Bahwa Pemohon/Pembanding hanyalah karyawan swasta dan tinggaldi Bali sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Tergugat selaku pengusaha terakhir yang mempunyaihubungan kerja dengan Pekerja, sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuanPasal 61 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa dengan demikian Judex Facti telah benar menerapkan ketentuanPasal 166 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaankarena Pekerja telah terbukti meninggal dunia dan Judex Facti telah benarmenghitung hakhaknya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti;Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah

telah benar menerapkan ketentuan Pasal 7Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, kKarena antara Penggugatdengan Tergugat telah mengakhiri perselisihan hubunganindustrial dengan menandatangani Perjanjian Bersama; Bahwa dengan ditandatangani Perjanjian Bersama tersebut,maka mengikat dan menjadi hukum bagi Penggugat danTergugat, oleh karenanya sudah tepat Judex Factimenjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya; Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah

No.2908 K/PID.SUS/2015yang menulis di Facebook Prambanan Komunity tersebut hanyalah orangyang diperalat oleh saksi Nanang Afandi Listiyanto;Bahwa karena merasa apa yang ditulis dalam Facebook PrambananKomunity tersebut tidak benar sehingga Terdakwa menjadi marah danjengkel lalu Terdakwa kemudian mengirim pesan melalui handphoneBlackberry Messenger miliknya dengan PIN 2BO3F357 kepada handphonemilik saksi Nanang Afandi Listiyanto dengan PIN 7cea4887 yang bunyinyaSudah puas memenjarakan orang!

Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga yangmenanggulangi kehidupan seharihari hanyalah Penggugat;6. Bahwa setiap kali Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalumenyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang;7.

terjadinya kelangkaan pupuk disekitar Desa Pumpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena selisihharga Rp. 5000, (lima ribu rupiah) yang yang Pemohon Kasasi/Terdakwaambil dalam menjual pupuk tersebut bukanlah merupakan keuntungan yangsangat besar akan tetapi lebih merupakan selisih sebagai pengganti ongkosangkut dan jasa upah saja ;Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan begitu sajakarena Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah

bilabuktibukti surat pajak tersebut dikaitkan dengan keterangan saksisaksiPenggugat/Pembanding, maka terungkap fakta hukum bila tanah sengketatersebut selain dikenal milik Penggugat/Pembanding juga secara resmi telahtercatat atas nama Havid (Penggugat/Pembanding) pada Kantor DispendaKabupaten Muna;Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana terurai di atas, tidaklahdibantah kebenarannya oleh Tergugat I/Terbanding yang dalampersidangan pada hakekatnya menyatakan bila penguasaan tanah sengketasaat ini olehnya hanyalah

tidak dapat diperbaiki kembali merupakan alasanpenceraian sebagaimana yang diatur oleh UndangUndang, hal ini terbuktidari dalidalil yang dikemukakan TERMOHON mulai halaman 1 s/d 3 adalahbenar antara para pihak sering terjadi cekcok secara teruS menerusdisebabkan apa yang PEMOHON uraikan dalam gugatan mulai dari point 3,4,5 a, b, c, d,e, f, g, h, I, j, k, sedangkan dalil TERMOHON mulai halaman 1point 3 butir a s/d butir j, justru menguatkan adanya cekcok tersebut, lagipulajawaban TERMOHON tersebut, hanyalah

Sglt.10.11.12.tanpa bukti yang jelas, namun terhadap tindakan Pejabat Bupati Bangka Baratkami sudah somasi dan akan melakukan Upaya hukum Ke PTUN, olehKarena itu dalildalil TERMOHON mulai dari point 3, a, b, c, d, e, f, g, h, , j danpoint 4 harus ditolak dengan tegas, tidak perlu dipertimbangkan oleh MajelisHakim perkara aquo, karena itu hanyalah rekayasa dan akalakalanTERMOHON belaka memutarbalikan fakta;Bahwa benar TERMOHON telah memfitnah, dan membuat berita palsu,mencemar nama baik PEMOHON untuk

