108.032.603 67.603.103Dikurangi:Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 13.839.533 13.839.533 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 26.589.967 94.193.070 67.603.103Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke masa pajak berikutnyaPPN yang kurang/(lebih) dibayar 26.589.967 94.193.070 67.603.103PPN yang telah disetor 26.589.967 26.589.967 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 67.603.103 67.603.103Sanksi administrasi:Kenaikan Ps. 13 (2) KUP 32.449.490 32.449.490Jumlah sanksi administrasi 32.449.490 32.449.490Jumlah

PPN yang masih harus dibayar 100.052.593 100.052.593 Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp 676.031.036berdasarkan ekualisasi antara peredaran usaha di SPT Tahunan PPh Badandengan Objek PPN yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN MasaPajak Januari s.d.

Putusan Nomor691/B/PK/PJK/2017 Uraian Jumlah Rupiah MenurutPemohon BandingDasar Pengenaan Paiak :Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 404.295 .000Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 6.974.848411.269.848Penghitungan PPN Kurang BayarPajak keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 40.429.398Dikurangi:Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 13.839.431PPN yang kurangq/(lebih) dibayar 26.589.967Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya PPN yang kurang/(lebih)

dibayar 26.589.967PPN yang telah disetor 26.589.967PPN yang kurangq/(lebih) dibayarSanksi administrasi:Kenaikan Ps. 13 (2) KUPJumlah sanksi administrasiJumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT54606/PP/M.IA/16/2014, Tanggal 25 Agustus 2014yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1549/WPJ.06/2012 tanggal 14Nopember 2012, tentang

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN'~ Rp 0,00Jumlah Rp 564.310.487,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 54.952.037,00Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp 54.952.037,00)PPN yang kurang/lebih dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan PajakNomor PUT54606/PP/M.1A/16/2014, tanggal 25 Agustus 2014, diberitahukan kepadaHalaman 5 dari 23 halaman.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

Tebing Kimpul KecamatanBukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara untuk kemudian AMELI(DPO) menyuruh terdakwa untuk menjualkan atau mengedarkanSabusabu tersebut dengan harga RP. 350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) per paketnya dan terdakwa telah berhasil menjual1 (satu) paket sabusabu seharga Rp. 350.000, (tiga ratus limapuluh ribu) kepada seorang lakilaki yang tidak terdakwa kenal,namun belum dibayar dan akan dibayar sorenya.Bahwa ia terdakwa ELWANI BIN MAMAD dalammenawarkan untuk dijual, menjual

Tebing Kimpul KecamatanBukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara untuk kemudian AMELI(DPO) menyuruh terdakwa untuk menjualkan atau mengedarkanSabusabu tersebut dengan harga RP. 350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) per paketnya dan terdakwa telah berhasil menjual1 (satu) paket sabusabu seharga Rp. 350.000, (tiga ratus limapuluh ribu) kepada seorang lakilaki yang tidak terdakwa kenal,namun belum dibayar dan akan dibayar sorenya.Bahwa ia terdakwa ELWANI BIN MAMAD dalammelakukan percobaan atau permufakatan

AMELI (DPO) menyuruh terdakwa untukmenjualkan atau mengedarkan sabusabu tersebut denganharga RP. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perHalaman 11 dari 19 halamanPutusan Pidana Nomor:35/Pid.Sus/2016/PN.Kbu12paketnya dan terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paketSabusabu seharga Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu)kepada seorang lakilaki yang tidak terdakwa kenal, namunbelum dibayar dan akan dibayar sore harinya namun terdakwasudah ditangkap Polisi ;e Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai

AMELI (DPO) menyuruh terdakwa untukmenjualkan atau mengedarkan sabusabu tersebut denganharga RP. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paketSabusabu seharga Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu)kepada seorang lakilaki yang tidak terdakwa kenal, namunbelum dibayar dan akan dibayar sore harinya namun terdakwasudah ditangkap Polisi ;Bahwa benar terdakwa menyimpan, menguasai ataumengedarkan Narkotika Golongan jenis shabushabu tidakmemiliki

