Ditemukan 1263871 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-05-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 27-06-2013
Putusan PN BANJARBARU Nomor 93 / PID.SUS / 2013/ PN. Bjb Tanggal 26 Juni 2013 — JUMIATI Alias IJUM Binti ASRI
34 — 17
34 — 17
ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa JUMIATI Alias IJUM BINTI ASRI telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan PemerintahMelanggar Pasal 196 Jo.98 Ayat (2) dan (3) Undang
Undang Republik IndonesiaNo.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMIATI Alias IJUM BINTI ASRIdengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama masa penahananyang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Register : 08-09-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 179/Pid.Sus/2011/PN.Kgn Tanggal 10 Oktober 2011 — -SARWANI Als WAWAN Bin NASKANI
29 — 6
29 — 6
karena apabila obat bebas terbatas dan obat keras diedarkantanpa keahlian dan kewenangan akan sangat membahayakan bagipenggunanya yaitu) apabila obat bebas terbatas jenis Dextrodan obat keras jenis Carnophen dikonsumsi secaraberlebihan/melebihi dosis maka akan menyebabkan' defresisusunan saraf pusat dan sedangkan obat jenis Carnophen bisajuga menyebabkan defresi pernafasan dan apabila digunakandalam jangka waktu) yang lama maka akan menyebabkanketergantungan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
Putus : 09-12-2014 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN KASONGAN Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN.Ksn Tanggal 9 Desember 2014 — Heriyadi alias Heri bin Muhamad
111 — 96
111 — 96
Putus : 03-04-2012 — Upload : 12-10-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 123/Pid.B/2012/Pn.Sda Tanggal 3 April 2012 — ALI ABU AMAT Bin SOLIKAN
18 — 6
18 — 6
Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kesengajaansebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu ( yang sesuaidengan............dengan perumusan Undang Undang Hukum Pidana) adalah betulbetul sebagaiperwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (vide SR Sianturi,S.H.
Putus : 03-09-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 486/Pid.B/2012/Pn.Sda Tanggal 3 September 2012 — MUSLICH
50 — 13
50 — 13
kendaraan tersebut dan memerintahkan agar terdakwakembali ketempat kejadian; e Bahwa setelah menyerahkan STNK,Terdakwa kembali kearah tempat kejadian diikutioleh saksi I,namun karena rasa takutnya,tedakwa kembali melarikan diri dan tidakdapat dikejar oleh saksi I; e BAhwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah STNK diserahkan olehsaksi I kepada Polisi; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaansebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) Undang
Putus : 18-04-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 115/Pid.B/2012/Pn.Sda Tanggal 18 April 2012 — ALIP NUR HUDA BIN SLAMET RIYADI
47 — 9
47 — 9
Menyatakan bahwa Terdakwa ALIP NUR HUDA BIN SLAMET secara sah dan bersalahmelakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakannarkotika gol I jenis tamaman termasuk batang dan daun ganja sebagaimana melanggarPasal 111 Undang undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. 2.
danatas uraian di atas, apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi; Menimbang,bahwa unsur ketiga Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1), bahwa tentang unsur ini, merupakan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwaterdakwa mengedarkan pil dengan logo LL tersebut, mengedarkan secara gelap, terdakwatidak memiliki kapasitas sebagai orang yang diberi kewenangan karena pekerjaannya olehundang undang
Register : 06-01-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 04-04-2016
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 2/Pid.Sus/2016/PN-Lsm Tanggal 23 Maret 2016 — ISMUHAR Bin SULAIMAN
119 — 26
119 — 26
Putus : 19-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/Pid./2015 Tanggal 19 Mei 2015 — YOHANES NENES, S.H. ANAK PAULUS UREP
78 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 18-05-2011 — Putus : 14-06-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 111/Pid.Sus/2011/PN.Kgn Tanggal 14 Juni 2011 — BASNI Bin ASMAD (Alm)
57 — 7
57 — 7
yang terdakwa pakai,kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan keMapolsek Daha Selatan; Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat dan juga terdakwa bukan seorang yangberprofesi sebagai apoteker dan juga tidak mempunyaiijin dari pihak yang berwenang dalam menjual obatobatan jenis dextro dan carnophen terebut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang
yaitu KESATUPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 12/Drt/1951 DAN KEDUA :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara komulatif15maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan KESATU terlebihdahulu yaitu) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang
Undang Nomor12/Drt/1951, yang unsur unsurnya sebagai berikut1.