Bahwa dalil PENGGUGAT REKONVENSI pada point 4 dan point 5 dalamRekonvensi sudah kesepakatan kedua pihak, karena pada saatTERGUGAT REKONVENSI ikut pendidikan S2 sudah disetujui olehPENGGUGAT REKONVENSI karena tidak ada uang untuk biaya hidupmereka, gaji pokok TERGUGAT REKONVENSI hanyalah sebesar semulaHalaman 27 dari 71 Putusan Nomor 0807/Pdt. G/2020/PA.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalildalil TERMOHONkonvensi/PENGGUGAT rekonvensi mulai poini s/d point 10 jawabannya,karena melanggar larangan hukum acara dan Yurisprudensi MA RI tersebutdi atas, harus ditolak dengan tegas dan tidak perlu dipertimbangkan olehMajelis Hakim perkara a quo, lagi pula dalildalil PENGGUGAT rekonvensitersebut hanyalah rekayasa PENGGUGAT rekonvensi belaka untukmengelabui Majelis Hakim perkara aquo.MAKA:Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalildalil TERMOHONkonvensi/PENGGUGAT rekonvensi mulai point 1 s/d point 2, 3 a, b, c, djawabannya PENGGUGAT REKONVENSI dalam Dupliknya, karenamelanggar larangan hukum acara dan Yurisprudensi MA RI tersebut diatas, harus ditolak dengan tegas dan tidak perlu dipertimbangkan olehMajelis Hakim perkara a quo, lagi pula dalildalil PENGGUGAT rekonvensitersebut hanyalah rekayasa PENGGUGAT rekonvensi belaka untukmengelabui Majelis Hakim perkara aquo.MAKA:Berdasarkan

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum harusdinyatakan disqualificatoire, Karena status kepemilikan Penggugat terhadap tanahyang didalilkannya diperoleh dari Penggugat belumlah sempurna, di mana alashak Penggugat hanyalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor :18 tanggal 10 Desember 2009.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum harusdinyatakan belum waktunya diajukan oleh Penggugat ( Van Beraad ), karenaHak Penggugat selaku pemegang hak terhadap SHM belumlah sempurnayaitu alas hak Penggugat hanyalah berbentuk pengikatan jual beli dan KuasaNomor : 18 tanggal 10 Desember 2009.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Maka berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan oleh Tergugat makasudah sepatutnya secara hukum Klaim Penggugat terhadap tanah seluas5160 M2 (lima ribu seratus enam puluh meter persegi) dengan tanda buktihak yaitu Sertifikat Hak Milik No.22/Kampung Talang Kelapa, Surat UkurNo.26 Tahun 1961 yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Akta Jual BeliNo.275/28/Sukarami/99, tanggal 27 Oktober 1999, yang dibuat di hadapanNotaris/PPAT Muhammad Zaini, SH (Tergugat Il) hanyalah

Michael Maximiliaan Lachinsky yang diaku sebagai ayah dan JeanneMarian Paulus yang diaku sebagai ibu hanyalah sebagai Wali Baptis;Bahwa bukti baru (Novum) lain, yaitu berupa iklan Harian Kompastertanggal 19 Maret 2004, menerangkan dalam isi iklan tersebut MaxRudolf bukanlah beragama Islam namun katakata iklan tersebut adalahkatakata yang menerangkan Max Rudolf beragama selain Islam (BUKTIPK 2);Bahwa biasanya kalau benar Max Rudolf beragama Islam, untuk iklanduka cita atau belasungkawa dimulai dengan

Bahwa Michael Maximiliaan Lachinsky yang diaku oleh Max Rudolfsebagai ayah kandungnya dan Jeanne Marian Paulus yang diakui olehMax Rudolf sebagai ibu kandungnya sesungguhnya hanyalah sebagaiwali baptis saja;TENTANG ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUANYANG NYATABahwa dasar dari pengajuan memori peninjauan kembali yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap penetapan Pengadilan AgamaCibadak No. 16/Pdt.P/1995/PA.Cbd. tanggal 24 Januari 1995, adalahPasal 67 huruf (f) UndangUndang

Michael Maximiliaan Lachinsky yang diaku sebagai ayah danJeanne Marian Paulus yang diaku sebagai ibu hanyalah sebagaiWali Baptis;Bahwa perlu kami tegaskan kembali bahwa kami mendapatkan salinanresmi Penetapan No. 16/Pdt.P/1995/PA.Cbd. tanggal 24 Januari 1995adalah pada tanggal 22 Maret 2012 dan kemudian kami mengajukanpermohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RepublikIndonesia melalui Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 27 Maret 2012;Adapun tenggang jangka waktu pengajuan peninjauan kembali

Itu hanyalah pengakuan awal dari Pemerintah Indonesia bahwa adapemberian hak garap kepada Penggarap.

KOHIER PADJAG BOEMI tahun 1948 T/M1957 fatsal 11, AYAT 1 DARI OENDANGOENDANG PADJEG BOEMI danBUKU PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN BUKITKECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG KELURAHAN BENOA BUKU III,yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali.Sekali lagi bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan ataupun mengakui bahwatanah tersebut sebagai Hak Milik tetapi sebagai Hak Garap;Berbicara tentang hak atas tanah, hak apapun itu pastilah sama tetapi yangmembedakannya hanyalah

Jadi meskipun Negara Cq.Pemerintah memberikan kepada Penggugat hanyalah hak menggarap yang sudahjelas dikuatkan dengan suatu dokumen negara, secara umum hak Penggugat jugajelas adanya.Terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 406, Luas 1227 M2, tanggal 14Juni 2011 atas nama Pura Segara Desa Adat Tanjung Benoa tentunya didasariatas permohonan karena tanah tersebut adalah tanah negara.

telah ada dan/ atau akan ada dantertanam diatas tanah tersebut ;Bahwa pada tanggal 15 januari 2010 Penggugat ada meminjam uang kepadaTergugat I sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah) denganjaminan hutang tersebut adalah surat tanah no.45 ;Bahwa setelah kedua belah pihak menyepakatinya maka di buatlah suratperjanjian hutang pihutang di kantor Tergugat II, tapi surat perjanjian hutangpiutang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat karena untuk jadi Pegangan dikantor yang dibwrikan hanyalah

Dalam Pasal 165 HIR memuat definisi tentang akta otentik yaitu suatu akta yangdibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakanbukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang12mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bakantentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetaiyang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannyadengan pokok dari pada akta.

Dalam Pasal 165 HIR memuat definisi tentang akta otentik yaitu suatu akta yang dibuatoleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yanglengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hakdaripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetai yang terakhir ini hanyalah sepanjangyang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.

Yusuf bin Bolla;Bahwa batasbatas serta luas yang telah ditunjuk dalam gugatan Penggugat adalahKabur karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dilokasi tanah sengketa sedangkanfakta dilokasi hanyalah 2 Ha.

(bukan 5 Ha);Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah sasaran karena tanah bahagian milikPenggugat bukanlah yang dikuasai Tergugat II dan Tergugat III melainkan ditempatlain yang luasnya hanyalah 2 Ha sesuai dengan yang tertera dalam Surat KeteranganTanah (SKT), kemudian bagian Penggugat tersebut telah dijual kepada Tergugat I(Buba Bin Massappa) pada tahun 1983 dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus riburupiah) dan pada waktu itu bagian Penggugat tersebut masih berupa Hutan Bakau,nanti setelah dibeli

pelaksanaan pemeriksaansetempat (sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat tanggal 25 Maret 2011) telahbertemu dengan ASI MASSAPPA dan atas pertanyaan Majelis Hakim oleh ASIMASSAPPA menerangkan bahwa benar telah menandatangani surat pernyataan karenaBUBA (Tergugat I) saat itu bilang tanda tangani surat ini supaya tidak dilibatkan dalamperkara ini dan tidak usah datang ke Pengadilan Negeri Palopo;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa olehkarena bukti surat T1 tersebut hanyalah

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 ayat 2 UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jasa hukum hanyalah diberikan olehorang yang memang 1erprofesi sebagai advokat Jasa hukum adalah jasa yangdiberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakanhukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dengan demikian, mengacu pada uraiandi atas, maka suatu YLPKK (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan)tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum (beracara di pengadilan) karena yangdapat menjadi kuasa hanyalah advokat berdasarkan UU Advokat.