AMELI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjualkanatau mengedarkan sabusabu tersebut dengan harga RP. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan terdakwa telahberhasil menjual 1 (satu) paket sabusabu seharga Rp. 350.000, (tigaratus lima puluh ribu) kepada seorang lakilaki yang tidak terdakwakenal, namun belum dibayar dan akan dibayar sore harinya namunterdakwa sudah ditangkap Polisi ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas MajelisHakim bertetapan unsur ini telah terpenuhi

Bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan yang diajukan PemohonBanding di atas, Terbanding menerbitkan KEP1183 tanggal 1 Desember2011, yang memutuskan untuk mengabulkan sebagian keberatanPemohon Banding sehingga perhitungan menurut KEP1183 tersebutadalah sebagai berikut: Semula Ditambah/ MenjadiUraian (RP) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN yang Kurang / (Lebih) dibayar 236.288.820 (902.550) 235.386.270Sanksi Bunga 113.418.634 (433.224) 112.985.410Sanksi Kenaikan Jumlah PPh ymh (Lebih) dibayar 349.707.454

Putusan Nomor1737/B/PK/PJK/2016 Dibayar dengan NPWP sendiri 2.153.174.804PPN kurang / (lebih) bayar PPN lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar Sanksi bunga Pasal 13(2) KUP Jumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomorPut56944/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 06 November 2014,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan

Putusan Nomor1737/B/PK/PJK/2016PPN yang kurang dibayar Rp. 18.477.647Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13(2) KUP Rp. 8.869.271Kenaikan Pasal 13 (4) KUP Rp. 0Jumlah Rp. 8.869.271Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 27.346.918Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan PajakNomor Put56944/PP/M.IVB/16/2014, tanggal 06 November 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggali0 Desember 2014, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Nusa Kita Cemerlangdan tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding, karenaPemohon Banding telah membuktikan bahwa PPN Masukantersebut telah dibayar kepada PKP Penjual, sebagaimanaketentuan yang diatur dalam Pasal 16 F Undangundang Nomor 8Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor42 Tahun 2009;4) bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan bukti yangada tersebut, PPN Masukan yang telah dibayar

Bahwa Majelis menggunakan Pasal 16 F UndangUndangPPN mengenai tanggung jawab renteng atas pembayaranpajak, atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatbahwa dalam Pasal 16 F UndangUndang PPN mengaturmengenai beban pembayaran pajak yang harus dipikul oelhpembeli/penerima jasa dalam hal tidak dapat menunjukkanbukti bahwa Pajak telah dibayar.

Putusan Nomor 1643 B/PK/Pjk/2019 Pajak Keluaran yang harus 1.945.845.046,00a. dipungut/dibayar sendiri (tarif x 23.920.711.529,00 21.974.866.483,001.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka 0,00 0,00 0,00dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat 0,00 0,00 0,00diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP 0,00 0,00 0,00sendirib.5. Lainlain 23.920.711.529,00 21.974.866.483,00 0,00b.6.

Jumlah 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN kurang dibayar 1.945.845.046,00 0,00 1.945.845.046,00Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13(2) KUP 856.171.820,00 0,00 B0.17'1.820,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00 0,00 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00 0,00 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00 0,00 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00 0,00 0,00f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00 0,00 0,00Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 0,00h.

Jumlah 856.171.820,00 0,00 856.171.820,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 2.802.016.866 ,00 0,00 2.802.016.866 00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 Juni 2017;Menimbang, bahwa amarPut112262.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00037

Putusan Nomor 1643 B/PK/Pjk/2019DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Rp 219.748.664.830,00PabeanPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 21.974.866.483,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 21.974.866.483,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis

Putusan Nomor 1643 B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Rp 219.748.664.830,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri Rp 21.974.866.483,00Jumlah Pajak

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri32.181.024.405,00 b. Dikurangi :b1. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama 0,00b2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 69.577.831.294,00b3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b4. dibayar dengan NPWP sendiri 0,00bS. lainlain 0,00 b6. Jumlah 69.577.831.294,00c. Diperhitungkanc.1 SKPPKP 0,00 d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan69.577.831.294,00 e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar(37.396.806.889,00) Kelebihan pajak yang sudah a.

