., pekerjaan PNS (Dokter Gigi), bertempat tinggal diKota Malang, selanjutnya disebut Termohon;Dalam hal ini menguasakan kepada: 1. KUASA PEMOHON dan 2.

Termohon tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik denganselalu mementingkan kepentingan Termohon sendiri danpekerjaan Teunohon;Bahwa tidak benar Termohon tinggal di Kota Malang karena pekerjaanTermohon sebagai PNS, karena sebelumnya Termohon sudah tercatatsebagai PNS di Puskesmas Sambirejo Kabupaten Madiun;Bahwa tidak benar selama Termohon tinggal di Perumahan PiranhaTown House Kac 67 ada komunikasi yang baik antara Pemohon danTermohon, Pemohon hanya mengunjungi ANAK yang sudah dibawapaksa tanpa

berdasarkan PP RI No 10 tahun 1983 pasal 8 ayat (1)disamping karena Pemohon bukan PNS juga terdapat PP No 45 tahun1990 tentang Perubahan atas PP No 10 tahun 1983 pasal 1 ayat 4mengubah ketentuan pasal 8 sebagai berikut : Diantara ayat (3) danHal. 10 dari 38 hal.

Bahwa Termohon tinggal di Kota Malang, karena Pekerjaantermohon sebagai Dokter (PNS) dan juga dengan harapanuntuk membantu suami dalam hal mencari nafkah dan untukmembesarkan anaknya serta mencari biaya untukmembangun rumah di jl. Sri Linuhung Barat kavliug lil,kelurahan Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;(Bukti surat P1 dan P2, serta Saksi : Saksi Tri Mulyani, SaksiSAKSI dan Saksi SAKSI Il );Hal. 30 dari 38 hal. Put.No.:0033/Pdt.G/2013/PA.Mn.8.

Put.No.:0033/Pdt.G/2013/PA.Mn.pokoknya bahwa Termohon bertugas sebagai PNS di wilayah KabupatenMadiun;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan bukti parasaksi (SAKSI dan SAKSI Il) yang pada pokoknya menerangkan bahwaTermohon pindah dari Kota Madiun ke Kota Malang karena bekerjasebagai PNS dan kepindahan tersebut izin dan sepengetahuan Pemohon;Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut diatas ditemukan faktafakta yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon dahulubertempat tinggal di Madiun,

Namun menggunakanFoto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRARAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminkan di Banklain.

caranya agar mendapatkan pinjaman/kredit dariBank).Akhirnya dengan bermodalkan Potokopi SKSK PNS dari saudaraAGUS SUPRIYADI, saksi melakukan proses pinjaman ke Bank BPRBanjaran dengan melakukan SCAN potokopi SKSK PNS saudaraAGUS SUPRIYADI terlebih dahulu, sehingga ketika diprint kelihatanseperti SK PNS Asli, kemudian saksi membuat berkasberkaspermohonan Kredit ke Bank BPR Banjaran melalui Kabag Kredit (NIAKURNIATI) beserta lampiran SKSK PNS An.

Setelahitu. ada beberapa (persis namanamanya lupa) PNS DispertasihKabupaten Bandung yang melakukan hal sama seperti saudara AGUSSUPRIYADI, dikarenakan SK PNS Aslinya sudah di jaminkan ke BankJabar Banten Cabang Soreang.

Bandung CabangBanjaran dengan cara men scan SK PNS milik Agus Supriadi agar nampakseperti SK PNS Asli, dan terdakwapun menyiapkan berkas permohonan kreditbeserta lampirannya dengan SK PNS atas nama sdr.

Salinan PUTUSANNomor 0032/Pat.G/2014/PA.RhBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di JalanRonggo Warsito, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu,Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;MELAWANTergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal

JUKARDI, lahir di Bantul, tanggal 16 Juni 1969, Jenis Kelamin lakilaki,Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat SATPOL DIY Jl. Janti KM 4Gedongkuning, Yogyakarta;2. TRIHADI, lahir di sleman, 08 Desember 1970, Jenis Kelamin lakilaki,Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat SATPOL DIY Jl.

