Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-01-2020 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN Lwk
Tanggal 3 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Terdakwa:
1.Sumarto Alias Pui
2.Herdik Alias Mbule
16 — 5
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-08-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 252/PID/2015/PT MKS
Tanggal 10 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yusnita Syarief, SH.
Terbanding/Terdakwa : Bahaking Daeng Sirua
32 — 10
  • keberlanjutan Sumber daya ikan di kapal penangkap ikandi wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yangdiatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRI Nomor 2/PERMENKP/2015 tahun 2015 tentang LaranganPenggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik diWilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 85UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Menyatakan terdakwa BAHAKING DAENG SIRUA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama telah menggunakan alat penangkap ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikandi wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    Undangundang Nomor : 2 tahun 1986, tentangPeradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua denganUndangundang Nomor : 49 tahun2009 ; 11 3: Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana ;4.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 16-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
1.Mustapa Bin Muhayyang
2.Bahri Bin Baba
45 — 4
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 20-07-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 04-09-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pya
Tanggal 14 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Reta Rusyana Primadani, S.H
2.Arin Pratiwi Quarta, S.H
3.MUHAMMAD RUSDI, S.H.,M.H.
4.HERU SANDIKA TRIYANA, S.H.
Terdakwa:
1.ITRA PRANATA
2.ARIFIN EFENDI
21 — 18
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 06-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Llg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Trian Febriansyah, SH., MH.
Terdakwa:
Zulkifli bin Yahya
23 — 11
  • danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikanatau. membahayakan kelestarian sumber daya ikan ataulingkungannya, mereka yang = melakukan, yang = menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
    Ijal, dengan kata lain dapatjuga diartikan sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan tersebut,maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi MakaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melanggar Pasal84 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan JO.
    adalah cakapdan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya(toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadapTerdakwa dapat dijatuhkan pidana ;Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa tidakdimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untukbalas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan danpembinaan diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004
    yang tepat danseadiladilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebihdahulu akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankanpada diri Terdakwa :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamkelestarian ekosistem perikanan;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN.LIgMengingat, ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
ZAINAL ARIFIN Als IPIN Bin ABDUL RASYID
43 — 8
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 13-12-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1776/Pid.Sus/2018/PN Mks
Tanggal 8 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
SAKRIADI BIN RUMALLANG
19 — 2
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 03-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN PAINAN Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnn
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.Vananda Putra, S.H.
2.Muslianto, S.H., M.H.
Terdakwa:
Syamsir Pgl. Syamsir Bin Marianal
59 — 10
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum
Register : 20-10-2023 — Putus : 13-11-2023 — Upload : 03-01-2024
Putusan PN CIREBON Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Cbn
Tanggal 13 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.ANDRY SETYA PRADANA, SH.
2.NOVRYANTINO JATI VAHLEVI, S.H
Terdakwa:
SURYANA Bin SUGANDI
22 — 15
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 13-11-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 06-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 204/PID/2013/PT BNA
Tanggal 11 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SAYID MUHAMMAD, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD NASIR Bin ABDULLAH Diwakili Oleh : Rahmad Syafrial, SH
50 — 4
Pengadilan PN TAHUNA Pidana Umum
Register : 23-08-2023 — Putus : 15-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN TAHUNA Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Thn
Tanggal 15 September 2023 — Penuntut Umum:
1.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H.
2.JHON THIMOTIUS PADALANI, S.H.
Terdakwa:
1.MATULENDE SURAH
2.JOHAN DAINGA
3.PRIYANTO HASTONO LAWENDATU
24 — 18
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum
Register : 11-05-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 18-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mam
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
I DEWA MADE SARWA MANDALA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Syaparuddin alias Kanduding bin Bahrun
7 — 3
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Lwk
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RHENITA TUNA
Terdakwa:
1.Pardi Angka
2.Tasman Pardi
36 — 17
  • Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikananpada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukanpenangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / ataumembahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan / atau lingkungannyadiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;3.
    Berdasarkan Undang Undang RI nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan pada Pasal 8 ayat ( 1 ) menyebutkan, Setiap orangdilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaanikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahanpeledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapatmerugikan dan / atau membahayakan kelestarian Sumber daya ikandan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia;3.
    tentang Perikanan,alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapatdigunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantupenangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan kelestarian Sumber DayaIkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia; Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapatatau dilarang digunakan untuk
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang;2.
    Pasal 8 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 18-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ABDUL RAHMAT GAFOER, SH., MH.
Terdakwa:
ANWAR Dg. TORO Bin LAJA
27 — 15
  • Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penagkapan ikan tidakdilengkapi atau tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)wannnn= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. SUBSIDIAIRwonnn Bahwa terdakwa ANWAR DG TORO Bin LAJA sebagai Nahkodakapal KMN.
    Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penagkapan ikan tidakdilengkapi atau tidak memiliki Surat Persetujuan berlayar yangdikeluarkan syahbandar di pelabuhan perikanan.wonnnn= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 98 ayat (1) jo pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
    HAS Bahwa Sepengetahuan saksi yang dia ketahui mengapa sehingga kapal KMNSUMBER USAHA GT 25 diperiksa oleh Kapal Patroli KP XX 2003 dan KPXX 2004 Dit Polairud Polda Sultra karena kapal KMN SUMBER USAHA GT25 tidak memiliki dokumen izin penangkapan ikan; Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi beradadiatas kapal KMN SUMBER USAHA GT 25 saya berada diatas kapaltersebut sementara berada di bagian depan sedang memperhatikan kapalyang ada di depan .
    , bahwa selanjutnya kan dipertimbangakn dakwaan primair yaitusebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, yang unsureunsurnya sebagai berikut:1.
    Bahwa selanjutnya ahimenerangkan bahwa KMN SUMBER USAHA 04 GT 25 yang dinahkodai olehTerdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa di lengkapi dengan SIPI diataskapal adalah termasuk melanggar UU RI No 45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur initerpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) JoPasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 31-08-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 22-09-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Tbh
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum:
1.Dr. R.M Yusuf Trisnajaya SH MH
2.ADIA PRATISTIA, S.H.
Terdakwa:
M. FADLI SYAM Als PADIL Bin H.SAMSUDIN
33 — 16
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 05-01-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 7 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : UJANG SUMITRA als US bin UMAR HUSEN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ARIF ANDIONO, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : RIO ADITYA ARIFIANSYAH, SH., MH
26 — 9
  • sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tidak dibenarkanseseorang mengambil atau memperjualbelikan lobster dengan ukuran karapaskurang dari 8cm dan berat kurang dari 200gr.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 ayat Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004
    Dyah Ayu Purwaningsih, M.Simenerangkan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umumberdasarkan tuntutan No.
    Menyatakan Terdakwa UJANG SUMITRA Bin UMAR HUSEN bersalahmelakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja mengedarkanikan yang merugikan sumber daya ikan dan memperdagangkan ikan yangdilarang untuk diperdagangkan dan dilindungi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 ayat Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009
    tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMENKP/2016tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepitingdan Ranjungan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.2.
    tentang perikanan sebagaimana di ubah dan ditambah denganUndangundang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP, pasal 197 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acarapidana, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI:1.
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.
Terdakwa:
GANI Bin SANUKING SD
16 — 6
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 03-08-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN Parigi Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Prg
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YUNIARTO, SH.,MH
Terdakwa:
1.ZULKIFLI Alias ZUL
2.RIDWAN Alias PAPA RAHMAD
3.SUAIP Alias AIPE
4.SUKRIN Alias KURIN
5.APSAN Alias PAPA YUPI
90 — 33
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 09-07-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 640/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Ni Ketut Hevy Yushantini, SH
Terdakwa:
Eko Setiyono Bin Pariyo
34 — 14
  • Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatanpengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah, jalurdan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana diatur dandiancam pidana pasal 100 Jungto pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No.45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;Hal 1 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 640 /Pid.Sus/2018/PN DpsMenjatuhkan
    Putra Leo Santoso dengan berat kotor 100GT, merk mesin Nissan nomor seri 106286,kapal penangkap ikan denganalat tangkap purse seine pelagis kecil , kapal tidak diijinkan untuk melakukanpenangkapan ikan selain di WPP NRI 713 yang meliputi selat Makassar,Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali serta dilarang melakukanpenangkapan ikan pada jalur dan II sehingga melanggar Pasal 7 ayat (2)huruf C UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang
    Selamakapal terpantau pada periode tersebut KM.Putra Leo Santoso beroperasi diWPP NRI 712 wilyah Laut Jawa sebelah timur Kepulauan Kangean.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal100 Jo pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Hal 8 dari 44 halaman Putusan Pidana Nomor 640 /Pid.Sus
    Hal ini melanggar Pasal 7 ayat(2) huruf c Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyisetiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaanperikanan wajid memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengenai : c.
    Dengan batasan batasankoordinat terdapat lampiran di Permen tersebut;Ahli menerangkan bahwa Bila melanggar hal tersebut diatas maka sangsinya terdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikananyaitu.: setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkansebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) di pidana dengan pidanadenda paling banyak Rp. 250.000.000.00 (Dua ratus lima puluh jutarupiah).Terdakwa membenarkan keterangan
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 09-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN PACITAN Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Pct
Tanggal 29 Januari 2019 — Penuntut Umum:
EKO WAHYU PRAYITNO, SH
Terdakwa:
JUMINO BIN MARKABAN
42 — 4