Ditemukan 158653 data
Lian Dolly Sagita Hutagalung
Termohon:
Kepolisian RI Cq Bareskrim POLRI Cq Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri
332 — 398
Pemohon:
Lian Dolly Sagita Hutagalung
Termohon:
Kepolisian RI Cq Bareskrim POLRI Cq Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim PolriSelanjutnyadisebut sebagai PEMOHON;MELAWAN :Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Cq. Badan ReserseKriminal Polri (BARESKRIM POLRI) Cq. Direktorat Tindak PidanaTertentu Bareskrim Polri Cq. Subdirektorat Tindak Pidana TertentuBareskrim Polri, yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.3, KebayoranBaru, Jakarta Selatan.
) Cq.Badan Reserse Kriminal Polri (BARESKRIM POLRI) Cq.
Selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON;MELAWAN :Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Cq. Badan ReserseKriminal Polri (BARESKRIM POLRI) Cq. Direktorat Tindak PidanaTertentu Bareskrim Polri Cq. Subdirektorat Tindak Pidana TertentuBareskrim Polri, yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.3, KebayoranBaru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;Susunan Persidangan:H. Kartim Haeruddin, SH.MH.
Selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON;MELAWAN :Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Cq. Badan ReserseKriminal Polri (BARESKRIM POLRI) Cq. Direktorat Tindak PidanaTertentu Bareskrim Polri Cg. Subdirektorat Tindak Pidana TertentuBareskrim Polri, yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.3, KebayoranBaru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;Susunan Persidangan:H. Kartim Haeruddin, SH.MH.
Helmut Hermawan,
Termohon:
DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI
86 — 20
Pemohon:
Helmut Hermawan,
Termohon:
DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI
KURNIADI SASTRAWINATA
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
105 — 42
Pemohon:
KURNIADI SASTRAWINATA
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kabareskrim Polri q.q. Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
Kabareskrim Polri q.q.Direktur Il Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri,berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 KebayoranBaru, Jakarta Selatan;Termohon peninjauan Kembali dahulu Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut' ternyatabahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon, telahmengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohonpeninjauan kembali dahulu sebagai Termohon yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri
adalah tindakanyang tidak beralasan dan berdasarkan hukum;Bahwa dengan adanya hal hal kejanggalan sebagaimanatersebut di atas, tidak berlebihan kiranya apabila PemohonPeninjauan Kembali kemudian mengajukan laporan polisidengan tuduhan adanya dugaan tentang tindak pidanaMemberikan Keterangan Palsu) ke dalam Akta Autentik danPenyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266KUHP dan Pasal 385 KUHP, atas nama tersangka Budi Purnamadan Managam Manurung,' S.H., M.Kn., ke Badan ReserseKriminal Mabes POLRI
diharapkanakan terungkap oleh Termohon Peninjauan Kembali selakuPenyidik Kepolisian atas adanya dugaan rekayasa kepemilikantanah ini menjadi tertutup/ kandas;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak pencarikeadilan sangat mengharapkan sekali bahwa Ketua MahkamahAgung RI melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilipermohonan =Peninjauan Kembali ini dapat mengabulkanpermohonan praperadilan ini dan sekaligus memerintahkankepada pihak Termohon Peninjauan Kembali (PenyidikBareskrim Mabes Polri
Ismail Bin Ansar
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Badan Reserse Kriminal Polri Cq Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
68 — 14
Pemohon:
Ismail Bin Ansar
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Badan Reserse Kriminal Polri Cq Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
Termohon:
BARESKRIM POLRI
61 — 26
ARMAN PRASETYO
Termohon:
BARESKRIM POLRI
103 — 25
MENGADILI ;
DALAM EKSEPSI :
Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ;
- Menyatakan Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Korupsi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RepublikIndonesia (Polri) Nomor : S.Tap/05/1/2022/Tipidkor, tanggal 17 Januari 2022, tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama Rudy Hartono Iskandar
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan Surat Ketetapan Direktur Tindak Pidana Korupsi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor : S.Tap/06/IV/2022/ Tipidkor tanggal 14 April 2022 tentang Penetapan Tersangka atas nama Rudy Hartono Iskandar dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara menempatkan,
BARESKRIM MABES POLRI C.Q. DIR. TI PI KOR MABES POLRI
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Korps Reserse Polri Direktorat Reserse Ekonomi
DINI MARIA
Termohon:
