Ditemukan 1257776 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-04-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PATI Nomor 90/Pid.B/LH/2018/PN Pti Tanggal 11 Juli 2018 — Suparmin Bin Wasidin
486 — 20
486 — 20
Putus : 05-02-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 8/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 5 Februari 2015 — BUNYANI LAYS atau BUNYANI melawan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi No.04/Pdt.Eks/2013/PN.Slw, dan terhadap
100 — 58
100 — 58
BUNYANI LAYS atau BUNYANI melawan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi No.04/Pdt.Eks/2013/PN.Slw, dan terhadap
Bahwa pada tanggal 17 April 2013, Pelawan telah menerima SuratPanggilan dari Pengadilan Negeri Slawi, melalui Pengadilan NegeriBrebes, agar pada tanggal 23 April 2013 menghadap Bp. KetuaPengadilan Negeri Slawi untuk menerima teguran (aanmanning),sehubungan dengan permohonan eksekusi hak tanggungan yangdiajukan Terlawan , sebagaimana dengan perkara yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi No. 04/Pdt.Eks/2013/PNSlw.2.
Bahwa sejak pemberitahuan aanmanning tanggal 17 April 2013,hingga saat ini, atas tanah tersebut pada punt 2.2, tidak diletakkansita eksekutorial lagi.4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014, Pelawan telah menerimapemberitahuan Pengumuman Pertama Penjualan Lelang EksekusiHak Tanggungan Perkara No. 04/Pdt.Eks/2013/PN Slw.5.
Hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG yang juga telah dinyatakandalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi No.04/Pen/Pdt.Eks/2013/PN.Slw tanggal 30 Desember 2013 tentangPenunjukan Panitera Pengadilan Negeri Slawi Sebagai PihakPenjual dan telah diumumkan dalam Pengumuman PertamaPenjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No.04/Pdt.Eks/2013/PN.Slw tanggal 13 Januari 2014 jo.
Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Pengadilan Negeri Slawitelah memberikan kesempatan kepada Pelawan untukmenyelesaikan kewajibannya dengan Penetapan AanmaningNomor : 04/Pen.Pdt.Eks /2013/PN.Slw tanggal 8 April 2013 danBerita Acara Aanmaning (teguran) masingmasing tertanggal 23April 2013 dan tanggal 30 April 2013..
(PMK No. 93/2010) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013. Oleh karenanya lelang a quotidak dapat dibatalkan.
Register : 12-07-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 29-07-2022
Putusan PN PATI Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 28 Juli 2022 — 1.cicik riyanti
2.Bowo Setiyadi
91 — 38
91 — 38
Register : 17-02-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 9 Maret 2020 — Pemohon:
SRI LESTARI
50 — 7
SRI LESTARI
50 — 7
Register : 29-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon:
Siti Safaatin
45 — 19
Siti Safaatin
45 — 19
Register : 28-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PATI Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Pti. Tanggal 4 September 2019 — Moh. Solikhudin,dk.
87 — 25
87 — 25
SUKAHAR;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah namanyasebagaimana yang disebutkan di atas, dapat digolongkan sebagai pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 24 Tahun 2013, tentangPerubahanAtasUndangUndang No. 23Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan berlaku dalam permohonanPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas UndangUndang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi
Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal diDesa Kasiyan RT. 10 RW. 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Ssesuaibukti P1, P2, dan P6), maka penetapan sebagai dasar untuk pelaksanaanperubahan nama Pemohon tersebut harus dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriPati;Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN PtiMenimbang, bahwa perubahan nama menurut UndangUndang Nomor24 Tahun 2013
dikemudian hari setelah perkarayang bersangkutan diputus;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, Pengadilan Negeri Pati menilai bahwa Pemohon tidak memilikikonsistensi dalam suatu kepentingan yang pantas terkait dengan permohonanini, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidakdikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbuldalam permohonan ini;Memperhatikan Undang Undang No. 24 Tahun 2013
Register : 30-03-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 21 April 2020 — Pemohon:
SARMADI
38 — 19
SARMADI
38 — 19
Register : 05-04-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Pti Tanggal 21 April 2021 — Pemohon:
1.sunyamin
2.SULFIATUN
44 — 15
1.sunyamin
2.SULFIATUN
44 — 15
Register : 07-10-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Bpp Tanggal 3 Juli 2014 — Jakarta Utara 14130, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Oktober 2013, dibawah regester No. 242/II/KA/Pdt/2013/ PN.Bpp, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; ---------------
L A W A N
PT. INKOR PRIMA COAL : Beralamat di Balikpapan Super Block (BSB) Blok. E. 16.
71 — 74
71 — 74
Jakarta Utara 14130, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Oktober 2013, dibawah regester No. 242/II/KA/Pdt/2013/ PN.Bpp, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; --------------- L A W A N PT. INKOR PRIMA COAL : Beralamat di Balikpapan Super Block (BSB) Blok. E. 16.
Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya KANG DUCK JAE, Kuasanya DJAMALUDDIN, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Nopember 2013, dibawah regester No. 271/II/KA /Pdt/2013/PN.Bpp selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat ; ----------------------------------
125/Pdt.G/2013/PN.Bpp
Jakarta Utara 14130, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 03 Oktober 2013, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Oktober 2013, dibawahregester No. 242/II/KA/Pdt/2013/ PN.Bpp, selanjutnya disebutsebagai Penggugat ; LAWANPT. INKOR PRIMA COAL : Beralamat di Balikpapan Super Block (BSB) Blok.
Serta hasilkesepakatan tanggal 29 Januari 2013.
Jelas hal ini merupakan penolakan Tergugat untuk melaksanakankewajibannya tersebut.; Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugatuntuk segera melaksanakan kewajibannya tersebut berdasarkan surat somasi surat nomor63/HA/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013 dan surat somasi nomor 65/HA/VII/2013tertanggal 15 Juli 2013.
2013 perhal Tanggapan dan Somasi terakhir, yang padaintinya menyanggah seluruh dalil kuasa hukum Tergugat.
Karang Mas Unggul tanggal 08Maret 2013,(foto cop telah dicocokan sesuai dengan foto copy email);Email, From Evi Pijer Dear pak Amri tanggal 11 Maret 2013, (foto copy yangtelah dicocokan sesuai dengan email); Email, dari Iwan Darmawan kepada Amriza Zamzamitanggal 11 Maret 2013,(foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan email); Email, From Amriza Zamzami Dear Evi Pijer tanggal 11 Maret 2013, (fotocopy yang telah dicocokan sesuai dengan email) ; Email, From Steve Kim Dear Sir tanggal 12 Maret 2013
Register : 28-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PATI Nomor 120/Pid.B-LH/2018/PN Pti. Tanggal 19 Juli 2018 — NGATNO bin GAYENG
559 — 53
559 — 53
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh MENUNTUT:Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan Menyatakan Terdakwa NGATNO bin GAYENG terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang pohon dalamhutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalamPasal 82 ayat (1) hurufb Undangundang Nomor 18 tahun 2013 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana penjara kepada NGATNO bin GAYENG selama 1(satu) tahun dan 6 (enam)
Bahwa ketika menebang pohon sonokeling tersebut terdakwatidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanJo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan selanjutnyamenyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan
berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.BLH/2018/PN Pti.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013
halhal sebagai berikut ; Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah setiaporang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibanyang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurutilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur orang perseorangan dalam pasal initidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan (error in persona) ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 21 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013
Orang yang melakukanperbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itumengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yangakan timbul daripadanya ; Menimbang, bahwa yang dimaksud pohon sebagaimana Pasal 1 angka14 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah tumbuhan yangbatangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh)sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu
Register : 03-12-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 6547/PDT.P/2013/PN.MDN Tanggal 23 Desember 2013 — Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang telah memberi Kuasa kepada BATARA MULIA HASIBUAN, SH, UMRI FATHA GINTING, SH.MKn, YASMID, SH dan HORASLAN SINAGA, SH, para Advokat pada BGN Law Firm berkantor di Medan, Jalan Sutomo Ujung No. 83 bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04.17/SKK/02/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 2531/Penk/2013/PN.Mdn tanggal 25 November 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;
226 — 55
226 — 55
Perkebunan Nusantara IV (Persero) yang telah memberi Kuasa kepada BATARA MULIA HASIBUAN, SH, UMRI FATHA GINTING, SH.MKn, YASMID, SH dan HORASLAN SINAGA, SH, para Advokat pada BGN Law Firm berkantor di Medan, Jalan Sutomo Ujung No. 83 bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04.17/SKK/02/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 2531/Penk/2013/PN.Mdn tanggal 25 November 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;
6547/PDT.P/2013/PN.MDN
PENETAPANNomor : 6.547/Pdt.P/2013/PN.Mdn.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalampermohonan yang diajukan oleh :PT.
di Kepaniteraan PengadilanNegeri Medan dengan Nomor 2531/Penk/2013/PN.Mdn tanggal 25November 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam permohonan ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal : 02Desember 2013, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal : 03Desember 2013 dibawah Reg.