Direstitusi c. jumlah 37.396.806.889,00Jumlah PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga pasal 13 (5) KUP 0,00d. Kenaikan pasal 13 (5) KUP 0,00e. kenaikan pasal 17 C (5) KUP 0,00f. kenaikan pasal 17 D (5) KUP 0,00g. Jumlah 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g) 0,00 Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1845/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding, NPWP: 01.869.347.3055.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00; (nihil).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.TTEHalmahera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama :Senen Saban, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunaidan yang menjadi sakasi nikah bernama Abd Rasid Rejep dan Muin Puasa;2. Bahwa perikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat padaKantor Urusan Agama Kecamatan setempat;3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia25 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;4.

yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II adalahkeluarga saksi ; bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri ; bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah secara sah padatanggal 26 November 1999, di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo,Kabupaten Halmahera Barat ; bahwa yang menjadi wali Pemohon II bernama Senen Bin Saban; bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abd Rasid Rejep danMuin Puasa, bahwa mas kawinnya adalah berupa Seperangkat AlatSholat, dibayar

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PA.TTESholat, dibayar tunai; bahwa Pemohon dan Termohon II berstatus perjaka dan gadisdan sampai sekarang tidak pernah bercerai ; bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrimatau Saudara sesusuan ; bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon II tidak adapihak lain yang keberatan ; bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon dan Pemohon IItersebut, Pemohon dan Pemohon II menyatakan menerima danmembenarkan

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II sebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan dalildalil bahwa Pemohon danPemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor UrusanAgama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 26November 1999, dinadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah Pemohon IIbernama Senen Bin Saban, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat,dibayar

telah menghadirkan dua orang saksi, Yangmemberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orangsaksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapatdisimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahuikalau Pemohon dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum KantorUrusan Agama Kecamatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 26November 1999, dengan wali nikah Pemohon II bernama Senen Bin Saban,dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.502.291.609 11.297.701.363b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. PM yang dapat diperhitungkan 2.525.385.726 2.438.907.295 86.478.231b.3. STP (Pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 2.525.385.726 2.438.907.295c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungan (b.6c.1) 2.525.385.726 2.438.907.295e.

Jumlah (a+b) 23.094.117 23.094.1174 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 8.881.887.9855 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 4.252.221 .056b.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 23.094.117Jumlah 4.275.315.1736 Jumlah PPN yang masih harus dibayar NIHIL 13.157.203.158 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Maret 2019;Menimbang,bahwa amarPutusanPengadilanPajak NomorPUT010712.16/2018/PP/M.XA Tahun 2020, tanggal 6 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP03017/KEB/WPUJ

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan perhitungansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp. 138,928,846,184Pajak Keluaran Rp. 2,902,291,609Kredit Pajak Rp. 2,524,670,726PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp. (22,379,117)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 23,094,117PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 715,000b.

Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 174.612.616.274,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut Rp 211.195.331.029,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Penyerahan yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah Rp 385.807.947.303,00Pajak Keluaran Rp 17.461.261.627,00Pajak Masukan Rp 27.144.398.977,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar (Rp 9.683.137.350,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar

Rp 0,00Sanksi administrasi Rp 0,00Pajak yang masih/(lebih) dibayar (Rp 9.683.137.350,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2020, kemudianHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1206/B/PK/Pjk/2021Terbanding Nomor KEP00262/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 21 Februari2019, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00053/407/16/093/18, tanggal 19Maret 2018, Masa Pajak Desember 2016, atas nama Pemohon Banding,Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.071.237.0.093.000; sehingga pajakyang lebih dibayar menjadi Rp9.683.137.350,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.

2021Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 174.612.616.274,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut Rp 211.195.331.029,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Penyerahan yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah Rp385.807.947.303,00Pajak Keluaran Rp 17.461.261.627,00Pajak Masukan Rp 27.144.398.977,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar (Rp 9.683.137.350,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar

Rp 0,00Sanksi administrasi Rp 0,00Pajak yang masih/(lebih) dibayar (Rp 9.683.137.350,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

Laba Bruto Rp 33.716.381.113,004 Biaya Usaha Rp 11.281 .636.084,005 Penghasilan Neto Dalam Negeri Rp 22.434.745.029,006 Biaya dari Luar Usaha Rp 15.187.242.801,007 Penyesuaian Fiskal Positif Rp 12.287 .429.328,008 Penyesuaian Fiskal Negatif Rp 4.672.241.828,009 Jumlah Penghasilan Neto Rp 14.862.689.728,0010) Kompensasi Kerugian Rp 0,0011) Penghasilan Kena Pajak Rp 14.862.689.728,0012) Pajak Terutang Rp 3.715.672.250,0013 Kredit Pajak Rp 1.027.829.304,0014) Pajak Penghasilan yang (lebih)/kurang dibayar

Putusan Nomor 62/B/PK/Pjk/2021Penghasilan (Rugi) Neto Rp 14.862.689.728,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 14.862.689.728,00PPh Terutang Rp 3.715.672.250,00Kredit Pajak Rp 1.027.829.304,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 2.687.842.946,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP Rp 967.623.461,00Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar Rp 3.655.466.407,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2018,kemudian

Putusan Nomor 62/B/PK/Pjk/2021Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00094/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 9 September 2016 mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00008/206/13/424/15 tanggal 18 Juni 2015 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor KEP90003/NKEB/WPJ. 09/2017tanggal 25 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding, NPWP02.796.615.9424.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp3.655.466.407,00;

yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harusdibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.655.466.407,00; denganperincian sebagai berikut:Penghasilan (Rugi) Neto Rp 14.862.689.728,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 14.862.689.728,00PPh Terutang Rp 3.715.672.250,00Kredit Pajak Rp 1.027.829.304,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 2.687.842.946,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP Rp 967.623.461,00Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar Rp 3.655.466.407,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari

No. 165/Pdt.P/2021/PA.KdiManuru, yang bertindak sebagai wali nikah kakak kandung dari ayahPemohon II yang bernama La Ode Rajab, sedang yang menjadi saksinikah masing masing bernama Laode Hasan dan Laode Husnidengan mas kawin berupa 20 Boka Muna yang dibayar tunai, dandisaksikan oleh segenap orang yang hadir;. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II berstatus Perawan;.

bawah sumpahnyaadalah sebagai berikut:Bahwa saksi kenal pemohon dan pemohon II adalah suami isteri.Bahwa Pemohon dengan Pemohon II melangsungkan pernikahanpada tanggal 05 Januari 2016 di Kelurahan Kadia KecamatanKadia Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imambernama La Manuru, yang bertindak sebagai wali nikah kakakkandung dari ayah Pemohon II yang bernama La Ode Rajab,sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama LaodeHasan dan Laode Husni dengan mas kawin berupa 20 BokaMuna yang dibayar

bawah sumpahnyaadalah sebagai berikut: Bahwa saksi kenal pemohon dan pemohon II adalah suami isteri, Bahwa Pemohon dengan Pemohon II melangsungkan pernikahanpada tanggal 05 Januari 2016 di Kelurahan Kadia KecamatanKadia Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imambernama La Manuru, yang bertindak sebagai wali nikah kakakkandung dari ayah Pemohon II yang bernama La Ode Rajab,sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama LaodeHasan dan Laode Husni dengan mas kawin berupa 20 BokaMuna yang dibayar

No. 165/Pdt.P/2021/PA.Kdiberupa 20 Boka Muna yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenaporang yang hadir;Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa pemohon berstatus perjaka dan pemohon II berstatus gadis;Menimbang, bahwa saksi dan II pemohon menerangkan bahwastatus pemohon adalah perjaka sedang pemohon II adalah gadis.Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi, dan Il pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbuktibahwa pemohon pada saat menikah

No. 165/Pdt.P/2021/PA.Kdibernama La Manuru, yang bertindak sebagai wali nikah kakakkandung dari ayah Pemohon II yang bernama La Ode Rajab,sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama LaodeHasan dan Laode Husni dengan mas kawin berupa 20 BokaMuna yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yanghadir; Bahwa pemohon pada saat menikah masih status perjaka,sedangkan pemohon II berstatus gadis; Bahwa antara pemohon dan pemohon Il tidak mempunyaihubungan darah dan hubungan sesusuan; Bahwa

sebagai berikut:e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 09 februari 2007, diKecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut :e = Wali Nikah AGUS PRAMONO (ayah kandung pemohon II) ;Saksi nikah masing masing bernama (1) HERMAN alamat di Desa KlungkungKecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dan (2) SUJARA alamat di Desa KlungkungKecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ;Maskawin / mahar berupa uang Rp. 50.000 dibayar

tunai telah dibayar tunai ;Lafad Ijab dilakukan oleh H.

Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi paman Pemohon I;Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 09 februari 2007 diKecamatan Sukorambi Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acarapernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah AGUS PRAMONO (ayahkandung pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 dibayar

bertempattinggal di klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga para pemohon;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 09 februari2007, di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah AGUSPRAMONO (ayah kandung pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000dibayar tunai telah dibayar

ALI, maskawin berupa uang Rp. 50.000 dibayar tunai telah dibayar tunai, disaksikanoleh dua orang saksi dan para undangan lainnya;e Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islammaupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;e Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hinggasekarang selama 7 tahun ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan paraPemohon telah dilaksanakan sesuai dengan

=" Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit UmumPedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000, (Lima puluhjuta rupiah); Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganiSurat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 21042014 dengan jadwalpembayaran pinjaman sebagai berikut:o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiaptiapbulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuranPokok

dan Bunga dalam 48 (Empat puluh delapan) kali angsuran masingmasing sebesar Rp 1.841.700, (Satu juta delapan ratus empat puluh saturibu tujuh ratus rupiah);o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambatlambatnya padatanggal 21042018; Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanahdengan bukti kepemilikan SHM yang berlokasi di Desa Teluk KembangJambu Kec.

Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai denganpinjaman lunas;#" Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapbkan makaPenggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tanganmaupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan YangBerhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan.

Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.68/7177//IV/2014 tanggal21042014;Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugatdengan Tergugat dengan syaratsyarat dan ketentuan yang diatur, antaralain sebagai berikut:=" Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dariPenggugat sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah);=" Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 48 (Empat puluh delapan) bulan

Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 17122009 tersebutdisimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas; Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapbkan makaPenggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tanganmaupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, danYang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan.

Putusan Nomor 2320/B/PK/Pjk/2018 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 94.025.750 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.071.795.517Lainlain (38.558.779)Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (1.939.210.988)3 Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0Jumlah 04 Jumlah PPN yang lebih dibayar (23) (1.939.210.988) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat Uraian Banding tanggal 30 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 2320/B/PK/Pjk/2018Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK), sehingga Pajak Masukanyang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai yuncto Pasal 2 ayat (1) huruf aangka (

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yanglebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.939.210.988,00;dengan perincian

sebagai berikut : No Uraian Rp 1 )Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ae yang PPNnya harus dipungut S40 957.500Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 24.309.261.820 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan 55.700.000PPNTotal Penyerahan 25.305.219.3202 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 94.025.750 sendiri Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.071.795.517Lainlain (38.558.779) Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (1.939.210.988) Halaman 6 dari 9

Putusan Nomor 2320/B/PK/Pjk/2018 3 Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0Jumlah 04 Jumlah PPN yang lebih dibayar (23) (1.939.210.988) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90542/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor2771/Pdt.P/2018/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 27 Nopember2007, di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut : Wali Nikah Buhari ; Saksi nikah masing masing bernama (1) Siman, dan (2) Ahmad Sunaryo ; Maskawin / mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar

Nomor 2771/Pdt.P/2018/PA.JrSaksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara Pemohon;Saksi tahu Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada 27 Nopember 2007di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Buhari denganmaskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar

tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan Buhari sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon Ilberstatus janda cerai ;Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suamiistri dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama sudah mempunyai 2orang anak bernama Aris Putra Perdana dan Gisela Aulia Virginia;Saksi tahu selama ini Pemohon

53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempattinggal di Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi saudara Pemohon;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II pada 27Nopember 2007, di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Buharidengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar

tunai telah dibayar tunai, disaksikan olehdua orang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama + 11 tahun ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dansesuai pula dengan ketentuan

Selain itu, sebagai informasi tambahan, PBB atas lahanKuasa Pertambangan tersebut dibayar oleh Pemohon Banding;Bahwa lebih lanjut, Pasal 93 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, mengatur:1. Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPKnyakepada pihak lain;2. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesiahanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapantertentu;3.

Jumlah (a+b) PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 2.003.948.325 Sanksi Administrasi :Bunga Pasal 13 (2) KUP 961.895.196 = Kenaikan Pasal 13(3) KUP Kenaikan Pasal 13A KUP = Kenaikan Pasal 17C (5) KUP abc. Bunga Pasal 13 (5) KUP defKenaikan Pasal 17D (5) KUP g.

Jumlah (a+b+c+d+e+f) 961.895.196 z Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g) 2.965.843.5211 = Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 2074/B/PK/PJK/2017 PENUTUPBahwa sesuai dengan Pasal 46 Undangundang Pengadilan Pajak Nomor 14Tahun 2002, dengan ini Pemohon Banding juga menyampaikan keinginanPemohon Banding untuk hadir dalam proses persidangan guna memberikanketerangan dan penjelasan tambahan yang mungkin diperlukan;Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan.

sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak Berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.

dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil)dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak Berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 2074/B/PK/PJK/2017Jumlah PPN

yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 112.194.6114 112.194.6114b. Dikurangi: 0 0b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2.355.120.398 2.307.006.787b.3 STP (Pokok Kurang Bayar) 0 0 Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 1096/B/PK/PJK/2015 b.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.5 Lainlainb.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Diperhitungkan:c.1 SKPPKPKelebihan Pajak yang sudah: d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)e.

Jumlah (a+b) 2.242.925.787 2.242.925.787PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 0 48.113.611Sanksi administrasi: 0 0a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 48.113.611c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0 0g.

Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang dipungut / dibayar sendiri Rp 112.194.6113. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 2.355.120.3984. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.242.925.7875. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan Rp 2.242.925.7876. PPN yang Kurang (Lebih) dibayar Rp NIHILbahwa demikian uraian surat permohonan banding ini Pemohon Bandingsampaikan.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi:b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3 STP (pokok kurang bayar)b.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.5 Lainlainb.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Diperhitungkan:c.1 SKPPKPd. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan:e. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (2a 2d)Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Jumlah (a+b) 2.242.925.787PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 387.458Sanksi administrasi: 0a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 387.458c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0g.

;Pasal 16B ayat (3):Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang KenaPajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan."

;Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar olehPengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajakpemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubungdiberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebutmenjadi tidak dapat dikreditkan.

Pasal 16 E mengenai PPN yangsudah dibayar dapat diminta kembali, umumnya seperti diaturdalam pasal 9 ayat 4 yang dilakukan oleh PKP namun secarakhusus diatur dimana bukan PKP pun dapat minta kembaliPPN yang telah dibayar.;Secara umum bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkandiatur dalam pasal 9 ayat 8 namun Pasal 16B ayat 3 jugamengatur adanya larangan pajak masukan yang dapatdikreditkan. Artinya ada aturan khusus mengenai pajakmasukan yang tidak dapat dikreditkan.

Bahwa Pasal 16 B ayat (8) UU PPN menyatakan PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak danatau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidakdapat dikreditkan.Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 258/B/ PK/PJK/20157.2.

YosSudarso Km.7,8 Tanjung Mulia, Medan Deli,Medan 20241, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP yang masih harus dibayar menjadi sebagaimanaperhitungan diatas, adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.

Pajak yang harus dibayar Rp 92.609.000.000,00b. Telah dibayar Rp 64.100.378.000,00c. Kurang dibayar Rp 28.508.622.000,00d. Bunga Pasal 14 ayat (8) KUP Rp 1.140.344.880,00e. Jumlah yang masih harus dibayar Rp 29.648.966.880,002. bahwa KPP WP Besar Satu melakukan pembetulan STP093 tanggal 8Desember 2010 dengan menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor KEPHalaman 2 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 348/B/PK/PJK/20162.2.perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepadadata terkini kegiatan usaha perusahaan,Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 25 ayat (7)UndangUndang PPh, telah diterbitkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang PenghitunganBesarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajakberjaan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank,Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, Wajib

Pajak yang harus dibayar Rp 92.609.000.000,00b. Telah dibayar Rp 64.100.378.000,00c. Kurang dibayar Rp 28.508.622.000,00d. Bunga Pasal 14 (83) KUP Rp 1.140.344.880,00e. Jumlah yang masih harus dibayar Rp 29.648.966.880,002.1.2.

KPP WP Besar Satu melakukan pembetulan STP093tanggal 8 Desember 2010 dengan menerbitkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00079/WPJ.19/KP.0103/2011 tanggal 27 Mei 2011 TentangPembetulan Atas STP, sehingga menjadi sebagai berikut: Uraian Semula (Rp) Menjadi (Rp)Bunga Pasal 14 (3) KUP 1.140.344.880 1.710.517.320Jumlah sanksi administrasi 1.140.344.880 1.710.517.320Jumlah yang masih harus dibayar 29.648.966.880 30.219.139.320 2.1.3.

