Ditemukan 4736893 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42991/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 22
113 — 22
9 Juli 2012,tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00505/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011;bahwa dengan surat Nomor 28/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas
SKPKB PPN Masa Desember Tahun 2008Nomor 00505/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapantersebut telah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasilpemeriksaan dengan wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajakdihilangkan secara pihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkankerugian secara materiil maupun in materiil atas diterbitkannya SKPKBtersebut;Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S696/WPJ.20/KP.0706
/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00505/207/08/007/1 1tanggal 12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor61/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S696/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Register : 20-12-2011 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43229/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 13 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
163 — 52
163 — 52
penghitungan imbalan bunga adalah pembayaran yangmenyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya KeputusanKeberatan atau Putusan Banding, dimana besarnya imbalan bunga adalah 2% (dua persen)sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaranyang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya KeputusanKeberatan atau Putusan Banding;bahwa dari jumlah imbalan bunga yang diberikan oleh Tergugat tidak memperhitungkanimbalan bunga atas
lebih bayar pajak sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007sebesar Rp 13.168.618.539;bahwa alasan gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah menurut Penggugatpenerbitan Surat Keputusan tidak sesuai dengan Peraturan Perundangundangan Perpajakanyang Berlaku, dimana menurut Penggugat dari jumlah imbalan bunga yang diberikan olehTergugat tidak memperhitungkan imbalan bunga atas lebih bayar pajak sesuai dengan SPTTahunan PPh Badan Tahun 2007 sebesar Rp 13.168.618.539;bahwa Penggugat berpendapat
sesuai dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi :(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, denganketentuanbahwa apabila ternyata Wajib
Dalam hal Keputusan Keberatan atau Putusan Banding menyatakan Lebih Bayar: SKPKBPPh Badan tahun 2001 atas nama PT KOM terbit tanggal 5 Februari 2003 denganperincian sebagai berikut:SKPKB PPh Badan tahun 2001 atas nama PT KOM terbit tanggal 5 Februari 2003 denganperincian sebagai berikut: Pokok Pajak terutang Rp110.000.000,00 Kredit Pajak Rp. 40.000.000,00 () Pajak Kurang Bayar Rp. 70.000.000,00 Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp. 19.600.000,00 (+) Pajak yang masih harus dibayar Rp. 89.600.000,00PT
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menolak Permohonan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP00015/IB.PPN/WPJ.07/KP.0703/2011 tanggal 21 Nopember 2011tentang Pemberian Imbalan Bunga, atas nama : XXX
Register : 06-06-2011 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43056/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
139 — 21
139 — 21
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.43056/PP/M.XIV/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Mei2009 Nomor: 00169/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011;bahwa karena unit mobil yang digunakan sebagai demo car tersebut berupa sedan dan jeep,maka Pemeriksa melakukan koreksi atas pengkreditan
Pajak Masukan;bahwa hai ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undangundang PPN yaitu:Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas: huruf c perolehan dan pemeliharaan kendaraanbermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan ataudisewakan;bahwa dalam perkembangan pembahasan, pemeriksa memunculkan isu mengenai keberadaandemo car yang di catat sebagai aktiva, sehingga atas pajak masukan yang telah dikreditkansewaktu pembelian atas demo car dikoreksi dan tidak boleh dikreditkan
;bahwa sedangkan keberadaan demo car adalah murni untuk kepentingan operasional untukkegiatan 3M dan demo car tersebut merupakan barang dagangan yang nantinya akan dijualkepada pembeli dan dipungut pajak keluaran;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketaGugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatanbahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/10.06.11 tanggal 1 Juni 2011, ditandatangani
oleh Sdr.XX, Jabatan: Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/10.06.11 tanggal 1 Juni 2011, dibuat dalam BahasaIndonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/10.06.11 tanggal 1 Juni 2011, diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 (cap harian pos 1 Juni 2011),sedangkan Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
sengketa pajak terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Mei 2009Nomor: 00169/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011, atas nama : PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 13-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 32/PDT/2018/PT YYK Tanggal 8 Mei 2018 — Ny.FRANSISCA RATNASARI MELAWAN Rr. MULATSIH, SE
67 — 113
67 — 113
Menghukum kepada Terlawan untuk tunduk dan patuh atas putusanint;3.
,Notaris di Yogyakarta, No. 5, Tanggal 22 Mei 2013 tentangPembatalan Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual; Selanjutnya dilakukan pelepasan hak atas tanah SHM No.00746/Bener, Surat Ukur No. : 00050 Tanggal 25 November1998 luas 1481 m2? (seribu emparartus delapanpuluh satumeter persegi) atas nama Ny.
(seribu empatratus delapanpuluh satu meter persegi), atas namaKartorejo maka jawabannya adalah PASTIBENAR/ YA.Selanjutnya, apakah perubahan dan peralihan HGB Nomor :121/Kel.Bener, atas nama Fransisca Ratnasari (TERMOHON BANDING)dariSHM No. 00746/Bener, Surat Ukur No. : 00050 Tanggal 25 November1998 luas 1481 m? (seribu empatratus delapanpuluh satu meter persegi),atas nama Kartorejo, dilakukan sesuai hhukum, maka jawabannya adalahdilakukan secara MELAWAN HUKUM.2.
(seribu empatratus delapanpuluh satu meter persegi), atas namaKartorejo, yang diserahkan PEMOHON BANDING kepada Notaris Hj.Carlina Listiani S.H., untuk dibalik nama ke atas nama PEMOHONBANDING, namun justru digelapkan oleh Terpidana Hj.
,Notaris di Yogyakarta, No. 5, Tanggal 22 Mei 2013 tentangPembatalan Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual; Selanjutnya dilakukan pelepasan hak atas tanah SHM No.00746/Bener, Surat Ukur No. : 00050 Tanggal 25 November 1998luas 1481 m2 (seribu empat rartus delapan puluh satu meterpersegi) atas nama Ny.
Upload : 03-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2060 K/PDT/2010 JOHN HAMENDA; PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. DKK.
128 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuai SHGB No.01/Desa Lineleantanggal 2 Oktober 2002 atas nama PT. PETINDO PERKASA, berikutbangunan Supermakte dan Sarana Pelengkap di atasnya terletak diJalan Desa Linetean, Kecamatan Modoinding, Minahasa SulawesiUtara ;(10) Sebidang tanah seluas 16.295 m? sesuai SHGB No.02/DesaWulurmaatus tanggal 2 Oktober 2002 atas nama PT.
sesuai SHGB No.02/DesaWulurmaatus tanggal 2 Oktober 2002 atas nama PT.
Utara ;4) Tanah dan Bangunan Pabrik Tepung Kelapa dengan SHGBNo.3 atas nama PT.
Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru JakartaSelatan Tergugat Rekonpensi atas nama perusahaannya PT.
Pronilai Konsulis11.Indonesia, terhadap barang bukti kejahatan yang dirampas tersebut di atas,seluruhnya bernilai Rp.12.876.979.000.
Register : 12-11-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43200/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
104 — 27
104 — 27
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43200/PP/M.XI1/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP454/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret sampai dengan April 2008 Nomor:00003/104/08/038/11 tanggal
18 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP454/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret sampai dengan April 2008 Nomor:00003/104/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP454/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan
Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maretsampai dengan April 2008 Nomor: 00003/104/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 202/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 202/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, diterimadi Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 (diantar),sedangkan Surat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Majelis tidak memeriksa lebihlanjut ketentuan formal pengajuan gugatan lainnya dan materi gugatannya;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP454/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42859/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 27
106 — 27
V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP207/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01056/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Oktober 2009 yangtidak disetujui oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP207/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep207/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Oktober 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983
tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat Permohonan PenggugatNomor : 034/OG/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 adalah permohonan pembatalan atas STPPPN Nomor : 01056/107/07/723/11 Masa Pajak Oktober 2009;bahwa Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut tidaksesuai dengan permohonan yang Penggugat ajukan, karena yang Penggugat ajukan adalahpermohonan Pembatalan bukan
STP PPN Nomor :01056/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP207/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor01056/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3790 K/PDT/2016 Tanggal 13 Februari 2017 — TAUFIK HIDAYAT, dkk. VS ANTON SETIA BUDI, dkk.