obat keras harus mempunyai keahlian dan kewenangan, karenaapabila obat bebas terbatas dan obat keras diedarkan tanpakeahlian dan kewenangan akan ~ sangat membahayakan bagipenggunanya yaitu apabila obat bebas terbatas jenis Dextro danobat keras jenis Carnophen dikonsumsi secaraberlebihan/melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunansaraf pusat dan defresi pernafasan dan apabila digunakan dalamjangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
Register : 30-12-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 491/Pid.B/2013/PN-TANJUNGBALAI Tanggal 18 Februari 2014 — - DEDE ANDIKA MANIK
77 — 17
77 — 17
Register : 17-01-2014 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 03/Pid.B/ 2014/ PN-TANJUNGBALAI Tanggal 27 Februari 2014 — - HERIADI
88 — 31
88 — 31
Register : 17-01-2014 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 04/Pid.B/ 2014/ PN-TANJUNGBALAI Tanggal 27 Februari 2014 — - WIJAYA SUDIRMAN
86 — 23
86 — 23
Register : 17-04-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 128/ Pid.B/ 2013/ PN-TB Tanggal 12 Juni 2013 — SYAFRIZAL ALS ATAN
53 — 20
53 — 20
Register : 01-02-2012 — Putus : 21-02-2012 — Upload : 29-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.Kgn. Tanggal 21 Februari 2012 — -SYAMSUL BAHRI Bin MUHRAN (Alm)
33 — 6
33 — 6
Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin MUHRAN (Alm)halamanPerkara nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.Kgn.terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasidengan tidak memiliki keahlian ataupun kewenangansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandalam dakwaan;2.
Putus : 26-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5496 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 — YUSNI bin H. SYARKAWI
152 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 13-05-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 159/Pid.B/2013/PN-TANJUNGBALAI Tanggal 23 Juli 2013 — - HAZMI ZUANDA
- MULIADI
55 — 14
55 — 14
Putus : 28-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1329 K/Pid/2022 Tanggal 28 Nopember 2022 — ALI AKBAR bin MUHAMMAD ARSYAD (almarhum)
123 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-07-2019 — Upload : 21-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/Pid/2019 Tanggal 29 Juli 2019 — SYARKANI alias ISAR bin BAKRI
136 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 07-06-2011 — Putus : 05-07-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 125/Pid.Sus/2011/PN Kgn Tanggal 5 Juli 2011 — Fatimah Binti Aini
28 — 3
28 — 3
obat tersebut merupakan obat bebas terbatasyang penggunaanya harus sesuai dengan indikasinya yaitu untukmengobati batuk tidak berdahak yang dapat dijual secara bebasdengan batasan tertentu sesuai kegunaan atau indikasinya dandapat dibeli di toko obat yang mempunyai ijin dari pihak yangberwenang dan berdasarkan pengakuan terdakwa pekerjaanterdakwa adalah ibu rumah tangga dan tidak ada keahlianataupun kewenangan dalam pendistribusian bat jenis dextrotersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
Putus : 06-04-2010 — Upload : 21-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 K/PID/2010 Tanggal 6 April 2010 — HASUDUNGAN ADE PUTRA SILAEN ;
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
hasil Pemilinan Umum ; Pasal 52 UU No. 22 Tahun 2003 : DPRD terdiri dari anggota partai politikdipilin berdasar hasil pemilinan umum ;Dari ketentuan pasalpasal tersebut, berarti DPR dan DPRD (atau secarakhusus dalam hal ini DPRD Sumatera Utara) tidak dibentuk oleh atau atas namaPemerintah, tetapi dibentuk melalui Pemilinan Umum (Pemilu) atas nama rakyatIndonesia (Sumatera Utara), yang tegas digariskan pada : Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : Kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan menurut Undang
Undang Dasar ; Pasal 5 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 : Pemilihan Umum untuk memilihanggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) ;Bila dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 22Tahun 2003 yang menyebutkan : DPR mempunyai tugas dan wewenangmembentuk undangundang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatpersetujuan bersama.Dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 2003 yangmenyebutkan : DPRD Propinsi mempunyai
Wujud tersebut harus cocok denganperumusan tindak pidana dalam Undang Undang (delict omschrijving) ;Bahwa unsur tersebut sama sekali tidak terpenuhi secara sah danmeyakinkan.Bahwa Pengadilan Tinggi Medan maupun Pengadilan Negeri Medan dalammengadili perkara aquo telah melakukan kekeliruan yakni : tidak menguraikan proses penyidikan terhadap Terdakwa/tersangka yang tidak sesuaiHal. 20 dari 25 hal. Put.
No.594 K/Pid/2010dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kitab Undang undang HukumAcara Pidana (KUHAP).Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi ditangkap oleh pihak Kepolisian di jalandepan rumahnya pada malam hari sekitar pukul 12.00 Wib dinihari kemudianTerdakwa dibentak bentak dan dipukuli serta dipaksa mengakui siapatemantemannya begitu juga pada saat pemeriksaan di kantor polisi iadipukuli di bagian perut, tangan, kaki dan kepala.