., dkk VS KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

Selanjutnya disebut sebagai ParaPENGGUGAT jos c2ec eee seneeeenenmerenneenweneneMelawan:KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO,Tempat Kedudukan di Jalan Raya Jati No. 4Sidoarjo. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus1.ARIF MAKIN, SH. Jabatan : Sekretaris DinasSosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. HERI SOESANTO, SH., MH. Jabatan : KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenSidOaljO.n nnn nnn n mene nnn nnn nnnDJOKO SADJONO, SE., SH., MH.

Jabatan :Kabid Hubungan Industrial dan KesejahteraanPekerja pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupatenSidoajo.ARIES SAPUTRO, SH. Jabatan : KasubagBantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupatenSidoarjo.M. ANWAR KHOIFIN, SH., MH. Jabatan : KasiPengupahan dan Persyaratan Kerja padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 3 dari halaman 68. GATOT PRIYO UTOMO, SE., MM.

Jabatan :Kasi Hubungan Industrial pada Dinas Sosialdan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. HASAN MANGALLE, SH., ST. Jabatan : KasiNorma Keselamatan dan Kesehatan Kerjapada Dinas Sosial Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. UCOK SUNYOTO, S.Sos., MM. JabatanMediator Hubungan Industrial pada DinasSosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. TRI WIDODO, SH., ST. Jabatan : PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Sosial TenagaKerja KabupatenSidoOarjO.10.MACHWAL ANAM, SH.

.;KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN);

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di KantorPusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, Rt/Rw. 024/008, Desa/Kelurahan Setu Kecamatan Setu, Kota Tangerang;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;LAWANKEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN);Berkedudukan Gedung nomor 80, Kawasan PUSPIPTEK Serpong,15314; 2 222222 2e nnn ne ene nee neeDalam hal ini memberikan Kuasa

Sugiyanto; NIP : 19650323 199009 1 001; Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha PTRKN; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional,berkedudukan di Jl.

Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPNS di Kantor Pusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, Rt/Rw. 024/008,Desa/Kelurahan Setu) Kecamatan Setu, Kota Tangerang, telah mengajukanpermohonan pernyataan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal28 Mei 2012 dan Permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukankepada pihak lawan tanggal 29 Mei2012; 2222222 nnn nnn nnn nnn nnn nce ce eensBahwa Penggugat/Pembanding

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DELI SERDANG tersebut;

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN DELI SERDANG vs. PT. INDO PRIMA NUSANTARA

PUTUSANNomor 154K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan KaryaUtama No. 1, Komplek Perkantoran Bupati Deli Serdang di LubukPakam;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Ali Akbar Hasibuan S.T., pekerjaan Kepala Seksi PengawasanNorma Ketenagakerjaan;2. Hisar P.

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telahHalaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:OBJEK SENGKETA:Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga

Oleh karena itu, Surat Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Nomor:560/3627/DKTKS/2914, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal NotaPemeriksaan, telah memenuhi syarat untuk dijadikan objek sengketa dalamperkara a quo;. ALASAN GUGATAN:Bahwa adapun alasan gugatan ini diajukan:1. Bahwa, Penggugat sebagai Direktur Perseroan Terbatas PT. Indo PrimaNusantara berdasarkan Akta Pernyataan Putusan Rapat Umum LuarBiasa Para Pemegang Saham PT.

Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang No: 560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15Oktober 2014.Pertama:Surat Kuasa Hukum Pengugat Nomor: 025/KAMM/XI/2014, tanggal 19November 2014, Perihal Keberatan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang No: 560/3627/DKTKS/2014,tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang Nomor: 560/3627/DKTKS/2014,tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Nomor:560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal NotaPemeriksaan;4.

ROLAS NUSANTARA MANDIRI vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Sorong, Dkk.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI TENAGA KERJA danTRANSMIGRASI RI di = Jakarta cq KANWIL TENAGA KERJA danTRANSMIGRASI di Manokwari cq DINAS TENAGA KERJA danTRANSMIGRASI Kabupaten Sorong di Km. 24 4Aimas Sorong,berdasarkan surat kuasa dari Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Sorong selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING II semulaHal.l dari 6 hal.Put No. 52/ Pdt / 20// /PT.JPR.TERGUGAT IT, dalam hal ini TERBANDING I/TERGUGAT I danTERBANDING II/TERGUGAT II memberikan kuasa kepada

JOHANNA VS MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI CQ. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

;Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (6) Undangundang Nomor 3Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Romawi IIIangka 10 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.INomor SE. 238/MEN/PPKNK?

Putusan Nomor 70 PK/TUN/201410IV.11Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana yang diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 06/Men/III/2009 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, PembayaranTuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja(Permen Petunjuk Pelayanan Jamsostek), dimana sengketa tata usaha negara aquo telah terlebih dahulu melalui

gelar perkara pada tanggal 28 Juni2012, di Gedung Kementrian Lantai 7B di Ruang Rapat DirektoratPengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yangdilaksanakan setelah diterbitkannya Keputusan Tergugat.

para pihak ;Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Norma Kerja dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor B.170/PPKNKJ/IV/2012 tanggal 30 April 2012yang diajukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenToba Samosir dan Tembusannya disampaikan kepada PT Toba Pulp Lestari Tbk.yang isinya secara jelas berbunyi : *Sehubungan dengan Surat DirekturPelayanan PT.Jamsostek (Persero) Tbk.

Bernadines Ong bukan kecelakaan kerja .Bahwa di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.20/MEN/DJPPK/IV/2012 tanggal 10 April 2012 juga menetapkan bahwadengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Utara No. 0067/DTKTR/SU/2012 tanggal 18Januari 2012 dinyatakan tidak berlaku ;= Bahwa Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera UtaraNo.0067/DTKTR/SU/2012 tanggal 18 Januari 2012 berdasarkan padaUndangUndang

NIPPISUN INDONESIA
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI

Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku Pejabat Struktural dalambidang Ketenagakerjaan bukanlah pembuat ataupun pemimpin persidanganadjudikasi proses Tripartit Sesuai ketentuan UndangUndang hanyaMediator bersertifikat yang memiliki kKewenangan untuk mengeluarkanANJURAN ;8.

Nippisun Indonesia No261/NPIADM/XI/2019, Perihal PermohonanMediasi, tertanggal 21 November 2019ditujukan ke Kepala Denas Tenaga KerjaHalaman 17 dari 46 Putusan Nomor : 6/P/FP/2020/PTUN.BDGKabupaten Bekasi, terlampir tanda terima (fotocopy sesuai dengan aslinya);3. BuktiP3 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi No : 256/129/Disnaker,tertanggal 28 Januari 2020, PerihalPerundingan Bipartit (foto copy sesuai denganaslinya) ;4. BuktiP4 : Tanda Terima Surat dari PT.

Nippisun Indonesia No071/NPILA/III/2020, tertanggal 26 Maret 2020ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, Perihal Mohon Tanggapanterhadap Penyelesaian Mediasi dariPencatatan Perselisihan dengan surat No :261/NPIADM/XI/2019 (foto copy sesuaidengan foto copy) ;9. BuktP9 : Surat dari PT.

BuktiT4 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 567/32/Disnaker, tanggal 9 Januari 2020perihal Panggilan (foto copy sesuai denganaslinya);5. BuktiT5 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 565/129/Disnaker, tanggal 28 Januari2020 perihal Perundingan bipartit (foto copysesuai dengan aslinya) ;6. BuktiT6 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 565/2006/Disnaker, tanggal 22 April2020 perihal Panggilan (foto copy sesuaildengan aslinya) ;7.

Bukti T 12 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER31/MEN/XII/2008, Tentang PedomanPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialmelalui Perundingan Bipartit (foto copy sesualdengan foto copy) ;12.

SAIFULLAHM E L A W A NKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

Kecamatan Cilegon KotaCilegon, Provinsi Banten, pekerjaanBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2014,memberikan kuasa khusus kepada MUNAWAR KASMUN dan RIBETHARTONO yang kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia danselaku Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia Reformasi ( DPC F SPSI Ref ) yang beralamat diJalan Gerem Raya RT 01 / IV No.31 Kecamatan Grogol, KotaCilegon, PropinsiBane Ej eeereeeereeSelanjutnya disebut sebagai : PENGGUGATMELAWANKEPALA DINAS TENAGA

Asih Dwi Astuti, Jabatan Fungsional Mediator;Semuanya Kewarnegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, beralamat di Jalan RayaBojonegara KM 2 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, KotaCilegon, Propinsi Banten; 0 20 0Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:Telah membaca, memeriksa dan mempelajari:01.

Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh PerusahaanKoperasi Daya Listrik karena pihak pekerja menuntut upah minimumKota Cilegon tahun 2013 dan kasusnya ditangani oleh pegawaiMediator Pihak Tergugat; Bahwa dalam Gugatan Pihak Penggugat yang dijadikan sebagai Pihak Tergugatadalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dikarenakan dalam Struktur Organisasi diDinas Tenaga Kerja yang menjadi Penanggung Jawab tunggal adalah KepalaBahwa Surat Pihak Penggugat yang dikirimkan kepada Pihak Tergugat telahmencapai

Padahal sangat jelas Pihak Perusahaan Koperasi DayaListrik tidak membayar upah Minimum Kota Cilegon tahun 2013 danPerusahaan Koperasi Krakatau Daya Listrik tidak mengajukanpenangguhan seperti yang diamanatkan dalam dalam Surat KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Kep231/ MEN/2003 Tertanggal 31 Oktober 2003 tentang tata caraPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum , sehingga PersahaanKoperasi Daya Listrik bisa terancam melanggar Pasal 185 ayat (1)Undang Undang Nomor

Pembanding/Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT INDO PRIMA NUSANTARA Diwakili Oleh : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang

PUTUSANNOMOR: 147/B/2015/PT TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN DELI SERDANG; Berkedudukan di Jalan Karya UtamaNo.1, Komplek Perkantoran BupatiDeli Serdang di Lubuk Pakam, dalamhal ini memberi Kuasa kepada ; 1.

Rumapea, S.H., PegawaiPengawas Ketenagakerjaan, Masing masing kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan PNS, berkantorpada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang,Jalan Karya Utama No.1 Lubuk Pakamberdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 560/1295/SKU/ DTKTR/2015Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUNMDNtertanggal 16 Maret 2015, selanjutnyadisebut: TERGUGAT /PEMBANDING; PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang Nomor: 560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Nomor:560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan;Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUNMDN4.

- BAMBANG SUTISNA, DKK- KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS- PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

PT INDO PRIMA NUSANTARA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DELI SERDANG

RUMAPEA, SH., Pegawai PengawasKetenagakerjaan ; Masingmasing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS,berkantor pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang, Jalan KaryaUtama No.

Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2014, petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasimelakukan pemeriksaan di PT. INDO PRIMA NUSANTARA berdasarkan SuratPerintah Tugas (SPT) No.Print.560/3448/DTKTR/2014, tertanggal 30 September 2014,Tentang Pemeriksaan Peraturan di Bidang Ketenagakerjaan atas pekerja yang di putusPKWT oleh pihak Manajemen PT. INDO PRIMA NUSANTARA, dari hasilpemeriksaan petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menemukan hal sebagaiberikut : Bahwasannya, pihak pimpinan Perusahaan PT.

INDO PRIMA NUSANTARAmempekerjakan tenaga kerja sebanyak 20 (dua puluh) orang dibagian produksi ; Bahwasanya, pihak Pimpinan Perusahaan mempekerjakan pekerja sebanyak 20 (duapuluh) orang terlebih dahulu telah mempekerjakan selama 21 (dua puluh satu) hariatau lebih sampai dengan 3 (tiga) bulan atau lebih berturutturut atau lebih sebelummelakukan Perjanjian Kerja PKWT terhadap pekerja tersebut ; Bahwasanya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab.

Dan selanjutnya pihak DPC SBSI 1992 menyampaikan surat mohon Pemeriksaan danPenyidikan dengan No.Surat 114.Eks.X.2014, tertanggal 23 Oktober 2014 (FC SuratTerlampir), dan untuk menyikapi dan menindaklanjuti permohonan pemeriksaantersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT)No : 560/3868/DTKTR/2014, tanggal 5 November 2014, yang mana saat itu petugasHalaman 17 Putusan Perkara No. 03/G/2015/PTUN.MDN18dari Dinas Tenaga Kerja hanya menemukan saudari Mery sebagai

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang Nomor : 560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014,selanjutnya diberi tanda........... eee Bukti P4 ;5. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang (tidak ada nomor surat, tidak ada tanggal surat) selanjutnyaiberi tanda woe... cece cceccccceseeeeeeceeees Bukti P5 ;6.