No. 6.547 /Pdt.P/2013/PN.Mdn, telah mengemukakansebagai berikut :Bahwa sejak bulan Februari 2012, Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3033 tanggal30 Agustus 2000, Mengenai Kapal (Tongkang) bernama AJAMU No. 553/PPmatas nama PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero) telah hilang tercecerdi seputaran Jalan Letjen Suprapto No. 2 Medan ;Penetapan Perkara Permohonan No.6.547/Pdt.P/2013/PN.Mdn, halaman dari 7 halaman Bahwa atas kehilangan Akta tersebut, pemohon telah membuat laporankehilangan di Kepolisian Resort Kota Medan, sebagaimana Surat KeteranganTanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/13123/B/VIII/2013/SPK/RESTAMEDAN tanggal 26 Agustus 2013 ; Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk menerbitkan kembali AktaPendaftaran
Onegkos Pangeill oo... eeeeeeeseees Rp. 75.000,00Jum lal wi eeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 86.000,00Penetapan Perkara Permohonan No.6.547/Pdt.P/2013/PN.Mdn, halaman 6 dari 7 halamanPenetapan Perkara Permohonan No.6.547/Pdt.P/2013/PN.Mdn, halaman 7 dari 7 halaman
Register : 16-10-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN AMBON Nomor 143/Pdt.G/2013/PN.AB Tanggal 3 Maret 2014 — ., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Law Office 95 (Siwalima) beralamat di Jln Lorong Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 260/2013 tertanggal 03 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
M E L A W A N :
WILLEM YOHANIS, Umur 66 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Mutiara RT 002/RW 01 Kelurahan Rijali Kec.
44 — 9
44 — 9
., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Law Office 95 (Siwalima) beralamat di Jln Lorong Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 260/2013 tertanggal 03 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.M E L A W A N :WILLEM YOHANIS, Umur 66 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Mutiara RT 002/RW 01 Kelurahan Rijali Kec.
Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini di wakili oleh Dominggus S Huliselan,SH dan Mesak SD Matital,SH, Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum Pada Humanum Organisasi sesuai surat Kuasa No.18/HMN/XI/2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Nopember 2013 dengan Nomor 416/2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
143/Pdt.G/2013/PN.AB
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ,berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 03 Oktober 2013 yang terdaftar di Pengadilan NegeriAmbon Nomor 260/2013 tertanggal 03 Oktober 2013, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.MELAWAN:WILLEM YOHANIS, Umur 66 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl.
Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini di wakilioleh Dominggus S Huliselan,SH dan Mesak SD Matital,SH, Advokat danPengabdi Bantuan Hukum Pada Humanum Organisasi sesuai suratKuasa No.18/HMN/XI/2013 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon tanggal 25 Nopember 2013 dengan Nomor 416/2013,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah membaca jawab menjawab, replik, duplik dan memperhatikanalatalat bukti
No. 143/Pdt.G/2013/PNAB)TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya telahmengajukan gugatan tertanggal 16 Oktober 2013, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Oktober 2013, denganregister perkara No.143/Pdt.G/2013/PN.AB, yang pada pokoknya sebagaiberikut :LsBahwa para penggugat adalah keturunan langsung dari almarhum ibu AnatjePapilaya atau yang lebih dikenal dengan nama A.A.Papilaya.Bahwa lamarhum Ibu Anatje Papilaya semasa hidupnya
Tulukabessy No.52Mardika Ambon, sesuai dengan Surat Kuasa No. 18/HMN/K/XI/2013, tanggal 25Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambontanggal 25 Nopember 2013, No.416/2013 ;(Hal 6 dari 15 hal Put.
No. 143/Pdt.G/2013/PN AB). Foto Copy Surat Kesaksian tanggal 19 Juni 1961,selanjutnya diberi tandabukti (T8) ;.
Putus : 10-04-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 6 / PDT /2013 / PT. MALUT Tanggal 10 April 2013 — FRITS DANIEL KITONG vs 1. Pemerintah RI c/q Kantor Pertamina Jakarta Pusat c/q Kantor Pertamina Propinsi Maluku Utara c/q Kantor Pertamina Kabupaten Halmahera Utara c/q Kantor Depot Pertamina Kecamatan Tobelo Selatan di Kupa-Kupa E. SEM LUNTUNGAN, dkk
93 — 74
93 — 74
6 / PDT /2013 / PT. MALUT
PUTUSANNo. 06 / PDT /2013 / PT.
