Padahal Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Pasal35 Ayat (1) menentukan bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanyanilai limit untuk setiap barang yang diajukan untuk lelang.

dengan pembatalan pelaksanaan lelang Petitum No.(3) adalah merupakan kewenangan dari Kantor Pelayanan KekayaanNegara Dan Lelang (KPKNL), karena itu seharusnya Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) ditarik sebagai pihak dalamperkara ini.

ObyekHak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian.e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagianuntuk melunasi utang Debitor tersebut diatas.Bahwa proses penjualan lelang yang Tergugat ajukan terhadap SHM No.1650 / Desa jalaksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atasnama Abdul Arif telah dilakukan sesuai prosedur dan menurut UndangUndang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908Staatsblad 1908:189., jo.

Peraturan MenteriKeuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010, Tanggal 23 April 2010 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang., yang telah diubah dengan PMK No.106/PMK.06/2013., Tanggal 26 Juli 2013., PMK No. 174/PMK.06/2010,Tanggal 30 September 2013., Tentang Pejabat Lelang Kelas ., yang telahdiubah dengan PMK No. 158/PMK.06/2013, Tanggal 14 Nopember 2013.

yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, dan oleh karena dalamfakta sidang juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanyaPembeli Lelang , maka terlalu dini (prematur) untuk menarik KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, sebagaiPihak dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ; Bahwa Pembanding menolak Pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Magelang yang berbunyi : Menimbang bahwa karena tangkisanTergugat dikabulkan

SUNARYOPOWNOYO;Sedangkan Terdakwa TEKAD BUDI UTOMO, SH bertindak sebagai orangyang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan lelang tersebutuntuk dan atas nama Hi. SYAHRONI bin Jidan alias Roni;Untuk Hi.

Nomor 1020 K/Pid/2011barang hasil lelang (yang telah dicek kebenaran dan kesesuaiannya denganrisalah lelang);Bahwa selanjutnya dengan mengunakan alatalat berat berupa douser dantruck loader dipindahkanlah barangbarang tersebut (Sebagaimana termuatdalam risalah lelang) ke atas ponton dengan tujuan ke Surabaya;Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1999 Terdakwa TEKAD BUDI UTOMO, SHkembali mendatangi lokasi besibesi tua tersebut dan mengambil lagisejumlah barangbarang, tanpa terlebih dahulu meneliti lagi barangbarangdimaksud

Soasio; Kuitansi pembayaran uang jaminan peserta lelang sebesar Rp. 141 jutamelalui BRI kepada kantor lelang kelas Il Soasio tanggal 14 Februari1998; Berita Acara pemuatan besi tua hasil lelang sdr. Tekad Budi Utomoselaku Pemegang Kuasa Pemenang Lelang, tertanggal 29 Juni 1999; Surat pembatalan Surat Kuasa sdr. Sunaryo selaku Pemenang lelangkepada saudara Tekad Budi Utomo, tertanggal 10 Juli 1999, untukmengangkut besi hasil lelang tersebut; Daftar nama 15 unit alat berat yang diangkut oleh sdr.

sebesar Rp.25.000.000,tanggal 26 Februari 1997 dari Tekad Budi Utomo, SH kepada Sunaryo;Kwitansi pembayaran uang setoran tunai kepada kantor lelang Kis.

Dokumen Risalah Lelang yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Soasio;Dikembalikan kepada Sunaryo Powijoyo;6.

Jakarta Main Branch
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : Achmad Latief Alwy

Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.27 tahun2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No.27/2016) gugatanyang dapat membatalkan pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHTadalah gugatan yang diajukan oleh pihak lain selain debitor/tersekusi terkaitdengan kepemilikan, yang mana ketentuan tersebut dinyatakan dalam Pasal30 angka c yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 30 :Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 27 dilakukan

oleh Pejabat Lelang dalam hal :c.

Bahwa Pelaksanaan lelang atas objek a quo tersebut atas permintaan KetuaPengadialn Agama Bandung kelas IA sesuai surat mohon bantuanpelaksanaan lelang eksekusi Nomor: W10A1/797/HK.05/I/2018 tanggal 22Januari 2018.4.

Salinan/fotokopi surat pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusig. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.5.

Bahwa mengingat dokumen persyaratan lelang yang diajukan oleh Pengadilan6.7.8.10.agama Bandung Kias IA sebagai pemohon lelang/Penjual telah lengkap,maka pelaksanaan lelang dimaksud harus dilaksanakan sesuai Pasal 13Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang yang menyatakan: Kepala KPKNL/Pejabat LelangKelas Il tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukankepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dantelah memenuhi legalitas formal subjek

Karenadilakukan secara terbuka yang sebelumnya diumumkan diharian surat kabar RadarKediri tgl. 30 Oktober 2009 serta diselenggarakan oleh KPKNL Malang ( KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang ).3. Bahwa peserta lelang diikuti empat orang dan saya sebagai pemenang, setelahkeseluruhan kewajiban saya penuhi, maka seluruh objek lelang adalah menjadi hakmilik saya sah.

Menyatakan lelang yang dilaksanakan KSU Purnama Kediri melalui KPKPNLMalang ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang ) adalah sahberdasar hukum.3. Menyatakan Tergugat II sebagai pemenang sah lelang dan tidak dapat dibatalkan.4. Menyatakan Tergugat II sebagai Pemilik sah SHM No. 422 seluas 4.940 m2didesa Ngablak, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.5.

Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan permintaan Pengosongan ObyekLelang II tanggal 30 Oktober 2009 Nomor : SPPL30/KSU/P/30/10/2009, diberitanda T.I7A ;8. Fotocopy Pengumuman Lelang IT (KEDUA) Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 30Oktober 2009 di Radar Kediri tanggal 30 Oktober 2009, diberi tanda TI7B ;9.

bahwa Lelang yang dilaksanakan KSU Purnama adalah sah berdasarhukum dan tidak dapat dibatalkan4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkarainl.Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya, menyatakan pelelangan yangdiikuti oleh Tergugat II adalah sah procedural berdasar hukum, lelang diselenggarakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, Tergugat II dinyatakan sebagaipemenang dan berdasar risalah lelang No. 368/2009, obyek lelang Sertipikat Hak MilikNomor

Menyatakan lelang yang dilaksanakan KSU Purnama Kediri melalui KPKPNLMalang ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang ) adalah sahberdasar hukum.3. Menyatakan Tergugat II sebagai pemenang sah lelang dan tidak dapat dibatalkan.4. Menyatakan Tergugat II sebagai Pemilik sah SHM No. 422 seluas 4.940 m2didesa Ngablak, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.275.

nce nn nnn nnn nner nena nanan 17.Bahwa Tergugat II adalah selaku pihak pemenang lelang atas lelang terhadap tanah seluas 384 M2dengan Sertifikat Hak Milik No. 946 yangHal. 8 dari 74 hal.

;xl, Bahwa tentunya dalam pelaksanaan lelang tersebut juga telahmelalui tahapan dan mekanisme berdasarkan ketentuan yang ada, di mana terdapat antara lainpersyaratan sebelum dilaksanakannya lelang yaitu wajib diterbitkan pengumuman lelang melaluisurat kabar yang ada di kota/kabupaten tempat objek lelang berada atau di surat kabar harianyang memiliki tiras/oplah paling tinggi.

Lelang No.390/199899.

Bahwa terhadap lelang eksekusi hak tanggungan tersebut telahdikeluarkan suatu Risalah Lelang no 390/199899, tanggal 15 Oktober 1998 ;5. Bahwa salah satu tuntutan PENGGUGAT dalam pokok perkara gugatanangka 4 adalah Menyatakan Batal Risalah Lelang no 390/199899 atas tanah seluas 384 M2 dengansertifikat Hak Milik No 946 yang terletak di Jalan Bangka IX No. 62 atas nama Salina (istriPENGGUGAT)" 72222 nn nn nnn nnn nnn enn nnn nn nnn cnn nen nnennns6.

Bahwa Tergugat II mengetahui berdasarkan pengumuman di Surat Kabarada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan Bangunan yang terletak di daerah BangkaJakarta Selatan ; 22222 2234. Bahwa dalam Lelang tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri JakartaSelatan dan TERGUGAT Il dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Gugatan terhadap penjualan lelang yang diajukan setelah eksekusidilaksanakan tidak dapat diterima;1.1.1.2.1.3.Bahwa di dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 198/2013 tanggal 26September 2013, dinyatakan bahwa penjualan secara lelang telahdilaksanakan dengan perantaraan Pejabat Lelang dan kantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Kantor PelayanananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kota Bengkulu terhadap barangberupa: Sebidang tanah seluas 430 (empat ratus tiga puluh) meter persegiberikut bangunan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkuluselaku Tergugat III;2.2. Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Kantor Wilayah Lampung danBengkulu jelas adalah badan hukum tersendiri dan bukanlahmerupakan instansi atar.an dari Kantor Pelayananan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Bengkulu;2.3.

Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk membebaskan Kantor PelayanananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu dan Pejabat Lelangapabila dikemudian hari terjadi gugatan perdata maupun tuntutanpidana sebagai akibat pelaksanaan lelang aquo.

Bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010) selanjutnyamenegaskan, "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak bolehmenolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjangdokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhilegalitas formal subjek dan objek lelang";c.

Bahwa karena dokumen persyaratan lelang yang diajukan oleh PT.Bank Permata Tbk. (Tergugat I) kepada Pemohon Kasasi telahlengkap, serta legalitas formal subjek dan objek lelang pun telahdipenuhi sebagaimana yang telah terbukti berdasarkan Bukti T Ill 1s/d Bukti T Ill 13, maka sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan (Pasal 7 UndangUndang Lelang jo.

BPR UNIVERSAL KALBAR
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pontianak

Surat Pemberitahuan Lelang & Panggilan, Nomor:1878/UKCOLL/V1I/2018, Tanggal 28 Juni 2018.f. Surat Somasi I, Nomor:181/AME/VII/2018, Tanggal 11 Juli 2018.g. Surat Pemberitahuan Lelang & Panggilan, Nomor:2060/UKCOLL/V1/2018, Tanggal 14 Agustus 2018.h. Surat Pemberitahuan Lelang, Nomor:2540/UKCOLL/XII/2018,Tanggal 11 Desember 2018.i.

Bahwa di dalam pelaksanaan lelang tanggal 5 Februari 2020 tersebut tidakada yang melakukan penawaran atau tidak ada peminat/pembeli lelang.5. Bahwa Tergugat II telan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungandimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Risalan Lelang Nomor134/53/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang didasarkan atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang (Selanjutnya disebut PMK Lelang).Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 109/PDT/2020/PT PTKA.

Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II didasarkan pada ketentuandan peraturan perundanganundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement), Staatsblaad 1908:189sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang(Vendu Instructie), Staasblad 1908:190 sebagaimana telah diubah denganStaasblad 1930:85 jo. PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang.5.

Hal ini Sesuai dengan Pasal 13 PMK Lelang yang berbunyi :Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas Il tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi LegalitasFormal Subjek dan Objek Lelang.Bahwa berdasarkan permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat yangsekaligus melampirkan dokumendokumen pendukungnya, Tergugat Ilmelalui suratnya Nomor S1673/WKN.11/KNL.01/2019 tanggal 12 Desember2019 telah memberitahukan kepada Tergugat

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan PMK Lelang Pasal 45 huruf b berbunyi :Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasil penilaian dariPenilai dalam hal : b. Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang EksekusiFiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ; atau5.

BANK SUMUT Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Menteri Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN Kanwil DJKN Sumatera Utara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran

atau menurun untuk mencapai hargatertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang, yang manadalam perkara a quo LELANG belum terlaksana;Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dikenaldan diatur adalah Pembatalan Sebelum Lelang dan jikalau benarquad non gugatan PENGGUGAT adalah untuk PembatalanSebelum Lelang maka jangka waktu pengajuan gugatan danpenyampaian kepada Pejabat

Lelang belum waktunya (prematur)karena lelang dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual ataupenetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan danpembatalan lelang dengan Putusan/Penetapan disampaikan danditerima Pejabat lelang paling lama sebelum lelang dimulaisedangkan gugatan perkara a quo diperbuat sebelum proses lelangdimulai; (vide Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatanterhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selaindebitor/tereksekusi, Suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkaitkepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titeleksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiateksekusi.

Tergugat memang telah mengajukanpermohonan kepada Tergugat Il untuk menetapkan tanggal lelang,namun demikian sesuai Surat PernyataanPembatalanLelangtanggal29 Oktober 2019 dinyatakan bahwa atas pelaksanaan lelang yangtelah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang No. S502/WKN.02/KNL.03/2019 tanggal 27 September 2019 DIBATALKAN,dikarenakan sesuai dengan SKPT dari Kantor Pertanahan setempatbahwa objek lelang sedang dalam proses kasasi di MahkamahAgungRI No. 9/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Tjb.

berkesimpulanpelaksanaan lelang tersebut belum dilaksanakan.

yang dilakukan oleh PejabatLelang Negara pada tanggal 13 Juli 2018 ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK/06/2010 pasal16 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dinyatakan bahwa Penjual/atau pemilikbarang bertanggung jawab terhadap keabsahan kepemilikan barang, keabsahandokumen persyaratan lelang ...dst, berdasarkan Peraturan tersebut maka dengantidak dilibatkannya pihak penjual/oemohon lelang sebagai subyek dalam gugatanperlawanan ini maka gugatan tersebut Terlawan Penyita nyatakan

ke KPKNL Semarang ;Bahwa KPKNL kemudian melakukan lelang atas obyek tersebut pada tanggal : 13Juli 2018 ;Bahwa melihat tanggal pelaksanaan lelang dengan kematian pemegang Hak awal(Muhadi) yang meninggal dunia pada tanggal 1 November 2018 dengan demikiandapat dinyatakan lelang tersebut atas sepengetahuan Muhadi ;Bahwa dengan diketahuinya penjualan oleh Muhadi maka dapat disimpulkan bahwapenjualan tersebut atas sepengetahuan pemegang Hak awal (Muhadi) dengandemikian maka gugatan perlawanan yang diajukan

oleh ahli waris adalah hal yangsalah ;Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN PwdBahwa lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Negara atas permohonan dari PT.BPR ARTAMAS sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang disetujui terakhir dan diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 tentang perubahanAtas Peraturan Menteri

yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Negara dilakukan atassepengetahuan pemiliknya (Muhadi) maka dengan demikian perlawanan pihakketiga (ahli waris) tersebut harus ditolak dan para pelawan dinyatakan sebagaipelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur ;Bahwa pada dasarnya Terlawan Penyita sangat menghargai niat baik para Pelawanyang menyatakan bahwa mereka dengan bersatu padu mohon agar dinyatakansebagai ahli waris dan berusaha untuk mendapatkan kembali barang yang telahdijual lelang atas

Harga pembelian lelang sebesar Rp. 126.000.000,b. Tali asin kepada Terlawan Penyita sebesar Rp. 74.000.000,*Total Rp. 200.000.000,9.

PetunjukPelaksanaan Lelang;.

Kerugian materiil akibat rekayasa lelang dengan ikut sertanyaTergugat sebagai peserta lelang dalam pelaksanaan lelang di tahun2009, yang mana Tergugat Ill juga berasal dari pinak Kreditur yangseharusnya lelang di tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan makakerugian yang di derita oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat IIIdiperkirakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);.

Pelaksanaan Lelang;7.

yang terjadi di tahun 2009 sebagaimana KutipanRisalan Lelang Nomor 68/2009 tanggal 15 April 2009 besertaturunannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat:Menyatakan lelang yang terjadi di tahun 2014, sebagaimana KutipanRisalan Lelang tanggal 16 Januari 2014 Nomor 68/2009 besertaturunannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat:Halaman 13 dari 20 hal.

oleh TergugatIKerugian materiil akibat pelaksanaan lelang di tahun 2009 yangpelaksanaan lelangnya dilaksanakan oleh Tergugat V, yangmemenangkan Tergugat Il selaku pembeli sementara padahalpemenang lelang berasal dari Kreditur sendiri dengan hargayang jauh di bawah nilai agunan dan harga pasar adalahdiperkirakan sebesar Rp2.500.000.000, 00;Kerugian materiil akibat rekayasa lelang dengan ikut sertanyaTergugat III sebagai peserta lelang dalam pelaksanaan lelang ditahun 2009, yang mana Tergugat Ill juga

Peleangan Umum dilakukan olehTergugat III dihadapan Pejabat Lelang Negara, berpedoman pada ketentuan Pasal 7Vendu Reglement Staatsnlad 19413 yang menyatakan bahwa Juru lelang Negeritidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk melakukanpenjualan umum didaerahnya.

Hal ini lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 12Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan(Juklak) lelang bahwa Kepala KPKNL/Pejabat lelang Klas II tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelangtelah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang ;bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Tergugat VIII (in casu PT.

Tanah nomor 106/2011 tanggal16 Desember 2011 dinyatakan bahwa objek perkara a quo tercatat atas nama RommyRonal Pontoh ;bahwa pelaksanaan lelang Eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan pada tanggal 08Oktober 2013 telah dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Manado, yang merupakan pejabat negara yang diberiwewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui lelang ;bahwa dalam pelaksanaan lelang Eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan atas SHM No.487/Danowudu ini ditetapkan

No.490/2011 tanggal 21Desember 2011, Risalah Lelang No.024/2012 tanggal 01 Pebruari 2012, RisalahLelang N.412/2013 tanggal 08 Oktober 2013 ;bahwa dikarenakan pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakulan oleh Tergugat IXtelah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan hukum yangdilakukan oleh Tergugat X adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya RisalahLelang No.490/2011 tanggal 21 Desember 2011, Risalah Lelang No.024/2012 tanggal01 Pebruari 2012, Risalah Lelang N.412/2013 tanggal

Risalah Lelang No.412/2013 tanggal 08 Oktober 2013, denganhasil akhir pelaksanaan lelang tidak ada penawaran ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta diatas diperoleh kesimpulan :bahwa Penggugat adalah ahli waris/ahli waris Pengganti dari alm.

Penggugat:
TOK TJING KIM
Tergugat:
1.PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL KISARAN
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan.
4.NATO WIJAYA

Bahwa, Tergugat II yang melaksanakan lelang mempunyai kewajibanuntuk MENELITI kelengkapan dokumen persyaratan lelang, akan tetapihal tersebut tidak dilakukan Tergugat II sehingga telah melakukanperbuatan tanpa ketelitian dan kehatihatian sebagimana diwajibkandiatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang = yangmenyatakan : penjual yang akan melakukan penjualan barangsecara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonanlelang

dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada KepalaKPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.SehinggaTergugat II juga harus ikut bertanggung jawab terhadap terlaksananyalelang yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar.2.

Bahwa, oleh karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat IIpada tanggal 01 November 2017 terdapat pelanggaran prosedur olehTergugat sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf (a) PeraturanMenteri Keuangan (PMK) Nomor : 27/PMK.06/2016 yang menjadipemenang lelangnya adalah NATO WIJAYA adalah Cacat Hukum,sehingga sepatutnya Hakim menyatakan hasil lelang tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN TjbC.

Bahwa. oleh karena pelaksanaan lelang pada tanggal 01 November 2017sebagaimana Risalah lelang Nomor : 403/06/2017 tanggal 01 November2017 adalah cacat Hukum, sehingga sepatutnya Hakim menyatakanbahwa terhadap Sertifikat Nomor : 1242 atas nama WILIANTO seluas230 m2 haruslah dikembalikan pada status semula sebelum pelaksanaanlelang yakni menjadi jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat .D. Terhadap Turut Tergugat II (NATO WIJAYA)1.

Bahwa, oleh karena pelaksanaan lelang pada tanggal 01 November 2017sebagaimana Risalah Lelang Nomor: 403/06/2017 tanggal 01 November2017 Cacat Hukum, maka Turut Tergugat II selaku Pembeli lelang harusMENTAATI keputusan ini.2. Bahwa, untuk menghindari objek sengketa berpindah tangan (BalikNama) sangat beralasan untuk di lakukan sita jaminan (CounservatoirBeslaag) yaitu sebidang tanah seluas 230 m?

Bahwa oleh karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benarsecara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang,maka Tergugat Ill tidak boleh menolak permohonan lelang yang ditujukankepadanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK No. 27/ 2016.Pasal 13 PMK No. 27/2016:Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas FormalSubjek dan Objek

Lelang.14.

lelang kedua.

dan diatur sedemikian rupa sehinggaPengumuman Lelang kedua tidak jatun pada hari libur atau haribesar;b.

Pasal 27Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tanggal 22 Februari 2016tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.19. Bahwa oleh karena itu, Tergugat III tetap melaksanakan lelang eksekusi haktanggungan tanggal 05 Maret 2020 atas permohonan Tergugat II karenasemua syarat lelang telah terpenuhi serta tidak terdapat alasan apa punyang sah secara hukum.20.

Bahwa, dengan demikian surat pemberitahuan pelaksanaan lelang Nomor:317/REMEDIAL/RBDG/III/13 tertanggal 04 Maret 2013 yang ditujukanpada Penggugat tidak tepat dan salah sambung serta tidak sah karenaobjeknya tidak jelas yang termasuk dalam kategori cacat hukum;15.Bahwa, pelaksanaan lelang yang dimohonkan Tergugat kepada TurutTergugat I bilamana terjadi, dengan demikian pembeli lelang terhadapobjek tersebut di atas dapat dikatakan sebagai pembeli yang tidak sah dan16.

Bank Mega, Tbk selaku Kreditor berhakalas jaminan lelang dan akan bertanggung jawab sertamembebaskan KPKNL Bandung dan Pejabat Lelang apabila terjadigugatan/tuntutan perdata maupun pidana di kemudian hari.f) Surat Pemberitahuan lelang dari PT. Bank Mega, Tbk Regional Bandungkepada Penggugat Nomor : 317/REMEDIAL/RBDG /III/13 tanggal 04Maret 2013;5. Bahwa atas permohonan lelang dari PT.

Hal ini sesuai dengan Pasal 21 PMK 93/PMK.06/2010 yangberbunyi: Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atauPejabat Lelang Kelas I.6.

Bahwa sebelum pelaksanaan lelang atas objek perkara dilaksanakan,terlebih dahulu Tergugat selaku pihak Penjual telahmengumumkannya melalui pengumuman selebaran tanggal 26Februari 2013 sebagai pengumuman lelang pertama dan melaluisurat kabar harian Galamedia tanggal 13 Maret 2013 sebagaipengumuman lelang kedua, sehingga setiap orang dapat mengetahuiakan adanya lelang dimaksud (asas publisitas).

Fotokopi dari asli Surat Nomor S58/WKN.8/KNL.0105/2013 tanggal 22Februari 2013, perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang, yang dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (diberi tandaTT.I5);8. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor Nomor:317/REMEDIAL/RBDG/III/13tertanggal 04 Maret 2013, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang , yangdikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk. (diberi tanda TT.I 6) ;9.

Sentra Kredit Kecil Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda

pada :Hari, Tanggal : Rabu, 17 Januari 2018Waktu : 11.00 WITA s.d selesalTempat Lelang : PT.

Pulau) Sebatik No. 1Samarinda.dan oleh karena dalam lelang tersebut tidak ada peminat, makaTERLAWAN dengan melalui TERLAWAN II akan melakukan lelang yangke2 (dua) kalinya yaitu pada:Hari, Tanggal : Jumat, 16 Maret 2018Waktu : .d jam 13.00Tempat Lelang : KPKNL Samarinda JI. Yos Sudarso No.157 SamarindaNilai Limit : Rp. 4.064.201.616,4.

Hal ini terlihat jelas dari JOUDUL PMK No.93/PMK.06/2010 yaitu PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. Dari judultersebut diketahui tujuan dikeluarkan PMK, yaitu pemberian petunjukkepada jajaran dibawahnya tentang pelaksanaan lelang, BUKANSUMBER HUKUM BERLAKUNYA EKSEKUSI OBYEK ~ HAKTANGGUNGAN.9.

No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, makadapat dikatakan bahwa lelang dilakukan berdasarkan peraturan yangbelum berlaku, atau dapat dikatakan sebagai LELANG TANPA DASARHUKUM; Lelang yang dilakukan tanpa dasar hukum adalah perbuatanmelawan hukum10.

umum olehTerlawan I/ Tergugat dilakukan melalui Terlawan II/ Tergugat II makaseluruh tata cara lelang harus tunduk pada ketentuan sebagaimana dalampetunjuk pelaksanaan lelang pada Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No. 27/PMK.06/2016.Bahwa seluruh tindakan Terlawan I/ Tergugat mulai dari permohonanlelang sampai dengan proses pelaksanaan lelang telan sesuai denganketentuan yang berlaku.

Dan dalampenjualan lelang tersebut selaku pemenang lelangnya adalah Tergugatl,selanjutnya oleh Tergugat objek sengketa dipindahtangankan kepadaTergugatll, sehingga sampai gugatan ini diajukan, objek sengketatersebut dikuasai oleh Tergugatll;Bahwa ternyata objek sengketa tersebut oleh TergugatIV melaluiTergugatV telah dijual lelang dengan harga yang tidak sepantasnya yaituharga yang sangat jauh di bawah harga umum/harga pasar atas objeksengketa, dimana harga limit dalam lelang tersebut adalan hanyasebesar

objek sengketamelalui TergugatV, dengan peserta lelang hanya seorang yaituTergugatl, tidak ada peserta lelang lainnya;Bahwa Penggugat merasa masih mampu untuk menyelesaikan sisatanggungan tersebut, dimana pada tanggal 26 Agustus 2014 bertempat dirumah Kepala Desa Patemon, Tergugatl bersama Tergugatlll menemuiPenggugat bersama anak kandung Penggugat almarhum Mochamad Fauzi(pemegang hak atas objek sengketa), dan dalam pertemuan tersebutTergugatl dan Ill mengatakan telah membeli lelang objek sengketa

Selanjutnya oleh Tergugatlobjek sengketa tersebut dipindahtangankan kepada Tergugatll;Bahwa dengan demikian oleh karena tindakan lelang atas objek sengketaoleh TergugatIlV dan V tersebut di atas adalah berkategori sebagaiperbuatan melawan hukum, maka secara hukum tindakan lelang berikutseluruh hasil yang ditimbulkan dari tindakan lelang, adalah tidak sah danharus dinyatakan batal demi hukum;Sehingga oleh karenanya maka terhadap pemindahtanganan objeksengketa oleh Tergugat kepada Tergugatll, serta

Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan lelang atas objek sengketaoleh TergugatIlV melalui TergugatV, adalah tidak sah dan melawan hukum;5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Risalah Lelang 0199/2014 tanggal14 Februari 2014 yang menyangkut objek sengketa dalam perkara iniadalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;6. Menyatakan sebagai hukum bahwa pembelian lelang oleh Tergugatkepada TergugatV atas objek sengketa, adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan mengikat;7.

Nomor 791 K/Pdt/2017dengan tindakan lelang baik penyebabnya maupun akibatnya.

dahulu Tergugat LIIJ dan IV/Terbanding sebagai ParaTergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene pada pokoknya atasdalildalil :1 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I diawali denganadanya pengikatan/ Persetujuan Kredit pada tahun 2001 dan berlanjut sampaisekarang, dan hingga kini Penggugat telah menjaminkan/ menggunakan 6 (enam)bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat kepada TergugatI, namun 4 (empat) dari keenam bidang tanah tersebut telah dijual lelang

secaratidak benar menurut hukum, oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepadaTergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 227/ 2010tanggal 29 Juli 2010, yaitu antara lain:e 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, SertifikatHak Milik No.00278/ Taraweang, tahun 2001 atas nama MuhammadRamli/Tursina, luas 3.121 m?

eksekusi hak tanggungan yangdimuat diharian Fajar tanggal 14 Juli 2010 yang akan menjual lelang barangagunan Penggugat pada tanggal 29 Juli 2010, dan atas adanya pengumumantersebut maka Penggugat kemudian mengajukan surat permohonan penundaanpelaksanaan lelang atas barang agunan Penggugat yang ditujukan kepadaTergugat I pada tanggal 18 Juli 2010, namun ternyata Tergugat I tetap menjuallelang barang agunan Penggugat melalui Tergugat II kepada pihak lain, yakniTergugat HI dan Tergugat IV pada tanggal

No. 3255 K/Pdt/2012e Selatan : Tanah Negara; Barat : Jalan Umum;Adalah jual lelang oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat IIINurmiati berdasarkan Risalah lelang Nomor : 227/ 2010 tanggal : 29 Juli 2010,dengan harga yang sama dengan harga limit atau harga penawaran yang ditetapkanoleh Tergugat I yaitu sebesar R.25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah) secaratidak benar menurut hukum, oleh karena harga limit tersebut adalah harga yangtidak patut atau tidak wajar, hal ini karena harga

Ramli(Penggugat); Timur : JalanUmum ;e Selatan : tanah Dg Tiro; Barat : tanahNurlia; ;Adalah dijual lelang oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat III danTergugat IV cq.

Bahwasebenarnya berdasarkan tata tertib lelang dan juga berdasarkan keteranganketua panitia lelang bahwa biaya pelaksanaan lelang telah dibiayai denganuang pologoro dari para pemenang lelang.

Bahwa sebenarnya berdasarkantata tertib lelang dan juga berdasarkan keterangan ketua panitia lelang bahwabiaya pelaksanaan lelang telah dibiayai dengan uang pologoro dari parapemenang lelang.

Desember1 (satu) buku keputusan lelang bondo deso tahapII tahun 2008/ 2009, Ds.Tunjungrejo, margoyoso,1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Ds.Tunjungrejo,, margoyoso, pati masa garap20092010, panitia lelang bondo desoDs.Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tanggal 09Desember 2008 ; 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Ds.Tunjungrejo, margoyoso, pati masa garap20112012, panitia lelang bondo desoDs.Tunjungrejo, Margoyoso, Pati 2011 ; 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Ds.Tunjungrejo

.1 (satu) buku keputusan lelang bondo deso tahapII tahun 2008/ 2009, Ds.Tunjungrejo,, margoyoso,1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Ds.Tunjungrejo, margoyoso, pati masa garap20092010, panitia lelang bondo desoDs.Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tanggal 09Desember 2008 ; 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Ds.Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap20112012, panitia lelang bondo desoDs.Tunjungrejo,, Margoyoso, Pati 2011 ; 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Ds.Tunjungrejo,

Margoyoso, Pati masa garap20102011, panitia lelang bondo desoDs.Tunjungrejo, Margoyoso, Pati 2010 ; 1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Ds.Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap20092010, panitia lelang bondo desoDs.Tunjungrejo, Margoyoso, Pati tanggal 17 Juni1 (satu) buku laporan hasil lelang bondo deso Ds.Tunjungrejo, Margoyoso, Pati masa garap20102011, panitia lelang bondo desoDs.Tunjungrejo, Margoyoso, Pati bulanDesember 2009 ; Peraturan desa Tunjungrejo, Tentang AnggaranPendapatan

Bank Pan Indonesia, Tbk
Terbanding/Tergugat II : KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (untuk seterusnya ditulis KPKNL) MEDAN
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Medan

Melawan Hukum;Menghukum Tergugat dan Tergugatll yang melakukan lelang tanpaprosedur hukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, senilaiharga pasar wajar atau nilai limit lelang atas tanah dan bangunan rumahmilik Penggugat senilai Rp.1.850.000.000.

Tetapi Tergugat danTergugat Il secara melawan hukum memaksakan kehendaknya akanmelakukan kegiatan lelang pada tanggal 22 April 2020, padahal beberapajadwal lelang dibatalkan oleh Tergugat II sebagaimana contoh lelang yangseharusnya dilaksanakan pada tanggal 07 April 2020 sebagaimana suratPenetepan Jadwal Lelang yang dikeluarkan Tergugat II pada tanggal 05Maret 2020 No.

dan ataupun menunda pelaksanaan lelang terhadap Debitur Macet,bahwa justru sejak sebelum merebaknya virus corona system lelang yangdijalankan oleh Tergugat II adalah lelang secara internet (open bidding danclose Bidding), dimana dalam lelang tersebut peserta lelang tidak perlumenghadiri lelang tersebut, cukup dengan online di websitewww.lelang.go.iddan melakukan penawaran secara online;Bahwa selanjutnya sepengetahuan Tergugat , tidak pernah Tergugat IImembatalkan lelang secara sepihakdengan alasan

merebaknya VirusCorona, akan tetapi sepengetahuan Tergugat lelang yang telah diajukanPemohon Lelang akan ditunda pelaksanaan lelangnya atas permohonandari Pemohon Lelang dan dalam hal Pemohon Lelang tidak melakukanpenundaan lelang makalelang akan terus dilaksanakan sesuai denganprosedur ketentuan yang berlaku, dan dalam hal Pemohon Lelang tidakmenyetujul penundaan lelang, maka Pejabat Lelang dari kantor Tergugat IIwajib melaksanakan lelang tersebut;Bahwa selanjutnya didalam gugatannya halaman 3

agar seluruh perbankan memberi kelonggaran baik denganmelalui restrukturisasi maupun penundaan lelang eksekusi.

hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalammelakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitudengan membayar angsuran setiap bulannya kepada Pelaku Usaha;Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah diberikanoleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantaraanKantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang

Maka peraturan mengenai eksekusihipotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi haktanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Dumai);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri,

Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai terhadap agunanyang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha yaituberupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segalasesuatu yang ada diatasnya; Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan suratsurat lainnyayangmenjadi agunan/jaminan Konsumen/Erizaldi kepada PelakuUsaha/ PT Bank Sahabat Sampoerna;B.

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai atas permintaan dariPelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumenkepada Pelaku Usaha, yaitu berupa: Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan suratsurat lainnya yangmenjadi agunan/jaminan Konsumen/Erizaldi kepada PelakuUsaha/PT Bank Sahabat Sampoerna;C.

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumaiadalah seperti/antaralain: Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkanSertifikat Hak Milik (GHM) keatas nama orang lain; Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi hakHalaman 4 dari 10 hal.