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA

II No. 10DMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal14 Agustus 2013, selanjutnya disebut : PEENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Jalan Asrama Nomor : 143 Medan. Dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya :1. Nama =: FRANSISCO BANGUN, SH. MH.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Jabatan : Kepala Bidang PerlindunganKetenagakerjaan;Alamat : Jl. Asrama No. 143 Medan;2. Nama : MANGATUR SIHALOHO,S. Sos.

Pembanding/Tergugat : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara
Terbanding/Penggugat : SUBARI D. MOKOGINTA

Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasipada tahun 1972 s/d tahun 1975 kepada Eks Trasmigrasi asal pulauJawa dan pulau Bali, dengan rincian luas hekto area setiap desa yaitu :1.1.

Gubernur Sulut CqDinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Sulawesi Utara, sesuai permintaantergugat ;.

Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bolaang Mongondow nanti terbentuk tahun 2009;Sampai dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BolaangMongondow dibentuk, tidak ada data yang diserahkan baik oleh PemerintahPusat maupun Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara tentang riwayat kegiatantransmigrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow;Kesimpulan dan PenutupDari sejumlah penjelasan kami di atas, maka dapat kami simpulkan bahwagugatan Subari D.

Mokoginta, dkk adalah salah alamat terhadap gugatanyang ditujukan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja KabupatenBolaang Mongondow sebagai Turut Tergugat;Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim kiranya mengabaikan gugatanSubari D. Mokoginta, dkk terhadap gugatan yang ditujukan kepada DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaiTurut Tergugat;Demikian jawaban kami atas gugatan Subari D.

Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia cq. Gubernur Sulawesi Utara, cqDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara.Bahwa mengenai gugatan tidak jelas/kabur karena terdapat perbedaanpenyebutan nama antara Surat Gugat dengan surat Kuasa .

JOHANNA vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Bernadines Onglangsung dibawa ke poliklinik perusahaan di periksa oleh dokterjaga (dr.Vransisca E Marpaung) dan berdasarkan suratketerangan dokter dalam bentuk KK4 yang bersangkutandinyatakan meninggal dunia pada pukul 08:15 WIB;Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (6) UndangUndangNomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerjadan Romaw Ill angka 10 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi R.! Nomor SE. 238/MEN/PPKNK?

Putusan Nomor 170 K/TUN/201310.Jamsostek, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPer12/Men/VV/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan,Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan SosialTenaga Kerja, sebagaimana yang diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 06/Men/II/2009tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor Per12/Men/VV/2007 tentang Petunjuk TeknisPendaftaran Kepesertaan, Pembayaran

Putusan Nomor 170 K/TUN/2013untuk melindungi kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganyaakibat dari kecelakaan kerja, maka diperlukaniah jaminankecelakaan kerja yang ditujukan bagi tenaga kerja maupunkeluarganya, untuk menanggulangi hilangnya sebagian atauseluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacatkarena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental;11.5.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Penyelenggaraan Jamsostek,tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminankecelakaan kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaankerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biayapertolongan pertama pada kecelakaan;b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama dirumah sakit, termasuk rawat jalan;c.

Toba Samosirtertanggal 18 Januari 2012 (Penetapan Disnaker Provinsi) (BuktiP15) oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi sebagai pejabat tata usaha negara di tingkatPropinsi Sumatra Utara dan Penetapan Dinas Tenaga Kerja danHalaman 33 dari 51 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2013Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir denganNomor: 560/163/BPDTKT/2011 perihal Penetapan PemeriksaanKecelakaan Kerja An.

., MH. dk VS KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

Selanjutnya disebut sebagai : PARA PEN AT / PARA PEMBANDING ; M ELAWANKEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO,Tempat Kedudukan di Jalan Raya Jati No. 4Sidoarjo. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus1.4.oD.ARIF MAKIN, SH. Jabatan : Sekretaris DinasSosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. HERI SOESANTO, SH., MH. JabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupatenSid Oar O.nn nano nnn nnn nnn nnn nnn nnn. DJOKO SADJONO, SE., SH., MH.

Jabatan :Kabid Hubungan Industrial dan KesejahteraanPekerja pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupatenSIC OAO, =o mn nnn nnn mnARIES SAPUTRO, SH. JabatanKasubagBantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Sidoarjo.M. ANWAR KHOIFIN, SH., MH. Jabatan :Kasi Pengupahan dan Persyaratan Kerja padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.GATOT PRIYO UTOMO, SE., MM. Jabatan :Kasi Hubungan Industrial pada Dinas SosialHal. 3 Putusan 188/B/2015/PTTUN.SBYdan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.7.