JUKARDI, lahir di Bantul, tanggal 16 Juni 1969, Jenis Kelamin lakilaki,Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat SATPOL DIY Jl. Janti KM 4Gedongkuning, Yogyakarta;2. TRIHADI, lahir di sleman, 08 Desember 1970, Jenis Kelamin lakilaki,Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat SATPOL DIY Jl.

PUTUSANNomor 108/Pdt.G/2013/PA.BukDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHAESAPengadilan Agama Xxxxxxyang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara hakpemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh:Penggugat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SiAdministrasi Publik, pekerjaan PNS diXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman diDesa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXKabuoaten Morowali, sebagai PemohonMelawanTergugat, umur 33, agama Islam

(bukti P.3):Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE). atas nama PenggugatNIPXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan olehKepala Sadan Kepei:,awaian Negara di Jakarta. yang telah dicocokandengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di Nazegelen. (bukti P.4);Fotokopi Oaftar Pembayaran Gaji induk PNS, atas nama Penggugat:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bulan Agustus 2017, yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Morowali.

Kantor Kecamatan Xxxxxxxxxx, yang telahdicocokan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di Nazegelen, (buktiP.5);Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat. dan Tergugat, Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku,tanggal 14 September 2016 M, bertepatan denan tanggal 12 Dzulhijjah1437 H, yang telah dicocokan. bermeterai cukup dan telah di Nazegelen,(bukti P.6);Buktl Saksi :1.Saksi pertama. umur 31 tahun. agama Islam. pekerjaan PNS KantorCamat Xxxxxxxxxx Kabupaten Morowali

dengan demikian bukti P3 tersebuttelah memenuhisyarat materil dan formil suatu akta otentik;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formildan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhibatas minimal pembuktian,sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempuma dan memiliki kekuatanpembuktian yang mengikat. dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwaAnak adalah anak sah dari pasangan suami isteri antara Pemohon danTermohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Fotokopi Kartu PNS

Fotokopi Daftra PembayaranGaji Induk PNS, Kantor Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat,NIP1983081220100012004, iierbikan bulan Agustus 2017, yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Morowali, dengan demikian bukti PS tersebut telahmemenuhi syarat materi!

PENETAPANNomor: 0351/Pdt.P/2015/PA.Pspk7 t v 1 =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tngkat pertama, dalam persidangan Majelistelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonanPengangkatan Anak yang diajukan oleh :Adelina Dalimunthe, S.Pd. binti Zubir Dalimunthe, umur 41 tahun, agama Islam,pendidikan S.1, pekerjaaan PNS (Guru MTs NegeriBatangtoru ), bertempat tinggal di Jalan Tano

No.0351/Pdt.P/2015/PA.PspkDermina Dalimunthe binti Zubir Dalimunthe, umur 44 tahun AgamaIslam pekerjaan PNS, tempat tinggal JI. Tanobato Gg. SaudaraKecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawahsumpah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;Bahwa Pemohon menghadap dipersidangan ini bertujuan inginmengajukan permohonan Pengangkatan 2 (dua) orang anak bernama:1.

angkat Pemohon;Bahwa Pemoho seorang Pegawai Negeri Sipil, mampu dan sangatlayak untuk menjadi ibu angkat kedua anak tersebut;Bahwa benar keadaan orangtua kedua anak adalah keluarga kurangmampu, ayah anak tersebut hanya berkerja di karyawan Bengkel ,sedangkan ibu kedua anak sebagai tukang cuci pakaian;Bahwa benar, kedua anak yang ingin diangkat oleh Pemohon sudahdiasuh oleh Pemohon sejak bulan Januari 2010;Kadelina Dalimunthe Binti Zubir Dalimunthe, umur 41 tahun AgamaIslam pendidkan S.1, pekerjaan PNS

menghadap dipersidangan ini bertujuan inginmengajukan permohonan Pengangkatan 2 ( dua ) orang anakbernama Khairul Anwar Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe danWidia Safitri Dalimunthe bin Amarullah Dalimunthe anak kandung daripasangan suami istri bernama Amarullah Dalimunthe denganSamsiah Sitompul; Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut adalah abang kandungPemohon; Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Februaritahun 2015 yang lalu karena sakit yang dideriotanya; Bahwa Pemohon seorang PNS

anak serta Pemohon, menunjukan bahwa penyerahan yangdilakukan oleh orangtua kedua anak dilakukan dengan suka rela dan telahditerima oleh Pemohon secara sukurela pula, sehingga terhadap alat buktitersebut dapat dijadikan petunjuk untum dapat dipertimbangkan dalammemurus perkara a qou;Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohonjuga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu : saksi 1 Dermina Dalimunthebinti Zubir Dalimunthe, umur 44 tahun Agama Islam, pendidikan S.2,pekerjaan PNS

PUTUSANNomor 4/Pdt.G/2018/PA.BikyA siDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ceraigugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanantara:XX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SMAN Biak, bertempat tinggal di JI. XX nomor 6, RT.

Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepadaTergugat;Bahwa untuk mencukupi kebutuhan seharihari Penggugat dan anaknyadiperoleh dari hasil kerjanya Penggugat sebagai Guru;Bahwa saksi selaku kakak sepupu Penggugat telan menasihati Penggugatagar tetap menunggu kedatangan Tergugat, dan tidak bercerai denganTergugat, namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksitersebut;Saksi Il: XX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanPensiunan PNS

lalu hubungan keduanyasudah tidak harmonis lagi;Bahwa saksi mengetahul hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis karena saksi melihat sendiri Penggugat kembali ke Biak tanpa didampingi Tergugat hingga sekarang;Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisnya hubunganrumah tangga Penggugat dan Tergugat;Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernahdatang ke Biak;Bahwa untuk menafkahi Penggugat dan anaknya dengan hasil gaji yangdiperoleh Penggugat sebagai PNS

Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi DiHalman 7 dari 16 halaman putusan perkara nomor 4/Pdt.G/2018/PA.BikPengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara,oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka penerapanmediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS

tidakpernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya;Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masihsaling berkomunikasi Sampai sekarang;Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 Tergugat masihmemberikan nafkah kepada Penggugat namun setelah Tergugat menikahuntuk yang ketiga kalinya Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkahlagi kepada Penggugat dan anaknya;Bahwa untuk mencukupi kebutuhan seharihari Penggugat dan anaknyadiperoleh dari hasil kerja Penggugat sebagai Guru (PNS

SALINAN PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Smg.az ll o> yl all pawsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidanganMajelis sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:PEMOHON, Lahir di Semarang 25 September 1966, agama Islam, pendidikanS1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Semarang,sebagai Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;lawanTERMOHON, Lahir di Wonogiri

Soeharto (Pemohon) bulanDesember 2017 sebagai PNS, (bukti P.2.);oe Fotokopi Surat Pernyataan Cerai (Kesepakatan bersamaPemohon dan Termohon) tanggal 16 Maret 2017, (bukti P.3.);4. Asli Keputusan Walikota Semarang Nomor XXXXX Tahun 2017tanggal 3 Oktober 2017, tentang Ijin Percereian atas nama (Pemohon),bukti (P.4.);B. Saksi:Bahwa Pemohon mengajukan saksisaksi yang mengaku bernama:1.

SmgMenimbang, bahwa Termohon di samping mengakui dan membenarkansebagian dalildalil permohonan Pemohon dan memberikan klarifikasi sebagianlainnya, tetapi juga mengajukan gugatan rekonpensi mengenai mutah, nafkahiddah, 1/3 gaji Pemohon sebagai PNS dan pembagian harta bersama, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan buktibukti yang diajukanoleh Termohon dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa perkara perceraian ini dengan alasan perselisihandan pertengkaran teruS menerus

terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentangnafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh riburupiah), Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan, Majelis berpendapatbahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai akibat dari cerai talak,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 c UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka denganmempertimbangkan penghasilan Tegugat Rekonpensi sebagai PNS

PEMKOTSemarang Golongan III/d sesuai bukti P.2 dan P.4, maka gugatan PenggugatRekonpensi patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensitentang kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan 1/3(sepertiga) gaji Tergugat Rekonpensi sebagai PNS setiap bulan sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis berpendapatbahwa pemotongan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi sebagai PNS setiapbulan setelah terjadinya perceraian adalah menjadi kewenangan instansiTergugat

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi orang tua angkat bagianak tersebut baik dari segi fisik, mental, maupun dari segi ekonomi, karenaPemohon I dan Pemohon II berbadan sehat, berkelakuan baik, dan PemohonII bekerja sebagai Guru (PNS);Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Batusangkar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Primair1. Mengabulkan permohonan pemohon.2.

kakek danneneknya yaitu Pemohon I dan juga Pemohon II;e Bahwa saya dengan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun telah menyerahkananak saya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengasuhanak saya ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut;e Bahwa saya sejak menikah dengan NAMA anak saya ANAK ANGKATPEMOHON I DAN PEMOHON II sampai sekarang telah tinggal bersamaPemoho I dan Pemohon II;Bahwa Pemohon I punya penghasilan dan punya Tailor sedanganPemohon II punya penghasilan tetap sebagai guru (PNS

anak angkat terhadapANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II yang bapakkandungnya yang bernama AYAH ANAK ANGKAT PEMOHON I DANPEMOHON II juga menyetujuinya, bahwa anaknya ANAK ANGKATPEMOHON I DAN PEMOHON I dijadikan anak angkat oleh PemohonI dan Pemohon II;e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II cukup mampu dan cukup sayang untukmengurus dan memelihara serta membiayai ANAK ANGKATPEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut, karena Pemohon I ada usahayang cukup lumayan sementara Pemohon II ada berpenghasilan tetapsebagai PNS

anak angkat terhadapANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II yang bapakkandungnya yang bernama AYAH ANAK ANGKAT PEMOHON I DANPEMOHON II juga menyetujuinya, bahwa anaknya ANAK ANGKATPEMOHON I DAN PEMOHON I dijadikan anak angkat oleh PemohonI dan Pemohon II;e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II cukup mampu dan cukup sayang untukmengurus dan memelihara serta membiayai ANAK ANGKATPEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut, karena Pemohon I ada usahayang cukup lumayan sementara Pemohon II ada berpenghsilan tetapsebagai PNS

Dengan demikian,maka perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I danPemohon II merupakan wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yangdiajukan secara keseluruhan dapat mendukung dalil permohonan Pemohon I danPemohon II karena ternyata Pemohon yang berstatus PNS telah memelihara anakyang bernama ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON ILI sejakberumur tahun dengan penuh kasih sayang sebab sejak ibu anak tersebutmeninggal dunia telah

Yusuf No. 09, RT. 04 RW.05, Kelurahan Tasikmadu, KecamatanLowokwaru, Kota Malang ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Terdakwa berada di dalam tahanan :1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 1Oktober 2014 ;2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 2 Oktober 2014 ;Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengantanggal 5 Januari 2015 ;4.

Pasal 4 angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yangmenyatakan "larangan menerima hadiah atau suatu pemberian apa sajadari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan ataupekerjaannya.2.

) lembar legalisir Keputusan Walikota Malang Nomor :823.3/714/35.73.403/2012, tanggal 30 Maret 2012 tentang KenaikanPangkat PNS atas nama SUHARNOTO, SE ;1 (satu) lembar legalisir Keputusan Walikota Malang Nomor :821.2/218/35.73.403/2013, tanggal 5 September 2013 tentangPengangkatan dalam jabatan, atas nama SUHARNOTO, SE sebagaiLurah Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang ;1 (satu) lembar legalisir Lampiran Keputusan Walikota MalangNomor : 821.2/218/35.73.403/2013, tanggal 5 September 2013nomor

No. 2826 K/Pid.Sus/2015b. 1 (satu) lembar legalisir keputusan Walikota Malang Nomor :813.2/177420.406/2002, tanggal 23 Januari 2002 ~ tentangPengangkatan SUHARNOTO, BA sebagai PNS ;c. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Walikota Malang Nomor :823.3/714/35.73.403/2012, tanggal 30 Maret 2012 tentang KenaikanPangkat PNS atas nama SUHARNOTO, SE ;d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Walikota Malang Nomor :821.2/218/35.73.403/2013, tanggal 5 September 2013 tentangPengangkatan dalam jabatan, atas nama

Uang tunai Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara.b. 1 (satu) lembar legalisir keputusan Walikota Malang Nomor :813.2/177420.406/2002, tanggal 23 Januari 2002 = tentangPengangkatan SUHARNOTO, BA sebagai PNS ;c. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Walikota Malang Nomor :823.3/714/35.73.403/2012, tanggal 30 Maret 2012 tentang KenaikanPangkat PNS atas nama SUHARNOTO, SE ;d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Walikota Malang Nomor :821.2/218/35.73.403/2013, tanggal

PENETAPANNomor 206/Pdt.G/2014/PA.PtkAPal oadDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak, yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalampekara cerai gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2,pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kota Pontianak, sebagaiPenggugat ;MELAWANTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan PNS, bertempat

Bahwa Tergugat telah mengalami banyak kerugian saat membiayaiPenggugat menjadi PNS serta membiayai Penggugat dalam pendidikanmeraih gelar sarjananya (S1) dengan rincian sebagai berikut := Biaya seleksi CPNS sampai menjadi PNS bernilai Rp. 50.000.000,= Biaya pendidikan meraih sarjana (S1) Rp. 50.000.000.9.

Replik Penggugat yang dimaksud poin 8 jawaban Tergugatadalah benar Penggugat jadi PNS atas usaha bersama dengan Tergugat.Penggugat jangan mengelak dari kenyataan. Semua PNS tahu danmerasakan bahwa dinyatakan lulus hari ini belum langsung menerima gajihari ini pula. Untuk menjadi PNS butuh proses yang panjang dan butuh biayayang banyak. Penggugat menjadi PNS juga melalui proses danmenggunakan biaya yang banyak pula. Sebagian besar biaya ditanggungoleh Tergugat.

Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat, bahwaPenggugat menjadi PNS sesudah menikah dengan Tergugat. Sebagai buktidiantara buktibukti yang lainnya. Lihat Buku Nikah apa pekerjaan masingmasing antara suami dan istri.

Seleksi CPNS sampai dengan menjadi PNS bernilai Rp. 50.000.000,b. Biaya Pendidikan meraih Sarjana (S1) bernilai Rp. 50.000.000,Oleh sebab itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormatagar tetap memperhitungkan segala kerugian yang dialami Tergugat.19.Bahwa pada poin 19. Replik Penggugat, Bahwa Anak anak Penggugat danTergugat, sejak ditinggalkan Penggugat sampai saat ini tinggal bersamaTergugat (dalam asuhan Tergugat).

Tunjangan tersebutsetiap bulan bernilai Rp. 1.000.000.,.bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat rekonpensi danTergugat rekonpensi atas usaha bersama Tergugat rekonpensi dapatdiangkat menjadi PNS yang berpenghasilan setiap bulan danberlangsung seumur hidupnya.

Sesuai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 mengatakan, PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau SuratKeterangan terlebih dahulu dari Pejabat :1) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau SuratKeterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaansecara tertulis;2) Dalam Surat Permintaan Izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraianuntuk mendapatkan Surat

SK.174/821.13/D/161/2007Tentang Pengangkatan CPNS Golongan III menjadi PNS di Lingkungan Pemko Batam,Surat Permohonan Keterangan Izin Bercerai dari Atasan, Surat Penyampaian Hasil BeritaAcara Pemberian Keterangan, Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian; serta 2(dua) orang saksi dibawah sumpah bernama : Melina Pardosi dan Kenny Nainggolan,sebagaimana selengkapnya telah diterangkan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, alat bukti surat, serta pengakuanPenggugat dan para

Ratna Sari Dewi Pardosi, dikeluarkanoleh Walikota Batam, tertanggal 25 Juli 2014; telah membuktikan bahwa sebagaiseorang PNS sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS; pihakPenggugat telah memohon izin kepada pejabat atasannya (P5); yang padapokoknya dari bukti P6; pejabat langsung atasannya Kepala Dinas KesehatanKota Batam telah menyimpulkan dapat menerima secara akal sehat dan tidakbertentangan dengan peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PegawaiNegeri Sipil, pada pokoknya dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa bagi PNS yangberkedudukan sebagai Penggugat ataupun Tergugat untuk memperoleh izin atau suratketerangan perceraian harus mengajukan permintaan secara tertulis terlebih dahulukepada pejabat atau atasannya;7.

perundangundangan yang berlaku; sedangkan bukti (P7); Keputusan WalikotaBatam, tertanggal 25 Juli 2014 telah menolak permintaan izin perceraian dari Penggugattersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat sebagai seorang PNS secaraprosedural sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya, walaupun diantara atasan24langsungnya yaitu Kepala Dinas Kesehatan telah membolehkannya, sedangkan WalikotaBatam

PUTUSANNomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Bgi.oes am (ah o2 See) WhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Nurbaya binti Marwan, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SI (SarjanaPendidikan Agama JSlam), pekerjaan PNS (Guru),berkediaman di RI.006, Kelurahan Dodung, KecamatanBanggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Penggugat

;MelawanDarwin Mayaya bin Adolf, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan D2(PGSD), pekerjaan PNS (Guru), berkediaman di DesaBolokut, Kecamatan Bokan Kepulauan, KabupatenBanggai Laut, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 08 September2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dibawah Register Nomor 0149

Bukti tersebut diperiksa dandicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup dan telah dinezegelin diberi tanda P.1;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor800/96/BKPSDMD/2017, tanggal 06 Agustus 2017, perihal PemberianZin Perceraian atas nama Nurbaya binti Marwan.Bukti tersebutdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuaidengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin diberi tandaP.2);FotokopiDaftar Pembayaran Gaji Induk PNS

Bukti tersebut diperiksa dan sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup, diberi tanda P.3);Fotokopi Surat Keputusan MENDIKBUD Nomor0217.1811/C5/TP/T2/2017, tanggal 25 Oktober 2017, tentangPenerimaan tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah pada JenjangPendidikan Dasar di Kab. Banggai Laut, Semster 2 Tahun 2017,an.Darwin Mayaya. Bukti tersebut diperiksa dan sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup, diberi tanda P.4);B. Saksi:1.H. Abd.

Hajir bin Layan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempattinggal di Desa Kaukes, Kecamatan Bokan Kepulauan, KabupatenBanggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan halhal sebagaiberikut: Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksiadalah teman Tergugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isterisah dansetelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Dinas, daripernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah

PA.Pdgo Nai,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadilli perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :Pemohon konpensi, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PensiunanPNS, Tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;sebagai Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;melawanTermohon konpensi , Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS

Saksi1P: umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS,tempat tinggal di Kecamatan Nanggalo Kota Padang;Hal. 7 dari 21 halamanPts. No. 0000/Pdt.G/2017/PA.PdgAdalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikahpada kirakira 20 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 orang anak.

Saksi 2 P: umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempattinggal di Kecamatan Kuranji Kota Padang;di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karenasaksi adalah anak angkat Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikahpada tahun 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak.Hal. 8 dari 21 halamanPts.

No. 0000/Pdt.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa selain itu Termohon juga mengajukan saksi /keluarga sebagai berikut : Saksi 1 T : umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempattinggal di Kecamatan Kota Tangah Kota Padang;Adalah tante Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telahdikaruniai 2 orang anak.