Putusan Nomor 348/B/PK/PJK/2016a.Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri olehBank adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3sebagai berikut:Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untukWajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hakopsi adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitungberdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskalmenurut laporan keuangan triwulan terakhir yangdisetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahunpajak

Jumlah 7.749.044.997 7.749.044.997 ze2 Penghitungan PPN Kurang Bayara.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 326.136.364 326.136.364 b.Dikurangi : =b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 103.295.912 76.932.556 26.363.356b.2 dibayar dengan NPWP sendiri 222.840.452 222.840.452 b.3 Lain Lain 0 0 b.4 Jumlah 326.136.364 299.773.008 26.363.356c. Diperhitungkan:c.1 SKPPKP 0 0 d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 326.136.364 299.773.008 26.363.356e.

Putusan Nomor 2054/B/PK/PJK/201 7Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar atasSKPKB PPN Pemohon Banding Masa Pajak Juni 2010 Nomor00156/207/10/007/12 tanggal 24 April 2012 dengan rincian sebagai berikut : Ditambah/ ey Semula ; 3 MenjadiUraian (Dikurangi)R R(Rp) (Rp) (Rp)a. PPN Kurang (Lebih) Dibayar 26.363.356 0 26.363.356b. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP 11.072.609 0 11.072.609c. Sanksi Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 0 0 0d.

Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar 37.435.965 0 37.435.965 B.

Jumlah 7.749.044.9972 Penghitungan PPN Kurang Bayara.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 326.136.364b.Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 103.295.912b.2 dibayar dengan NPWP sendiri 222.840.452b.3 Lain Lain 0b.4 Jumlah 326.136.364c. Diperhitungkan:c.1 SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 326.136.364e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 03 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan 0la.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0PPN yang kurang dibayar 0Sanksi administrasi :Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Halaman 5 dari 30 halaman.

PPN yang harus dipingut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 2.741.414.479 2.741.414.479 2.741.414.479 0b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sa ma 0 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.249.771.393 6.245.730.568 6.325.651.353 79.920.785 A)b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0 0 0b.5. Lainlain 0 0 0 0b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 +13.4 + b.5) 6.249.771.393 6.245.730.568 6.325.651.353 79.920.785c.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 +5.g) 151.759.920 151.759.920 0 151.759.920 B) Dasar Dilakukannya Koreksi PPN Dalam Negeri oleh TerbandingBahwa koreksi dilakukan karena Terbanding beranggapan terdapat PajakMasukan Dalam Negeri yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukanyang tidak memenuhi persyaratan formal dan material sesuai Pasal 13 ayat 9UU PPN jo.

(Rp. 3.433.520.889)Dikompensasikan ke Masa berikut Rp. 3.584.236.874PPN yg masih kurang (Lebih) dibayar Rp. 150.715.985Sanksi Administrasi Rp. 0PPN ymh (Lebih) Dibayar Rp. 150.715.985Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put64212/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2482/WPJ.07/2013 tanggal 27November 2013

Swadaya PLN KlenderJatinegara, Jakarta 13930 dengan perhitungan sebagai berikut:Jumlah seluruh penyerahan Rp. 37.463.284.034,00Pajak Keluaran Rp. 2.741.414.479,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 6.322.998.203,00PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp. (3.581.583.724,00)Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp. 3.084.236.874,00PPN yang masih kurang /(lebih) dibayar Rp. 2.653.150,00Sanksi administrasi Pasal 13 (3) UU KUP Rp. 2.653.150,00PPN yang masih harus dibayar Rp. 5.306.300,00Menimbang, bahwa sesudah

(Ap, 3.433.520.8089Dikompeansasikan ke Masa berikut Ap, 3.584.2395.874PPN yg masih kurang (Lebih) dibayar Ap. 150.715.5985Sanksi Administragi Ap, Ss COPPN ymh (Labih) Dibayar Ap. 150.795.98520)Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan21)pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh MajelisHakim:Pasal 69 ayat (1)Alat bukti dapat berupa:Surat atau tulisan;Keterangan ahli;Keterangan para saksi;Pengakuan para pihak, dan/atauae