KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14 Februari 1961,agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, PendidikanStrata , tempat kediaman di JKAB BULUNGAN,Propinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon,melawanTERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malinau, 25 Mei 1968, agamaIslam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, PendidikanStrata I, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, PropinsiKalimantan Utara sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksidi muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 354/Pdt.G/2019/PA.TSe,tanggal 09 Desember

Negeri Sipil, Bukti tersebut telah bernazaelenserta telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda T.1 diberi tanggaldan paraf oleh Hakim;Bahwa Pemohon dan Termohon masingmasing telah menyampaikankesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;Halaman 7 dari 15 putusan Nomo 354/Pat.G/2019/PA.

Negeri Sipil, Termohon telahmemberitahukan adanya gugatan perceraian dan telah memperoleh izinmelakukan perceraian dari atasan Termohon, sehingga Termohon telahmemenuhi Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talakterhadap Termohon dengan dalildalil sebagaimana terurai dalam suratpermohonan Pemohon;Menimbang

Negeri Sipil, sehingga Termohon telahmemenuhi Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2,P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti faktafakta sebagai berikut:1.

Foto copy Kartu Tanda Penududuk (KTP) atas nama Buya Karim, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.9) ;10.Foto copy Surat Penyerahan Anak tertanggal 05 Juli 2016, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.10) ;11.Foto copy Surat Keputusan Bupati Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atasnama Salma Tosofu tertanggal 30 Maret 2014, yang selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberitanda (P.11) ;12.Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 September 2016,

Negeri Sipil diKantor Kelurahan Tuguwaji dan Buya Karim bekerja sebagai Wiraswasta; Bahwa yang saksi tahu kedua orang tua kandung dari anak tersebut tidakkeberatan anaknya dijadikan anak angkat atau dipelihara dan dibesarkan olehpara Pemohon; Bahwa setahu saksi sudah ada penyerahan anak dari orang tua kandungkepada Para Pemohon dan telah dibuat surat penyerahannya;Saksi 2 : Nurani Hamadun Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan ParaPemohon ; Bahwa benar para Pemohon ada sebagai

suami isteri ; Bahwa setahu saksi sampai sekarang ini para Pemohon belum dikaruniai anak; Bahwa saksi melihat anak Rehan Ade sudah dipelihara dan diasuh oleh paraPemohon di rumah Para Pemohon sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2016; Bahwa saksi mengenali orang tua kandung dari anak tersebut, yaitu PemohonSalma Tosofu adalah sepupu dari Rehan Ade/ ayah kandung anak tersebut; Bahwa orang tua kandung anak tersebut bekerja sebagai Petani; Bahwa Pemohon Salma Tosofu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di

HERI KURNIAWAN.SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru KecamatanMentok Kabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang lakilakibernama BUJANG;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama ARDITIYA PRATAMA, Jenis kelamin lakilaki, diSimpang

SAKSHI Il: ZURMAWATIL.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di KampungJawa Baru, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang lakilakibernama BUJANG;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama ARDITIYA PRATAMA, Jenis kelamin lakilaki, diSimpang Tiga pada

);Foto copy surat surat tersebut telah dibubuhi materai, dimana setelah foto copy tersebutdicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalau aslinya dikembalikan kepada pemohonsedangkan foto copy dimasukkan kedalam berkas perkara ;Selanjutnya dipersidangan pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yangsekarang menunggu diluar sidang ;Atas perkenan Hakim, kemudian dipanggil masuk saksi keI yang mengaku bernama :SAKSI 1; HERI KURNIAWAN .SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal diKampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat; Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yangsebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke I memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

Memang kelahiran anak Pemohon tersebut belum di catatkandi catatan sipil sehingga belum mempunyai akta kelahiran.Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan ;8Kemudian saksi ke2 dipanggil masuk keruang sidang,atas pertanyaan Hakim, saksi ke2mengaku bernama :SAKSI I: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kampung Jawa Baru,Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut

PUTUSANNomor 253/Pdt.G/2014/PA.Pwlert yor Ul pwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan,dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 30 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam,bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebutPenggugat.melawanTERGUGAT, umur 31 tahun, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di jalanKabupaten

No. 253/Pdt.G/201 4/PA Pw.tahun kami menikah, saya lulus menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dankemudian saya ditugaskan pada Kantor Kebudayaan dan Pariwisatakabupaten Polewali Mandar serta saya mengandung anak pertama kami,pada saat itu saya mengira kehidupan rumah tangga kami akan berubahmenjadi lebih baik ternyata tidak ada bedanya dengan sejak awalpernikahan..

percekcokan kami juga biasanya didasari dari persoalan yang hanyakarena dari permasalahan sepele saja tetapi suami saya selalu membesarbesarkan persoalan tersebut, sebagai contoh diantaranya jika sayaterlambat pulang kantor beberapa menit saja itu biasanya dijadikan sebagaibahan pertengkaran lagi, menurut Suami saya jika saya sudah tidakmempunyai pekerjaan lagi di kantor maka saya harus pulang ke rumahwalaupun sebenarnya belum tiba waktunya untuk pulang kantor, padahalsaya sebagai seorang PNS (Pegawai

Negeri Sipil) mempunyai kewajibanmelaksanakan tugas pada jam kerja sesuai yang telah ditentukan olehPemerintah Daerah, tetapi suami saya sangat sulit untuk mengerti danmemahami tentang pekerjaan dan keadaan saya, sehingga saya hanya bisabersabar dengan tujuan karena saya tetap ingin mempertahankan rumahtangga kami..

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2009 terjadi percekcokan lagi yang didasariatas perdebatan yang tidak ada titik temunya, di antaranya yaitu suami sayamenginginkan supaya saya tidak bergaul lagi dengan temanteman kantorsaya yang masih berstatus gadis, dan yang lebih tidak bisa saya terimaadalah suami saya meminta supaya saya berhenti bekerja dengan kata lainsaya mengundurkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga denganmerasa sangat terpaksa saya mengatakan kepadanya bahwa lebih baiksaya memilin pekerjaan

Negeri Sipil, sehingga penghasilan tergugat sebagaisopir, tergugat nikmati sendiri dengan dibelikan minuman keras, main judi danmain perempuan.e Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10(sepuluh) bulan, karena tergugat yang meninggalkan rumah tempat tinggalbersama, lantaran tergugat pulang pada saat larut malam dalam keadaanmabuk, dan pada saat itu penggugat menasehati tergugat, tetapi tergugatberbalik marah dan langsung menampar muka dan memukul penggugatdengan

dansetelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat denganmembawa semua pakaiannya.e Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidakpernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan tidak pernah juga ada usahadari pihak keluarga tergugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat,dan tergugat pernah membuat Surat Pernyataan bersedia bercerai denganpenggugat yang disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa potertanggal 18 Agustus 2009. e Bahwa penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil sudah pernah membuat suratpermohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Bupati Gowa melaluiKepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa, tetapi sampai sekarangbelum keluar surat izin tersebut lantaran surat izin penggugat masih dalamtahap proses administrasi.Bahwa berdasarkan halhal dan alasanalasan tersebut, penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusansebagai berikut

Negeri Sipil telah memperoleh izincerai dari pejabat yang berwenang yaitu keputusan Bupati Gowa Nomor4742/2009/KBDD, tentang pemberian izin perceraian, tanggal 9 Februari 2010.Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat penggugat agartetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yangbahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlahsurat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehpenggugat.Bahwa untuk menguatkan

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, sehingga perkaranyadiproses lebih lanjut.Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkinagar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidakpula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkansesuatu halangan yang sah

, Am.Pd. sebagai Pegawai NegeriSipil, didukung dengan keterangan saksi Dede Maulana yang pada pokoknyamenyatakan jika saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri SumberAgung sejak tahun 1998, kemudian pada tanggal 1 April 2008 Salbia Turki mulaibekerja sebagai guru olahraga di SD Negeri Sumber Agung dan juga menjadiwali kelas 1, didukung pula dengan keterangan saksi Arsad Rumasukun yangpada pokoknya tahu jika Salbia Turki bekerja sebagai guru, menunjukkanbahwa Salbia Turki bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil yaitu sebagai Guru diHalaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN DthSD Negeri UPTX Sumber Agung Kecamatan Bula Kabupaten Seram BagianTimur;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fotokopi KeteranganBelum Pernah Menikah Nomor : 474.2/75/IV/2018 tanggal 25 April 2018 yangdikeluarkan oleh Sekretaris Negeri Bula, didukung dengan keterangan saksiDede Maulana yang pada pokoknya menyatakan jika selama hidupnya SalbiaTurki tidak menikah, menunjukkan bahwa Salbia Turki belum pernah

Yusuf Turki selaku ayah dari Salbia Turki meninggal dunia diBula pada tanggal 10 Mei 2008; Bahwa Kuraisin Modal selaku ibu dari Salbia Turki meninggal dunia di Bulapada tanggal 8 Februari 1974; Bahwa Salbia Turki mempunyai saudara kandung yaitu Jahara Turki(Pemohon), Ahmad Turki, Siti Turki dan Hanim Turki; