Ditemukan 2661336 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
365 ayat 2
Pasal 2 ayat (1)
Pasal351 ayat (2) kuhp
Pasal 360 ayat (2)
266 ayat(2)
Pemalsuan
Pasal 191 ayat (2)
Pph 4 ayat 2
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1770/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 26 Juni 2019 — BUT SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
219 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
219 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 2 Mei2017, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Februaris.d.
Desember 2011 Nomor 00019/240/11/053/16 tanggal 4 Februari 2016,atas nama BUT Shanghai Electric Group Co Ltd, NPWP02.072.405.0053.000, beralamat di Tamara Center Lantai 19 Suite 1918,Jalan Jenderal Sudirman Kavling 24, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920,sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Rp1.557.541.140.970,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Rp46.778.488.066,00Halaman 2 dari 8 halaman.
Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan FinalPasal 4 ayat (2) Masa Pajak Februari Desember 2011 PemohonPeninjauan Kembali adalah sebagai berikut: Keterangan Jumlah(Rp)DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) 445.720.814.220PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang 1.371.624.426Kredit Pajak 1.371.624.426Pajak yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UUKUP 0Jumlah yang masih harus dibayar 0 5.
Putusan Nomor 1770/B/PK/Pjk/2019Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 ayat (2) UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 3 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008;.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena
bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp27.663.718.415,00; dengan perincian sebagai berikut: DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Rp1.557.541.140.970,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 46.778.488.066,00Kredit
Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2395/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
242 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali), untuk seluruhnya,dengan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Terhutang Nihil;b. Menyatakan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: tentangKeberatan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas SKPKB PPh Final Pasal 4Ayat (2) No. 00042/240/12/313/14 Tanggal 21 Agustus 2014 MasaPajak Desember 2012 sebesar Rp6.550.455.308,00 adalah batal demihukum;c.
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Termohon Peninjauan Kembali terhadapDasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)sebesar Rp154.197.573.387,00; yang tetap dipertahankan Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta
Putusan Nomor 2395/B/PK/Pjk/2018yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 28serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (2)UndangUndang Pajak Penghasilan;b.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1323 B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
240 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1323/B/PK/PJK/201 7 Uraian Menurut SKPKB Ditambah/(dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak Rp 4.096.160.149,00 Rp 0,00 Rp 4.096.160.149,00PPh pasal 4 ayat (2) yang terutang Rp 349.890.845,00 Rp 0,00 Rp 349.890.845,00Kredit Pajak Rp 68.088.180,00 Rp 0,00 Rp 68.088.180,00PPh pasal 4 ayat (2) kurang bayar Rp 281.802.665,00 Rp 0,00 Rp 281.802.665,00Sanksi Administrasi Rp 135.265.279,00 Rp 0,00 Rp 135.265.279,00PPh pasal 4 ayat (2) yang masih harus dibayar Rp 417.067.944,00
sewa atas tanah dan/atau bangunan yang merupakanobjek PPh Pasal 4 ayat (2) dengan uraian sebagai berikut:1.
1.278.133.499,00PPh pasal 4 ayat (2) yang terutang Rp 349.890.845,00 Ro (281.802.665,00) Ro 68.088.180,00Kredit Pajak Rp 68.088.180,00 Rp 0,00 Ro 68.088.180,00PPh pasal 4 ayat (2) kurang bayar Rp 281.802.665,00 Ro (281.802.665,00) Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 135.265.279,00 Ro (135.265.279,00) Rp 0,00PPh pasal 4 ayat (2) yang masih harus dibayar Rp 417.067.944.00 Ro (417.067.944,00) Rp 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65509/PP/M.XVIIIB/25/2015, tanggal 5 November 2015
/WP Pemeriksa KoreksiDasar Pengenaan 0 0 0PajakPPh Pasal 4 ayat (2) 68.088.180 349.890.845 281.802.665yang terutangKredit Pajak 68.088.180 68.088.180 0PPh Pasal 4 ayat (2) O0 281.802.665 281.802.665yang kurang dibayarSanksi Administrasi 0 135.265.279 135.265.279Jumlah yang masih 0 417.067.944 417.067.944harus dibayar .
(2).
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1769/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 26 Juni 2019 — BUT SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO., LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
258 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
258 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
(2) Rp 459.761.328.937 ,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 13.813.905.677,00Kredit Pajak Rp 4.135.228.873,00Pajak yang kurang dibayar Rp 9.678.676.804,00Halaman 2 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 1769/B/PK/Pjk/2019Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Agustus 2010 sebesarRp322.622.560.108;Dengan mengadili sendiri:3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00572/KEB/WPJ.07/2016 tanggal21 April 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00031/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015, dengansegala akibat hukumnya;4.
Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan FinalPasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2010 Pemohon PeninjauanKembali adalah sebagai berikut: Keterangan durian(Rp)DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) 87.933.937.141PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang 2.659.083.923Kredit Pajak 2.659.083.923Pajak yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0Jumlah yang masih harus dibayar 0 5.
(2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Pajak Penghasilanjuncto Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 TahunHalaman 5 dari 8 halaman.
(2) Rp459.761.328.937,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 13.813.905.677,00Kredit Pajak Rp 4.135.228.873,00Pajak yang kurang dibayar Rp 9.678.676.804,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 4.645.764.866,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 14.324.441.670,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan
Putus : 06-03-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 K/PID.SUS/2019 Tanggal 6 Maret 2019 — AFRIZON pgl. AP
230 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 PK/PID.SUS/2017 Tanggal 2 Mei 2018 — KARNO AMADJ MIDEN TAROENA alias ANO
356 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
356 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMADJ MIDEN TAROENA aliasANO;Tempat lahir : Ternate;Umur/ Tanggallahir : 2/7 tahun/3 Januari 1988;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Kamboja, RT. 01 / RW. 02, KelurahanTakoma, Kecamatan Kota Ternate Tengah;Agama : Islam;Pekerjaan > Anggota Polri (Brimob Polda Maluku Utara);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternatekarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN KESATU: Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat
(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 111Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;ATAUDAKWAAN KEDUA: Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Hal. 1 dari 17 hal Put.
pada Kejaksaan NegeriTernate tanggal 1 April 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa KARNO AMADJ MIDEN TAROENA alias ANOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Secara bersamasama tanpa hak atau melawan hukum memiliki ataumenguasai Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman yang beratnyamelebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" danmelakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri",sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 111 Ayat
(2) junctoPasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasanuntuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor20/PID.Sus/2015/PTTTE tanggal 30 Juni 2015 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Tte tanggal 5 Mei2015 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkaratersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Pemohon Peninjauan
Kembali / Terpidanatetap dipidana, maka Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali:Mengingat Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta
Putus : 03-10-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 418/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 3 Oktober 2012 — CHANDRA MARBUN
241 — 123
241 — 123
PDM243/Sibol/Ep.1/08/2012 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan padatanggal 03 Oktober 2012 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan :Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar memutuskan :1 Menyatakan terdakwa Chandra Marbun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan terangterangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan lukaluka,sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat
(2) ke 1e KUHP ;2 Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Chandra Marbun selama 3 (tiga) bulandikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;3 Menyatakan agar terdakwa Chandra Marbun dibebani dengan membayar biayaperkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan berkeberatan atas tuntutan pidana yangdiajukan oleh Penuntut Umum tersebut, untuk itu terdakwa memohon keringanan danterdakwa telah
Adi Mihwar A.Rangkuti Dokter padaRumah Sakit Umum Daerah Pandan. n Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke leKUHP; Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi danmemohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umumdalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi guna didengar keterangannya
(2) kee KUHPidanayang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1 Barang siapa;2 Dengan terangterangan dan dengan tenaga;3 Bersamasama menggunakan kekerasan terhadap orang;4 Mengakibatkan luka luka;Ad. 1.Menimbang, bahwa mengenai unsur ke1 tersebut di atas yaitu barang siapaMajelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orangatau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidanaatau subyek pelaku dari pada suatu
(2) kee KUHPidana;MENGADILI: 1 Menyatakan Terdakwa CHANDRA MARBUN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan TerhadapOrang Yang Menyebabkan Orang Luka ;122 Menjatuhkan pidana terhadap CHANDRA MARBUN dengan pidana Penjara selama :3 (tiga) bulan;3 Menyatakan bahwa Tahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa selama iniakan dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang telah;4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;5 Membebani terdakwa untuk membayar
Putus : 01-09-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 977 K/Pid/2023 Tanggal 1 September 2023 — SUPRATMAN alias BLEK bin PARENG
50 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-07-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521 K/PID/2018 Tanggal 31 Juli 2018 — WA SARIDA binti LA NGKOWAWE DAN KAWAN-KAWAN
38 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 521 K/PID/2018233 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), sehinggaputusan yang dimohonkan banding tersebut secara otomatis telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian upaya hukum terhadapputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bukanlah denganmelakukan upaya hukum kasasi, melainkan dengan melakukan upayahukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebutdinyatakan
tidak dapat diterima;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa tetap dipidana, maka ParaTerdakwa masingmasing dibebani untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi;Mengingat Pasal 233 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang
Putus : 13-02-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 343/PID.B/2013/PN-SBG Tanggal 13 Februari 2014 — ROMULUS BATMAN GORAT alias BAPAK PERO ;
655 — 408
655 — 408
Menyatakan terdakwa ROMULUS BATMAN GORAT alias BAPAK PERObersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mempergunakan surat yangpalsu atau yang dipalsukan itu seolaholah surat itu asli dan tidak dipalsukandan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugiansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 263 ayat (2)KUHPidana;2.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 263 ayat (2) KUHPidana;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengertidan tidak ada mengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksisaksi yangada dalam perkara ini masingmasing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
terdakwa untuk mendaftar sebagai calon kepala desa ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atasperbuatannya maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan unsurunsur yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatan yangdilakukannya telah memenuhi semua unsurunsur tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal melanggar Pasal 263 ayat
(2) KUHPidana dan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanpidananya terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindakpidana melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
(2) KUHP dalam Dakwaan PenuntutUmum telah terpenuhi dan terbukti menurut hokum, maka Majelis berpendapat bahwaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana menggunakan surat palsu ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimanatersebut diatas, maka terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana setimpal dengankesalahannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa selamadipersidangan Majelis melihat bahwa
Putus : 18-05-2011 — Upload : 14-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 168 /PID.B /2011/PN.SBG Tanggal 18 Mei 2011 — RUDY ASIMA SIMATUPANG
164 — 101
164 — 101
(2) UU RI.
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. w Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa .....w Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
perbuatannya ; Menimbang, bahwa .....aen Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akandikurangkan seluruhnyanya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;w Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 21 jo 193 ayat (2) b KUHP,cukup alasan memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;w Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka iapatut dibebani untuk membayar biaya perkara. n Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan terlebih dahulumempertimbangkan
Halhal yang meringankan : e Terdakwa bersikap sopan dan jujur mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya .n Mengingat ketentuan dari Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Pasalpasal dari KUHP serta PeraturanPeraturan lain yangerhubungan dengan perkara ini i MENGADILI1.
Putus : 18-02-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 512/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 18 Februari 2013 — PEA SIMAMORA.
99 — 51
99 — 51
FerdinandLumbantobing, selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kolang guna proseslebih lanjut.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi danmemohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalamperkara ini telah mengajukan 3 (tiga
kebetulan berada disitu terdakwalangsung mengetapel kepalanya sebanyak dua kali dan terdakwa memukul kepalanya danmenyiramkan air cuka getah kemukanya lalu terdakwa menyerahkan diri ke PolsekPoriaha guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;eBahwa benar terdakwa tidak adadidampingi oleh Pengacara ;e Bahwa benar terdakwa merasa bersalahdan menyesali perbuatannya ;Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengandakwaan Kesatu pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua pasal 351 ayat
(2) KUHP;Menimbang bahwa, apabila memperhatikan susunan bentuk surat dakwaan PenuntutUmum adalah berbentuk dakwaan Alternative ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaanKesatu pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua pasal 351 ayat (2) KUHP dengan unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja ;3 Melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;Ad. 1.
perkara ini maka statusnya akandisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidana kepada terdakwa, makaterlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanpidana bagi diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;e Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;Mengingat pasal 351 ayat
(2) KUHPidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: 1.
Putus : 10-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2149/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS
337 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
337 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2149/B/PK/Pjk/2019PUT105734.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00588/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Masa Pajak April 2010 Nomor:00037/240/10/053/15 tanggal
28 Januari 2015, dengan demikianperhitungan pajak penghasilan tersebut seharusnya adalah sebagai berikut: Jumlah Menurut Bib eleatn Pemohon Banding (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 122.213.796.7342 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang 2.994.913.627 3 Kredit Pajak:a.
alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi DPP PPh Final Pasal 4 Ayat (2) DariProcurement Sebesar Rp213.280.202.264,00; dan Koreksi DPP PPhPasal 4 Ayat (2) Dari Percentage Of Completion (Selisin Tarif) SebesarRp62.758.843.851,00 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan
Selanjutnya, dalam halPercentage Of Completion (Selisin Tarif) Sebesar Rp62.758.843.851 ,00menurut fakta hukum Termohon Peninjauan Kembali tidak/belummemiliki Sertifikasi (Kualifikasi Usaha) yang dikeluarkan oleh LembagaPengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sehingga atas penghasilanWajib Pajak penyedia jasa pelaksana konstruksi dikenakan PPh FinalPasal 4 ayat (2) dengan tarif 4% sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(1) huruf b PP51/2008.
