CALTEX PACIFIC INDONESIA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI RIAU DLL

Bahwa atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungR.I. tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial, Departemen Tenaga Kerja Dan TransmigrasiR.I. mengeluarkan Keputusan No. Kep.171/D.PHI/2003tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pencabutan PutusanPanitia Tenaga Kerja Minyak Dan gas BumiNo.Pts.08/BW/PTK Migas/1997 tentang pemutusanhubungan kerja antara PT.Caltex Pacific Indonesiadengan sdr. L.

Kep.05/Men/20012746K/30/MEM/2001tanggal 24 Januari 2001 tentang Panitia Tenaga KerjaMigas menetapkanDalam hal putusan PTK.

Simanungkalit ;Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi RiauNo.561/TK PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentangPenetapan Upah dan Hak hak Normatif Sdr.

Simanungkalit,SH. selama melakukan Upaya Hukum ;Bukti T.II.Int 3: Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi RiauNo.560/TK PK/326 tanggal 25 Maret 2004 tentangMohon Penjelasan Putusan Direktur JenderalPembinaan Hubungan IndustrialNo.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 ;Bukti T.II.Int 4 : Surat Keputusan Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi R.I.

.: Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi RiauNo.560/TK PK/749 tanggal 3 Juli 2004 ~=s tentangMerealisasi Hakhak Sdr. L. Simanungkalit ;: Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi RiauNo.560/TK PK/401 tanggal 5 April 2004 ~=sittentangMohon Realisasi Hakhak Normatif ;: Surat L. Simanungkalit tanggal 12 Januari 2004yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga KerjaPropinsi Riau No.560/TK PK/326 tanggal 25 Maret2004 tentang Mohon Realisasi Hakhak Normatif ;: Surat PT.

Pemohon:
Yufrizal
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TERANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN

Namun Telapor tetap tidak melaksanakannya, terkesan seolah kebalhukum dan Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan dan suratKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau diangapangin lalu saja Telapor .13.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi nomor : 33 tahun 2016 yang telah diadakan Perubahandengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 1Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan :Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.PBRa. Pasal 1angka9 menyatakan Pengawasan Ketenagakerjaan adalahkegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.b.

Pada pertengahan bulan Februari 2020 pemohon datang keKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menjumpalKepala Bidang Pengawasan dan pengawas ketenagakerjaanmenyampaikan permintaan agar dibuatkan sepucuk surat yangberisikan : Penegasan perihal PHK pemohon7.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Riau telah menerbitkan Surat Nomor090/Disnakertrans.PK/2104, perihal Nota Pemeriksaan II (vide bukti P5);7. Bahwa Kepala Kantor Pos Pekanbaru melalui surat Nomor1835/Umum/SDM/819 tanggal 26 Agustus 2019, meminta agar KepalaDinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Riau mengeluarkananjuran tertulis sebagai produk hukum atas proses tripartite/ mediasi yangtelah dilalui (vide bukti P16);8.

Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melaluisurat Nomor 560/Disnakertrans.PK/2354, perihal TindaklanjutPenyelesaian Pengaduan an.

SUYONO ; DEDDY KARLAN, Dkk ; PANITIA TENAGA KERJA MINYAK DAN GAS BUMI (PTK. MIGAS)

., Advokat, berkantor di Gedung Medan PemudaSurabaya Lantai 3, Jalan Pemuda No. 2731 Surabaya, paraPemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat ;melawanPANITIA TENAGA KERJA MINYAK DAN GAS BUMI (PTK.MIGAS), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51Lt. 8, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahuluTermohon Kasasi/Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata paraPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para

Arco ;Bahwa seluruh pengeluaran untuk kepentingan Tenaga Kerja di KPSKPS diambil dari 85 % pada bagian Pertamina, sehingga dalam PedomanPertamina dinyatakan bahwa semua karyawan yang bekerja di KPSKPSstatusnya adalah sama dengan karyawan Pertamina, sebagaimana tersiratHal. 12 dari 28 hal. Put.

MIGAS bukan instansi yang dibentuk menurut UndangUndang, tetapi hanya sebatas Panitia yang dibentuk oleh 2 Menteri, Ketua/WakilKetua serta anggotanya 24 orang yang di SKkan oleh Menteri Tenaga Kerja,sedangkan berdasarkan UndangUndang No. 22/57 di SKkan oleh Presiden,dengan kata lain Surat Keputusan 2 Menteri tersebut telah melawan hukum(UndangUndang No. 8/1971) karenanya harus dinyatakan batal/tidak sah ;Bahwa apabila Pertamina ingin menggunakan UndangUndang No. 22/57maka harus menundukkan diri terlebin

Surat Dirjen Perlindungan Tenaga Kerja No. 155/155/DD/II/74.Maka demi hukum status karyawan bangsa Indonesia yang bekerjadi ARCO (para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat)adalah karyawan BUMN Pertamina ;Bahwa dengan demikian peraturan Perusahaan PT.

