perundang undangan yang berlaku;Apabilan Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiadilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatuhalangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuaidengan PERMA

atas;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut danKompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara iniadalah wewenang Pengadilan Agama Brebes;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Pemohon dan Termohon adalah suamiistri sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasarhukum yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, makaMajelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

AtauPengadilan menjatuhkan putusanyang adil menurut hukum Islam;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugatdengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masingmasing telah hadir di persidangan,kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak dan jugamelalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2008 oleh Hakim MediatorDrs. H.

perdamaian dengan segala isinya tersebut sebagai hukum yang mengikat bagipara pihak yang membuat dan menandatanganinya yang harus ditaatai dan dipatuhiserta dijalankan dan sekaligus isinya mengikat kepada para pihak untuk menjalankan;Menimbang, bahwa karena para pihak telah bersepakat damai, maka MajelisHakim menghukum para pihak untuk menjalankan, mematuhi dan melaksanakan isiSurat Perdamaian dimaksud;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaituPasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA

berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnyaBahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan merubah alamat Tergugat menjadi tersebut diatas.Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Pengadilan telahmemanggilnya secara sah dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatuhalangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasisesuai dengan PERMA

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpernikahannya dilangsungkan pada tanggal 21 September 2011 sesuai denganFotocopy/Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Nomor 890/204/IX/2011 tanggal 21September 2011, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasarhukum yang sah.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,makaMajelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaPengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan, Penggugatmendalilkan sebagai istri dari Tergugat oleh karena itu Penggugat memilikihubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikianPenggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA

) Nomor 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugattidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukupberalasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, halini Sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalahbahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalildalil bahwa keadaanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah

memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkanikrar talak kepada termohon; Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Subsideir Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadil adilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditentukan Pemohon secara in person hadir kepersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamaksimal mendamaikan Pemohon = agar bersabar dan rukunkembali dalam membina rumah tangga bersama Termohon, namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa PERMA

olehkarenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang undang Nomro 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara menasehati Pemohon secara maksimal agar rukundan damai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendakai PERMA

lain mohon diputus yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secararesmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 April 2013 dan 07 Mei 2013,sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakimtidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagaiwakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125Ayat (1) HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,maka MajelisHakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugatdan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, makaHalaman 4 dari 8 hlm Penetapan Nomor 1102/Pdt.G/2020/PA.Pbruntuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA

penetapan ini maka semua berita acarapersidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugatdan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, makauntuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA

perundangundangan yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon diputus dengan seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan;Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut,sedangkan ketidak hadiran Tergugat tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakimtidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

Agama Brebes; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpernikahannya dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1986 sesuai dengan Kutipan AktaNikah Nomor : 1151/108/XII/86, tanggal 22 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadapTergugat memiliki dasar hukum yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,maka MajelisHakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

mohon diputus yangseadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipunPengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan relaaspanggilan melalui RSPD 17 Mei 2016 dan 17 Juni 2016, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidakdapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

datangmenghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan olehsesuatu alasan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawanhukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR Tergugatyang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakantidak hadir ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuaidengan PERMA

perundangundangan yangberlaku ;e Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpasuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosesmediasi sesuai dengan PERMA

permohonan Pemohon untuk bercerai deengan Termohon memilikidasar hukum yang sah.Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak hadir menghadap dan pula tidak ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkanPasal 125 Ayat 1 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadirMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, makaMajelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA

Perma Nomor 1tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohontelah menyerahkan buktibukti tertulis berupa :1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.LK XXXXXXXXXX atas namaPemohon ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan danpencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 28 Agustus 2012 telah dicocokkandengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelisdiberi kode P.1, dan diparaf;2.