Dengan demikianMajelis Hakim berkeyakinan dan berketapan bahwa koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo telahdalakukan secara terukur dan mencerminkan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), karenanya tetap dipertahankankarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum jo. Pasal 5 ayat (1)huruf c UU PPh jo.
Putus : 29-07-2019 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/Pid/2019 Tanggal 29 Juli 2019 — SARIPUDIN, S.E., M.Si. alias LA BARIO bin LA AMALA
748 — 613 — Berkekuatan Hukum Tetap
748 — 613 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;Terdakwa diajukan di depanpersidangan Pengadilan NegeriSamarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan PertamaDakwaan KeduaDakwaan KetigaKUHP,; atauKUHP; atauKUHP:Mahkamah Agung tersebut;: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1): diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2): diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke4Membaca Tuntutan Pidana Penuntut
Umum pada Kejaksaan NegeriSamarinda tanggal 13 Desember 2018 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa SARIPUDIN, S.E., M.Si. alias LA BARIO bin LAAMALA terbukti bersalan melakukan tindak pidana menggunakan surat1.palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHPtersebut dalam Dakwaan Kedua;.
pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Terdakwa :Keadaan yang memberatkan : Terdakwa selaku Lurah Gunung Lingai tidak memberikan contoh yangbaik kepada masyarakat; Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Frengky EriadiThio;Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa tulang punggung keluarga;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 263 Ayat
(2) KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganHal. 13 dari 15 hal.
Putus : 28-02-2012 — Upload : 13-06-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 595/PID.B/2011/PN.SBG Tanggal 28 Februari 2012 — Basarani Napitupulu als. Kak Kek
177 — 69
177 — 69
Menyatakan Terdakwa BASRANI NAPITUPULU alias KAK KEK,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanmenjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menerimaNarkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ataumelebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun2009 tentang Narkotika ;2.
Kak Kek tersebut adalah benar mengandungCannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomorurut 8 Lampiran Undangundang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa BASRANI NAPITUPULU als.
Kak Kek tersebut adalah benar mengandungCannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomorurut 8 Lampiran Undangundang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidakmengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaanterhadap perkaranya dilanjutkan
(2) Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,Subsidair Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau pasal yangterbukti didakwakan kepada terdakwa yang mempunyai unsurunsursebagai berikut :Barang Siapa ;2.
(2) UU RI No. 35 Tahun2009 ;MENGADILI:1.
Putus : 11-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ADI SARANA ARMADA Tbk
208 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajak 802.528.297.169PPh Final Pasal 4 ayat (2) Yang Terutang 4.537.775.908Kredit Pajak:a. Setoran Masa Dan Tahunan 4.526.534.117b. Jumlah Pajak Yang Dapat Dikreditkan 4.526.534.117Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar 11.241.7915. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 5.396.060b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c. Jumlah Sanksi Administrasi 5.396.0606.
14 tanggal4 Juli 2014, atas nama: PT Adi Sarana Armada Tbk., NPWP:01.955.213.2054.000, beralamat di Gedung Graha Kirana Lantai 6, JalanYos Sudarso Nomor 88, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara,sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 802.528.297.169,00PPh Pasal 4 (2) Final Yang Terutang Rp 4.537.775.908,00Kredit Pajak Rp 4.526.534.117,00Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 11.241.791,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat
(2) KUP Rp 5.396.060,00Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar Rp 16.637.851 ,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 22 Desember 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal22 Desember 2017:Menimbang, bahwa
Putusan Nomor 576/B/PK/Pjk/2019hukum dalam menetapkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) danolehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) mengenai perkara a quo tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Pajak Penghasilan;b.
(2) KUP Rp 5.396.060,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 16.637.851,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan
Register : 03-12-2010 — Putus : 24-01-2011 — Upload : 16-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 30-K/PM I-06/AD/XII/2010 Tanggal 24 Januari 2011 — Lettu Inf Antonius Ari Wibowo, Serda Andika Marga Wijaya, Serda Andi Wibowo, Serda Arif Hidayatul Sufyan.