NEWMONT NUSA TENGGARA DAN KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI CQ. DIRJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN CQ. DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROVINSI NTB CQ. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI PROV. NTB.; PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PropinsiNTB yang beralamat di Jalan Majapahit Mataram Propinsi NTB sebagai Turut Tergugat selanjutnya disebut*TURUT TERGUGAT?

Newmont Nusa Tenggara,sebaliknya malah membuat surat ke Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI u.p.

NNT), Tergugat/ Pemohon Kasasi I (SPSI)dan Turut Tergugat/ Pemohon Kasasi IJ (Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI, c.q. Direkturat Jendral Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerjac.q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB c.q. Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB).

NEWMONT NUSA TENGGARA dan II.KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASANHal. 63 dari 64 hal. Put. No. 658 K/Pdt.Sus/201 164KETENAGAKERJAAN cq. DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASIPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq.

KEMENTERIAN TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERALPEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN cq.

BUMENJAYA DUTA PUTRA, DK VS YAYASAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI (WALIAMANAH)

BUMENJAYA DUTAPUTERA, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan II ;melawan:YAYASAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI(WALIAMANAH), berkedudukan~ di Jalan Padang No. 5Manggarai, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahuluPenggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugattelah menggugatsekarang ParaPemohon Kasasi sebagai Tergugat!

No. 2724 K/Pdt/2011Dalam pasal 71 dikatakan :Setelah tenggang waktu 3 tahun (hingga Oktober 2007) semua Yayasan harussudah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan ;Dalam pasal 71 ayat 4 dikatakan :Setelah tenggang waktu 3 tahun, kegiatan Yayasan (ketentuan lama) tidakdapat lagi menggunakan kata Yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkanjika ada permohonan kejaksaan dan / atau pihak yang berkepentingan ;Bahwa Penggugat sebagai Yayasan Perlindungan Tenaga Kerja LuarNegeri (Waliamanah) bukan

ADYAWINSA DINAMIKA KARAWANG VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB KARAWANG;

telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugatdi muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah NotaPemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Karawang dengan Nomor Surat:566/4972/BPKK/2013, Perihal: Nota Pemeriksaan, tertanggal 02 Oktober 2013yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT.

Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala terhadapseluruh karyawan;b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja (klinik) yang dijalankanoleh Dokter bersertifikat hyperkes;c. Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);d. Membuat rekomendasi catering dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Karawang;e.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sebagian Surat keputusanberupa: Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenKarawang Nomor 566/4972/BPKK/2013, tanggal 2 Oktober 2013, PerihalNota Pemeriksaan yang ditujukan kepada pimpinan/Direktur PT.

(vide ZairinHarahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers,1997, hal. 68);Bahwa objek sengketa (vide Bukti P1) berupa Nota Pemeriksaan Nomor566/4972/BPKK/2013, yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal iniKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang,pada tanggal, 2 Oktober 2013 yang ditujukan kepada PemohoanKasasi/Penggugat Asal dalam hal ini PT.

AdyawinsaDinamika Karawang khusus butir 2 huruf e yang diterbitkan oleh KepalaKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KarawangDisnakersebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara ini sebagaipihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi.Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini, Karena yang menjadi subjek adalahPemohon Kasasi selaku badan hukum dengan Pejabat Tata Usaha Negaradalam hal ini Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA

Tenggang waktu dalam pengajuan gugatan;Bahwa Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ProvinsiSumatera Utara Nomor 10607/DTKTR/SU/2013, tertanggal 2 Agustus2013 tersebut di atas Penggugat terima pada tanggal 13 Agustus 2013,keterlambatan surat tersebut Penggugat terima karena dikirimkan melaluiPos dan terbitnya surat yang menjadi objek perkara tersebut disebabkanadanya pengaduan dari Sdr.

Bentuknya tertulis, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal2 Agustus 2013 telah diterbitkan dalam bentuk tulisan;. Materinya berisikan tindakan hukum, dan terkesan memaksakan kehendak/penyalahgunaan wewenang agar Penggugat menerima Sdr. Berman Gultomuntuk bekerja di perusahaan Penggugat;.