Perma Nomor 1tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannyatersebut tanoa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason),maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusanini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkanoleh keterangan saksisaksi di persidangan dan dikaitkan dengan

teiah dipanggii oieh Juru Sita PenggantiPengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oieh suatu haiangan yang.sah;Bahwa. seiama persidangan pihak Penggugat hadk ke persidangannamun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lainmenghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat teiah dipanggiisedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukanmerupakan haiangan hukum yang sah, sehinqgqa mediasi sebagaimanadiamanatkan PERMA

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkanPenqqugat hadir di persidangan namun Terqugat tidak hadir dan tidakpula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipunTergugat teiah dipanggii oieh Jurusita Pengadiian Agama tersebut di atas,sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya tersebut bukanmerupakan haiangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapatdiupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, berpendapatlain, mohon putusan seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan ;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor Tahun 2008, majelis hakimtelah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasidan berdasarkan laporan mediator Drs. H.A. Amiruddin B.SH tanggal tanggal 23 April2015, ternyata mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat gagal mencapaikesepakatan.

putusan ini, maka semua halhal yang termuatdalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusantersebut.PERTIMBANGAN HUKUMNYAHal. 5 dari 7 Put.No.240/Pdt.G/2015/PA Prg.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para penggugat pada pokoknya adalahsebagaimana tersebut di atas.Menimbang. bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dantermohon hadir di perdiangan.Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi untukmenyelesaikan sengketanya sesuai ketentuan Perma

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas merupakan pertimbanganyang tidak cermat, tidak saksama dalam memahami alasan keberatan yangdiatur dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2006 sehingga salah dalammengambil keputusan in casu karena alasanalasan sebagai berikut:2.1. Judex Facti salah dalam menyebutkan Pasal yang mengatur alasangugatan keberatan atas putusan BPSK karena Pasal 5 ayat (3) PermaNomor 1 Tahun 2006 mengatur: Keberatan sebagaimana dimaksudHalaman 16 dari 23 hal Put.

Selanjutnya dari isi Pasal 6 ayat (8) Perma Nomor 1 Tahun 2006 makajelas Pasal tersebut mendasarkan pada Pasal 70 Undang UndangNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, dimana dari penjelasan Pasal 70 tersebut jelas diuraikanbahwa Alasanalasan permohonan pembatalan yang disebut dalampasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Apabilapengadilan menyatakan bahwa alasanalasan tersebut terbukti atautidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagaidasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolakpermohonan, dengan demikian secara mutatis mutandis penjelasanPasal 70 tersebut berlaku pula dalam hal alasan keberatan yang diaturdalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006;2.3.

Memahami keseluruhan isi dari Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2006maka sesungguhnya alasan keberatan terhadap putusan BPSK diaturdalam 2 ayat yaitu dalam ayat 3 dan ayat 5, sehingga jelas dan terangalasan keberatan yang diatur dalam ayat 3 tidak bersifat mutlak, karenadalam Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006 telah ditegaskanDalam hal keberatan atas dasar alasan lain di luar ketentuansebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendirisengketa konsumen yang bersangkutan*;3.

Dari uraianuraian tersebut di atas jelas dan terang terhadap pertimbanganJudex Facti yang menolak gugatan karena alasan gugatan tidak termasukalasan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006adalah pertimbangan yang tidak cermat, tidak saksama dan salah dalammemahami alasan gugatan keberatan yang dimaksud dalam Pasal 6 PermaNomor 1 Tahun 2006 sehingga putusan Judex Facti tersebut sangatberalasan hukum untuk dibatalkan;Halaman 20 dari 23 hal Put. Nomor 101 K/Pdt.SusBPSK/20165.

permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang sendiri di persidangandan telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan walidari calon suami anak Para Pemohon dan Majelis Hakim telah memberikannasihat kepada pihakpihak tersebut mengenai dispensasi pernikahan dengansegala aspek dan akibatnya yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuanHalaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 137/Pat.P/2020/PA.TgrsPasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA

Tanda Penduduk atas nama kedua orang tua calon suamiisteri Siti Hayatun Barokah dan Fajar Wiyanto, yang dikeluarkan oleh Pejabatyang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa ParaPemohon dan wali dari calon suami anak Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai denganketentuan Pasal 8 ayat PERMA

PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama Tigaraksa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fotokopi Kartu Keluargaatas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaiakta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuaidengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karenaitu terbukti bahwa Siti Hayatun Barokah adalah anak kandung dari ParaPemohon, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA

Dona Dara Astikadari Klinik Fatwa Medika tanggal 11 Februari 2020 atas nama Siti HayatunBarokah dan Fajar Wiyanto, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dansesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,alat bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon dan calonsuaminya sehat secara jasmani untuk melangsungkan perkawinan, hal inisesuai Pasal 14 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan

datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakimberusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnyauntuk bercerai serta membina kembali rumah tangga sakinah mawaddahwarahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugattetap pada perinsifnya semula;Hal 4 dari 20 hal Put No: 196/Bahwa majelis telah gagal mendamaikan para pihak, sesuai denganPERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA

Nomor 1 Tahn2016 yang diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selanjutnya perkara inidilanjutkan dengan upaya damai mediasi dan majelis menyaran kepada keduabelah pihak agar dengan sungguhsungguh mengikuti upbaya mediasi tersebut,untuk itu para telah memilih saudara Buniyamin, S.Ag.,( Hakim PengadilanAgama Kota Padangsidimpuan ) sebagai mediator dengan surat penetapanmediator nomor 196/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 14 September 2017;Bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 21 September2017

secara sah, resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor: 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan denganmemberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat dengan Tergugatagar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasildan untuk memenuhi maksud PERMA

No.1 tahun 2008 yang telah diubahHal 11 dari 20 hal Put No: 196,dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya perdamaikanmelalui proses mediasi oleh mediator Buniyamin, S.Ag, akan tetapi upayadamai tersebut tetap gagal;Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagidikarenakan telah sering terjadi perselisihan, percekcokan dan pertengkaranteruSs menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat telahmeninggalkan

Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggaranegara lainnya.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)Perma Nomor 2 Tahun 2019, ditentukan sebagai berikut :Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN Mks1.Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;2.

bersamaan formalitas gugatan terkait upayaadministratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut ;Menimbang, bahwa upaya administratif pada dasarnya merupakansarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat (orang/badan hukumperdata) yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan dan/atau Tindakanmelalui Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan pemerintah itusendiri dan dengan berlakunya Undang Undang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung(Perma

) No. 6 Tahun 2018, maka Upaya Administratif menjadi syarat yangHalaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN Mksmutlak harus dipenuhi terlebih dahulu oleh warga masyarakat sebelummengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung (Perma) No. 6 Tahun 2018, ditentukan bahwa Pengadilan Tata UsahaNegara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketaadministrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengaturupaya

administratif tersebut dan dalam Pasal 3 ayat (2) Perma tersebutditentukan bahwa Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atauTindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakanketentuan yang diatur dalam UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo tidak diatur mengenaiperaturan dasar yang mengatur upaya administratif, maka Pengadilanmenggunakan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No. 30 Tahun2014 dan dalam

Bahwa Permohonan Diajukan Tidak Sesuai Dengan KetentuanPasal 4 PERMA NO. 3 Tahun 2016;Pasal 4 PERMA NO. 3 TAHUN 2016 menyebutkan bahwa Keberatandapat diajukan oleh:a. Pihak yang berhak atau kuasanya yang hadir tetapimenolak hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian dan/atau;b. Pihak yang berhak tidak hadir dan tidak memberikan kuasayang menolak hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian.2. Bahwa adapaun Permohonan PEMOHON ini diajukan bukankarena MENOLAK HASIL MUSYAWARAH.

Maka dengan sendirinya, Permohonan ini diajukan jugacacat formil sebagaimana diatur oleh PERMA NO. 3 TAHUN 2016Pasal 4 huruf (a) dan huruf (6b), maka mohon PermohonanPEMOHON ini untuk ditolak dan/atau tidak dapat diterima;Halamana 15 dari 31 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 593/Padt.P/2018/PN TngC.3.

Bahwa lebih lanjut pada Pasal 5 PERMA NOMOR: 3 TAHUN 2016pada Pasal 5, Untuk lebih lengkapnya dibawah ini kami kutip, sebagaiberikut:"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukanpaling lambat 14 (empat belas) Hari setelah hasil MusyawarahPenetapan Ganti Kerugian.4. Bahwa pada Permohonan PEMOHON, dengan tegas dan jelasdisebut pada halaman 4, poin 7 menyebutkan bahwa "PEMOHONdengan TERMOHON ! belum pernah ada musyawarah.

Ini berartibahwa Permohonan diajukan sebelum adanya musyawarah, makadengan sendirinya Permohonan ini diajukan bertentangan denganKetentuan Pasal 5 PERMA No. 3 TAHUN 2016, maka PermohonanPEMOHON ini Cacat Formil, sehingga harus ditolak dan/atau tidakdapat diterima;TENTANG PERMOHONAN DIAJUKAN' TIDAK SESUAIDENGAN KETENTUAN PASAL 37 DAN PASAL 38 UNDANGUNDANGNOMOR 2 TAHUN 20121.

Maka Permohonan PEMOHON tersebut jelasbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka mohondikesampingkan.TENTANG PERMOHONAN YANG SUDAH KEDALUWARSAKARENA GANTI KERUGIAN YANG TELAH DILAKUKAN KONSINYASIDI PENGADILAN NEGERI TANGERANG SESUAI PASAL 27 PERMANO. 3 TAHUN 2016Bahwa selain dari halhal yang disebut diatas, dimana PermohonanPEMOHON yang Prematur karena Permohonan diajukan belummemenuhi syarat yang ditentukan, baik syarat oleh UndangUndangNomor 2 Tahun 2012 Pasal 38 Ayat (1) dan PERMA

Dalam hal iniPemohon menerima pemberitahuan putusan BPSK Kabupaten Batu Baratanggal 3 Agustus 2016 No. 452/Arbitrase/BPSKBB/VI/2016 pada tanggal 8Agustus 2016 dan dengan demikian Pemohon mengajukan keberatan diPengadilan Negeri PELALAWAN masih dalam tenggang waktu sebagaimanayang sudah ditentukan didalam Perma Nomor O1 Tahun 2006 tersebut; BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusandalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggardan melampaui UU No. 48 Tahun

Bahwa TERLAWAN dalam membaca PERMA No. 01 sepotongsepotongsehingga pemahaman PELAWAN terhadap PERMA No.01 tidak utuh danmenyeSatkan j 2222 22nn nn nnn ncn cence cnc nc nnn c cnn ne nnn nn nnnncennn nnnb. Menurut Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 01, Keberatan diajukan dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atauKonsumen menerima pemberitahuan putusan dan dalam Pasal 1 angka 4PERMA No. 01 disebutkan bahwa hari adalah hari kerja.

Dengan demikianyang dimaksud 14 (empat belas) hari dalam PERMA No. 01 tersebutadalah 14 (empat belas) hari kerja, bukan 14 (empat belas) hari kalendersebagaimana yang dimaksud olen PELAWAN dalam Jawabannya;c.

RI Nomor 01 tahun 2006, melainkan didasarkan pada Pasal 6 ayat(5) PERMA RI Nomor 1 tahun 2006:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) PERMA RINomor 1 tahun 2006, ditentukan bahwa dalam hal keberatan diajukan atasdasar ketentuan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3),Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yangbersangkutan 0ennn nnn nnnnnn nnn nnn nce ceencenesMenimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikanapakah keberatan Pemohon berkaitan

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baikdan kesepakatan dalam membuat perjanjian juga mengandung asaskebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum,, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dandikaitkan dengan Pasal 6 ayat (5) Perma No. 1 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK maka keberatandiajukan oleh Pemonon tersebut atas dasar alasan lain di luar ketentuansebagaimana dimaksud ayat (3), maka Majelis Hakim dapat mengadilisendiri sengketa

PERMA Nomor 01 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan Perundangundangan yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati ; Menghukum Pihak Pertama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara iniyang hingga saat ini jumlahnya sebesar Rp1.156.000,00 (satu juta seratus limapuluh enam ribu rupiah);Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bireuen padahari Senin tanggal 23 September