Ditemukan 2317116 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-11-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 12
12 — 12
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsungkan secara Agama Hindu di Desa Sangsit pada tanggal 20 Januari 2011 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di kantor Dinas Catatan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian;
4.
Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 751.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisahcukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak adakomunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya makaPenggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugatsudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi dan Penggugat mohonagar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di nyatakan putuskarena perceraian;8.
Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugatdengan Tergugat,maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepengadilan negeri singaraja ;Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapakketua pengadilan negeri singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lamauntuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di sidangkan pada hari sidangyang telah di tentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi
Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang di langsungkan Secara agama hindu di Buleleng Padatanggal 20 Januari 2011 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan diHalaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgrkantor Dinas Catatan kependudukan dan catatan sipil KabupatenBuleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;3.
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 20 Januari2011 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di kantor Dinas Catatankependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putuskarena perceraian;4.
Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng diSingaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk ituHalaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgrpaling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatanhukum tetap;6.
Register : 06-06-2023 — Putus : 04-09-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Sgr Tanggal 4 September 2023 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 0
20 — 0
dan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Pangkungparuk, pada tanggal 21 Oktober 2016, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5108-KW-20022018-0040, tertanggal 20 Februari 2018, dinyatakan putus karena perceraian
Register : 28-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 524/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
14 — 9
bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Juli 2002 di Banjar Dinas Sekar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No. 103AA/NI/Bjr/2009 tanggal 27 April 2009 adalah sah dan putus karena perceraian
segala akibat hukumnya;
- Menyatakan bahwa anak yang bernama Gede Randy Widy Aditya Putra, Laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Juli 2003, sesuai kutipan kelahiran No.183/lst/Bjr/2009, berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat selaku Kepurusa, dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut, untuk sewaktu waktu dapat bertemu dengan anak tersebut, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;
- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian
Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugatdengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kePengadilan Negeri Singaraja ;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lamamemanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari persidangan yangtelah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.
Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Juli 2002di Banjar Dinas Sekar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Bulelengsesuail dengan Akta Perkawinan No. 103AA/NI/Bjr/2009 tanggal 27 April2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3.
ini wajib dilaporkan olehyang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil padaKantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatpada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukumuntuk
Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Juli 2002 diBanjar Dinas Sekar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Bulelengsesuai dengan Akta Perkawinan No. 103AA/NI/Bjr/2009 tanggal 27 April2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 524/Pdt.G/2018/PN Sgr4.
Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng diSingaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itupaling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatanhukum tetap;6.
Register : 26-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Dps Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 18
18 — 18
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Buleleng dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Made Ada, pada tanggal 29 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082 / K / 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 5 Agustus 2004, adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan
Menyatakan hukum perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yangdilangsungkan di Buleleng secara Agama Hindu, pada tanggal 29 Maret2001 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal05 Agustus 2004 sebagaimana Akta Perkawinan No. 1982/K/2004 yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal O05Agustus 2004, dan PENGGUGAT berkedudukan sebagai PURUSA,SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN;3.
Bahwa puncakpertengkaran terjadi sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu atau sekitar Tahun 2014dimana akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah,Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan anakanak, dan hingga saat initidak kembali;Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian denganalasan adanya perselisihnan atau pertengkaran terus menerus yang tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut pasal 22 ayat (2)PP.
melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;Menimbang, bahwa UndangUndang tersebut juga tidak melarangadanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukandalam undangundang dan peraturan pelaksanaan lainnya;Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor: 1 Tahun1974, antara lain menyebutkan: "Perkawinan dapat putus karena perceraian,untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
60 (enam puluh hari)hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatanhukum tetap, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugatdan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlakudisebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusandalam perkara
untuk mencatatkan adanya perceraian Penggugatdan Tergugat serta menerbitkan akta perceraiannya adalah kewenanganinstansi pelaksana tersebut.
Register : 19-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 426/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 2 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 10
11 — 10
li>Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; ---------
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 17 April 2017, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 702/VI/2018, tertanggal 18 Juni 2018, adalah sah dan putus karena perceraian
, lahir di Gianyar pada tanggal 24 Mei 2017, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ; -------------------------------------------------
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian
Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukuplama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasisebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugatmerasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidakmungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian; 9.
Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugatdengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kePengadilan Negeri Singaraja; Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lamauntuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidangyang telah ditentukan, dan setelahn memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
tersebut haruslan pula melaporkan pada instansipencatatan Sipil; Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakanbahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada InstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentangperceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untukmelaporkan perceraian ini, kepada
Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di DesaPedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 17 April2017, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 702/V1/2018,tertanggal 18 Juni 2018, adalah sah dan putus karena perceraian dengansegala akibat hukUMNYa; 222222 22 24.
Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara inikepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperolehkekuatan hukum tetap ; 26.
Register : 22-02-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 214/Pdt.G/2021/PN Dps Tanggal 7 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 17
23 — 17
M E N G A D I L I:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Mei 2015 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-19052015-0012, tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak
Maka satusatunnya jalan yang terbaikadalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu denganPerceraian.10.Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan PengadilanNegeri .
Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatanperceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan NegeriDenpasar.11.Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut danberalasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untukmendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan
Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 2 April 2015 yangsesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171KW190520150012,tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaDenpasar, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;3.
wajib dilaporkan oleh yang bersangkutankepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusanpengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehinggadengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untukmelaporkan perceraian tersebut;Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkansuatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai
Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Mei 2015yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171KW190520150012, tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaDenpasar, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;3.
Register : 03-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 537/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 16
14 — 16
panggil dengan patut tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 15 Nopember 2007 di Desa Temukus dan pernikahan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan no 5108-KW15072014-0016 tertanggal 15 Juli 2014 adalah Putus karena Perceraian
MakaPenggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Kantor Pengadilan NegeriSingaraja.Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.
memeriksa dan mengadili perkara inberkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 15 Nopember 2007di Desa Temukus dan pernikahan tersebut telah di catatkan di Kantor DinasKependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulelengsesuai dengan aktaperkawinan no 5108KW150720140016 tertanggal 15 Juli 2014 adalah Putuskarena Perceraian
sebagai berikut :Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatursecara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinyahanya alasanalasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikandasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntutperceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telahterjadi percekcokan terus menerus, bahwa
seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke2 (dua) dari gugatanPenggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatputus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan petitum ke3 (tiga) Penggugat yaitu agar anak Penggugat danHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 537/Pdt.G/2018/PN.
Sgrdari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 UndangUndangNo. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepadapihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian inikepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan
Register : 06-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 386/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 5 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
li>Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut menurut hukum untuk datang menghadap kedepan sidang namun tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Sari Mekar, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng 3 Januari 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 477 / 180 / VI / 2018 tertanggal 26 Juni 2018 Putus Karena Perceraian
Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untukmelaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan danCatatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60( enam puluh ) hari sejak putusan tersebut memiliki kKekuatan hukumtetap ;D.
Perceraian, c.
mengenai alasanalasanyang dijadikan dasar untuk Perceraian secara terperinci disebutkan di dalamPenjelasannya yaitu terdapat dalam huruf (f) yang berbunyi Antara suami istriteruS menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini diperkuat lagi denganadanya Peraturan pemerintah R.I.
Peraturan Pemerintah R Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf(f), maka apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnyaperkawinan karena perceraian dapat dibuktikan ataukah tidak, maka akandipertimbangkan sebagai berikut:1.
Terdapat cukup alasan bagi Suami istri untuk melakukan perceraian;Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN GinMenimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar olehPenggugat (Suami) dalam hal ini adalah setelah beberapa tahun perkawinanmulai timbul benihbenih kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugatdengan adanya percekcokan yang terus menerus, dikarenakan Tergugat telahberselingkuh dengan wanita lain sehingga pada puncaknya pada tahun 2015Tergugat meninggalkan
Register : 13-03-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat: Ni Kadek Sunastri
Tergugat: Komang Surya Hadi Sastrawan
28 — 18
28 — 18
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 November 2005 di Banjar Dinas Rarangan, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 November 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.
Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam tenggang waktu 60 hari;4.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanpa materai tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);
Untuk menghindari tidakan tindakan kekerasan verbal, fisik, sertarasa trauma yang menimpa anakanak kami akibat dari prilaku Tergugatpada penngugat, serta menghindari tindakan kekerasan yang vatalmenimpa diri Penggugat dan menjurus pada tindakan KDRT oleh karenaitu Penggugat melayangkan gugatan perceraian ini kepada Tergugatmelalui Pengadilan Negeri Singaraja;Selanjutnya tiga hari sebelum gugatan perceraian ini Penggugatdaftarkan di Kepanitraaan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 5maret Penggugat
Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 November 2005 diBanjar Dinas Rarangan, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, KabupatenBuleleng, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 21 November 2006 putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya;3.
UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajibdilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku register yangdiperuntukkan untuk itu dan sebagaimana pula dalam ketentuan Pasal 75 ayat 4Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan TatacaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Panitera Pengadilanberkewajiban mengirimkan
Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam tenggang waktu 60 hari;4.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untukmengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanpamaterai tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;5.
Register : 23-02-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 13-04-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Dps Tanggal 12 April 2023 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 10
39 — 10
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Tana pada tanggal 14 Agustus 2020, dengan Akta perkawinan nomor 5171-KW-26102020-0012 tertanggal 26 Oktober 2020, putus karena perceraian;
- Menyatakan hukum hak asuh anak
tanggal 23 November 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-04102021-0018, berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian
dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
Register : 19-01-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Sgr Tanggal 14 Maret 2018 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
9 — 8
9 — 8
Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu Pada Hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2002, di Kabupaten Buleleng , adalah Sah dan Putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;IV.
Sgr11.Bahwa selama Penggugat seringsering keluar rumah tanpa seijin Penggugat,Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab menganai nafkahbatinPenggugat, semenjak Tergugat secara terus menerus meninggalkan rumah tanpaseijin Penggugat, sampai Surat Gugatan Perceraian ini diajukan;12.Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan kekisruhan dalamrumah tangga ini secara kekelurgaan, namun tidak membuahkan hasil alias tetapnihil hasilnya;13.Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan
kerukunanrumah tangga ini, namun tidak membuahkan hasil atau hasilnya tetap nihil,karenanya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua PengadilanNegeri Singaraja, agar perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat denganTergugat, menurut tata cara Adat Agama Hindu Pada Hari Rabo, tanggal 30Oktober 2002, Di Kabupaten Buleleng , sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwaperkawinan adalah sah, dan kini putus karena perceraian, dengan
Sgrmemberikan keterangan di bawah sumpah masing masing atas nama SAKSI 1dan SAKSI 2 ;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahanpokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil darigugatan Penggugat;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975tentang Perkawinan menyebutkan :(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepadaPengadilan
;Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan, bahwa antara suami isiri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaisuami istri;Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukannya gugatan perceraianadalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
wajib dilaporkan oleh yangbersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatanhukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh PejabatPencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum angka V gugatan Penggugat dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya makadengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukumuntuk
Register : 08-09-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 399/Pdt.G/2015/PN Sgr Tanggal 8 Oktober 2015 — PENGGUGAT
MELAWAN
TERGUGAT
9 — 7
9 — 7
Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 26 September 2004, di Kabupaten Buleleng, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1335/WNI/Bll/2008, tanggal 14 Januari 2009, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya; 4.
Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 ( empat ratus satu ribu rupiah).
tertanggal 6 Mei2013 yang disaksikan oleh kakak Penggugat dan orang tua Tergugat yangdiketahui oleh Kelian Desa Pekraman Baktiseraga dan Perbekel KabupatenBuleleng;e Bahwa berdasarkan kejadiankejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukummengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukangugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.
;Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian, tanggal 6 Mei 2013, telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya, diberi tanda P5.;Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksisaksi yang memberikanketerangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :1.
Dengan fakta tersebut, telah cukupmenjadi alasan yuridis untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat sebagaimanayang termaktub dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975.
;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, dalam uraian pasalnya menyatakan bahwaperceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap.
Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat padaregister akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini para pihakyang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempattinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini padaregister akta dan menerbitkan akta perceraiannya;Menimbang, bahwa dengan demikian
Register : 19-05-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Sgr Tanggal 24 Juni 2015 — PENGGUGAT
MELAWAN
TERGUGAT
40 — 35
40 — 35
Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, di Kabupaten Parigi, pada tanggal 12 Desember 2007, yang telah dicatatkan pada Kantor Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Parigi Moutong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal No. 474.2/18.UM.P4.HD.K-S.XII/2007, tanggal 12 Desember 2007, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya; 4.
Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.581.000,00 ( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
;9 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat denganTergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke PengadilanNegeri Singaraja;Berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggilPenggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dansetelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai
berikut :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Parigi pada tanggal 12Desember 2007, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan No. 474.2/18.UM.P4.HD.KS.XII/2007, tanggal 12 Desember 2007,putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;3 Memberikan ijin kepada para pihak untuk melaporkan
Dengan fakta tersebut, telah cukupmenjadi alasan yuridis untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat sebagaimanaHalaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Sgryang termaktub dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975.
demikian maka patut untuk memerintahkanpara pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan inimemperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat padaregister Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya.
kepada para pihakuntuk melaporkan putusan perkara inikepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Bulelengpaling lambat 60 (enam puluh) harisejak putusan perceraian inimemperoleh kekuatan hukum,selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipilmencatat pada register Akta Perceraiandan menerbitkan CKutipan AktaPerceraiannya;Menghukum Tergugat untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu riburupiah).
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 471/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 9
12 — 9
MENGADILI :
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 09 Juli 2004 di Jalan Setia Budi, Lingkungan Satria, Kelurahan/Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian
beserta akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu padatanggal 09 Juli 2004 di di Disamarkan adalah putus karena perceraian..
Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusanperceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan SipilKabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak PutusanPengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetapuntuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untukitu;.
,maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatansipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwaperceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentangperceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
Selanjutnya PejabatPencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan aktaperceraiannya;Menimbang, bahwa demikian juga dalam pasal 56, disebutkan bahwapencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan atas permintaan pendudukyang bersangkutan setelan adanya penetapan pengadilan negeri yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihak yang diwajibkan untukmelaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng
Menyatakan bahwa perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adatdan agama Hindu pada tanggal 09 Juli 2004 di Disamarkan, putuskarena perceraian beserta akibat hukumnya;4. Memerintahkan kepada para pihakuntuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 471/Pdt.G/2018/PN Sgr5.
Register : 07-06-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan PN MANADO Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Mnd Tanggal 24 Juli 2023 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
18 — 0
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Tenggara pada tanggal 30 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7107-KW-03052016-0002, Putus karena Perceraian;
- Menyatakan ke 1 (satu) orang Anak
Register : 11-08-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 795/Pdt.G/2022/PN Dps Tanggal 26 September 2022 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 15
28 — 15
M E N G A D I L I:
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Gianyar pada tanggal 10 bulan September di tahun 2010 sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor.338/K/2011 tertanggal 03 bulan Maret di tahun 2011 adalah SAH PUTUS karena perceraian
Register : 03-03-2011 — Putus : 20-07-2011 — Upload : 19-10-2011
Putusan PA LUMAJANG Nomor 667/Pdt.G/2011/PA.Lmj Tanggal 20 Juli 2011 — Penggugat
Tergugat
8 — 1
8 — 1
kembali sebagai layaknya suami isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugatdan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir danbatin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tanggaseperti yang disebut dalam AlLQur'an Surat ArRum ayat 21yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang,serta pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 yaknimembentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia,karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian
lebihmaslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itukarena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudahpecah;Menimbang, bahwa perceraian itu menimbuLlkan madlaratakan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi olehSuasana ketegangan, kebencian dan Sikap salingmenyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besarkarenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebihkecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:logis!
Register : 29-01-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Sgr Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
verstek ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2013 di Jalan Teuku Umar No.36, Banjar Rata Dauh Kreteg, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem secara Agama Hindu serta perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No : 5108 KW -31122013 - 0008, pada tanggal 2 Januari 2014, putus karena Perceraian
0202, tertanggal 20 Agustus 2015 adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Menyatakan anak yang bernama Putu Idamai Amrita Cau, yang lahir di Denpasar pada tanggal 22 April 2015, pengasuhannya ada pada Penggugat selaku ayah kandungnya hingga dewasa dengan tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menengok dan merawat anak tersebut ;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian
Register : 26-12-2022 — Putus : 07-02-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1190/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt Tanggal 7 Februari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 7
34 — 7
pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Chandra Setiawan) dan Tergugat (Tini Hiu), berdasarkan Akta Nikah No.00567/NKH/11C001/10-09, tanggal 18 Oktober 2009 dan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3746/I/2009, tanggal 29 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, PUTUS karena perceraian
dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Suku Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, yang berwenang untuk itu guna untuk mencatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian
Register : 10-08-2022 — Putus : 21-09-2022 — Upload : 23-09-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 790/Pdt.G/2022/PN Dps Tanggal 21 September 2022 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 15
32 — 15
Penggugat sebagian dengan Verstek;
- Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat/Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Ketut Neng pada tanggal 9 Juli 1996 di Denpasar dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25 April 2018 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-24042018-0014 , adalah sah dan putus karena perceraian