Bahwa Surat Keputusan Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal 9 Agustus2013 telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (cq.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi SumateraUtara);. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal 2 Agustus 2013 telahHalaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354 K/TUN/2014diterbitkan dengan berpedoman kepada UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;5.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal 2 Agustus 2013 bersifatIndividual yang ditujukan kepada Penggugat (PT. Sumatera Plastik Industri)jelas dan final;6.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 10607/DTKTR/2013 tanggal 2 Agustus 2013 telahmenimbulkan akibat hukum yakni jika diterapbkan akan menimbulkansuasana yang tidak kondusif terhadap sesama tenaga kerja yang fisiknyasempurna;Bahwa adapun dasardasar posita gugatan Penggugat sebagaimana yangdiuraikan di bawah ini:e Bahwa benar Penggugat adalah pengusaha yang bergerak dibidang Produksi Sandal dan Sepatu dengan berbagai jenis/modeldan merek yang hasil produksinya

ANEKA INMAS SARANA DRIYOREJO melawan PEGAWAI PERANTARA DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Cq.Pegawai Perantara pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Sebab berdasarkanpada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep144/P/BW/1994 tanggal 27 Juli 1994 jo. Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenTenaga Kerja Propinsi Jawa Timur Nomor : KEP/595B/W12/1997 Jo. KeputusanBupati Gresik Nomor 11 Tahun 2001 maka jelas dan terang Status Hukum PejabatPegawai Perantara pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

. ; Bukti T8Surat dari SLAMET MUJIONO tanggal 23 Desember 2003 yang ditujukan kepadaBapak Kepolisian RI Resort Gresik Sektor Driyorejo ; Bukti T9Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 567/76/403.58/2004tanggal 8 Januari 2004, Perihal : PanggilanI ; 2m10 Bukti T10Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 567/76/403.58/2004tanggal 8 Januari 2004, Perihal : Panggilan II; 11 Bukti T11Surat Dinas Tenaga Kekrja Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor567/146/403.58/2004

Tenaga Kerja Pemerintah kabupaten Gresik Nomor : 567/725/403.58/2004,tanggal 31 Maret 2004, Perihal : Penyerahan Perkara PHK. antara PT.

ROBBY dkk ( 4 orang ) 16 Bukti T16Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Prop.

Kerja setempat ;30Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.15.

PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero) vs H. M. HASAN F. HAMZAH, dkk

PUTUSANNomor 104 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat Kasasi telan memutus sebagai berikutdalam perkara:PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero), berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta Selatan, yangdiwakili olen Direktur Utama Evelyn G Masassya, dalam hal inimemberi kuasa kepada Efendy H. Purba, S.H., M.H., dan kawan,Para Advokat, berkantor di Gedung Lina, lantai 2, Room 205,Jalan HR.

):Bahwa bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4487/Jelambar atasnama PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Persero)/Tergugat Rekonvensiadalah suatu buku tanah berupa sertifikat, dimana pemegang sertifikathanya bisa memanfaatkan tanah untuk mendirikan dan mempunyaibangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangkawaktu tertentu. yakni tercatat selama 20 tahun, sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 35 (1) Undang Undang Pokok Agraria, yangmana ternyata Sertifikat HGB tersebut telah

yang cacat hukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusansebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 4487/Jelambar atas nama PT AsuransiSosial Tenaga Kerja (Persero) yang berakhir tanggal 7 Januari 2013 adalahtidak berlaku;Halaman 12 dari 51 hal.

Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 4487/Jelambar atas nama PT AsuransiSosial Tenaga Kerja (Persero) yang berakhir tanggal 7 Januari 2013 adalahcacat hukum:;4. Menyatakan Surat Operkan Tanah Hak Usaha tertanggal 27 Agustus 1962yang didaftar/diketahui waktu itu oleh Lurah Angke Duri/Djembatan V(sekarang dikenal Kelurahan Jelambar) dengan Nomor daftar 221/Lr/62adalah sah dan berharga;5.

Kerja (Persero)/PT Jamsostek (Persero), yang berakhirtanggal 7Januari2013 adalah tidak berlaku lagi: Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 4487/Jelambar, atas nama PT AsuransiSosial Tenaga Kerja (Persero)/PT Jamsostek (Persero) yang berakhir padaHalaman 21 dari 51 hal.

Penggugat:
HERSON LIUDONGI
Tergugat:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO Cq KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO
Turut Tergugat:
PT. POSO ENERGY

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN tersebut;

PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN VS SAIM, DK

SURYA KENCANA FOOD vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINS!JAWA TIMUR

Halaman 1 dari 8 halamanAdvokat pada Kantor Hukum "Yuan Law Office",beralamat kantor di Jalan Ploso 1/20 Surabaya,email: dadangrisdianto@gmail.com; Untukselanjutnya disebut sebagai PEMBANDING /PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINS!JAWA TIMUR, Tempat Kedudukan di Jalan DukuhMenanggal 124 126 Surabaya; BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor:560/31 75/108.5/2021, tanggal 23 Juni 2021,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: . Nama: NURLELI KESUMA SIREGAR, S.H., M.H.

NIP : 19880608 201101 1 008Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, beralamatdi Jalan Dukuh Menanggal Nomor 124 126 KotaSurabaya, email: binagakumjatim@gmail.com .Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGATPutusan Nomor:246/B/2021/PT.TUN.SBY.. Halamari 2 dari 8 halamanPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;Telah membaca;.

