KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, 2. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) PT. MERATUS, 3. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) PELINDO, 4. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) ALKEN 5. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) MITRA USAHA JAYA, 6. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) JAYA KUSUMA, 7. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) BILL, 8. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) BGR dan 9.

KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, beralamat di Jalan Pengalemba Nomor telepon 491718 (Kompleks Pelabuhan); VS ISNA MAHDJAN

PUTUSANNomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, beralamat diJalan Pengalemba Nomor telepon 491718 (KompleksPelabuhan);PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)PT.

PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)BILL, beralamat Jalan Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)BGR, beralamat di Jalan Suharso, Kota Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)PELNL beralamat di Jalan Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu;Hal. 1 dari 11 hal.Putusan Nomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014.Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VHI danTergugat IX;melawanISNA MAHDJAN, Pekerjaan Karyawan Koperasi Tenaga

oleh Tergugat I seyogianya mengacu danberpedoman pada Pasal 151 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Tergugat I telah tidak memperlakukan dengan benar ketentuan Pasal 151ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Tergugat I dengan sengaja tidak memperlakukan ketentuan lainnyadalam Undangundang a quo (Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga

PN.PL, paratanggal 12 Pebruari 2014;Hal. 5 dari 11 hal.Putusan Nomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014.2 Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menyatakan Tergugat II, Il, IV, V, VI,VII, VII dan IX tidak memberikan pekerjaan langsung adalah tidak benar dantidak berdasar hukum;3 Bahwa faktanya dari keterangan saksisaksi yang diperiksa dalam persidanganadalah Tergugat I sebagai wadah pengelola koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat (TKBM) yang seluruh anggotanya dipekerjakan oleh Tergugat II, III, IV,V, VI, VII, VIII

Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.KOPERASI TENAGA

ISTANA POTTERINDO INDUSTRI diwakili oleh PAULUS BONDAN,S.H
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
Intervensi:
SATUKAH, dkk (10) Orang

Bahwa, dalam gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai Tergugatadalah Kepala Dinas Tenga Kerja Kabupaten Mojokerto dikarenakanstruktur organisasi di Dinas Tenaga Kerja yang menjadi penanggungjawab tunggal adalah Kepala Dinas ;3.

Bahwa Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto,tanggal 27 Oktober 2017, Nomor : 565/1787/416107/2017, Perihal :Pengembalian Berkas kepada Sdr. Wibowo & Partner selaku KuasaHukum PT. Istana Potterindo Industri merupakan pelaksanaanPutusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 012/PUUI/2003 ;b.

Menyatakan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto,tanggal 27 Oktober 2017, Nomor : 565/1787/416107/2017, PerihalPengembalian Berkas kepada Sdr. Wibowo & Partner selaku Kuasa HukumPT. Istana Potterindo Industri adalah sah secara hukum ;3.

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;1.Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada pokok perkara nomor1 halaman 5 menyatakan : Penggugat secara hukum merasa dirugikanoleh Tergugat dan seterusnya.......... , karena Tergugat mengeluarkanobyek sengketa Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.

asli ataupun fotocopynya sebagai berikut :1.2.3.4.Bukti T 1Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kuasa HukumPenggugat kepada Kepala Dinas Tenaga KerjaKab.

Penggugat:
Agus Heriyansyah
Tergugat:
1.PT Zhejiang Tenaga Pembangunan Indonesia
2.PT Indo Dahe Kontuksi
3.Alina Aswan
4.Huang He

Penundaan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima untuk seluruhnnya;
• Menerima eksepsi Tergugat II mengenai tenggang waktu Pengajuan gugatan berkenaan dengan objek sengketa 2;

DALAM POKOK SENGKETA:

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
• Menyatakan batal Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor: 560/14/DTKP/HIPK-HI/SPSB/2017 dari Dinas Tenaga

Bridgestone Kalimantan Plantation, yang diterbitkan Tergugat I;

,
Tergugat:
1.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Tanah Laut.
2.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.
Intervensi:
1.SPSI pada PT.Brigestone Kalimantan Plantation.
2.Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, SPSI Provinsi Kalsel.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorHalaman 36 dari halaman 118 Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.

BJM.sesuai dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 termasuk lampirannyaKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/SerikatBuruh.

Bridgestone terkait ini, yangpenting kerja karyawan tidak bermasalah;Bahwa tidak ada undangan dari Dinas terkait untuk mengatasi masalahini, dan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten TanahLaut pernah menyatakan tidak mempunyai/menemukan buku pencatatanSerikat Pekerja saksi, dengan alasan pimpinannya berganti;Bahwa saksi tahu dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi pernah menyatakanserikat pekerja tidak boleh memiliki kesamaan nama dan logo;.

./ SP/SB/IX/2013, tanggal 16Oktober 2013 dari Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Banjarmasin. (Sesuai dengan asli);Surat Nomor: 560/52/HP1/Disosnaker/2016, tanggal02 Februari 2016 dari Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Banjarmasin, perihal Kelengkapan Data. (Sesuaidengan asli);Turunsan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga JakartaPusat Nomor: 34/MEREK/2009/PN.NIAGA. JKT.PST,tanggal 17 September 2009.

Bahwa Penggugat tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaBanjarmasin (Ssekarang: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja KotaBanjarmasin) dengan nomor bukti pencatatan: 35/PENC.SP/SBVIII/2001(dalil Penggugat angka 12);2. Bahwa Tergugat IV Intervensi tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Banjarmasin (sekarang: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga KerjaKota Banjarmasin) dengan nomor bukti pencatatan:137/PENC./SP/SB/IX/2013, tanggal 16 Oktober 2013, yakni objek sengketa2.

Pembanding/Penggugat : PANDOYO
Terbanding/Tergugat I : PT Sumber Indah Perkasa
Terbanding/Tergugat II : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
Terbanding/Tergugat IV : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Terbanding/Tergugat V : SUMADI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Cq. DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara, Cg. Dinas Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor: 21/Pdt./ 2020 / PT TJKTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang, beralamat diJI. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab.Tulang Bawang, dalam hal ini diwakili oleh Sumantri, SE. MM., Dkk.

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.72/MEN/1986 tanggal 13 Nopember 1986.12) Bahwa selanjutnya dikarenakan Proyek Transmigrasi Satuan KawasanPengembangan (SKP) F Satuan Pemukiman (SP). 3 Unit DesaWiratama masih memiliki tanah Restan (R) seluas + 129 Ha dari luastanah areal yang dicadangkan 1.591 Ha, merupakan sisa pembagiantanah jatah warga Transmigrasi sejumlan 667 KK.

Sumber Indah Perkasasebagai Tergugat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTulang Bawang sebagai Turut Tergugat I, Kementerian Agraria dan TataRuang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang sebagaiTurut Tergugat Il, Bupati Kepala Daaerah Kabupaten Tulang Bawangsebagai Turut Tergugat Ill dan Sumadi Eks Kepala Kampung Wiratamasebagai Turut Tergugat IV.Sedangkan pada posita gugatannya Penggugat (secara keliru)menyatakan Tergugat, dan Para Turut Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan

Kerja dan Transmigrasi Provinsi CqDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara Cq DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang, Penggugat telahmemposisikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulang Bawang secarahirakhi bertanggung jawab kepada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Lampung, sedangkan menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintah Daerah didalam pasal 209 ayat 2 d menyebutkan bahwaDinas adalah perangkat daerah dan berdasarkan pasal

218 ayat 2 dan ayat 3menegaskan Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerahmelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kKewenangan daerah danKepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada KepalaDaerah melalui Sekretaris Daerah, dengan demikian Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Tulang Bawang bertanggung jawab penuh kepada Kepala DaerahKabupaten Tulang Bawang, bukan kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Lampung;Menimbang, bahwa pasal 65 ayat e UndangUndang

MENARA NUSANTARA PERSADA KOTA PANGKALPINANG DIWAKILI OLEH ZEAN SUHENDRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

Nomor : 168, Kawasan Industri Ketapang Temberan Bukit Intandan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018memberi Kuasa kepada : 0 20202022020 22AHMAD YANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan HRD PT.Menara Nusantara Persada Pangkalpinang, alamat Dusun RT.010,RW.001 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka ; Selanjutnya disebut .... 2.0.0... eceeeee cee ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADUSATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

,Berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat., Pangkalpinang ; Dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor560/244/DPMPTSP&NAKER/V/2018., Tanggal 28 MEI 2018 kepada :Halaman 1 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 22/G/2018/PTUNPLGAudrin Cvichitira, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, Beralamat diJalan Basuki Rachmat Pangkalpinang, Kecamatan Girimaya., KotaPangkalpinang., Pekerjaan Kepala Bidang Ketenagakerjaan DinasPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaKota Pangkalpinang

dan Amrah Sakti, S.H., M.H., WarganegaraIndonesia., Beralamat di Jalan Basuki Rachmat Pangkalpinang,Kecamatan Girimaya., Kota Pangkalpinang., Pekerjaan Pelaksanapada Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ; Selanjutnya diSe@but ................cceeeeeeecee cee ceeteeeteeessstseeee DERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tersebut ; 1.

gugatannya tertanggal 18 April 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padaHalaman 2 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 22/G/2018/PTUNPLGtanggal 18 April 2018 dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor22/G/2018/PTUNPLG., pula telah disempurnakan dan diserahkandalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2018, telahmendalilkan bahwasanya Tergugat yang menerbitkan objek sengketaberupa : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga

selanjutnya PihakTergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyatakan tidakberkeberatan gugatan dicabut ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan PermohonanPencabutan Gugatan adalah sebagaimana terurai dalampertimbangan tentang Duduk (nya) Sengketa di atas ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini sepertiterurai diatas adalah : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu SatuPintu dan Tenaga

Pasuruan- Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI cq. Bupati Pasuruan cq Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pasuruan- Kepala Kejaksaan Agung RI cq Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq Kepala Kejaksaan Negeri Bangil Kab. Pasuruan

KOPERASI KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA KERJABONGKAR MUAT (TKBM) PELABUHAN KENDARI; MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIA RI; KOPERASI TUNAS BANGSA MANDIRI (KTBM);

PUTUSANNomor : 235 / B/ 2017 / PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : KOPERAS KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA RJABONGKAR MUAT (TKBM) PELABUHAN K I, BadanHukum Indonesia, dalam hal ini diwakili a Ode Alimin,Kewaganegaraan Indonesia, pe n Ketua KoperasiKaryawan Karya Bahari Tena ja Bongkar

Menimbang, bahwa UndangUndang menentukan sesBadan Hukum Perdata dapat menggugat Keputusan Tata 1a Negaradengan syarat harus mempunyai kepentingan ya gikan akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara pasal 53 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara) ; = Sea H ESEBahwa dalam kasus a quo terbuktiPenggugat / Pembanding tidakmempunyai kepentingan yang dir 1 dengan dikeluarkannya obyeksengketa oleh Tergugat / Te ding, karena wilayah kerja koperasiPenggugat / Pembanding (i perasi Karyawan Karya Bahari Tenaga

GUNUNG MAS GUDANG TRIPLEK
Turut Tergugat:
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

CAHAYA CINTA KELUARGA
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
Terbanding/Tergugat III : Menteri Ketenagakerjaan RI
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat V : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah,tempat kedudukan Jalan Pahlawan No. 16 PleburanKec. Semarang Selatan, Kota Semarang, JawaTengah, Pleburan, Semarang Selatan, KotaSemarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebutsebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, tempat kedudukan Jalan KiMangunsarkoro No. 21 Karangkidul Kec. SemarangTengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Drs.

Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Daerah Khususlbukota Jakarta.4) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTengah, beralamat di JI. Pahlawan No. 16, Pleburan, KecamatanSemarang Selatan, Kota Semarang 50241, Jawa Tengah.5) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, beralamat di Jl. KiMangunsarkoro No. 21, Karangkidul, Kecamatan SemarangTengah, Kota Semarang 50241, Jawa Tengah.2.

Bahwa Penggugat mendalilkan terkait permasalahan tenaga kerja(asisten rumah tangga), sehingga sudah sepatutnya GugatanPenggugat diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sehinggayang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrialbukan Pengadilan Negeri..

Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PerlindunganPekerja Rumah Tangga, intinya mengatur terkait upaya yang harusdilakukan dalam pemyelesaian permasalahan tenaga kerja.Bahwa mengingat Penggugat berselisinh mengenai Ketenagakerjaanseharusnya menempuh terlebin dahulu) supaya penyelesaianperselisihan dengan Mediator tenaga kerja atau Pengawas tenaga kerjadi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.Mengingat Penggugat belum menempuh hal tersebut maka GugatanPenggugat dapat dinyatakan Prematur karena belum menempuh

Semarang Tengah, KotaSemarang, Jawa Tengah yang kesemuanya berdomisili di Kota Semarangmaka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg / Pasal 118 HIR ayat (2)maka pihak Tergugat sebagai pihak yang merupakan Penyedia Pekerjaatau penjamin (tenaga kerja) yang locus serta tempus perjanjianPenyerahan Tenaga Kerja Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja (bukti awal P.3) dihubungkan pula dengan bukti T.II8 (Berupa Berita Acara PemeriksaanInterogasi atas nama Nur Khuniiifah Binti Jimin tertanggal 16 AgustusHalaman

- NURDIN AFGANI- SRI WIDAYANI- SRI HARYATI- SRI LUMPUK- SUBROTO- WARSIATI- NGADILANmelawan- BAKRAN- BARKANI- KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROP KALTIM- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

alamat diJalan Kebahagiaan RT 38 No 15 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari2012 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LI ;3.KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSIKALIMANTAN TIMUR, alamat di jalan Kemakmuran No. 2 Samarinda diwakili olehKuasanya Burhanuddin disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;4.

Propinsi sekarang Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur (Turut Tergugat I), melaluiic Sub.Dit Agraria Kota Samarinda sekarang Kantor Pertanahan Kota Samarinda (TurutTergugat II) ;Bahwa sedang Penggugat III mendapatkan tanahtersebut dengan cara membeli dari seorangwarga transmigrasi yang bernama DULIA, sedangkan DULA sendiri mendapatkan tanahtersebut pada tahun 1971 sebagai pemberian dari Pemerintah dalam hal Kanwil Diyjend.Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur sekarang Dinas Tenaga

Penggugat:
DADE MANOPPO, DKK
Tergugat:
PEMERINTAH RI, Cq MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULUT, Cq BUPATI KDH BOL-MONG

Penggugat:
Yayasan Abdi Karya diwakili oleh Hakim Agung Sungkunan Sitorus, BSME
Tergugat:
Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat

SUMBER TENAGA LESTARI, diwakili oleh REFDINAL IBRAHIM
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA TANGERANG SELATAN

CITRA NUTRINDO LANGGENG diwakili CHRISTOPHER TJOKROSETIO
Tergugat:
KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
Intervensi:
TEGUH HARIANSYAH

Provinsi.Salah satu tugas Dinas adalah melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;Bahwa Tergugat selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Timur merupakan Pimpinan Unit Kerja dari PegawaiPengawas Ketenagakerjaan.

Bahwa Obyek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat dalamperkara Aquo adalah Nota pemeriksaan Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No.560/8536/108.5/2020 tertanggal 28 Desember 2020.2.

Bahwa terkait obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimanadinyatakan oleh penggugat dalam surat gugatnnya adalah Notapemeriksaan (pertama) Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;5.

Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor : 560/8536/108.5/2020, Sifat : Rahasia, Perihal : Nota Pemeriksaan ,tertanggal 28 Desember 2020;Fotokopi sesuai asli, Tanda terima Surat Jawaban NotaPemeriksaan tertanggal 26 Januari 2021;Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor : 560/267/108.5/2021, Sifat : Penting, Perihal : Panggilan Dinas, tertanggal 4Februari 2021;Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi

;Fotokopi sesuai asli, Surat Pemerintah Provinsi Jawa TimurDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.Tanggal : 28 Desember 2020, Nomor : 560/8536/108.5/2020. Perihal : Nota Pemeriksaan . Yang ditujukan kepadaPimpinan Perusahaan PT.

Penggugat:
SUBAGIO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
PT. Indako Trading Coy

MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :S UBA GIO, jenis kelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan Buruh PT.1.Indako Trading Coy NIK 1207261611720002, alamat Dusun ,Kelurahan Klambir V, Kampung, Kecamatan Hamparan Perak,Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnyadisebut PENGGUGAT;Melawan:KEPALA DINAS TENAGA

KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA,yang beralamat kantor di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Jl.Asrama No. 143, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, KotaMedan, Provinsi Sumatera Utara 20126, selanjutnya dalam gugatanini disebut sebagal TERGUATI;GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA, yang beralamat di Jl.Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20152, selanjutnya dalamgugatan ini disebut sebagai TERGUGATII;PT.

Dinas TenagaKeija Provinsi Sumatera Utara.Bahwa kesalahan dalam menentukan Kepala Dinas Tenaga KerjaProvinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini kesalahan sebagaimanadiuraikan diatas yang merugikan pekerja, tentunya harus dijadikan ajangevaluasi oleh TergugatIl, knhususnya evaluasi cara penentuan KepalaDinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia memerintahkan TergugatIl untukmengevaluasi sistem, penentuan Kepala Dinas

Indako Trading Coy yang disahkanmelalui Surat Keputusan Tergugat (Kepala Dinas Tenaga Kerja ProvinsiSumatera Utara) No.316/DTK/2017 tertanggal 16 Mei 2017 tentangPengesahan Peraturan Perusahaan PT. Indako Trading Coy, merupakanproduk Administrasi Pemerintahan ?

;Menimbang, bahwa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) adalah Lembagapemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai Membina, mengendalikandan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagicalon pekerja agar memiliki Keahlian khusus Sesuai dengan permintaan parapencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas,peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikaninformasi pasar kerja dan bursa kerja;Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat(Kepala

MENARA NUSANTARA PRATAMA KOTA PANGKALPINANG DIWAKILI OLEH ZEAN SUHENDRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

., Bangka danberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 memberiKuasa kepada : 9 222 nnn nn nnn nn nn nnn nn nn nnn nn nc ncn eensAHMAD YANI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan HRD CV.Menara Nusantara Pratama Pangkalpinang, alamat Dusun RT.010,RW.001 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka ; Selanjutnya diSebut .... 2.00... cee eceeeee cee ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADUSATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,Berkedudukan

di Jalan Basuki Rachmat., Pangkalpinang ; Dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor560/244/DPMPTSP&NAKER/V/2018., Tanggal 28 MEI 2018 kepada :Audrin Cvichitira, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, Beralamat diJalan Basuki Rachmat Pangkalpinang, Kecamatan Girimaya., KotaPangkalpinang., Pekerjaan Kepala Bidang Ketenagakerjaan DinasPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaHalaman 1 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 23/G/2018/PTUNPLGKota Pangkalpinang dan

Amrah Sakti, S.H., M.H., WarganegaraIndonesia., Beralamat di Jalan Basuki Rachmat Pangkalpinang,Kecamatan Girimaya., Kota Pangkalpinang., Pekerjaan Pelaksanapada Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang ; Selanjutnya diSebut ............. cee eee ee ttteetettteeeees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tersebut ; 1.

gugatannya tertanggal 18 April 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padatanggal 18 April 2018 dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor23/G/2018/PTUNPLG., pula telah disempurnakan dan diserahkandalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2018, telahmendalilkan bahwasanya Tergugat yang menerbitkan objek sengketaHalaman 2 dari Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 23/G/2018/PTUNPLGberupa : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga

diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyatakan tidakberkeberatan gugatan dicabut ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan PermohonanPencabutan Gugatan adalah sebagaimana terurai dalampertimbangan tentang Duduk (nya) Sengketa di atas ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini sepertiterurai diatas adalah : sna nnn no ne nnn nc nnnnnne=Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga

KEPALA SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KERTENAGAKERJAAN DINAS PENDUDUKAN CATAAN SIPIL,SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, 5. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL,SOSIAL TENAGA KERJA TRASMIGRASI,

MandailingNatalSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III4 KEPALA SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGAWASAN DANPERLINDUNGAN KERTENAGAKERJAAN DINAS PENDUDUKANCATAAN SIPIL,SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,berkedudukan di Kantor Bupati Lama Dalan Lidang Jl.Willem Iskandar,Panyabungan Kabupaten Mandaling NatalYang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT IV5 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL,SOSIAL TENAGAKERJA TRASMIGRASI, berkedudukan di Komplek Pekantoran Bupati LamaDalan Lidang Panyabungan Kabupaten

Penggugat:
Agus Heriyansyah
Tergugat:
1.PT Indo Dahe Kontruksi
2.Alina Aswan
3.Huang He
Turut Tergugat:
PT Zhejiang Tenaga Pembangunan Indonesia

KOSINDO PRADIPTA
Terbanding/Tergugat : DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
Terbanding/Tergugat : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,Beralamat di Jin. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam halint diwakili oleh Penasihat Hukumnya : Sunarno, SH.MH. Cs. KepalaBiro Hukum Kemnakertrans, JIn. Gatot Subroto Kav. 51 JakartaSelatan, untuk selanjutnya disebut sebagai: Terbanding II semula Tergugat Il;3. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI.beralamat di JIn. MT.