KOKODAKA;; Selanjutnya disebut SebagaiTerbanding II semula Tergugat II ;3 Pemerintah RI c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) PropinsiMaluku Utara c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenHalmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding SemulaTurut Tergugat ;Pengadilan Tinggi Tersebut ;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor :06/Pen.Pdt/2013/PT.Malut tanggal 07 Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan
Pengadilan tingkat banding ;Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat olehJurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menyatakan bahwa pada tanggal19 Desember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah danseksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II,dan pada tanggal 20 Desember kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) tanggal 22Januari 2013
Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.LTbl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Tobelo, telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembandingsemula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II danuntuk kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 28 Januari 2013 Nomor :01/Pdt.G/2012/PN.LTbl untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim kePengadilan Tinggi ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattelah
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim KetuaMajelis, AGOENG RAHARDJO,SH. dan M.CH.SJAMTRI ENDISH. masing masingsebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan didalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari ini : Rabu , tanggal 10 April 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengandidampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh YASIN UMAGAPI, SH. sebagaiPanitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri olehkeduabelah pihak yang berperkara ;HAKIM ANGGOTA HAKIM
Register : 04-03-2014 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 10-10-2014
Putusan PTA SEMARANG Nomor 57/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tanggal 16 April 2014 — Pamujan Timur No. 282-283 Purwokerto dengan Register nomor 70/Sk/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2013, semula sebagai Tergugat sekarang PEMBANDING ;-------------------------
------------------------------ M E L A W A N ------------------------------
TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.
23 — 19
23 — 19
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1713/Pdt.G/2013/ PA. Pwt., tanggal 20 Januari 20143 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1435 H., yang dimohonkan banding ;--------------------------------------3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-------------------------------
Pamujan Timur No. 282-283 Purwokerto dengan Register nomor 70/Sk/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2013, semula sebagai Tergugat sekarang PEMBANDING ;------------------------------------------------------- M E L A W A N ------------------------------TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.
Gerilya Barat No. 206A Purwokerto dengan surat kuasa khusus Register Nomor 64/VII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2013, semula sebagai Penggugat sekarang TERBANDING :-
Pamujan Timur No. 282283 Purwokerto dengan Registernomor 70/Sk/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkanSurat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2013, semulasebagai Tergugat sekarangPEMBANDING $;TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. KHOERUDIN,SH, MH., dan SLAMET RIJADI, SH., Advokat yang beralamat diKantor Advokat Drs.
., dan Rekan Jl.Gerilya Barat No. 206A Purwokerto dengan surat kuasakhusus Register Nomor 64/VII/2013 tanggal 23 Agustus2013, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus2013, semula sebagai Penggugat sekarang TERBANDING :Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PTA.
Smghalaman 1 dari 4 halamanPengadilan Tinggi Agamatersebut :Telah mempelajari berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkarawnnnan TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamputusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 20 Januari 20143 M,bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1435 H Nomor : 1713/Pdt.G/2013/PA. Pwt, yang amarnya berbunyi ;1. Mengabulkan gugatanPENQQUQ OL tennsensesscennsenseeeneesnernnersmencernensneeenenaen2.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 336.000, (tiga ratus tiga puluh enam ribuMemperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Purwokerto Nomor 1713/Pdt.G/2013/PA. Pwt, yangmenyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2013, Tergugatmelalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atasPutusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1713/Pdt.G/2013/PA. Pwt.
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1713/Pdt.G/2013/ PA. Pwt., tanggal 20 Januari 20143 M, bertepatandengan tanggal 18 Rabiul Awal 1435 H., yang dimohonkanbanding ;3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkarabanding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribuDemikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, pada tanggal 16 April2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1435 H oleh kamiDrs. H.
Register : 03-12-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2013/PTUN.SMG. Tanggal 22 April 2014 — KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN B (POKJA ULP B) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SELAKU PENERIMA PENETAPAN PEMENANG KELOMPOK KERJA UNIT PENGADAAN B (POKJA ULP B) RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013
110 — 48
110 — 48
KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN B (POKJA ULP B) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SELAKU PENERIMA PENETAPAN PEMENANG KELOMPOK KERJA UNIT PENGADAAN B (POKJA ULP B) RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013
83/G/2013/PTUN.SMG.
Nama Jabatan : KELOMPOK KERJA UNIT ~~ LAYANANHalaman 1 dari 58 hal Putusan Nomor : 83/G/2013/PTUN.Smg.PENGADAAN B (POKJA ULP B) RUMAHSAKIT UMUM DAERAH KABUPATENKEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013:Tempat Kedudukan : Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada := 222222 oe ooo1. Nama : Drs. FRANS HAIDAR, MPA..;NIP > 19681229 199003 1 004; nneJabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah KabupatenKeDUMEN) +=" one nnn nnn non nn nnn nnn renee noe corn nen2.
Dismisal Proses;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 83/PEN.MH/2013/PTUN.SMG. tanggal 12 Desember 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 83/PEN.PP/2013/PTUN.SMG tanggal 12 Desember 2013tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor83/PEN.PP/2013/PTUN.SMG. tanggal 12 Desember 2013, tentang hari dantanggal Pemeriksaan
Persiapan;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor83/PEN.HS/2013/P TUN.SMG. tanggal 9 Januari 2014, tentang hari dan tanggalP@rSiGANQan j~~~~ nnn nnn nmin nr ren ne i enTelah memeriksa berkas perkara dan suratsurat bukti yang diajukanoleh para pihak di persidangan;Telah mendengar keterangan dari Para Pihak di persidangan ;Telah membaca Kesimpulan Para Pihak;Halaman 5 dari 58 hal Putusan Nomor : 83/G/2013/PTUN.Smg.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3Desember 2013
yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 3 Desember 2013 di bawah registerNomor : 83/G/2013/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 9 Januari2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut :Objek Gugatan :1.Surat No. 050/041/Kep/2013 tertanggal 4 Nopember 2013 tentang SuratPenetapan Pemenang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan B(POKJA ULP B) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen TahunAnggaran 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat ;Surat No
. 050/2461/2013 tertanggal 13 November 2013, perihalpenunjukan penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan belanja modalpengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang diterbitkan olehTergugat Il; 22+
Register : 02-06-2022 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 15 Juni 2022 — ENDANG LASMINI
84 — 0
84 — 0
Register : 07-01-2021 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN PATI Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Pti Tanggal 18 Januari 2021 — Pemohon:
Setya Murtini
54 — 14
Setya Murtini
54 — 14
Register : 02-10-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PATI Nomor 111/Pdt.P/2019/PNPti Tanggal 10 Oktober 2019 — RYAN ADHITYA
62 — 27
62 — 27
Putus : 20-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 K/PID.SUS/2017 Tanggal 20 September 2017 — SUYOSO Bin LAMAN
99 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan PenyaluranPupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriHal. 2 dari 9 hal.
Pasal 21 Ayat (2) Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo.Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, dan sebelum menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa, Judex Facti telah cukup mempertimbangkan hal yangmemberatkan dan meringankan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Pasal 21 Ayat (2) Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Pasal6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.
Putus : 18-11-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 18 Nopember 2014 — MAJELIS ARBITRASE PERKARA NOMOR 505/II/ARB-BANI/2013 qq BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DK
377 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
377 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAJELIS ARBITRASE PERKARA NOMOR 505/II/ARB-BANI/2013 qq BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DK
Pengadilan Negeri Jakarta Timur yangpada pokoknya sebagai berikut:12Mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase NasioanalIndonesia (BANI) tanggal 18 Oktober 2013 dalam Perkara Nomor 505/II/ARBBANI/2013 antara PT DHL Exel Supply Chain Indonesia sebagai PemohonKonvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT Lotte Logistics Indonesia sebagaiTermohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 18Oktober 2013 dalam Majelis Arbitrase Perkara
yang telah berkekuatanhukum tetap dan pasti melawan:a Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/H/ARBBANI/2013 qq.
Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa apabila Majelis Arbitrase PerkaraNomor 505/I/ARBBANI/2013 berpendapat bahwa set off?
;Konsekuensi hukum dari pendapat Terbanding (Majelis Arbitrase Perkara Nomor505/I/ARBBANI/2013 gq Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) tersebut diatas maka Terbanding (Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARBBANI/2013 gqHal. 16 dari 20 hal Put.
dengan putusan rekonvensi Terbanding (MajelisArbitrase Perkara Nomor 505/I/ARBBANI/2013 gq Badan Arbitrase NasionalIndonesia/BANI) tanggal 18 Oktober 2013 antara Turut Terbanding melawanPembanding;Hal. 17 dari 20 Hal.