No. 0000/Pdt.G/2017/PA.Pdg158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonpensi akan dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi tentang nafkahiddah Penggugat rekonpensi seluruhnya sejumlah Rp 10.000.000, (Sepuluhjuta rupiah), oleh Tergugat rekonpensi tidak disanggupi dengan alasan yangpada pokoknya saat ini Tergugat rekonpensi sudah pensiun dari pekerjaansebagai PNS, dan oleh karena itu Tergugat rekonpensi hanya menyanggupinafkah iddah Penggugat rekonpensi selurunnya sejumlah

Desember 2014 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2014/PN Rbi telahmengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun dasar dan atau dalildalil gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :Halaman dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN Rbi1Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010 Penggugat telah menyerahkan uangkepada tergugat secara bertahap dengan jumlah keseluruhan Rp.160.000.000,(Seratus Enam Puluh Juta Rupiah), dengan perincian untuk setiap orang yangakan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS

) dikenakan biaya sebesar Rp85.000.000, (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Penggugat tergiur denganucapan serta janji yang disampaikan oleh Tergugat, sehingga Penggugatmengajukan 2 (Dua) orang anak yang bernama HARI EKA SAPUTRA danNILAWATI PRAWIRO SAPUTRI yang merupakan anak kandung danPenggugat;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menjadikan PNS terhadap2 anak Penggugat tidak berhasil meluluskan untuk diangkat menjadi PNShanyalah suatu siasat untuk mendapatkan sejumlah uang sebesar

perdamaian tersebuttidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikanjawaban pada pokoknya sebagai berikut:1Pada dasarnya saya mengakui adanya penerimaan uang dari Penggugat sebesarRp.160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta).Saya tidak pernah membujuk rayu penggugat supaya menyerahkan uang untukmenjadikan anaknya sebagai PNS

Atas bantuan teman penggugat, mereka mendatangi rumah sayauntuk meminta bantuan menjadikan anakya sebagai PNS, padahal saya sudah jelaskanposisi saya pada saat itu sebagai kabag perekonomian tidak punya kewenangan dalamhal pengangkatan PNS. Namun penggugat bersama temannya tetap meminta saya untukmencarikan jalan supaya anaknya menjadi PNS dan menyerahkan uang sejumlahtersebut di atas, tanpa dipaksa dan saya minta (untunguntungan).

Saya sekarang hanya mengandalkan gaji sebagai PNS itupun ada potonganBank BNI yang saya ambil kredit dengan jaminan sertifikat rumah yang saya tempatisekarang sehingga sisa gaji yang saya terima perbulan hanya RP. 700.000,00 (tujuh ratusribu rupiah) sedangkan tanggungan saya, istri dan 4 orang anak : 1 orang SD, orangTsanawiyah dan 2 orang perguruan tinggi di Mataram.Menimbang apa yang saya sampaikan pada poin di atas, dengan kerendahan hati, mohonkepada Majelis untuk dapat mempertimbangkan agar

PUTUSANNomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sriaie ll Cees Ot at) peeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Serui yang memeriksa, mengadili sertamenyelesaikan perkara perdata tertentu pada pengadilan tingkat pertamadalam persidangan Hakim Tunggal, yang menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat antara;PENGGUGAT, lahir di Kanjiro, tanggal 6 September 1982 (39 tahun),agama Islam, pendidikan Dill Kebidanan,Pekerjaan PNS Puskesmas Warari, alamat ALAMAT,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Melawan

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukunkembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denganTergugat;Bahwa anakanak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama denganPenggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anakanak sendiri danrasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugatmohon agar anakanak tersebut ditetapbkan berada dalam pengasuhandan pemeliharaan Penggugat;12.Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS

Telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laluoleh Hakim diberi tanda P.2;Bahwa selain beberapa buktibukti berupa surat tersebut di atas,Penggugat juga mengajukan beberapa lampiran dalam persyaratanadministrasi perceraian knusus PNS, masingmasing sebagai berikut;1.Surat Asli Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian yangditandatangani langsung oleh Penggugat tertanggal 8 September2021, kemudian surat tersebut diajukan kepada Kepala DinasKesehatan Kabupaten ALAMAT, kemudian oleh Hakim