1.Dirtipidum Bareskrim Polri Cq BRIPKA HENDRO SETIAWAN
2.PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLRI Cq DIR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI Cq KOMPOL ANDHIKA FITRANSYAH
3.PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KOMBES POL DICKY PATRIA NEGARA
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
5.KADIV PROPAM POLRI
6.IRWASUM POLRI
7.KARO WASSIDIK POLRI
117 — 11
Pemohon:
DINI MARIA
Termohon:
1.Dirtipidum Bareskrim Polri Cq BRIPKA HENDRO SETIAWAN
2.PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLRI Cq DIR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI Cq KOMPOL ANDHIKA FITRANSYAH
3.PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KOMBES POL DICKY PATRIA NEGARA
4.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
5.KADIV PROPAM POLRI
6.IRWASUM POLRI
7.KARO WASSIDIK POLRI
Lei Huibin
Termohon:
DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI
78 — 13
Pemohon:
Lei Huibin
Termohon:
DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI
BOWIE YOENATHAN
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kepala Kepolisian RI Cq Bareskrim Polri Cq Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
71 — 22
Pemohon:
BOWIE YOENATHAN
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kepala Kepolisian RI Cq Bareskrim Polri Cq Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim PolriDIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI,berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan12110, selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 169/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Nopember 2018, tentangpenunjukkan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelan membaca pula surat permohonan Pemohon yang dibuat danditandatangani oleh Kuasa Pemohon Nomor : 169/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.tertanggal
Terbanding/Tergugat : KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI
131 — 13
Pembanding/Penggugat : Tambok N.SIMATUPANG
Terbanding/Tergugat : KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI
Alexander Victor Worotikan
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
310 — 240
Pemohon:
Alexander Victor Worotikan
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRIKEPALA BADANRESERSE KRIMINAL POLRI Cq.
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMIDAN KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI yang beralamat diJalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,selanjutnya disebut TermohonPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 60/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelan membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah mendengar
(ANJAK MADYA BIDANG PIDEKSUSBARESKRIM POLRI) Termohon melaksanakan Gelar Perkara dalamrangka menentukan apakah hasil penyelidikan yang dituangkan dalamLaporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 25 Januari 2021 merupakanperistiwa pidana atau bukan dan dapat ditingkatkan pada prosespenyidikan. Bahwa hasil pelaksanaan Gelar Perkara adalah sebagaiberikut:a.
BuktiP2 : Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan KhususBareskrim Polri Nomor : B/46 = A/V/RES.1.11/2021/DITTIPIDEKSUS, tanggal 24 Mei 2021 (SesuaiHal 41 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid. Prap/2021/PN. Jkt. Sel3. Bukti P3 :4. BuktiP4 :5. BuktiP5 :6. Bukti P 6a :7. Bukti P6b :8. Bukti P6c9. Bukti P6d :10.
Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesarRp.291.700.052.835 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atauPasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UndangundangNomor 8 Tahun 2010 berdasarkan Surat Dir Tipideksus Bareskrim Polri NomorB/46 A/V/RES.1.11/2021/DITTIPIDEKSUS tanggal 24 Mei 2021 Jo.
112 — 63
tertanggal 24 Agustus 2022 atas laporan polisi Nomor : LP/656/VI/2016/Bareskrim pada tanggal 27 Juni 2016 adalah TIDAK SAH menurut hukum dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM serta TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT LAGI ;
3. Menyatakan PENETAPAN TERSANGKA atas nama Pemohon (Rudy Hartono Iskandar) yang berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/13/VIII/2022/Tipidkor, tentang Penetapan Tersangka tertanggal 24 Agustus 2022 atas laporan polisi Nomor : LP/A/0702/XI/2021/SPKT.DITTIPIKOR/BARESKRIM POLRI
Daerah Provinsi DKI Jakarta TA 2015 seluas 4,69 Ha dan TA 2016 seluas 1.137 M2 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
6. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/656/VI/2016/Bareskrim, pada tanggal 27 Juni 2016 dan Laporan Polisi Nomor : LP/A/0702/XI/2021/SPKT.DITTIPIKOR/BARESKRIM POLRI
Adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR serta BATAL DEMI HUKUM, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang digunakan sebagai dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/13/VIII/2022/Tipidkor, Tentang Penetapan Tersangka, tertanggal 24 Agustus 2022, dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas laporan polisi : LP/A/0702/XI/2021/SPKT.DITTIPIKOR/BARESKRIM POLRI