Adapun hak yangdiberikan oleh UU Perlindungan Konsumen hanyalah sebatas hak untuk menggugat.Hak untuk menggugat dan YLPKK (Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan) hams dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harusmemenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen.Dengan diterbitkanya KTUN ( Keputusan Tata Usaha Negara ) Obyek Sengketa olehTergugat yang sedang di periksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri SukadanaKabupaten Lampung Timur dengan

Alsum Kampar Semesta), sedangkan Nakhodadan KKM dalam hal ini para Terdakwa mereka hanyalah sebagai pekerjadi KM. Langsa01"; Bahwa Judex Facti tingkat pertama juga dengan tegas menyatakan"...dengan melihat keberadaan para Terdakwa bahwa sebagai subjekhukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mereka hanyalah pekerjapada KM. Langsa01 milik PT.

Alsum Kampar Semesta, sedangkanpara Pemohon Kasasi hanyalah karyawan atau pekerja dariperusahaan tersebut, sehingga tidak ada pertangungjawabanpidana bagi para Pemohon Kasasi dalam kasus ini;IX.

DARYONO, danTerdakwa MARDIYONO;Bahwa Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkan PetunjukTeknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam NegeriNomor : 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagai penasehat tetapikenyataannya Terdakwa MARDIYONO malah ikut aktif sebagai panitiapengadaan;Hal 4, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Bahwa sebelum dilakukannya lelang pengadaan kayu jati untuk geladakjembatan Dusun Rejosari

DARYONO, danTerdakwa MARDIYONO;Bahwa Terdakwa MARDIYONO' sebagai Kepala Desa mempunyaikesempatan untuk mempengaruhi panitia lelang dalam menentukan siapayang akan menjadi pemenangnya;Hal 10, Putusan No. 96/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Bahwa faktanya Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkanPetunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh DepartemenDalam Negeri Nomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagaipenasehat tetapi

DARYONO, danTerdakwa MARDIYONO;Bahwa terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkan PetunjukTeknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam NegeriNomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagai penasehat tetapikenyataannya Terdakwa MARDIYONO malah ikut aktif sebagai panitiapengadaan;Bahwa sebelum dilakukannya lelang pengadaan kayu jati untuk geladakjembatan Dusun Rejosari tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan

DARYONO, danTerdakwa MARDIYONO;Bahwa Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkan PetunjukTeknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam NegeriNomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagai penasehat tetapikenyataannya Terdakwa MARDIYONO malah ikut aktif sebagai panitiapengadaan;Bahwa sebelum dilakukannya lelang pengadaan kayu jati untuk geladakjembatan Dusun Rejosari tersebut tidak pernah dilakukan pengecekan

DARYONO, dan Terdakwa MARDIYONO;Bahwa Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa mempunyai kesempatanuntuk mempengaruhi panitia lelang dalam menentukan siapa yang akanmenjadi pemenangnya;Bahwa faktanya Terdakwa MARDIYONO sebagai Kepala Desa berdasarkanPetunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh DepartemenDalam Negeri Nomor: 414.2/3717/PMD tahun 2008 hanyalah sebagaipenasehat tetapi kenyataannya terdakwa MARDIYONO malah ikut aktifsebagai

Perdana) No. 99 F Medansamasekalitidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriMedan, dimana bukti tersebut adalah merupakan pemindahan kuasa Jual dariKarel Mompang Sinaga yang bernama Pasti Serepina Sinaga kepada Tergugatuntuk menjual atau mengalihkan hak atas tanah milik Karel Mompang Sinagakepada pihak ketiga yaitu para pemilik dan penghuni perumahan Komplek TownHouse, atau dengan perkataan lain Tergugat adalah hanyalah sebatas sebagaiKuasa dari Karel Mompang Sinaga berdasarkan akta

