Ditemukan 97408 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/TUN/LH/2021
Tanggal 1 Juli 2021 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI., II. PT. EMAS MINERAL MURNI VS ZAKARIA., DKK;
460299 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI., II. PT. EMAS MINERAL MURNI VS ZAKARIA., DKK;
    ., dan kawankawan, kesemuanya WargaNegara Indonesia, Pejabat dan Pegawai pada BadanKoordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia,beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor6/SK/A.1/2020, tanggal 7 Desember 2020;PT.
    Putusan Nomor 77 PK/TUN/LH/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam
    Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017;Menghukum Tergugat untuk
Register : 10-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 K/TUN/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI WEDA NIKEL DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
21399 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI WEDA NIKEL DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
Register : 18-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT SWARA KALTIM ABADI;;
9054 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT SWARA KALTIM ABADI;;
Register : 05-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;
9454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;
Register : 01-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. NILA UTAMA NUSANTARA DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
11375 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. NILA UTAMA NUSANTARA DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
Register : 18-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — PINAPAN GALI MAS VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
11276 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PINAPAN GALI MAS VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 17-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BPKM) VS PT. ABADI NIKEL NUSANTARA;;
9660 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BPKM) VS PT. ABADI NIKEL NUSANTARA;;
Register : 19-01-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/TUN/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — BUKIT BELAWAN TUJUH VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
175110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUKIT BELAWAN TUJUH VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 11-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 29-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — BINTANG BARITO JAYA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
8838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BINTANG BARITO JAYA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 04-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2021
Tanggal 21 April 2021 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
12245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 19-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI VS SLAMET RIYADI;;
8839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI VS SLAMET RIYADI;;
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PERISAI PRIMA UTAMA;;
10746 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PERISAI PRIMA UTAMA;;
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
133112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
Register : 19-07-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN RUTENG Nomor 91/PID.B/2013/PN.RUT
Tanggal 10 Oktober 2013 — ROFINUS MODAL alias ROFINUS, ADRIANUS GOSANG alias ADI
567
  • ROFINUS MODAL alias ROFINUS, dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama ; ------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS, dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ; --------------------------3.
    ROFINUS MODAL alias ROFINUS, ADRIANUS GOSANG alias ADI
    ROFINUS MODAL alias ROFINUS danTerdakwa II.
    ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa II.ADRIANUS GOSANG alias ADI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal170 ayat (2) Ke3 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ; DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa H.
    ROFINUS MODAL alias ROFINUS, dan Terdakwa II.ADRIANUS GOSANG alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pembunuhan secara bersamasama ; 542 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS, danTerdakwa II.
Register : 18-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 13-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — PT BERKAT BARA JAYA VS MENTERI INVESTASI ATAU KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM);;
12770 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BERKAT BARA JAYA VS MENTERI INVESTASI ATAU KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM);;
Register : 17-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT GENBA INDO RESOURCES;;
1360 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT GENBA INDO RESOURCES;;
Register : 09-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/2023
Tanggal 6 April 2023 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
12454 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — BI KIONG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;;
1410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BI KIONG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;;
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 08-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2020
Tanggal 30 Juni 2020 — JAYA INDO PROPERTY VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG;
19791 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAYA INDO PROPERTY VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG;
    Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu. Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal: PerpanjanganIzin Lokasi PT Jaya Indo Property yang ditandatangani olehNono Sudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;2.2.
    Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu.
    Menyatakan batal atau tidak sah:2.1.DabsSurat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal PerpanjanganIzin lokasi PT.
    Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1.3.2.Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu.
    Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT. Teluk Naga Perkasa;Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/20204.
Register : 15-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. BERKAT CAHAYA TIMBER;
319184 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. BERKAT CAHAYA TIMBER;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Kemal & Rekan,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 44, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H., LL.M.
    ,jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 7/A.1/2018, tanggal 21 September2018;PT BERKAT CAHAYA TIMBER, tempat kedudukan diJalan Suprapto Nomor 8, Sampit, Mentawa Baru Hulu,Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang diwakilioleh Djoko Agung Praptono, jabatan Direktur Utama PTBerkat Cahaya Timber;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa RonaldNapitupulu, S.H, dan kawan, kewarganegaraanHalaman 1 dari 9 halaman.
    Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan suratKeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor27/MMUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentangPemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuDalam Hutan Alam Kepada PT Berkat Cahaya Timber Atas ArealHutan Produksi Seluas + 124.930 (Seratus dua Puluh Empat RibuSembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten KotawaringinTimur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan ProvinsiKalimantan Tengah sampai dengan adanya putusan
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT BerkatCahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 124.930 (seratusdua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di KabupatenHalaman 2 dari 9 halaman.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan berupa Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT BerkatCahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 124.930 (seratusdua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di KabupatenKotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten SeruyanProvinsi Kalimantan