259 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
259 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nyoman Lestari disampingmeninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisanberupa Bangunan Rumah dan Toko di atas tanah Hak Guna Bangunan yangterletak di Jalan KH.
Nomor 3790 K/Pdt/ 201611.12.Perumahan, atas dasar titipan uang sewa kepada KUP tersebut, makaterbit Surat Ijin Menempati Tahun 1984.
Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;3. Menyatakan, Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik atas obyek sengketayang merupakan sebagian dari tanah dan bangunan dengan SertipikatHak Guna Bangunan No.390/Kel. Kepatihan, Surat Ukur: tanggal 03072001, luas: 164 M?, atas: Anton Setia Budi, terletak di Propinsi Jawa Timur,Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Kepatihan, setempatdikenal dengan JI. KH. Syamanhudi 55, Kelurahan Kepatihan, KabupatenJember;4.
dan Hak Pakai atas Tanah.Pasal 36 ayat (1) yang isinya Hak Guna Bangunan tersebut hapus, danmengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara.
bangunan berdasarkan sewamenyewa tidak menghilangkan hak milik seseorang atas bangunan tersebut;Bahwa sesuai fakta persidangan objek sengketa berada di atas tanahyang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat , sewa menyewa antara orangitua ParaPemohon Kasasi dengan The Tiong Liep/pemilik objek sengketa sebelum beralihkepada Tergugat telah berakhir, Surat Izin Penghunian (SIP) atas nama orang tuaPara Pemohon Kasasi telah berakhir dan penguasaan objek sengketa oleh ParaPemohon Kasasi adalah tanpa persetujuan
Register : 05-08-2011 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43028/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
173 — 18
173 — 18
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT. 43926/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 25
115 — 25
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT. 43926/PP/M.XIV/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000018/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak November 2008;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP237.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
2012,ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: 592/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuanPasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 592/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, diterimaoleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012 (cap harianpos 12 November 2012), sedangkan Keputusan Tergugat atas
XX,menandatangani surat Gugatan tersebut, sehingga dalam persidangan tanggal 27 Februari2013 masih diperlukan bukti kewenangan berupa akta perusahaan guna pemenuhanketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2013, Majelis menerima surat dari PenggugatNomor:130/DIRDB/EXT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang ditandatangani olehXX, berisi pencabutan gugatan atas berkas gugatan yang terdaftar dalam Nomor: 990667212008
terdaftar dalam Nomor sengketa: 990667212008 untuk dihapus dari daftarsengketa;MengingatMemutuskanUndangundang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkas gugatan Nomor: 990667212008 atasgugatan Penggugat terhadap surat Keputusan Nomor: KEP237.NK/WPJ.14/2012 tanggal15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan
PajakBunga Penagihan Nomor 000018/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakNovember 2008 atas nama: PT.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43762/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
103 — 21
103 — 21
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43762/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP419/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Nopember 2007 Nomor:00436/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP419/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Nopember 2007Nomor: 00436/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP419/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP419/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Nopember 2007 Nomor: 00436/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42843/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
112 — 28
112 — 28
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42843/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP170/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00535/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juni 2008 yang tidakdisetujui oleh
Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP170/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00535/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juni 2008 telahditerbitkan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat(1) Keputusanbahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan TergugatNomor KEP170/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atau
Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yangdiatur dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu padahari Rabu tanggal 14 Maret 2012 dengan keputusan menolak permohonan Penggugat;bahwa Surat Keputusan tersebut telah dikirimkan kepada Penggugat melalui pos tercatat padahari Jumat tanggal 16 Maret 2012 (2 hari kerja sejak tanggal penerbitan) sesuai dengan bukti posterlampir.
STP PPN Nomor :00535/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor : 00535/107/08/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat Tarakan tidak dapat diterima;
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43752/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
105 — 23
105 — 23
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (Kepala KanwilDJP Kalimantan Timur) No.
CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP409/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2007 Nomor:00426/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY,Tidak Dapat Diterima;
Register : 13-09-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44444/PP/M.V/99/2013 Tanggal 15 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
173 — 13
173 — 13
Register : 12-10-2012 — Putus : 22-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43412/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
142 — 29
142 — 29
Yang Masih Harus DiJatuh Tempo bayarTanggal Jumlah (Rp) Jlh Denda/ JumlahBin bulan (Rp)19 Desember 2012 27Januari 2012 65.000.000, 26 2% 33.800.000,19 Desember 2012 24 Februari 2012 65.000.000, 27 2% 35.100.000,19 Desember 2012 26 Maret 2012 60.000.000, 28 2% 33.600.000,19 Desember 2012 25 April 2012 60.000.000, 29 2% 34.800.000,19 Desember 2012 28 Mei 2012 60.000.000, 30 2% 36.000.000,19 Desember 2012 25 Juni 2012 60.000.000, 31 2% 37.200.000,Jumlah 210.500.000, : bahwa Pokok gugatan ini adalah atas
pelaksanaan penagihan pajak melalui SuratPaksa Nomor SP00546/WPuJ.07/KP.0904/2012 yang terbit pada tanggal 25September 2012 untuk melaksanakan penagihan pajak atas bunga penagihan PPNTahun Pajak 2007 yang ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Nomor00022/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012;: bahwa dalam sidang tanggal 17 Januari 2013, Penggugat dengan Surat Nomor054/OPJKT/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pernyataan PencabutanSurat Gugatan menyatakan mencabut Surat Gugatan Nomor: 043/OPJKT/X/2012tanggal
12 Oktober 2012;bahwa dalam sidang tanggal 31 Januari 2013 Terbanding menyatakan menyetujuipencabutan gugatan tersebut;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor : 14 Tahun 2002, atas gugatan yang diajukan surat pernyataanpencabutan, dihapus dari daftar sengketa;bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat permohonangugatan Pemohon Banding dihapus dari daftar sengketa dan karenanyapermohonan banding Pemohon Banding dinyatakan tidak
dapat diterima;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Paksa Nomor SP00546/WPJ.07/KP.0904/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Bunga PenagihanPajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2007 atas STP Nomor :00022/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012, atas nama XXX, NPWP: YYY, tidakdapat diterima.
Register : 18-10-2012 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44097/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 20 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 27
115 — 27
VIII/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatMenurut Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP1409/WPJ.04/2012 tanggal OS Oktober 2012 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor : 00310/107/09/061/11 tanggal 19September 2011 Masa Pajak Maret 2009;: bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN)Masa
09/061/11 tanggal19 September 2011 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Pancoran;: bahwa sebagaimana Penggugat memiliki hutanghutang yangtidak dapat dibayarkan karena operasi perusahaan tidak berjalansemestinya sebagai akibat permasalahan pembebasan lahan.Hutang Penggugat berdasarkan auditan laporan keuanganterlampir adalah Rp 13.978.132.283,00, sebagaimana jumlah asetPenggugat Rp 9.696.383.204,00 dibandingkan dengan jumlahhutang kepada pihak ke 3 seperti jumlah yang disebut di atas
tanggal 18 Oktober 2012, ditandatangani oleh Direktur.bahwa Surat Gugatan Nomor : 027/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober 2012, dibuat dalam bahasa Indonesiaditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Gugatan Nomor : 027/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober 2012, diterima di Sekretariat PengadilanPajak pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 (diantar)sedangkan Keputusan Tergugat atas
XXX sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam Surat GugatanNomor : 027/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18Oktober 2012 adalah Keputusan Tergugat Nomor: KEP1409/WPJ.04/2012 tanggal O5 Oktober 2012 tentangPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai.bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :(3) Pengadilan
Pajak dalam hal Gugatan memeriksa danmemutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atauKeputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undangundang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.bahwa ketentuan Pasal 23 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah
Register : 13-12-2010 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43115/PP/M.I/99/2013 Tanggal 4 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
125 — 28
125 — 28
Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai denganMaret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010;bahwa Tergugat menerbitkan STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganMaret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010 yang di dalamnya terdapatDenda Pasal 14 ayat (4) Undangundang KUP sebesar Rp852.315.743,00;bahwa Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1337/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 15 Nopember 2010 mengenai penolakan atas
permohonanpengurangan atau pembatalan STP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor: 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010;bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Tergugat dan Penggugat tersebut di atas sertaberdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dapat dikemukakan halhal sebagai berikut:bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor :00015/107/09/413/10
SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009, Penggugat telahmengajukan permohonan keberatan atas seluruh koreksi DPP PPN sehingga jumlah PPNterutang menurut Penggugat adalah nihil;bahwa atas permohonan keberatan tersebut telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: 580/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 14 April 2011 yang isinya Menerima Seluruhnyakeberatan Penggugat;bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat dengan dikabulkannya seluruh permohonankeberatan Penggugat, maka berarti koreksi
,berpendapat berbeda (dissenting opinions) mengenai hasil pemeriksaan atas pemenuhanketentuanketentuan formal pengajuan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :bahwa Surat Gugatan Nomor : 046/FAD/2010 tanggal 8 Desember 2010 ditandatangani olehXX, dan YY, jabatan : Kuasa Hukum;bahwa Surat Gugatan Nomor : 046/FAD/2010 tanggal 8 Desember 2010 ditujukan kepadaPengadilan Pajak dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 yang tidak benar; ataud. dst;bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 21/PMK.03/2008tanggal 6 Februari 2008 berbunyi sebagai berikut :Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :a. dst;b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yangtidak benar; dan/atauc. dst.bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Hakim Anggota
Register : 04-10-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43457/PP/M.X/99/2013 Tanggal 25 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
130 — 30
130 — 30
penghasilan karena berhak melaukan kompensasi kerugian fiskalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, dengan memperhitungkanbesarnya kerugian tahuntahun pajak sebelumnya yang masih dapatdikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan atau Surat Ketetapan Pajak.Wajib Pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akandibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c.Wajib Pajak yang atas
penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat finalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).Pasal 5 ayat (1)Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PajakPenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pelayanan Pajakharus memberikan keputusan dengan menerbitkan:Surat Keterangan Bebas; atauSurat Penolakan Permohonan Surat Keterangan BebasDalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterimasecara lengkap.: bahwa Surat Permohonan Penggugat
keterangan dan bukti yang ada, Majelis berkesimpulan bahwa Surat GugatanPenggugat Nomor: 064/KEU/0310/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 telah memenuhiketentuan formal Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (1), namun tidakmemenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, oleh karenanya pengajuan gugatan dinyatakan tidakdapat diterima;bahwa selanjutnya oleh karena permohonan gugatan tidak dapat diterima, makaMajelis tidak melakukan pemeriksaan atas
materi sengketa gugatan lebih lanjut;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur JenderalPajak Nomor: S00001/PPH23TLK/WPuJ.19/KP.0203/2012 tanggal 29 Agustus 2012perihal Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Dan/AtauPemungutan Pajak Penghasilan, atas nama: XXX, NPWP: YYY, tidak dapatditerima
Putus : 27-02-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223 K/PDT/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — 1. NANIK DAHLIA SUWARNI, DKK VS 1. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) QQ TNI ANGKATAN LAUT (TNI AL) QQ KOMANDO ARMADA INDONESIA KAWASAN TIMUR QQ PANGKALAN UTAMA TNI AL LANTAMAL V CQ KOMANDAN LANTAMAL V, DKK
217 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
217 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
M Prasetyo, selaku Jaksa Agung RepublikIndonesia, yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 April 2017;Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabayauntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisionil/Tindakan Pendahuluan:Mengizinkan Para Penggugat untuk menempati Kembali rumah di atas
Nomor 223 K/Pdt/2020Mengadili Sendiri:Dalam Provisionil:Mengizinkan Para Penggugat untuk menempati Kembali rumah di atas tanahyang telah dikosongkan paksa oleh Tergugat , yaitu:Penggugat diizinkan menempati kembali rumah dan tanah di Jalan TanjungKarang 01/01, RT 001, RW 008, Kelurahan Perak Barat, KecamatanKrembangan, Surabaya;Penggugat II diizinkan menempati kembali rumah dan tanah di Jalan TanjungKarang 1/10, Keluranan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya; danPenggugat III diizinkan menempati
benar serta tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa adalah aset negara dengan hak sewa seumur hidup,namun tidak dapat dialinkan kepada pihak lain atau diwariskan, sehingga ParaPenggugat yang termasuk dalam kategori pihak lain tidak dapat menguasaiobjek sengketa sebagai aset negara; Bahwa oleh karena itu, perouatan Tergugat yang meminta pengosongan atasobjek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44005/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
118 — 29
118 — 29
Penjelasan Penggugat :bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyaitanggal sebagai dasar benlakunya suatu keputusan sehinggaPenggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambil sikap atautindak lanjutnya atas Keputusan yang diterbitkan Tergugatdikerenakan tidak mempunyai tanggal atau jangka waktupemberlakuan.bahwa dikarenakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugatmempunyai jangka waktu yang tidak terbatas dan adanyaperbedaan penafsiran mengenai tanggal diterima oleh Penggugatyang dikarenakan
pos 04 Juli 2012)sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP 850/WPJ.24/2012diterbitkan tanpa tanggal.bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli danmenyampaikan salinan bukti kirim Keputusan Tergugat NomorKEP 850/WPJ.24/2012 yang diterbitkan tanpa tanggal berupaBukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode12432758306, dimana pada bukti kirim tersebut dinyatakanbahwa Keputusan Tergugat tersebut diposkan pada tanggal 04Juni 2012 pukul 17 : 24 : 30.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
PerpanjanganjJangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas) hariterhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaanpenggugat.bahwa Majelis telah meneliti surat Penggugat yang disampaikandalam persidangan dengan Nomor 020/SE/I/2013 tanggal 20Februari 2013 yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa:" bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyaitanggal sebagai dasar berlakunya suatu keputusan sehinggaPenggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambil sikapatau tindak lanjutnya atas Keputusan
Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) telahmemberikan sarana pertimbangan hukum dalam pemenuhanketentuan formal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan forcemajeur yang menyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu30 (enam puluh) hari yaitu karena Keputusan yang diterbitkanTergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasar benlakunyasuatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasardalam mengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Pemohn Banding selaku penandatangan Surat GugatanNomor 011/JJG/VH/2012 tanggal 03 Juli 2012, sesuai denganKartu Tanda Penduduk RI dengan N.IK 12.5608.090558.0001,yang dibuat oleh Camat a.n Walikota Surabaya, Provinsi JawaTimur tanggal 27 Mei 2008 benar bernama Pemohon Bandingsehingga surat gugatan diketahuimemenuhiketentuan Pasal 41ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa berdasarkan pemeriksaan atas