(lihat pertimbangan hukum pada halaman 40 alinea ke3)Bahwa Pembanding sangat keberatan halhal yang telah diuraikan dalamseluruh pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara a quo, karena nyatanyata pertimbangan hukum tersebut dibuat atau disandarkan hanyalah denganmendasarkan kepada buktibukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat danselanjutnyamajelis Hakim dalam putusannya langsung menyatakangugatanTerbanding/Penggugat terbukti tanpa mempertimbangkan dan menilai bantahanbesertabukti lawan (

Saksi menerangkan diatas tanah yang dijual saksi kepada Tergugat tidak adaJalan dan hanyalah tanah kosong dan hanya ditumbuhi oleh ilalang. Kepada saksi diperlihatkan bukti bertanda T5 yaitu Sertifikat Hak Milik No.57/Kel. Binjai yang diterbitkan tanggal 27 Juli 1978 dan tertulis atas namapemegang hak Karel Mompang Sinaga, kemudian saksi menerangkan adalah benarsertifikat tanah atas nama orang tuanya yang bernama Karel Mompang Sinagaseluas 2.655 M?

Perdana) No. 99 F Medansama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriMedan, dimana bukti tersebut adalah merupakan pemindahan kuasa Jual dariKarel Mompang Sinaga yang bernama Pasti Serepina Sinaga kepada Tergugatuntuk menjual atau mengalihkan hak atas tanah milik Karel Mompang Sinagakepada pihak ketiga yaitu para pemilik dan penghuni perumahan Komplek TownHalaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2019/PT MDNHouse, atau dengan perkataan lain Tergugat adalah hanyalah sebatas

bertentangan dengan hak subjektif Penggugat danbertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat yang harus memberikesempatan bagi masyarakat non penghuni kawasan perumahan Town Houseuntuk menikmati fasilitas umum dst...... , sama sekali tidak terbukti dan tidakberdasar sama sekali, karena berdasarkan seluruh alatbukti tersebutPembanding/Tergugat tidak dapat dikwalifikasikan sebagai pemilik KomplekPerumahan Town House dan juga bukan pemilik dari tembok tersebut, karenaberdasarkan bukti T8 Pembanding/Tergugat hanyalah

Sleman denganTergugat dihadapan Tergugat Ill tanpa adanya pembayaran uang sebesaryang disebutkan dalam akta jual beli dari pihak Tergugat kepada Penggugatsebagaimana layaknya jual beli yang dibenarkan oleh undang undang, danberdasarkan fakta yang ada jual beli tersebut hanyalah dalam rangka untuksyarat dijdikan jaminan di bank atas permohonan kredit yang diajukan olehTergugat , dan apabila nantinya telah menjadi atas nama Tergugat makabukti kepemilikan sertifikat hak milik tersebut akan dijadikan

Judul Gugatan dan QualifikasiPerbuatan yang diajukan dalam GugatanPenggugat tidak jelasBahva melihat judul Gugatan Penggugat hanyalah Gugatan Perdata saja tidak menjelaskan Gugatan Perdata tentang apa dan bagaimana ?

Tetapi di Sisi yang lainadalah mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi yangdibebankan secara tanggung renteng Kepada Para Tergugat Selain daripada itumelihat dalil dalil dan dasar Posita Gugatan Penggugat hanyalah mengada ada danmembuat persoalan yang tidak ada dasar hukumnya, dimana di satu sisi mendalilkanadanya Perjanjian Kerja sama yang tidak jelas KARENA hanya Lisan dan tidak adatulisannya di sisi yang lain memasalahkan dasar peralihan dan hal hal yang melatarbelakanginya

otentik tersebut merupakan alat bukti dengan kekuatanpembuktian bebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti Tergugat Il bertandaT.ll1, = T.Ik2, T.lH6, T.IK7, T.I8, T.Ik9, T.I10, T.I11 dan T.ll12 , setelah MajelisHakim mencermati surat bukti tersebut maka menurut penilaian Majelis Hakim suratsurat tersebut merupakan Akta dibawah tangan yang sengaja dibuat sematamatauntuk pembuktian oleh para pihak, sehingga terhadap akta tersebut hanyalah