97 — 20
97 — 20
Para Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidanaMiliter yang dalam dinas dengan sengajabersamasama memukul atau menumbuk seseorangbawahan, atau dengan cara lain menyakitinyaatau dengan tindakan nyata mengancam dengankekerasan, mengakibatkan luka pada badan Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam pasal : 131 ayat (2) KUHPMjo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan oleh karenanya OditurMiliter mohon agar para Terdakwa dijatuhipidana masing masingTerdakwa Pidana
Bahwa pemukulan danpenganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwall, Terdakwa Ill, Terdakwa IVdan Terdakwa V bukan atasinisiatif dari mereka sendirimelainkan atas perintahTerdakwa yang bermaksudmemberikan tindakan kepadaSaksi agar jera sertamenyadari kesalahannya.Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwatersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindakpidana sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana yang tercantum dalam pasal 131 ayat (2)KUHPM yo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Bahwa
ke empat yaitu) Mengakibatkan luka pada badantelah terpenuhi.Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatasyang merupakan faktafakta yang diperoleh dalampersidangan, Majelis berpendapat telah cukup buktiyang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwabersalah telah melakukan tindak pidanaMiliter yang dalam dinas dengan sengaja bersamasama memukul dan dengan cara lain menyakitiseseorang bawahan mengakibatkan luka pada badan.sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yangtercantum dalam pasal 131 ayat
(2) KUHPMjo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalamdakwaan tunggalnya, maka Majelis sependapat denganOditur Militer tentang keterbuktian tindak pidanayang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara inisebagaimana yang diuraikan Oditur Miltier dalamtuntutannya.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akanmenilai sifat, hakekat
Pasal 131 ayat (2) KUHPMyo pasal 55 ayat76(1) ke1 KUHP.2. Ketentuan perundang undangan lain yangbersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaituTerdakwa : Antonius Ari Widiono, PangkatLetnan Satu Inf.
Putus : 26-01-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 609/Pid.B/2011/PN.Sbg Tanggal 26 Januari 2012 — PETRUS DONALD BANJARNAHOR
158 — 119
158 — 119
Menyatakan terdakwa Petrus Donald Banjarnahor terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan bersamasama melakukanpemerasan melanggar pasal 368 ayat (2) KUHP sebagaimana dalamdakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Petrus Donald Banjarnahortersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;3.
(2) KUHPidana;Subsidair : pasal 368 ayat(1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP;Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya,terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan , yang diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2)KUHP dalam dakwaan Primair;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan manadari Penuntut Umum yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan olehterdakwa;Menimbang, bahwa apabila
Oleh karena itu Majelis Hakimakan memilih untuk membuktikan salah satu dari dakwaan tersebut yang mana yangpaling terbukti Sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwaberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPtentang bersamasama melakukan pemerasan, sebagaimana dalam dakwaanKesatu yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur dengan melawan hukum;3.
Raja Kota Sibolga tpatnya dilantai terminal KotaSibolga, tanpa izin dari saksisaksi selaku pemilik barang maka unsur ke 2 telahterpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa adalah melawan hukum yaitu ketentuanUndangundang sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) KUHP, maka unsur ke2 telah terpenuhi;Ad. 3.
(2) KUHP, serta Peraturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI: 1.
Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 20 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT METRO REALTY TBK
196 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 547/B/PK/Pjk/2019hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Bandingadalah:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.002.102.170,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang Terutang Rp 98.998.817,00Kredit Pajak Rp 98.998.817,00Pajak yang Dibayar Sendiri Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan
Pajak NomorPut88800/PP/M.XIB/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3233/WPJ.07/2015, tanggal 1Oktober 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) MasaPajak Mei 2011 Nomor 00025/240/11/054/14, tanggal 4 Juli 2014,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur
Samanhudi, Pasar Baru,Jakarta Pusat 10710, sehingga PPh terutang dihitung kembali menjadisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.597.403.535,00PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang Terutang Rp 158.518.954,00Kredit Pajak Rp 100.584.113,00Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 57.934.841,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UUKUP Rp 27.808.723,00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar Rp 85.743.564,00 Halaman 2 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 547/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakMei 2011 Nomor 00025/240/11/054/14, tanggal 4 Juli 2014,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00083/WPJ.07/KP.0803/2015,tanggal 30 September 2015, atas nama PT Metro Realty Tbk.,NPWP 01.363.919.0054.000, beralamat di Gedung Metro PasarBaru Lantai 10, Jalan H.
(2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (2)UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanHalaman 5 dari
Putus : 28-06-2018 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 790 K/PID.SUS/2018 Tanggal 28 Juni 2018 — SUWANDA bin TARMIZI
339 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
September 1997:Jenis Kelamin : Lakilakti;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Lambada Kemukiman Lamteuba,Kecamatan Seulimum, Kabupaten AcehBesar:Agama : Islam;Pekerjaan : Tani;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Janthokarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat
(2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika juncfo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair.
Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 111 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri AcehBesar tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:1.
Menyatakan Terdakwa SUWANDA bin TARMIZI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual,Halaman 171 dari 6 halaman Putusan Nomor 790 K/PID.SUS/2018menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkanatau menerima Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana
(2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN