Ditemukan 150416 data
48 — 12
Syamsul Huda, dkkM e l a w a nKepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, dkk
Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, berkedudukandi JI Raya Jati No. 4 Sidoarjo selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;2. PT.
SPSI/X /2014 Tanggal 18 September 2014 (Bukti P1), danselanjutnya Surat Keputusan a quo sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku telah terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo dengan Bukti Pencatatan Nomor : 419/SPSI.PUK.FSP.KEP/PT.YHP/V/2008 satu dan lain hal sesuai Bukti P1.1, sehingga berdasarkanbuktibukti tersebut PENGGUGAT dapat bertindak untuk dan atas nama pribadidan juga dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anggotanya baik didepan maupun
Kabupaten/Kota, yaitu bahwa untuk mengajukanpermohonan penangguhan Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2014 tentang UpahMinimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 tidak dilakukan secaralangsung antara pekerja dengan TERGUGAT II, melainkan harus dilakukanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II Karena di dalam Perusahaantersebut telah ada Serikat Pekerja;Bahwa oleh karena permohonan penangguhan yang dilakukan TERGUGAT IIa quo adalah jelas bertentangan dengan dan/atau tidak sesuai dengan KeputusanMenteri Tenaga
MOESMAR, YUHONO, dkk 123 (seratus dua puluh tiga)orang dan Pemberitahuan PHK kepada Sdr.MARYANTO, dkk 381 (tigaratus delapan puluh satu) orang karena dianggap mengundurkan diri;3 Bahwa selama proses perkara mogok kerja tersebut masih berlangsung,TERGUGAT II telah menerima dan menggunakan tenaga kerja lain yaitudari luar kota sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) orang pada tanggal 13dan 14 Juni 2015 sampai sekarang ini untuk menggantikan pekerja yangmelakukan mogok kerja; 4 Bahwa telah menonaktifkan
kerja dari luar, maka PENGGUGAT mohon putusansecara provisi kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu untuk menghentikansegala kegiatan dalam bentuk apapun kepada TERGUGAT II baik yang terkaitHalaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT.G/2015/PN SDAdengan proses produksi maupun penerimaan tenaga kerja dari luar untukdipekerjakan dalam proses produksi tersebut; 39 Bahwa oleh karena gugatangugatan a quo diajukan berdasarkan alasanalasanserta buktibukti yang benar, maka terhadap putusan
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
247 — 161
M E N G A D I L I
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Batal Nota Pemeriksaan Khusus Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Surat Nomor : 560/2933/PPK/DTKT/IX/2020, tanggal 30 September 2020 perihal : Nota Pemeriksaan Khusus, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT.
Bahana Cipta Internusa ;
- Mewajibkan Tergugat untuk MencabutNota Pemeriksaan Khusus Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Surat Nomor : 560/2933/PPK/DTKT/IX/2020, tanggal 30 September 2020 perihal : Nota Pemeriksaan Khusus, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT.
BAHANA CIPTA INTERNUSA
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMURKerja Nomor : 33 Tahun2016 tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 2020tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan ;2.Bahwa dengan diterbitkannya Nota Pemeriksaan Khusus PengawasKetenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiProvinsi Kalimantan Timur Surat Nomor : 560/2933/PPK/DTKT/Halaman 9 dari 111 halamanPutusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.SMD1X
BAHANA CIPTA INTERNUSA) berdiskusi dengan saksiahli yakni IBU MARIANI, SE yang merupakan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur yang pada saat itu dihadirkan sebagai saksi ahli yangdiminta oleh Perusahaan (PT.
kepada Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur guna mendapatkan Nota Pemeriksaan Khusus ;13.Bahwa atas saran dari IBU MARIANI, SE dan juga statement yangdisampaikan pada saat itu kepada HRD PT.
Rotuahta Purba) bahwa apa yang dilakukanPerusahaan sudah benar dan sesuai aturan karena mengacukepada ANJURAN Mediator Hubungan Industrial DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegarabahwa PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA tidak diwajibkan membayarpesangon yang dituntut oleh karyawan. Atas dasar pertimbangantersebut maka HRD PT.
BAHANA CIPTA INTERNUSA mengajukanpermohonan dilakukan pemeriksaan khusus kepada PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 011/S/GAHRD/I/2020 tanggal O4 Januari 2020 perihal PermohonanPemeriksaan Khusus terkait Status PKWT ;14.Bahwa perlu kami sampaikan isi dari ANJURAN Mediator HubunganIndustrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten KutaiKartanegara adalah sebagai berikut :MENGANJURKAN1)Pihak Pengusaha PT
SUHADI Dkk
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
129 — 72
Penggugat:
SUHADI Dkk
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
41 — 28
JORDAN PAPER
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TANI INDAH RAYA KONAWE
55 — 0
., ME.AK
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TANI INDAH RAYA KONAWE
Abdul Hakim. dkk
Tergugat:
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara
383 — 219
Penggugat:
Abdul Hakim. dkk
Tergugat:
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara;Kesemuanya Warga NegaraIndonesia, Para Advokat padaKantor Hukum SH & MITRAberalamat di Ruko Sentra NiagaPinus Blok A5 Jalan AlternatifSentulKandang Roda, Sukaraja,Kabupaten Bogor, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal6 Januari 2018, untuk selanjutnyadisebut sebagai PARAPENGGUGAT;Melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTAUTARA, berkedudukan di Jalan Plumpang SemperNo.41, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKIJakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai
132 — 73
PENGGUGAT:-MUHAMMAD AYUB;TERGUGAT:-KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.
PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATENHalaman 1 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS1.Kabupaten Jembrana. ;Dalam hal ini diwakili oleh :NamaKewarganegaraanJabatanAlamatNamaKewarganegaraanJabatanAlamatNamaKewarganegaraanJabatanAlamatNamaKewarganegaraanJabatanAlamatJEMBRANA, tempat kedudukan di Jalan Surapati Nomor.1ANTON DELIANTO, S.H, MH.;Indonesia;Kepala Kejaksaan NegeriJembrana.
Objek Sengketa: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODALPELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJAKABUPATEN JEMBRANA~ NOMOR:. 503/670/DPMPTSPTK/2017TENTANG PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)GEDUNG PENDIDIKAN, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017; Bahwa dalam gugatan ini, UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 9 Tahun2004, dan UU No. 51 Tahun 2009 selanjutnya disebut dengan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat UU PTUN. ll.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu danTenaga Kerja Kabupaten Jembrana yang berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 1 Kabupaten Jembrana; = asBahwa Tergugat adalah pihak yang mendapat pelimpahankewenangan/ delegasi dari Bupati Jembrana Berdasarkan Pasal 4Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 TentangPELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DANPENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINANKEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANANHalaman 6 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPSTERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA
menandatanganidokumen, menerbitkan dan/ataumenetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutanizin serta menangani pengaduan masyarakat; (3) Penandatangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati ;(#)Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum dalamLampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka Kepala DinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Terbanding/Penggugat : PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA
26 — 5
Pembanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Penggugat : PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA
109 — 47
Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi Dan Umum Polypet Karyapersada-Polyprima Karyareksa (PUK SP KEP POLYPET-POLYPRIMA);Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI Dan JSK) Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
KEP.16/MEN/2001tentang Tata Cara PencatatanSerikat Pekerja/Serikat Buruh,dalam hal ini tercatat padaKantor Dinas Tenaga Kerja Cilegondengan Nomor Pencatatan2.21/OP.SP.KEP/DFT/04/X/XXVII11/2002 dan SuratKeputusan Dewan Pimpinan CabangFederasi SP KEP Kota Cilegontentang Pengesahan Pengurus PUK SPKEP Polypet Karyapersada Polyprimakaryareksa, untuk selanjutnyadisebut sSebagai ...... a ceceeeeeeeeeeeeeeenesPENGGUGAT ;LAWANDIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DANJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (
DIRJEN PHI DAN JSK)DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Kavling51, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada1.
;Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor151/G/2008/PTUN JKT.Kesemuanya Pegawai Negeri Sipilpada Direktorat Jenderal PembinaanHubunganIndistrial Dan JaminanSosial Tenaga Kerja DepartemenTenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia , berdasarkanSurat Kuasa Khusus NomorB.357/PHIJSK/X1I/2008 tertanggal 3Nopember 2008 untuk selanjutnyadisebut SEDOGAl ewe umm temas saemeTERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telahmembaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor:
PolypetKaryapersada dengan Nomor : 009/BOD/PKP/VII/08tanggal 25 Juli 2008, Dalam poin 2 surattersebut dengan tegas menyatakanee dan Perusahaan telah menandatanganiPerjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tanggal 25Juni 2008 dan telah didaftarkan padaDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl(No.KEP.72/PHIJSK/PKKAD/2008..., (Bukti P noBahwa Gugatan diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal25 September 2008.
(Bukti P no 5).Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008, pihak PT.Polypet Karyapersada secara sepihak menyatakanHalaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor151/G/2008/PTUN JKT.perlakudaristruktuKaryapeanggotakhususnlokasiKaryapediri tidak memiliki hubungan hukum lagi denganPENGGUGAT, serta telah menandatanganiPerjanjian Kerja Bersana dengan pihak lain danterdaftar pada Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl berdasarkan Surat KeputusanTERGUGAT Nomor KEP.72/PHIJSK/PKKAD/2008.
Tergugat:
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
170 — 102
Tergugat:
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATKepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Barat. Keputusan Plt.
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Barat memuat dengan jelas pihak yangdituju, yaitu Ainayati Liauw B.Sc. (Penggugat);Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 27/G/2020/PTUNJKTc. Keputusan Plt. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Barat jelas ditetapkan oleh Plt.
Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Baratsebagai pejabat Penerima Mandat oleh Tergugat yaitu Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Baratselaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada di lingkunganeksekutif; dand. Keputusan Plt.
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tidak sesuai denganprosedur undang undang ketenagakerjaan;V.
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tentang PemutusanHubungan Kerja atas nama Aijnayati Liauw B.Sc.
Sunarto
Tergugat:
1.Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
44 — 0
Penggugat:
Sunarto
Tergugat:
1.Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Tergugat:
KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
194 — 200
SURYA KENCANA FOOD
Tergugat:
KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
Terbanding/Tergugat : KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
56 — 12
BENNY HARLINDONG
Terbanding/Tergugat : KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
64 — 20
INDOPRIMA GEMILANG vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK. dan SULASMI. dk.
;Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada kantor Hukum "AM & ASSOCIATES yangberkedudukan di Jalan Lamongan Bunder Gresik(terminal Bunder) Blok B Nomor : 47 48 Gresik,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5September 2016 ,Selanjutnya disebut sebagai;sarees PENGGUGAT /PEMBANDING;Halaman 1, Putusan Nomor : 276/B/2016/PTTUNSBYMelawan:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK, tempatkedudukan di Jalan Dr.
1.GIYATI
2.OSY OSELA SAKTI
Tergugat:
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang
69 — 4
Penggugat:
1.GIYATI
2.OSY OSELA SAKTI
Tergugat:
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang
191 — 180
Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017 Perihal: Penolakan Permohonan IMB;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017 Perihal: Penolakan Permohonan IMB;4.
LAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
Objek sengketa adalah :Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTKPP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017. Perihal : Penolakanpermohonan IMB.B.
Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDGdan Tenaga Kerja. Yang beralamat di Jin. Sudirman Kelurahan BirugoKecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.Bahwa terhadap tanah Penggugat tersebut diatas Penggugat akanmembangun 6 (enam) unit Rumah Toko berlantai II yang beralaman diJin.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja KotaHalaman 11 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDGBukittinggi. IMB No. 277/DPMPTSPPTKPP.B/BKI/2017, tanpa tanggal,Februari 2017 Perihal : Penolakan Permohonan IMB.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas PenanamanModal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja KotaBukittinggi.
Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja KotaBukittinggi, kepada Hj.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d angka 9 PeraturanDaerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Kota Bukittinggi berubah nama menjadi Dinas PenanamanModal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja,dengan wewenang menyelenggarakan urusan penanaman modal,perindustrian, dan tenaga kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut
41 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
HOTEL INDONESIA NATOUR, ; KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA, GUNTUR AGUNG ARDIANSAH,.AGUS SUPARMAN, S.Kom, dkk.
Haerudin dkk(1.062 orang) d.a Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKIJakarta, Jl.
HOTEL INDONESIA NATOURtersebut pada amar untuk mengirimkan data Pekerja yang memuatnama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikankeahlian dan jabatan Pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DK Jakarta di Jakarta ;Hal. 16 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008Ill. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKIJakarta di Jakarta ;.
Amar putusan Ill P4Pusat didapat fakta bahwa Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta di Jakartamempunyai kewenangan untuk mengawasi dalam pelaksanaan keputusanP4P ;.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiDKI Jakarta, JI. Prapatan No. 52, Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal30 April 2004 dan sebagai realisasi dari kompensasi PemutusanHal. 23 dari 36 hal. Put.
Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Jin.
Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat
Tergugat:
Kepala Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda
141 — 73
Penggugat:
Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat
Tergugat:
Kepala Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda
150 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG
., dan kawan, Para Tim Pembela PekerjaMuslim Indonesia Dewan Pengurus Pusat PersaudaraanPekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI), beralamat di JalanJatinegara Barat III Nomor 68 F, Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa tanggal 7 April 2016;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat;danKEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG, berkedudukan diJalan Surotokunto KM 6, Karawang;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut TermohonKasasi/Turut
Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/201623.Bahwa pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang telah pula menggelar sidang mediasi yang dihadiri semuapihak termasuk Tergugat dan pada tanggal 23 Mei 2013 Mediatormengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/2926/HISyaker tertanggal 14Juni 2013 jo Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialtanggal 25 Juni 2013. pada pokoknya sebagai berikut:1. Agar pihak perusahaan PT Royal Standard mempekerjakan kembalipekerja Sdr.
Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/2016 memenuhi ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 232/MEN/2003 oleh karenanya haruslah dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dengansegala akibat hukumnya;12. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugatdengan tanpa syarat apapun terhitung sejak diputusnya perkara a quo;13.
Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/201616.17.Bahwa BUKTIP.4 berupa Surat Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang Nomor 568/3790/HISyaker tanggal 28 Desember2012 ditujukan langsung kepada Tergugat (PT Royal Standard)Tergugat merupakan perusahaan Industri Barang dari Kertas danPapan Kertas Lainnya dengan KBLI 1709 dan masuk dalam KelompokUpah UMKU sebesar Rp2.100.000,00;Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (TurutTergugat) merupakan satusatunya Instansi yang diamanatkan olehUndang
Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/2016perundingan yang menyatakan perundingan telah gagal sesuairumusan Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor Kep.232/Men/2003;d. Bahwa dengan demikian mogok kerja tidak akibat gagalnyaperundingan sehingga tepat menyatakan mogok dari tanggal 27Februari 27 Mei 2013 tidak sah.
131 — 60
GOSMA FAHANDY VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN dan PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
.& Partners yang beralamat di Jalan Manalagi No. 09Perbon, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 16 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai :wanna nnn nanan nnn nanan nnn nn nanan nn nnn nnn nn nn PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTUDAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN,Halaman dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 32Tuban. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1.
Pintu. dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang ljinMendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler;2. Bahwa dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini adalah jelasdikeluarkan oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara;Il. Kepentingan Penggugat :3. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempattinggal di JI. Basuki Rahmad Gg.
Bahwa tidak benar dalam perkara ini yang menjadi obyek Gugatan TataUsaha Negara adalah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama PT.
Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya terkait tenggang waktu yangmenyatakan atas kejadian tersebut pada awal Juni 2017 Penggugat barumengetahui ada ijin mendirikan bangunan dan protes pada pemilik rumahdan juga berusaha menanyakan dan verifikasi pada tetangga lainnya adalahsalah dan tidak tepat karena Gugatan Penggugat dalam obyek sengketaHalaman 14 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.S&Sberupa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SatuPintu dan Tenaga Kerja Kabupaten
Asas Keterbukaan)nnnn nn nnn nnn nen onnnenennncncncnsBahwa apa yang dilakukan Tergugat sebagai Dinas Penanaman ModalPelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang dulunya BadanPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dimana bertugas untukmelayani masyarakat atau badan untuk memperoleh berbagai macamperijinan usaha yang tidak membedakan secara diskriminatif hal initerbukti dengan pelayanan kepada menara telekomunikasi denganprosedur yang berlaku mulai dari permohonan dilanjutkan sosialisaikepada