Terhadappihak ketiga akta otentik tersebut merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktianbebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti Tergugat Ill bertanda T.Ill2, setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti tersebut maka menurut penilaianMajelis Hakim suratsurat tersebut merupakan Akta dibawah tangan yang sengajadibuat sematamata untuk pembuktian oleh para pihak, sehingga terhadap aktatersebut hanyalah memberi pembuktian sempurna

Sei Beduk Kota Batam dan didalam menjajikan sertamenawarkan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta biaya adimistrasi untuksetiap orangnya sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)namun untuk pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut sebenarnyatidak ada dan hal tersebut hanyalah sebuah tipu muslihat Terdakwa agar Parakorban tersebut percaya dan yakin kepada terdakwa untuk selanjutnya agarpara korban tersebut mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;Halaman 17 dari 43 halaman

Sei Beduk Kota Batam dan didalammenjajikan serta menawarkan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta biayaadimistrasi untuk setiap orangnya sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratusribu rupiah) namun untuk pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebutsebenamya tidak ada dan hal tersebut hanyalah sebuah tipu muslihatTerdakwa agar Para korban tersebut percaya dan yakin kepada terdakwauntuk selanjutnya agar para korban tersebut mau menyerahkan sejumlahuang kepada Terdakwa; Bahwa saksi baru mengikuti

Sei Beduk Kota Batam dan didalammenjajikan serta menawarkan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta biayaadimistrasi untuk setiap orangnya sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta limaratus ribu rupiah) namun pekerjaan yang Terdakwa janjikan tersebutsebenamya tidak ada dan hal tersebut hanyalah sebuah tipu muslihat sayaagar Para korban tersebut percaya dan yakin kepada Terdakwa untukselanjutnya agar para korban tersebut mau menyerahkan sejumlah uangkepada Terdakwa;Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 670

Sei Beduk Kota Batam dan didalammenjajikan serta menawarkan pekerjaan tersebut Terdakwa meminta biayaadimistrasi untuk setiap orangnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) namun pekerjaan yang Terdakwa janjikan tersebutsebenamya tidak ada dan hal tersebut hanyalah sebuah tipu muslihat sayaagar Para korban tersebut percaya dan yakin kepada Terdakwa untukselanjutnya agar para korban tersebut mau menyerahkan sejumlah uangkepada Terdakwa; Bahwa Terdakwa menentukan syaratsyarat untuk

Mashudiantodengan Sudjono bin Kamsun.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.ATAUKedua :Bahwa Terdakwa Buchori bin Asari pada bulan Mei tahun 2008 atau setidaktidaknyapada waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat Kantor Camat / PPAT, KecamatanPakis, Kabupaten Malang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Terdakwa mencoba melakukan kejahatan,namun perbuatan itu tidak terlaksana hanyalah

lain (yangbersifat kedinasan) adalah sebagai kewajiban Jabatan yang dapat dihukum secarapidana;Bahwa oleh karena itu dalam jabatannya, seorang Kepala Desa yangmengeluarkan surat keterangan atau pun surat yang bersifat kedinasan untukurusan masyarakatnya kepada Instansi lain, suratsurat tersebut terbit ataspermintaan dari masyarakat yang memintanya, di mana masyarakat mengeluarkanpendapatnya (serta memperlihatkan buktibukti yang diajukan kepadanya)selanjutnya dalam jabatan tersebut, Kepala Desa hanyalah

Dengan demikian Putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan olehMahkamah Agung RI.Bahwa penguraian fakta di atas, hanyalah sebagai latar belakang adanya kesalahanpenetapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Judex Facti sehingga MahkamahAgung RI berdasarkan KUHAP Pasal 2S3 ayat (1) yang tugasnya menjaga keadilan diIndonesia, layak dan pantas untuk membatalkan Putusan Judex Facti a quo danmengadili sendiri dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.Terkait dengan bukti tambahan yang telah