Pusat10640, pekerjaan Advokat pada Law Firm LaodeSabur & Partners, berdasarkan Surat kuasa Khusustanggal 17 Desember 2013 ;untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ; oo ME L A W A N Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenKarawang, berkedudukan di JalanSurotokunto KM 6 Karawang 41311 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MuhamadNur,SE, Warganegara Indonesia, alamat Kantor diJalan Surotokunto KM 6 Karawang 41311, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja

Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkalaterhadap seluruh karyawan ; b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja (klinik) yangdijalankan oleh Dokter bersertifikat hyperkes ; c.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat yakni suratyang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang dengan Nomor Surat : 566/4972/ BPKK/2013,perihal : Nota Pemeriksaan, tertanggal O02 Oktober 2013 yangditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT.

No. 177/G/2013/PTUNBDGOBJEK SENGKETA Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah NotaPemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Karawang dengan Nomor Surat : 566/4972/BPKK/2013, Perihal : Nota Pemeriksaan, tertanggal 02 Oktober 2013yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT.

Bahwa, sebagian Keputusan Tergugat yakni surat yang diterbitkanoleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang dengan Nomor surat 566/4972/BPKK/2013, Perihal NotaPemeriksaan, tertanggal 02 Oktober 2013, yang ditujukan kepadaPimpinan/Direktur PT.

Menyatakan tidak sah Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor : 567/Perinnaker-PHI/321 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan ; ------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor : 567/Perinnaker-PHI/321 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan ; ------------------------------------------4.

ABDUL KHOLIK PASARIBU, DKK MELAWAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR

Bahwa objek sengketa a quo adalah Surat Kepala Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor 567/PerinnakerPHV/321tanggal 10 April 2017 berupa surat yang bersifat Pemberitahuan ;.

Bahwa objek sengketa a quo adalah Surat Kepala Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor 567/PerinnakerPHV/321tanggal 10 April 2017 berupa surat yang bersifat Pemberitahuan ;2. Bahwa inti dari surat tersebut adalah pemberitahuan tentang penolakanTergugat untuk menerbitkan anjuran, karena adanya surat pengundurandiri Para Penggugat secara sukarela (atas kemauan sendiri) ;3.

(Satuan Pemeriksa Internal) yangdibuat dan ditandatangani oleh Syahril tanggal 17 Februari2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar No. 567/PerinnakerPHI/321 tanggal 10April 2017 perihal Pemberitahuan (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RlNomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan danPemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta TataKerja Mediasi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;Struktur

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianMediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi, yang telahmencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.92/MEN/V1I/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian MediatorSerta Tata Kerja Mediasi : Pasal 1 angka 1 berbunyi :Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUNPBRMediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalahpegawai

Menyatakan tidak sah Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar Nomor : 567/PerinnakerPHV321 tanggal 10 April 2017Perihal Pemberitahuan ; === 27 202 soo nnn con nen nn neeHalaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor : 23/G/2017/PTUNPBR3.