Jabatan :Kasi Norma Keselamatan dan KesehatanKerja pada Dinas Sosial Tenaga KerjaKabupatenSIC OAL O sesso ese neneees8. UCOK SUNYOTO, S.Sos., MM. Jabatan :Mediator Hubungan Industrial pada DinasSosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.9. TRI WIDODO, SH., ST. Jabatan: PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Sosial TenagaKerja KabupatenSidoarjo.10.MACHWAL ANAM, SH. Jabatan : Staf padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenSIC OAL O sesso ese neneees11.WAHYU EKO PRASETYO, SH.

GOROM KENCANA vs KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA dan 1. SUGIANTO. dkk.

RAMLISVSMENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAKALIMANTAN Barat, DKK

MENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAKALIMANTAN Barat Jalan A. Yani Nomor 66 A PontianakKalimantan Barat Cq. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SINGKAWANG JalanAlianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan SingkawangBarat, Kota Singkawang;2. RICO GUNADI, bertempat tinggal di Jalan Dr.

Unit Pemukiman Transmigrasi Lokasi Pangmilang, WPP/SKP/SP//2, Desa : Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, KabupatenPemkot Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;Bahwa penguasaan seluruh tanah milik Penggugat seluas + 96.859 m* atau+ 9,7 hektar are di atas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dariPenggugat, dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat ternyata lahan milikPenggugat digunakan sebagai peruntukan lahan usaha transmigrasi atasinstruksi (hirarkis) dari Kantor Wilayah Transmigrasi dan Tenaga

KerjaKalimantan Barat dan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja RepublikIndonesia;Bahwa Penggugat telah berusaha berkalikali mendatangi, menghadapbahkan mengirim surat secara resmi kepada Tergugat untukmengkonfirmasi mengenai tanah milik Penggugat yang telah dikuasai olehTergugat I, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang baik dari Tergugat dan hanya memberikan gambar peta lahan usaha tahun 2005, ketika olehPenggugat meneliti secara cermat dan seksama peta gambar tersebutternyata lahan milik Penggugat

;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

Penggugat/PembandingMelawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, berkedudukan di JalanPlumpang Semper No. 41 Jakarta Utara. Berdasarkan Suratkuasa .tanggal 26 November 2014 memberikan Kuasa kepada1. Haryono,SH., Kepala Seksi Pengawasan KetenagakerjaanSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara;2. Sintong Soper,SH., Pengawas Ketenagakerjaan Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara; Selanjutnya disebut sebagai pihak ....

1. Menyatakan Terdakwa Isa Mitra Tenaga bin Darimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir

Penyidik Atas Kuasa PU:
SUTOTO ANDRIYANTO
Terdakwa:
Isa Mitra Tenaga bin Darimin

PENGADILAN NEGERIMUARA BULIAN Catatan Putusan yangdibuat oleh HakimPengadilan Negeri dalamdaftar catatan perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 7/Pid.C/2021/PN MbnCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriMuara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringandengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama, pada hariKamis tanggal 6 Mei 2021, pukul 10.00 WIB, dalam perkara Terdakwa:Isa Mitra Tenaga bin DariminSusunan Persidangan:Juwenilisa, S.H., 0.0.0

Kesehatan dengan PandemiVirus Covid19, maka Persidangan ini dilaksanakan secara telekonferensi;Hakim memerintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke mukapersidangan, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadapkanTerdakwa ke muka persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi denganpenjagaan yang baik lalu duduk di kursi pemeriksaan;Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bahwa ia;Nama Lengkap : Isa Mitra Tenaga

KuasaPenuntut Umum, bagaimana dengan tuntutan terhadap Terdakwa ini, yang ataspertanyaan tersebut Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengatakanbahwa tuntutan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telahcukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan Putusan dalamperkara Terdakwa Isa Mitra Tenaga

Menyatakan Terdakwa Isa Mitra Tenaga bin Darimin telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Ringan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) bulan;Halaman 8 dari 9 Nomor 7/Pid.C/2021/PN Mbn3.

BAHANA CIPTA INTERNUSA VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;