2021, kemudian oleh Hakimdiberi tanda P.4;Surat Keterangan Pisah Rumah Nomor 001/SKPR/K.FAM/IX/2021yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan ALAMATPutusan Cerai Gugat Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sri 5tertanggal 22 September 2021, kemudian oleh Hakim diberi tandaP.5;Bahwa selain beberapa buktibukti berupa surat tersebut di atas,Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masingmasingsebagai berikut;Saksi (Pertama);NAMA SAKSI, lahir di Serui 24 April 1990 (31 tahun), agama Islam,pekerjaan PNS

sejak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi terlihatoleh Saksi di Serui, bahkan beberapa hari yang lalu (sebelum haripersidangan ini), Saksi masih sempat ke rumah kediamanPenggugat, dan tidak lagi tampak keberadaan Tergugat di sana;Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tabahmenghadapi permasalahan rumah tangganya, namun Penggugattetap berkeinginan melanjutkan proses perceraiannya;Saksi Il (Kedua);NAMA SAKSI, lahir di Ujung Pandang tanggal 7 Mei 1992 (29 tahun),agamIslam, pekerjaan PNS

PUTUSANNomor: 655/Pdt.G/2017/PA.Jmb.55M oS ZU1 all atuIN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAL eeegucee gama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara CeraiTalak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :Pemohon, Umur 32, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempattinggal di Jl. XXXX Kec.

Jelutung Kota Jambi,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.LawanTermohon umur 31, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempattinggal XXXX, Kel. XXXX, Kec.

Bahwa pemohon sudah mendapatkan izin perceraian dari atasanterkait status Pemohon sebagai seorang PNS. Bahwa untuk memperkuat pemohon ini Pemohon telah siap denganalat bukti baik tertulis maupun saksi di persidangan.Berdasarkan alasan / dahlil dahlil diatas, pemohon mohon agar ketuapengadilan agama jambi c/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbuny/i :Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya.2.

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon datang menghadap, dan dalam Pemeriksaanidentitas para pihak terbukti Pemohon adalah seorang PNS.

Saksi Pemohon kedua, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaanPensiunan PNS, bertempat tinggal di Jin. XXXX Kelurahan XXXXBatang Hari.

PUTUS ANNomor 0218/Pdt.G/2013/PA.T1b.BISMILLAHTRRAHMANTRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa danmengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:FULAN BIN FULAN, Umur 30 Tahun, Agama Islam, PendidikanS.1 Pendidikan, Pekerjaan PNS (DISBUDPARKab.

Tuba), selanjutnya di sebut, PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;MelawanFULANA BINTI FULAN, Umur 31 Tahun, Agama Islam,Pendidikan S.1 Keperawatan, Pekerjaan PNS(RSUD Menggala, Kab.

Bahwa dalil Pemohon pada nomor 3 huruf (a) adalahtidak benar dikarenakan selain Pemohon yang bekerjasebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang,Hlm. 4 dari 23 hlm Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.T1bTermohon juga bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.Sehingga alasan yang menyatakan Termohon tidak terimanafkah wajib bahkan selampau menuntut lebih dariPemohon adalah tidak benar.

Dengan demikianpemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai NegeriSipil(PNS) telah memperoleh surat izin bercerai dariatasan, telah sesuai dengan maksud ketentuan PeraturanHlm. 12 dari 23 hlm Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.T1bPemerintah Nomor 30 tahun 1983, Jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Termohon inperson kepada kuasanya telah memenuhi ketentuan SuratEdaran Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/KUMDIL/8810/1X/1987

pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat tetapberkewajiban untuk memberi mutah Penggugat, hal tersebutHlm. 18 dari 23 hlm Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2013/PA.T1bsejalan dengan firman Allah dalam surah Al Ahzab ayat 49yang berbunyiArtinya:Senangkanlah oleh mu hati mereka denganpemberian (mutah) dan lepaslah mereka secarabaik.Menimbang bahwa besarnya mutah yang akan diberikanoleh Tergugat Majelis memandang layak dan patut denganpertimbangan masa perkawinan yang telah dijalani danstatus Tergugat sebagai PNS