Halaman 5 dari 8 halaman/Pembanding / Penggugat yang merasa tidak puas dengan diterbitkanobyek sengketa ( Bukti P. 14 1.23 ) berupa Penetapan PengawasKetenagakerjaan Dinas & Transmigrasi Propinsi Jawa Timur No:560/1077/1085/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang perhitungan danpenetapan hak hak tenaga buruh berupa pembayaran bulan Januarisampai Nopember 2019 .

Pembanding/Penggugat : Sugiharto
Terbanding/Tergugat I : Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara

WAHYUDI VS KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KABUPATEN TEMANGGUNG

Temanggung, KabupatenTemanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17Juni 2019:Pemohon Kasasi:LawanKEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KABUPATEN TEMANGGUNG, diwakilioleh Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M., Kepala Dinas TenagaKerja Kabupaten Temanggung, berkedudukan di JalanGadjah Mada, Nomor 76, Maron, Temanggung, dalam hal inimemberi kuasa kepada Rusliana Indrawati, S.H., M.Hum.

Nomor 3723 K/Pdt/2019Bahwa kegagalan Penggugat sebagai transmigran dalam ProgramTransmigrasi dan Pemukiman Kembali Personal Angkatan Darat Tahun 2010karena perbuatan Penggugat sendiri yang meninggalkan lokasi transmigrasiyang dituju setelah sekitar 2 (dua) bulan berada di lokasi transmigrasi karenaPenggugat mengundurkan diri dan bukan karena Penggugat ditolak olehPanglima Kodam Xll/Tanjungopura dan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kubu, dengan demikian Tergugat tidak melakukanperbuatan

Penggugat:
Nasaruddin
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Karya Kaltim

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA;dkk VS PT. ADINDO HUTANI LESTARI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav. 51, JakartaSelatan, dalam hal ini memberikan kuasakepada : 1. Sunarno, SH. MH., Kepala BiroHukum Depnakertrans, 2. Sahat, SH. MH.,Kabag Penyuluhan dan Bantuan HukumDepnakertrans, 3. Sodig, SH.

., KepalaSub Direktorat Penyelesaian masalahpertanahan, Direktorat Penyediaan TanahTransmigrasi, Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, 4. Prapto Jokowidodo, SH.MH., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, 5.

., Totok Nur Laksmono, Kepala SubBagian, Bagian Hukum dan Organisasi,Sekretariat Direktorat Jenderal PembinaanPenyiapan Pemukiman dan PenempatanTransmigrasi Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, 7. Bambang Adi Imam B. SH.,Kasubag Penelahaan Hukum Biro HukumDepnakertrans, 8. Edward Feco . WHuwae,SH., Staf Biro Hukum Depnakertrans,Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 14K/TUN/2009berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20Oktober 2008,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IIIntervensi/Pem banding ;.

AdindoHutani Lestari dengan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bulungan ;c. Bahwa sesuai surat Bupati Bulungan Nomor109/TU.3/TKT/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentangPenyelesaian Lahan Transmigrasi dengan PT.

AdindoHutani Lestari lokasi Sesayap, yang ditujukankepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Tergugat II Intervensi) yang pada intinya telahmengadakan pertemuan dengan Penggugat padatanggal 14 Agustus 2006 untuk melakukanpenyelesaian Hak Pengelolaan Tergugat IIntervensi No.7/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari1996 dengan PT. Adindo Hutani Lestari (Penggugat)(Bukti T.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR vs PT. KEMAS PERDANA INTERNASIONAL

P U TUS ANNOMOR : 241/B/ 2018 / PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalamtingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaantara : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSIJAWA TIMUR, berkedudukan di JI. Dukuh Menanggal No. 124 126SUPAD AYA. nnn nnn nent ncn ncn nnn ccna cca nenaDalam hal ini memberikan kuasa kepada :=+

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA, cq. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA, cq. BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, cq. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW VS DADE MANOPPO, DKK

TANTAMOUNT TENAGA DAN TEKNOLOGI
Termohon:
PT. UZMA DEVELOPMENT SERVICES

ABDUL KHOLIK PASARIBU, DKK VS KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR

., beralamatdi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 April 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJAKABUPATEN KAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Prof.M.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor567/PerinnakerPHI/321 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/20184. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.

Gugatan Para Penggugat kabur mengenai Objek Sengketa, karenaseharusnya yang menjadi objek sengketa bukan Surat Kepala DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor567/PerinnakerPHI/321 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan,tetapi penolakan Tergugat:Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor23/G/2017/PTUNPBR, tanggal 19 Oktober 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor567/PerinnakerPHI/321 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan;4.

Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Mei 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidakterdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga