DONGBANG DEVELOPMENT, ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.,

Individual, karena Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi RI No. 95/PPK.NK/IV/2007 hanya ditujukandan berlaku khusus bagi Penggugat dan bukan ditujukanuntuk umum;c. Final, karena Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi RI No. 95/PPK.NK/IV/2007 telah definitifdan menimbulkan suatu akibat hukum dimana ditentukanbahwa mewajibkan PT.

No. 28PK/TUN/2010Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Selatan No. 1618/ 1.836 tanggal 28 April 2006tentang Penetapan Perhitungan Upah Lembur Pekerja SatpamPT. Dongbang Development Jalan MIT. WHaryono Kav. 62Jakarta Selatan;Bahwa Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan memutuskan padahuruf Pertama yaitu) PT.

Yulianus Rumaketty, dkk. (40 orang)sebesar Rp. 281.744.630, (dua ratus delapan puluh satujuta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus tigapuluh rupiah);Bahwa terhadap Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 kamitelah memberikan jawaban melalui surat No.086/BR/X1/2006 tanggal 27 November 2006 perihal menolakKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 (Bukti P.5);Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi

Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan TransmigrasiRl No. 95/PPK.NK/IV/2007 yang diterbitkan oleh Tergugattidak menyebut secara tegas mengubah atau mencabutPenetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi DKIJakarta (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl,Keputusan No. 7057/2006 tertanggal (tanpa tanggal)November 2006;Bahwa dalam memutuskan dan menetapkan, PengawasKetenaga kerjaan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl pada Penetapan Ulang No.95/PPK.NK/IV/2007

Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl No. 95/PPK.NK/IV/2007 tertanggal(tanpa tanggal) April 2007 tentang Perhitungan UpahLembur Pekerja Satpam PT.

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero) disingkat PT. JAMSOSTEK cq PT. JAMSOSTEK PERSERO WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, cq. PT. JAMSOSTEK (Persero) CABANG BONTANG tersebut;

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero) disingkat PT. JAMSOSTEK VS ABDUL RAHMAN R

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero) disingkatPT. JAMSOSTEK, berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kav3Telp.0215207797 Jakarta c/q PT. JAMSOSTEK (Persero)Wilayah Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Jendral SudirmanKomplek Balikpapan Permai Nomor H1 Kelurahan DamaiKecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan c/q PT.JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bontang, berkantor Cabang diJalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Telp 054821128 Bontang Selatan,Propinsi Kalimantan Timur, diwakili olen H.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat(2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial TenagaKerja: "Pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan dataperusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminansosia/ tenaga kerja kepada badan penyelenggara".

Sesuai denganketentuan Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Nomor3 Tahun 1992 tentangJaminan Sosial Tenaga Kerja: "Apabila pengusaha dalam menyampaikanHal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013data tidak terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan kekuranganpembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajibmemenuhi kekurangan jaminan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, JudexFacti/Pengadilan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) disingkat PT.Jamsostek cq PT. Jamsostek Persero Wilayah Kalimantan Timur, Cq.

JAMINANSOSIAL TENAGA KERJA (Persero) disingkat PT. JAMSOSTEK cqPT. JAMSOSTEK PERSERO WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, cq.PT. JAMSOST EK (Persero) CABANG BONTANG tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi dahulu TergugatII/Turut Terbanding untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh Syamsul Maarif.

SERIKAT BURUH CAHAYA INDONESIA MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI RIAU

Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBRMELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI RIAU,berkedudukan di Jalan Pepaya No. 5759 Pekanbaru; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Nama : ERMILA ROZA, S.Sos.,MSi; Jabatan : Kasi Pengawasan Norma Keselamatan dan KesehatanKOLA; n nn nnn nao nnn nan nen nee nen ene crn ne cn nae nnn nae nnn noe nnn ee nnn neces on2. Nama : AGUSTIAWARMAN, ST; Jabatan :Pengawas Ketenagakerjaan; 3.

Nama : SETYA SAPTAYANI, SH.MH,; Jabatan :Pengawas Ketenagakerjaan; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Riau, yangberalamat di Jalan Pepaya No. 5759 Pekanbaru, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 090/Disnakertrans.PK/3056 Tanggal 05 Oktober 2017; Selanjutnya disebut sebagai....................sseeeseeeseeeeseeeeeeeee ee I ERGUGAT;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: Telah membaca Gugatan Penggugat

Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBRTENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANS 22 222Bahwa Penggugat menerima Surat KEPALA DINAS TENAGA KERJAPROVINSI RIAU Nomor : 560/DisnakertransPK/2079, Tanggal 20 Juni 2017PERIHAL: SURAT PENEGASAN tersebut, pada tanggal 03 Juli 2017 di kantorDinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui SdrAgustiawirman,S1; 772222 nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen nnnBahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang

Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUN.PBR1.Bahwa Objek Gugatan adalah SURAT PENEGASAN KEPALA DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU Nomor : 560 /DisnakertransPK / 2079 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Surat Penegasan ;Bahwa kedudukan KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSI RIAU berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka kewenanganuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;Bahawa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Riau tersebut diatas, Pada Alinea Pertamadisebutkan ....setelah dilakukan Cek ke Lapangan dan Berdasarkan NotaPengawas Ketenagakerjaan, dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikUt j anna ce ce ee ne een3. Namun hingga surat ini kami belum pernah menerima NotaPemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana butir 2 (dua) ;4.

BENNY HARLINDONG;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

::c:c PENGGUGAT ;MELAWAN:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Prapansa Raya,Nomor : 9, Blok B, Lantai 10, Jakarta Selatan 12170, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : 1. LAILA ARLINI, S.Sos., Kepala Seksi Hubungan Industrialdan Kesejahteraan Pekerja ; 2.

ARAHON INDAH vs KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BAU-BAU;

Warganegara Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara, beralamat di Jalan Bunga Teratai Nomor 124,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2011;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA BAUBAU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53BauBau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1). MUH.

RABIL, SH., Warganegara Indonesia, Jabatan PengawasKetenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaBauBau, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No. 53 KotaBauBau ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2011 ;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang TermohonHalaman

Bahwa gugatan Penggugat salah alamatkarena surat 560/02/NP/VI/2011 dan : 569/03/NP/VI/2011 ditujukan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan kewenangan PTUNtetapi kewenangan Pengadilan Negeri;3 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena pihakpihaknya kurang atautidak lengkap subyek hukumnya, seharusnya yang juga ikut Tergugat adalahMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI karena Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI melalui surat keputusannya menunjuk pegawai teknisberkeahlian

NOTA PEMERIKSAAN IT Nomor: 560/03/NP/VI/2011, tanggal 24 Juni 2011yang ditujukan kepada Penggugat.2 Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyatabukti P1 dan bukti P2 yang identik dengan bukti T6 dan bukti T7,buktibukti tersebut ternyata dikeluarkan oleh Tergugat selakuPejabat Tata Usaha Negara yaitu: Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota BauBau;3 Bahwa oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selakuPejabat Tata Usaha Negara i.c.

Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota BauBau, dimana bukti tersebut sifatnya eksekutordan menyatakan adanya kesalahan Penggugat/Pembanding sekarangPemohon Kasasi padahal Penggugat tidak bersalah, lagipulamengandung ancamanancaman dengan dalih adanya pasalpasalsebagaimana terlihat dalam bukti P1 dan bukti P2 tersebut makaseharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dan atau diterima sebagaikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya,bukannya dilimpahkan kewenangan pemeriksaan pada

Penggugat:
HERSON LIUDONGI
Tergugat:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO Cq KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO
Turut Tergugat:
PT. POSO ENERGY

TANTAMOUNT TENAGA DAN TEKNOLOGI
Termohon:
PT. UZMA DEVELOPMENT SERVICES

Penggugat:
Basarudin
Tergugat:
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

TOGAP MARPAUNG, PGD
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TOGAP MARPAUNG, PGD, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi,Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Indonesia,bertempat tinggal di JI. Siliwangi Raya, Blok A, No.203, ChandraBaru, RT.007, RW.017, Kelurahan Jati Rahayu, KecamatanPondok Melati, Bekasi 17414, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT,MELAWANKEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA;Berkedudukan di bapeten, Jalan Gajah Mada No.8, Jakarta Pusat,memberi kuasa kepada:1.

Menyatakan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga NuklirNomor : 1307/K/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 Tentang PemberianKenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian danPemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang MencapaiBatas Usia Pensiun, sah menurut hukum;3.

(Fotokopihasil print out);Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada BadanPengawas Tenaga Nuklir, atas Nama Drs. Togap Marpaung,PGD, Jangka Waktu Penilaian Bulan 1 Januari s/d 31Desember 2015, dibuat tanggal .. Januari 2015. (Fotokopidari fotokopi);Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada BadanPengawas Tenaga Nuklir, atas Nama Drs. Togap Marpaung,PGD, Jangka Waktu Penilaian Bulan 1 Januari s/d 31Desember 2014, dibuat tanggal 29 Januari 2016.

(Fotokopi sesuai dengan asili);Nota Dinas Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari KepalaBiro Umum kepada Direktur Pengaturan PengawasanFasilitas Radiasi dan dZat Radioaktif Nomor:2287/KP0601/BU/ VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017,Perihal Pemberitahuan Masa Purnabakti. (Fotokopi Sesuaidengan asli);Nota Dinas Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari Plh.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Nota Dinas Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari KepalaBiro Umum kepada Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi danZak Radioaktif (DIFRZR) Nomor: 1295/KP 0203/DIFRZR/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, Perihal:Halaman 22 dari 34 halaman. Putusan Nomor: 222/G/ 2019/PTUNJKT10.11.Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Penandatanganan Dokumen Pensiun. (Fotokopi sesuaidengan asli);Nota Dinas Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dariKepala Biro Umum kepada Sdr. Drs.

MANGOLOI MANULLANG, DKK MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ROKAN HILIR

Jatim Jaya PerkasaJalan Simpang Damar RT/RW : 020/009 Desa RantauPanjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam KabupatenRokan Hilir ; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; MELAWANKEPALA DINAS TENAGA ' KERJA DANTRANSMIGRASI KABUPATEN ROKAN HILIR; Jin.

----------------------------------- M E N G A D I L I --------------------------------DALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat Tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1060-7/DTK-TR/SU/2013,tertanggal 2 Agustus 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;---------------------------------DALAM POKOK PERKARA :--------------------------------------------------

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA UTARA

Bahwa Surat Keputusan sebagaimanadimaksud dalam gugatan penggugat bukanmerupakan Surat Keputusan Tata Usaha1617 Bahwa Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera UtaraNomor 10607/DTKTR/SU/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihalTindak Lanjut Nota Pemeriksaan ;e Bahwa objek gugatan dalam perkara ini bukanlahSurat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi SumateraUtara seperti yang disebut dalam gugatan penggugat.

Bahwa SuratKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSumatera Utara Nomor 10607/DTKTR/SU/2013tanggal 2 Agustus 2013 perihal Tindak Lanjut NotaPemeriksaan belum mengakibatkan akibat hukumberupa sanksi bagi penggugat ; .

Berman Gultom juga berhak atashakhak yang lain yang belum dibayarkan olehtergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1)UndangUndang No. 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja bahwa tenaga kerja yangtertimpa kecelakaan kerja berhak menerimaJaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana disebutkandalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 1993 TentangZlPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial TenagaKerja Jo.

Berman Gultom30tersebut, penggugat telah melalaikan kewajibannya melaporkankecelakaan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja sebagaimana diaturdalam Pasal 10 UndangUndang No. 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan ProgramJaminan Sosial Tenaga Kerja Jo.

Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/Men/ 1984 tentang PengawasanKetenagakerjaan Terpadu Pasal 5 ayat (3)a (Bukti T9) ;Fotocopy KUHPerdata Pasal 1320 point 4 danPasal 13373911.Fotocopy...............11. Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2012 Tentang SyaratSyarat Penyerahan SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan LainPasal 17 ayat (3) ......ccccccceccceeeseeeeeeeeeeenenes (BuktiT11) ;12.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

SUNG HYUN INDONESIA vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR

Lontar, Kec.Sambikerep, Kota Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Mei 2018 PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBYHalaman 1 dari 11 halamanSelanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING /PENGGUGAT ; one neeMELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSIDAWA, TINMUIRE 9 2222 sserstnenrceee cc ceseeeeenenceseereeenerenenen eneBerkedudukan di Jalan Dukuh Menanggal No. 124126SULADAYA 5 n n= nnn nan nan nn ne nen nnn nnn nnn nee een nn nnn ennaDalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.

EDY NUR CAHYO, SH ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, PNS PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Jawa Timur beralamat kantor di Jalan DukuhMenanggal No. 124 126 Surabaya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebutsebagai : TERBANDING / TERGUGAT Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya yang memeriksa perkara Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBYmembaca dan memperhatikan ; 22222 2220 ==1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata

5 Juli 2018, terhadap Memori Bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai SuratPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknyaberkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan memutus sebagai berikut ; ; Mengadili :DALAM PENUNDAAN :" Mengabulkan permohonan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan Surat Kepal Dinas Dinas Tenaga

Kerja danPUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBYHalaman 4 dari 11 halamanTransmigrasi Propinsi Jawa Timur No. 094/5089/108.5/2017Tanggal 23 Oktober 2017, Perihal : Nota Pemeriksaan ; Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi JawaTimur No. 094/5089/108.5/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 ; DALAM POKOK PERKARA:1.

SEMEN INDONESIA BETON VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA;

., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Jhon Girsang& Associates, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan di JalanPrajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, DKI Jakarta10110;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marthiyas, S.H., jabatanPegawai Pengawas Ketenagakerjaan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2889/1.836.3

Pembanding/Tergugat : KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Terbanding/Penggugat : Drs. TOGAP MARPAUNG, PGD

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR vs PT. KEMAS PERDANA INTERNASIONAL

P U TUS ANNOMOR : 241/B/ 2018 / PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalamtingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaantara : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSIJAWA TIMUR, berkedudukan di JI. Dukuh Menanggal No. 124 126SUPAD AYA. nnn nnn nent ncn ncn nnn ccna cca nenaDalam hal ini memberikan kuasa kepada :=+

Pembanding/Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT INDO PRIMA NUSANTARA Diwakili Oleh : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang

PUTUSANNOMOR: 147/B/2015/PT TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN DELI SERDANG; Berkedudukan di Jalan Karya UtamaNo.1, Komplek Perkantoran BupatiDeli Serdang di Lubuk Pakam, dalamhal ini memberi Kuasa kepada ; 1.

Rumapea, S.H., PegawaiPengawas Ketenagakerjaan, Masing masing kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan PNS, berkantorpada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang,Jalan Karya Utama No.1 Lubuk Pakamberdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 560/1295/SKU/ DTKTR/2015Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUNMDNtertanggal 16 Maret 2015, selanjutnyadisebut: TERGUGAT /PEMBANDING; PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang Nomor: 560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Nomor:560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan;Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUNMDN4.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI., 2. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH atas nama PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL (PUK PECGI FSPG);

MITRA SENTOSA ABADI;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

yangmembuatnya (einmalig) ;Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September 2014, jelassudah bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL dengan penjelasansebagai berikut :KONKRIT :e Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September 2014,bersifat KONKRIT karena yang disebutkan tersebut tidak abstrak, tetapiberujud dan nyatanyata secara tegas

Srikandi Inti Lestari telahmelalui pelaporan perijinan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 3Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012tentang Syaratsyarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan KepadaPerusahaan Lain dan telah menunjukkan proses alur kerja tenaga penunjangkepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota administrasi JakartaBahwa atas pelaporan jenis pekerjaan penunjang tersebut Tergugat telahmenerbitkan Surat No. 5138/1.835 Tanggal 23 Mei

Bukti P3 : Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara, No. 8565/1,838 tanggal 25PAGE 4.5.6.7.Six9.Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9September 2014, perihal Nota Pemeriksaan (fotokopi sesuaidengan aslinya); Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara, No. 8713/1,836 tanggal 30September 2014, perihal Penegasan Nota Pemeriksaan (fotokopisesuai dengan aslinya); Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja/Buruh antaraPT.Mitra

Bukti P12Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan penunjang Nomor : 351/ALUR/HI/P/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, dari Suku Dinas Tenaga Kerjadan Trasmigras Kota Administrasi Jakarta Utara (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor7728/1.831 tanggal 28 Agustus 2015 (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat dari D. Purnamajaya & Associates (Kuasa Hukum PT.

Bukti T1 : Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo.SE.04/Men/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang PedomanPelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo.19 Tahun 2012 tentang syaratsyarat penyerahan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (fotokopi darifotokopi) ;2. Bukti T2 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No.5138/1.835 tanggal 23 Mei 2014(fotokopi dari fotokopi) ;3.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI, DK

C3, Jakarta12920, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Mei 2014 ;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ParaPenggugat ;melawan:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATENBEKASI, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran PemdaKabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang PusatBekasi,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Halaman dari 22 halaman.

H.Haries Widjadja, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, atas dasar permohonan Pembentukan/Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja AutomotifMesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal IndonesiaPT United Tractors Pandu Engineering dengan No.001/PUKSPAMK FSPMI/PT. UTPE/IX/2012;9.

tentang Serikat Pekerja/ SerikatBuruh yang menyatakan "Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memiliki anggaran dasar dananggaran rumah tangga" jo Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja I Serikat Buruh;10.