bulan September tahun 2022, pukul 11.45 Wib, dengan menggunakan DASAR HUKUM Laporan Polisi Nomor : LP/656/VI/2016/Bareskrim, tertanggal 27 Juni 2016 TIDAK SAH menurut hukum dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM serta BATAL DEMI HUKUM, oleh karenanya TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;
11. Menyatakan BERITA ACARA PENYITAAN, pada hari Selasa tanggal 22 bulan November tahun 2022, pukul 18.00 wib, dengan menggunakan DASAR HUKUM Laporan Polisi Nomor : LP/A/0702/XI/2021/SPKT.DITTIPIKOR/BARESKRIM POLRI
, pada tanggal 23 November 2021 atas nama diri Rudy Hartono Iskandar (Pemohon) ;
16. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerbitkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) atas Laporan Polisi Nomor : LP/656/VI/2016/Bareskrim, tertanggal 27 Juni 2016 dan Laporan Polisi Nomor : LP/A/0702/xi/2021/SPKT.DITTIPIKOR/BARESKRIM POLRI, pada tanggal 23 November 2021 tersebut;
17. Menyatakan memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Pemohon Praperadilan
BARESKRIM MABES POLRI C.Q. DIR. TI PI KOR MABES POLRI
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
41 — 15
PIETRUSCHKA
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
Termohon:
1.Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri
2.Kepala Sub Direktorat IV Tindak Pidana Umum Mabes Polri
3.Penyidik Tindak Pidana Umum Mabes Polri
44 — 6
KERETA API INDONESIA PERSERO
Termohon:
1.Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri
2.Kepala Sub Direktorat IV Tindak Pidana Umum Mabes Polri
3.Penyidik Tindak Pidana Umum Mabes PolriKepala Badan ReserseKriminal Mabes Polri, Cq. Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri,beralamat di Jalan Truno Joyo No.1 Jakarta Selatan, untuk selanjutnyadisebut Termohon ;2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan ReserseKriminal, Cq. Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Cg. Kepala SubDirektorat IV Tindak Pidana Umum Mabes Polri, beralamat di Jalan TrunoJoyo No.1 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut Termohon II;3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq.
Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Cg. Kepala SubDirektorat IV Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Cq. Penyidik TindakPidana Umum Mabes Polri, beralamat di Jalan Truno Joyo No.1 JakartaSelatan, untuk selanjutnya disebut Termohon III;2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Pdg.tanggal 31 Mei 2018, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa danmemutus Permohonan Praperadilan tersebut;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Pag.3.
ISMAIL BIN ANSAR
Termohon:
Dittipidum Bareskrim POLRI
27 — 3
Pemohon:
ISMAIL BIN ANSAR
Termohon:
Dittipidum Bareskrim POLRI
VENANSIUS NIEK WIDODO
Termohon:
DIRTIPIDUM MABES POLRI
265 — 0
Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/138.2a/I/2022/Dittipidum, tanggal 18 Januari 2022, Laporan Polisi Nomor LP/B/409/VII/2021/SPKT/ BARESKRIM POLRI Tanggal 12 Juli 2021 Atas Nama Pelapor Sutatno Sudarga yang ditandatangani oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1400.2a/XII/2021Dittipidum, tanggal 08 Desember 2021 Jo.
Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/138.2a/I/2022/Dittipidum, tanggal 18 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan saat ini yaitu Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/205.2a/I/2023/Dittipidum, tanggal 16 Januari 2023 atas dasar Laporan Polisi Nomor LP/B/409/VII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI Tanggal 12 Juli 2021 adalah tidak sah;
- Memulihkan Hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah
Pemohon:
VENANSIUS NIEK WIDODO
Termohon:
DIRTIPIDUM MABES POLRI
OEY SUBIANTO
Termohon:
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
124 — 320
Pemohon:
OEY SUBIANTO
Termohon:
BADAN RESERSE KRIMINAL POLRIPst.bertanda: P. 1 berupa: Tanda Lapor Polisi dan bukti surat Termohon bertanda: T.1 berupa Laporan Polisi, ternyata bahwa Pemohon telah membuat LaporanPolisi kepada Markas Besar Polisi Republik Indonesia, dalam hal ini BadanReserse Kriminal Polri: Nomor LP/408/VII/2009/Bareskrim, tanggal 24 Juli 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Termohon bertanda: T. 2,berupa Surat Perintah Tugas, T. 3 berupa Surat Perintah Penyidikan dan T. 4berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, ternyata
I/Kam &Trannas Bareskrim Polri, Perihal: Pencabutan Pengaduan Laporan Polisi Nomor:LP/408/VII/2009/Bareskrim, tanggal 21 Juli 2009 atas nama pengadu/pelapor OeySubianto Alias Oes Tiong Tjwan tanggal 23 November 2009; Halaman 28 dari 30 Halamana Putusan Nomor 11/Pid.Prap/2018/PN. Jkt. Pst.2.
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
69 — 7
GOENAWAN TJOKROSOEHARTO
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI