Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan danjatautelah dilakukan secara lelang eksekusi di muka umum atas agunan yangmenjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang)yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu berupa: Surat Ganti Rugi (SGR). tanggal 15 Juli 2015 dengan luas 222 m (duaratus dua puluh dua meter persegi) yang dicatat dan diketahui oleh LurahRantau Prapat tanggal 17 Juli 2014 dengan Nomor 593.83/Q55/PEM/2014 dan oleh Camat Rantau

Nomor 798 K/Pdt.SusBPSK/2017Khusus yang diterbitkan oleh Makamah Angung RI, seharusnya Termohonmenggajukan gugatan keberatannya melalui Pengadilan Negeri dalambentuk gugatan Perlawanan bukan melalui gugatan ke Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Selanjutnya Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Pasal 27 lelang yang akan dilaksanakan hanya dapatdibatalkan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atauputusan

Dan pembatalan tersebut harus diterimaoleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, PemohonKeberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikanputusan sebagai berikut:a. Menerima dan mengabulkan gugatan keberatan Pemohon untukseluruhnya;b. Menyatakan putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1517/PTS.ARB/BPSKBB/X/2016, tanggal 22 November 2016 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;c.

Nomor 798 K/Pdt.SusBPSK/2017Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelumlelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil olehKetua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya;Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telahmelaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminankonsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalahmerupakan perbuatan melawan hukum

melalui Pegawai UmumPengadilan Negeri;4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri RantauPrapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya(bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakanatas

(quod non) ;Bahwa, yang memberikan pernyataan dibawah sumpah atas salah satu syarat penerbitansertifikat kedua adalah Tergugat III ;Bahwa, Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang untuk menjual asset milik Penggugat, yaitu sebidangtanah berikut bangunannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2935/Kelurahan Cigerelengterletak di Jalan Sriwijaya Nomor 10 yang akan dilaksanakan lelang pada tanggal 23September 2008 ;Bahwa, atas dasar faktafakta tersebut

kepada Turut Tergugat untukmelakukan penjualan atas jaminan milik Penggugat ;Bahwa, terhadap permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I kepada TurutTergugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung telahditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.246/WKN. 08/KP.01.06/2008,tertanggal 9 Agustus 2008 adalah berdasarkan alas hak yang bertentangan denganhukum, maka secara hukum surat ketetapan KPKNL Bandung tersebut adalahmengandung cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan

melalui KPKNL Bandung serta khawatir akan menimbulkanmasalah hukum bagi pihak pembeli lelang, maka Penggugat memohon kepadaPengadilan Negeri Bandung agar sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulumengeluarkan penetapan penangguhan lelang atas lelang terhadap asset milikPenggugat, yaitu sebidang tanah berikut rumah terletak di Jalan Sriwijaya Nomor 10Bandung ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepada PengadilanNegeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam

Batavia sebagai pihak dalam perkara ini, karena proses rencanalelang eksekusi hak tanggungan dilakukan oleh Balai Lelang Batavia dengan tidakditariknya Balai Lelang Batavia sebagai pihak a quo, maka jelas jika perkaraini telah kekurangan pihak ;Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III :1 Eksepsi prosesuil :Mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) :Bahwa, untuk menjadi perhatian merupakan fakta hukum, terbukti obyek sengketadalam perkara sekarang ini adalah pengujian terhadap Sertifikat Hak

, karena dasar dan atau alas hak yangmelekat dalam proses pengajuan lelang adalah didasarkan atas alas hak yang cacathukum, karena tidak sesuainya proses pembebanan hak tanggungan serta tidaksesuainya proses penerbitan sertifikat pengganti, sehingga mengingat PerjanjianKredit Nomor 31 Tahun 2003 adalah dasar utamanya telah banyak terjadipenyimpangan prosedur hukum termasuk perjanjian accessoirnya, maka secarahukum proses pengajuan lelang adalah harus dinyatakan batal demi hukum ;4.6 Kekeliruan nyata

S1193/WKN.6/KNL03/2015tertanggal 15 Juni 2015 perihal Penetapan Jadwal Lelang ;Bahwa objek lelang eksekusi jaminan fidusia yang dimohonkan olehTERGUGAT dan TERGUGAT Il tersebut adalah sebagai berikut:a. Objekobjek lelang yang dimohonkan oleh TERGUGAT berupa 100unit mesin milik PENGGUGAT dengan rincian 50 unit Mesin Rajutmodel SSR112SV 12G milik PENGGUGAT berdasarkan Kontrak13010019 dan invoice No.

dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohonlelang/PenJual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data,menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang/Penjual (subjeklelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehinggameyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objeklelang, dan objek lelang dapat dilelang.31.

Pembatalan lelang sebelum sebelumpelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:e. tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;bahwa akan tetapi, dalam perkara a quo, TERGUGAT Ill tetapmelaksanakan proses penjualan di muka umum/elang in casu ;32.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka proses lelang in casuyang dilakukan oleh TERGUGAT Ill sebagai tindak lanjut dari perbuatanmelawan hukum yang sebelumnya dilakukan oleh TERGUGAT LTERGUGAT Il dan TERGUGAT IV dalam perkara a quo merupakansuatu Perobuatan Melawan Hukum (onrechtmatiaedaad) pula, olehsebab itu Risalah Lelang terkait proses lelang in casuharuslahdibatalkan ;33.

Bahwa sehingga TERGUGAT dan TERGUGAT Il sebagai pihak dalamproses lelang in casu yang bertindak selaku pemohon lelang/penjualyang kemudian diketahui pula sebagai pembeli/oemenang lelang incasu seharusnya bertanggung jawab terhadap mesinmesin yangmenjadi objek lelang in casu dengan mengembalikannya kepada PARAPENGGUGAT selaku pemegang hak milik atas objek lelang in casuyang sah menurut hukum, sebagaimana Pasal 16 ayat (2) dan (3)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, yang diwakili olehDirektur Hukum dan Hubungan Masyarakat (a.n. MenteriKeuangan) Hady Purnomo, berkedudukan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada WinHandoyo, S.H., M.H., dan kawankawan, Kepala KPKNLHalaman 17 dari 6 hal.Put.

eksekusi yang diadakan pada tanggal 18 Juli 2014oleh Terlawan III atas permintaan Terlawan II adalah batal;Menyatakan tidak sah Risalah Lelang Nomor 624/2014, tertanggal 25Agustus 2014, yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL);Membatalkan atau melumpuhkan pelaksanaan eksekusi yang akandilakukan atas Risalah Lelang Nomor 624/2014, tertanggal 25 Agustus2014, yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Surabaya;Menyatakan keputusan ini dapat

Atau apabilaMajelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukaneksepsi yang pada pokoknya bahwa perlawanan Pelawan harus dinyatakantidak dapat diterima karena permintaan pembatalan pelaksanaan lelang danHalaman 2 dari 6 hal.Put.

Nomor 1126 K/Pdt/2019pembatalan risalah lelang adalah dalam ranah gugatan bukan ranahperlawanan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan Nebis In Idem; Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel); Eksepsi Turut Tergugat Dikeluarkan Sebagai Pihak Dalam Perkara AQuo;Bahwa terhadap bantahan tersebut ditolak untuk seluruhnya olehPengadilan Negeri Bojonegoro dengan Putusan Nomor 34/Pdt.Bth/2016/PNBjn, tanggal 16 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut

eksekusi hak tanggungan yang telah selesaidilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014, sehingga upaya hukum yang dapatdiajukan dalam perkara a quo untuk membatalkan lelang eksekusi haktanggungan tersebut adalah dengan melakukan gugatan bukan bantahanatau perlawanan, dengan demikian Pembantah atau Pelawan merupakanHalaman 4 dari 6 hal.Put.

MH
Terbanding/Tergugat III : Handojo Lesmana
Terbanding/Tergugat I : Bank OCBC NISP, Kantor Cabang Pembantu Surabaya
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya

( KPKNL ) Surabaya , beralamat di GedungKuangan Negara , Jl.Indrapura Nomor 5 Surabaya ( Tergugat 2 )sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka Nomor :01 diatas , bertempat dan/atau dilaksanakan di ruang lelang KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL ) Surabaya , beralamat diGedung Kuangan Negara, JI.

: LELANG SEKARELA yang mewajibkan adanyapersetujuan dan harga limit lelang dari Pemberi Hak Tanggungan .

Sehinggadengan demikian dalam Lelang Sukarela yang tidak dapat persetujuan danharga lelang dari Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini Penggugat , maka :Lelang yang demikian adalah sebagai lelang yang bertentangan dengan Asas Kepatutan dan Asas Kepantasan serta Asas Kebiasaan dantelah melanggar Prinsip hukum yang berlaku . Selanjutnya : Dengan demikianpelaksanaan Lelang Sukarela pada tanggal 19 Juni 2017 Jam : 09.30 WIBHal. 5 dari 15 hal.

Penetapan No. 465/PDT/2018/PT SBY.bertempat dan/atau dilaksanakan diruang lelang pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Surabaya , beralamat di GedungKuangan Negara , Jl.Indrapura Nomor 5 Surabaya terhadap Objek HakTanggungan berupa :1).Sebidang Tanah dan Turutannya HGB No : 5398 / Kelurahan Sambikerep, terletak di Propensi Jawa Timur , Kota Surabaya , KecamatanSambikerep , Kelurahan Sambikerep , setempat dikenal JI.

Menyatakan bahwa harga nilai limit objek lelang adalah : Harga / nilailimit jauh berada dibawah harga pasar dan/atau jauh berada dibawahnilai limit likuidasi dan tidak sesuai dengan Asas Kepatutan dan Asas Kepantasan serta Asas Kebiasaan dan telah melanggarPrinsip yang berlaku menurut hukum.6. Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor : 799/2017 tanggal 16Juni 2017 tidak sah dan batal demi hukum7.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mempercepat proses pelaksanaan lelang/ penjualan agunan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dibawah ini : 1. Sebidang tanah dan/atau bangunan dengan luas tanah 7.658 M2 yang terletak di Desa Pasar Batu Kec. Sosa Kabupaten Padang Lawas d/ h Kab. Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara, bukti Kepemilikan SHM No. 154 tanggal 28 Agustus 2008 atas nama ALI TOGU PASARIBU ;2.

Menyatakan bahwa permohonan pelaksanaan lelang yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat adalah tidak sah secara hukum ;4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp. 2.139.000,- (dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Tergugat) ; KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) (Turut Tergugat)

;Sebagai tindak lanjut atas surat jawaban dari Turut Tergugat, maka Tergugatkemudian menyampaikan Pengumuman Lelang sebanyak 2 (dua) kali yaitu :1 Pengumuman Lelang Pertama Nomor PENG 01KC.II/ADK/09/2013 tertanggal23 September 2013;2 Pengumuman Kedua Lelang Nomor PENG 02KC.II/ADK/09/2013 tertanggal 08Oktober 2013 ;Disamping pengumuman lelang, Tergugat juga sudah menyampaikan pemberitahuanlelang kepada Para Penggugat melalui surat No.B.1637KC.0/ADK/09/2013tertanggal 16 September 2013 ;Parate Eksekusi

Cabang Sibuhuan selaku KreditorPemegang Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi denganmenjual lelang objek sengketa. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan a quo TurutTergugat sebagai pejabat perantara lelang bertindak sebagai pelaksana lelang ataspermintaan PT BRI (Persero) Tbk.

lelang tanggal 22 Oktober 2013 telahdiberitahukan oleh PT.

,maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri KeuanganNo. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23April 2010 dengan tegas menyatakan bahwa Kepala KPKNL/Pejabat LelangKelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanyasepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhilegalitas formal subjek dan objek lelang20 Bahwa dengan demikian prosedur lelang yang telah ditetapkan dalam UndangUndang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28

Dengan demikian, PT BRI (Persero) Tbk.Cabang Sibuhuan selaku Kreditor Pemegang Hak Tanggungan mempunyai kewenanganmelakukan eksekusi dengan menjual lelang objek sengketa. Oleh karenanya jelas dalampermasalahan a quo Turut Tergugat sebagai pejabat perantara lelang bertindak sebagaipelaksana lelang atas permintaan PT BRI (Persero) Tbk.

Menyatakan secara hukum pelaksanaan lelang terhadap tanahSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1801/Desa Kedawung seluas 828Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2939 K/Pdt/201910.m?

atas nama Penggugat II, yang dilakukan oleh Tergugat II ataspermohonan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;Menyatakan pelaksanaan lelang oleh Tergugat Il tanpa PenetapanKetua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat diklasifikasikanbertentangan dengan hukum, tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan penjualan lelang terhadap tanahn SHM Nomor 1801/DesaKedawung seluas 828 m?

Menyatakan pelaksanaan dan penjualan lelang di Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon tertanggal 22 Juni 2017adalah sah menurut hukum;5. Menyatakan Salinan Risalan Lelang Nomor 643/2017 tanggal 7 Juli2017 adalah sah menurut hukum dan mengikat:6.

di Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon tertanggal 22 Juni 2017adalah sah menurut hukum;Menyatakan Salinan Risalah Lelang Nomor 643/2017 tanggal 7 Juli2017 adalah sah menurut hukum dan mengikat;Menyatakan kepemilikan Tergugat IV Konvensi/PenggugatRekonvensi atas tanah dan bangunan sengketa berupa sebidang tanah,bangunan dan turutannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1801/DesaKedawung, seluas 828 m?

Nomor 2939 K/Pdt/2019aset tersebut merupakan jaminan hutang Para Penggugat, karena bentukbadan hukum CV menjadikan seluruh aset CV maupun asetpengurusnya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada Tergugat I:Bahwa selain itu Tergugat IV membeli tanah objek sengketa berdasarkanpenjualan lelang oleh KPKNL Cirebon, karena itu pembeli lelang harusdinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, dan secara hukum harusdilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti

Menyatakan Perbuatan Tergugat melakukan lelang terhadap JAMINAN TAMBAHAN melalui Turut Tergugat atas :Tanah dan Bangunan masing-masing sebagai berikut :a. 3 (tiga) bidang tanah Hak Milik, terletak diPropinsi : Jawa Barat; Kabupaten : Bandung; Kecamatan : Parongpong; Desa : Cihideung; terdiri dari :a.

Membatalkan lelang terhadap JAMINAN TAMBAHAN yang dilakukan Turut Tergugat atas : Tanah dan Bangunan masing-masing sebagai berikut :a. 3 (tiga) bidang tanah Hak Milik, terletak diPropinsi : Jawa Barat; Kabupaten : Bandung Kecamatan : Parongpong; Desa : Cihideung;terdiri dari :a..

Menghukum Tergugat untuk melaksanakan terlebih dahulu lelang jaminan terhadap JAMINAN POKOK berupa :1.

Fidusia dengan nilai sebesar Rp. 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah); -Pembebanan fidusia akan dilaksanakan setelah proyek pembangunan waterpark telah selesai seluruhnya dan DEBITUR telah menyerahkan completion report atas bangunan dari konsultan penilai yang ditunjuk oleh BANK atau setelah mesin dan peralatan waterpark terpasang selambat-lambatnya dalam jangka 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan ini;Apabila terdapat kekurangan atas pembayaran baru dilakukan lelang

sudah jelas lelang yang dilakukanoleh Tergugat bukanlah lelang eksekusi van rtentanganhukum sebagaimana yang Penggugat dalilkan.

Hal inisesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: Penjual/Pemilik Barang yang bermaksudmelakukan penjualan barang secara lelang nielalui KPKNL, harusmengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada KepalaKPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumenpersyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.2.2 Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT.

lelang dilaksanakan.2.3 Bahwa terkait dengan angka 2.2 tersebut di atas, PT.

Hal inisesuai dengan Pasal 12 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi "KepalaKPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelangyang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudahlengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dun objek lelang;Bahwa terhadap rencana pelaksanaan lelang a quo telah diumumkan olehTergugat melalui selebaran tanggal 22 Oktober 2014 sebagai pengumumanlelang pertama dan melalui surat kabar harian Bandung Ekspres tanggal 06November 2014 sebagai

pengumuman lelang kedua.

Bank ICB Bumi Putera, Tbk (TERGUGAT I)- Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan (TERGUGAT II)- Pimpinan PT. Balai Mandiri Prasarana Perwakilan Sumatara Utara (TERGUGAT III)

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal11 ayat (1) PMK Lelang yang menyebutkan Penjual yang akan melakukanpenjualan barang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonanlelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada KepalaKPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.Bahwa setelah menerima surat permohonan tersebut, Tergugat Ilmenindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap legalitas formal subjekdan objek lelang dokumendokumen persyaratan lelang dimaksud.Bahwa berdasarkan hasil penelitian

sebatas Koordinator JasaPenyelenggara Pra Lelang dan bukan sebagai Pelaksana Lelang itu sendiri,dimana secara hukum Pendirian PT.

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT Ill sampaikan sebelumnyaapabila TERGUGAT Ill hanya sebagai pelaksana jasa pra lelang, untukitu dalili PENGGUGAT yang mengatakan apabila TERGUGAT Ill agarmenghentikan pelaksanaan Lelang adalah dalil yang tidak benar ;b.

Bahwa Lelang berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf b jo.

II atas permintaan TERGUGAT I,Halaman 20Putusan Perdata No. 672/Pdt.G/2016/PN.Mdndimana proses administrasi/jasa pra lelang dilaksanakan oleh TERGUGAT Ill,telah dilakukan sesuai prosedur standar yang benar dan berlaku tentang lelang,dimana TERGUGAT telah memberikan Surat Perintah Kerja kepada TERGUGATIll sebagai pelaksana jasa pra lelang, kemudian pelaksanaan lelang dilakukan olehTERGUGAT Il, yang sebelumnya telah diumumkan terlebih dahulu dalam suratkabar berskala nasional dan secara tertulis telah

Cabang Semarang
2.SRI REJEKI BUDI MARTONO
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL

lelang ObjekSengketa telah terinformasi dengan jelas didalampemberitahuan/pengumumanlelang Objek Sengketa tersebut,karenapemberitahuan/pengumuman tersebut memang ditujukankepada Debitur/Penggugat/Pemilik Objek Sengketa agar Penggugatjuga mengetahui bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atasjaminan fasilitas kredit Debitur (Objek Sengketa) akan dilaksanakandan sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku maka dalampemberitahuan/pengumuman lelang pasti akan dicantumkan NilaiLimit Lelang dari Objek yang

selalu menyampaikanpemberitahuan lelang kepada Penggugat perihal lelang objekHalaman 25 dari 49 Putusan Perdata Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN Unrjaminan tersebut.

Bahwa Tergugat Ill telah menindaklanjuti dengan menelitikelengkapan dokumendokumen persyaratan lelang yang disertakan dalamsurat permohonan lelang dan karena berkas permohonan lelang telahmemenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka berdasarkanketentuan Pasal 7 Vendu Reglement jo. Pasal 13 PMKNomor27/PMK.06/2016, Tergugat Ill tidak boleh menolak dan memilikikewajiban hukum untuk melaksanakan lelang yang dimohonkan tersebut.20.

Fotokopi Penetapan Jadwal Lelang No. S2687/WKN.09/KNL.01/2018, diberi tanda T.I10;11. Fotokopi Surat Nomor ARM/OL/054/0818 tanggal 28 Agustus2018 Perihal Surat Pemberitahuan Lelang, diberi tanda T.I11;12.

Fotokopi Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang No.S2687/WKN.09/KNL.01/2018 tanggal 20 Agustus2018 hal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda T.III7;8. Fotokopi Surat dari PTBank Ina Perdana,Tbk. No.ARM/OL/054/0818tanggal 28 Agustus 2018 hal Pemberitahuan Lelang, diberi tanda T.III 8;9.

Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunanyang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaituberupa:Sebidang tanah seluas 1,126 m?

penjualan secara lelang melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran, yaitu berupa:Sebidang tanah seluas 1,126 m?

yang mengatur lebih lanjutmengenai pelaksanaan lelang.

permohonan danpelaksanaan lelang yang dimohonkan secara langsung oleh Kreditur;Bahwa dengan demikian proses lelang atas agunan telah sesuai denganprosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,karenanya Risalah Lelang Nomor 235/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yangmenetapkan terjualnya agunan kredit Tergugat/Termohon Keberatan berupaHalaman 17 dari 34 hal.Put.

Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah melalui sesuaidengan peraturan yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri KeuanganNomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang(Juklak Lelang) dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang(Juknis Lelang);5.

Sudirman No. 54 Balikpapan dan dalam pelaksanaan lelang ini tidakada yang mengajukan penawaran.Halaman 53 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2018/PN BppBahwa berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan lelang tidak dapatdibatalkan karena sampai saat pelaksaan lelang dilakukan belum terdapatpenetapan atau putusan yang membatalkan pelaksanaan lelang tersebut.Bahwa selanjutnya, mengingat permohonan provisi yang diajukan olehPenggugat tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, sehinggapetitum

B.377/SMER/SnD11/BPP/1117 tanggal 29 November 2017, yang akan dilanjutkandengan lelang atas barang jaminan hutang Penggugat tersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan lelang wajib didahului denganPengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual (in casu Tergugat 1).Bahwa pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual (in casu Tergugat 1)melalui Selebaran Tempel tertanggal 23 November 2017 sebagaiPengumuman Lelang Pertama Eksekusi

S1104/WKN.13/KNL.01/2017 tanggal 22 November 2017 hal PenetapanHari/Tanggal Lelang.

Lelang, yang mengatur sebagai berikut:Halaman 82 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2018/PN Bpp10.Pasal 53 ayat (1)(1) Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yangterbit dan/atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.Pasal 54 ayat (1)(1) Pengumuman Lelang untuk Lelang eksekusi terhadap barang tidakbergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersamasamadengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut:a.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan lelang atas objek sengketa, Tergugat IVmelaksanakan lelang sebagaimana Risalah Lelang No. 792/60/2017 tanggalHalaman 87 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Padt.G/2018/PN Bpp22 Desember 2017, dengan mengacu pada UndangUndang No. 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan Tanah, Vendureglement dan PMK No.27IPMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga lelangeksekusi terhadap objek sengketa tersebut adalah

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Jesman simanjorang.e Bahwa Penggugat membeli tanah dan bangunan tersebut secara lelang berdasarkanrisalah Lelang No. 415/2009 pada tanggal 20 Nopember 2009 dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Medan (KPKNL) Medan dengan harga Rp.195.000.000, (seratus sembilan puluh lima juta rupiah); Bahwa oleh karena itumenurut hukum tanah dan bangunan tersebut adalah sah menurut hukum adalah milikPenggugat sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 832/Helvetia;e Bahwa

tidakmemasukkan pihakpihak lain yang mengadakan lelang atas objek perkara karenatelah menjual milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, seharusnyadijadikan pihakpihak yang terlibat atas lelang tersebut dijadikan tergugat, karenaproses jualbeli melalui lelang tersebut bukan tergugat I dan Tergugat IT yangmelakukan bahkan proses jualbeli melalui lelang tersebut tanpa sepengetahuan danpemberitahuan Tergugat I dan Tergugat II lagi pula lelang dilakukan belum jatuhtempo masa pelunasan kredit;Bahwa

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendalilkan kalau TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pemilik tanah beserta bangunan yangdiatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 832/Helvetia yangdiperolehnya berdasarkan risalah lelang No. 415/2009 tanggal 20 Nopember 2009 yangdibelinya dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (KPKNL) adalahcacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum karena proses lelang tanpasepengetahuan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi

Bahwa dalam gugatan penggugat, Tergugat tidak lengkap karena penggugattidak memasukkan pihakpihak lain yang mengadakan lelang atas objek perkarakarena telah menjual milik orang lain tampa sepengetahuan pemiliknya,seharusnya dijadikan pihakpihak yang terlibat atas lelang tersebut dijadikantergugat, karena proses jual beli melalui lelang tersebut bukan tergugat I danTergugat II yang melakukan bahkan proses jual beli melalui lelang tersebuttampa sepengetahuan dan pemberitahuan Tergugat I dan Tergugat

dari Kantor Lelang Negara yang dilaksanakan secaraterbuka dan sah oleh instansi pemerintah, sehingga pembelian secara lelang oleh Penggugattersebut adalah sah dan dilindungi oleh hukum, maka objek perkara berupa tanah danbangunan yang terletak dijalan Setia Budi No. 50 Desa Helvetia, Kec.

Tugase.485/KCGLG/03/2012 tanggal 12 Maret 2012, yang dilaksanakanoleh Pejabat Lelang bernama: Kuncoro, S.H., di Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor i.c.

Nomor 1620 K/Pdt/201420.6.20.7.demikian adanya pelaksanaan lelang dimaksud jelas mengandungcacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah;Karena Pembeli lelang dalam hal ini Sdr.

(barang jaminan milik Penggugat)yang telah dijual lelang kepada Tergugat IV sebagaimana tersebut dalamRisalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor,Nomor 296/2012, tanggal 16 April 2012 berikut lampirannya, yaitu terhadaptanah milik Penggugat berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya,berdasarkan :2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.0.2.7.2.8.29.Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Tarikolot, a/n.

Menunjuk Pengumuman Lelang diharian ini tanggal 15 Februari 2012 yang mengesankan seolaholahpengumuman lelang telah dilakukan 2 (dua) kali, padahal yangsebenarnya pengumuman lelang hanya dilakukan 1 (satu) kali, danpencantuman kalimat tersebut hanyalah akalakalan dari TermohonKasasi I, Il dan Ill semula Tergugat I, Il dan IIl/Terbanding I, II dan IIIuntuk mengecohkan khalayak, karena faktanya mereka tidak bisamenghadirkan bukti konkrit Pengumuman Lelang di harian Terbittertanggal 15 Februari 2012

tersebut;Bahwa dengan demikian Pengumuman Lelang tersebut bertentangandengan Pasal 44 Keputusan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang;Bahwa pilihan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Ill semulaTergugat Ill/Terbanding IIl untuk memuat pengumuman lelang diharian Terbit merupakan Paradigma Lama pelaksanaanpengumuman lelang yang mengandung unsurunsur perbuatanmelawan hukum yang dijalankan oleh Termohon Kasasi Ill semulaTergugat Ill/Terbanding

ARSIDAH (Penggugat) Melawan BMT SM NU PEKALONGAN Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha (KSU) Nadlahtut Tujjar Kota Pekalongan (Tergugat I); KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Cabang Pekalongan (Tergugat II); MOHAMAD MIRZAH (Tergugat III);

Sedangkan olehPenggugat pelaksanaan lelang ini disebut sebagai perbuatan melawanhukum. Adalah dua hal yang berbeda.Eksepsi ditatoir (dilatoria exceptie)Bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatanyapada halaman 4 (empat) poin 14 (empatbelas) tidaklah berdasar karenaHal 9 dari 23 hal.Put.No.74/Pdt/2016/PT.SMGTergugat hanya masih sebatas permohonan lelang dan Tergugat Il telahmelaksanakan lelang atas objek tersebut, namun tanpa ada pemijnat(TAP).

Bahwa Debitur sebelum pelaksanaan lelang jauhjauh hari telah diberitahu melalui surat resmi dari Tergugat I.7.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 (dua belas) PeraturanMenteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang dengan tegas dinyatakan bahwa: "Kepala KPKNUPejabat LelangKelas Il tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukanHal 12 dari 23 hal.Put.No.74/Pdt/2016/PT.SMGkepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkapdan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"sehingga Tergugat Il selaku perantara lelang tidak dapat menolakpermohonan lelang dari

Bahwa oleh karena itu pelelangan' tersebut telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan UndangUndang Lelang (Vendu Reglement,Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3)jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/2010tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, makalelang tersebut telah sah secara hukum.9.

surat yang diajukan olehTergugat I/Terbanding Il dipersidangan diperoleh fakta, bahwa Tergugat Ilselaku perantara lelang atas permintaan dari Tergugat VTerbanding , telahmelaksanakan pelelangan sesuai permintaan dari Tergugat I/Terbanding ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pelelangan telahdilakukan oleh Tergugat I/Terbanding Il, yaitu antara lain berupa adanya : Suratperingatan, Surat pendaftaran tanah, Surat Penetapan hari dan tanggal lelang,Pengumuman pertama lelang ;Menimbang,

KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU,

Arjuna No. 48Rt/Rw 001/008 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung SekakiPekanbaru atas nama Sugiyanto (Pelawan II) berikut 2 (dua) unit rumah,tanpa diberitahu proses pelelangan objek sita Terlawan II berdasarkanSurat Kuasa Terlawan tanggal 19 Juni 2013 kepada Terlawan II ;Bahwa Terlawan Ill telah membuat Berita Acara Lelang berupa KutipanRisalah Lelang No. 1438/2010 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tanganioleh Terlawan dan Terlawan Ill, sebagai pemenang lelang dankemudian membuat surat kuasa

Jawaban Terlawan :e Bahwa Terlawan membantah dengan tegas pendapat Pelawan kecualiyang diakui Terlawan ;e Bahwa Terlawan adalah pemenang Lelang yang dilaksanakan dihadapanumum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbarusesuai dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1438/2013, tertanggal 22Mei 2013 ;e Bahwa sertifikat hak milik nomor : 1166 yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Pekanbaru sudah atas nama Terlawan dandisahkan tanggal 18 Juli 2013 ;e Bahwa Terlawan dituduh berkonspirasi

berdasarkan berita acara lelang sesuai Kutipan RisalahLelang No. 143/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang diterbitkan olehTerlawan Ill kepada Terlawan sebagai pemenang lelang/pembelisertifikat Hak Milik Nomor 1166 tahun 1997 dengan luas 440 M?

telah melaksanakan lelang eksekusi berupa sebidangtanah seluas 440 M?

/Rw. 001/008, Kelurahan Labuh BaruTimur, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru berdasarkan Sertipikat HakTanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaPekanbaru No. 6506/2011, tanggal 03 Oktober 2011, dan mensahkan NANYSUSANTI (Terlawan I) sebagai Pembeli Lelang dengan penawaran tertinggisebesar Rp. 521.000.000, (lima ratus dua puluh satu juta rupiah), selanjutnyaTerlawan telah menyetorkan uang pembayaran pokok lelang sebesarRp. 521.000.000, dan bea lelang Rp. 10.420.000,,

Bahwa Para Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Lelang Jaminantertanggal Rabu, 10 September 2014 pada saat membaca di Harian JawaPosRadar Solo benda yang menjadi objek sengketa akan dijual secaralelang pada tanggal 24 September 2014;5. Bahwa Tergugat II dilibatkan di dalam perkara ini oleh karena Tergugat Ilpada tanggal 24 September 2014 sebagai pelaksanaan lelang dan ataupenjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;6.

Bahwa penjualan lelang dan atau penjualan benda yang menjadi objekHalaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 716 K/Padt/2016sengketa secara lelang pada tanggal 24 September 2014 adalah cacat hukum;a. Bahwa sebelum ada Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggunganmelalui selebaran tanggal 10 September 2014 di Harian Jawa PosRadarSolo Para Penggugat belum pernah/tidak pernah diberi surat somasi dariPengadilan Negeri untuk mengetahui secara pasti kenapa seluruhkewajiban yang harus dibayar;b.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah disomasi/di annmaninglebih dahulu maka penjualan yang menjadi objek sengketa yang akansecara lelang tidak adanya suatu kepastian;Bahwa Para Penggugat belum/tidak pernah mendapatkan surat dariPengadilan Negeri adanya sita eksekusi terhadap benda yang menjadi objeksengketa yang akan dijual secara lelang;Bahwa menurut hukum apabila benda yang dijadikan agunan/jaminan akandijual lelang harus adanya sita eksekusi dari Pengadilan Negeri;Bahwa ternyata terhadap

Nomor 716 K/Padt/2016Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakanadalah keliru;2.2. Bahwa terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnyadiajukan dalam bentuk upaya hukum Bantahan/Perlawanan (verzet) danbukanlah dalam bentuk gugatan seperti yang diajukan oleh ParaPenggugat dalam perkara a quo (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 697 K/Sip/1974, tanggal 31 Agustus 1977);2.3.

Bahwa pada pelaksanaan lelang yang diadakan Pengadilan Negeri selalumenyertakan somasi/annmaning dan adanya sita eksekusi terlebin dahulusebelum adanya pelaksanaan lelang;3.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL YOGYAKARTA

lelang Pertama tersebut.

Pelaksanaan Permohonan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan kepadaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tersebutmerupakan bentuk Pelaksanaan Lelang, sebagaimana diatur dalam Pasa 6Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;. Bahwa terhadap tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :128/Sidokarto, seluas 962m?

, sebagaimana Gambar Situasi Nomor 81/1990, atas namaKUSWADI tersebut, kemudian telah dilakukan Penjualan Dimuka Umum /Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta,sebanyak dua kali yaitu :1) Lelang Pertama yaitu, pada tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimanaSalinan Risalah Lelang Nomor 551/42/2019, dengan Pejabat LelangKelas atas nama Ginanjar Rahayu, SH., dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

Lelang Kedua, yaitu pada tanggal 31 Maret 2020, sebagaimanaSalinan Risalah Lelang Nomor 182/42/2020, dengan Pejabat LelangKelas atas nama Ginanjar Rahayu, SH., dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagaimanaTERGUGAT III kutip pada Jawaban Posita Pokok Gugatan Poin 22sebelumnya.

Bahwa pelaksanaan lelang atas permohonan Tergugatdilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2017 dimana pelaksanaanlelang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;2.3.

Untukpelaksanaan lelang pada tanggal 26 Februari 2018 telah diumumkan olehTergugat melalui selebaran pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaiPengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Solo Pospada tanggal 06 Februari 2018 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asaspublisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepadamasyarakat umum tanpa terkecuali Penggugat mengenai pelaksanaanlelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan

lelang diluar ketentuanPasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusiberdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak selain debitor/tereksekusi, Suamiatau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang22.Bahwa dalam dalil surat gugatan Penggugat halaman 2 angka 1,Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat merupakan debitor dariTergugat dan gugatan perkara a quo bukanlah gugatan terkait sengketakepemilikan obyek lelang melainkan gugatan

prosedur lelang danmelakukan perbuatan melawan hukum, serta tidak memenuhi syaratsyarat sesual dengan peraturan lelang.

Bahwa Turut Tergugat (KPKNL Surakarta) membantahpelaksanaan lelang tanggal 26 Pebruari 2018 sebagai perbuatanmelawan hukum, karena pendaftaran lelang yang dilakukanTergugat telah memenuhi syarat prosedur parat eksekusisebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undangundang HakTanggungan;Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakahpelaksanaan lelang yang didaftarkan Tergugat kepada Turut Tergugat (KPKNL Surakarta) serta pelaksanaan lelang yang dilakukan Turut Tergugat tersebut sebagai

Bahwa berdasarkan Pasal 1angka 23 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK/1.06/2010 tanggal23 April 2010 (selanjutnya disebut "Permenkeu No.93"), disebutkanbahwa :"Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimanadokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang/Penjualsesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkanhubungan hukum antara pemohon lelang/Penjual (subjek lelang) denganbarang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan PejabatLelang

bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objeklelang dapat dilelang."

MENOLAK lelang apabila TIDAK DIPENUHIlegalitas formal subjek dan objek lelang ;Adapun Pasal 27 huruf (e) Permenkeu No.93, selengkapnya berbunyisebagai berikut:Hal 11 dari 70 hal.

Putusan No. 350/PDT/2016/PT.DKI"Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelangdalam hal :(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang."

lelang."