Ditemukan 97408 data
460 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI., II. PT. EMAS MINERAL MURNI VS ZAKARIA., DKK;
., dan kawankawan, kesemuanya WargaNegara Indonesia, Pejabat dan Pegawai pada BadanKoordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia,beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor6/SK/A.1/2020, tanggal 7 Desember 2020;PT.
Putusan Nomor 77 PK/TUN/LH/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam
Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017;Menghukum Tergugat untuk
213 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI WEDA NIKEL DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT SWARA KALTIM ABADI;;
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;
113 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. NILA UTAMA NUSANTARA DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
112 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
PINAPAN GALI MAS VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
96 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BPKM) VS PT. ABADI NIKEL NUSANTARA;;
175 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUKIT BELAWAN TUJUH VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
BINTANG BARITO JAYA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
122 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. UNGGUL LESTARI;
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI VS SLAMET RIYADI;;
107 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. PERISAI PRIMA UTAMA;;
133 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
56 — 7
ROFINUS MODAL alias ROFINUS, dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama ; ------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS, dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ; --------------------------3.
ROFINUS MODAL alias ROFINUS, ADRIANUS GOSANG alias ADI
ROFINUS MODAL alias ROFINUS danTerdakwa II.
ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa II.ADRIANUS GOSANG alias ADI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal170 ayat (2) Ke3 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ; DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa H.
ROFINUS MODAL alias ROFINUS, dan Terdakwa II.ADRIANUS GOSANG alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pembunuhan secara bersamasama ; 542 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS, danTerdakwa II.
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BERKAT BARA JAYA VS MENTERI INVESTASI ATAU KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM);;
136 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT GENBA INDO RESOURCES;;
124 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
141 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BI KIONG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;;
197 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAYA INDO PROPERTY VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG;
Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu. Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal: PerpanjanganIzin Lokasi PT Jaya Indo Property yang ditandatangani olehNono Sudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;2.2.
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu.
Menyatakan batal atau tidak sah:2.1.DabsSurat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal PerpanjanganIzin lokasi PT.
Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1.3.2.Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu. Pintu.
Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT. Teluk Naga Perkasa;Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/20204.
319 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. BERKAT CAHAYA TIMBER;
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Kemal & Rekan,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 44, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H., LL.M.
,jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 7/A.1/2018, tanggal 21 September2018;PT BERKAT CAHAYA TIMBER, tempat kedudukan diJalan Suprapto Nomor 8, Sampit, Mentawa Baru Hulu,Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang diwakilioleh Djoko Agung Praptono, jabatan Direktur Utama PTBerkat Cahaya Timber;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa RonaldNapitupulu, S.H, dan kawan, kewarganegaraanHalaman 1 dari 9 halaman.
Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan suratKeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor27/MMUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentangPemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuDalam Hutan Alam Kepada PT Berkat Cahaya Timber Atas ArealHutan Produksi Seluas + 124.930 (Seratus dua Puluh Empat RibuSembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten KotawaringinTimur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan ProvinsiKalimantan Tengah sampai dengan adanya putusan
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT BerkatCahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 124.930 (seratusdua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di KabupatenHalaman 2 dari 9 halaman.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan berupa Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 28Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT BerkatCahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 124.930 (seratusdua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di KabupatenKotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten SeruyanProvinsi Kalimantan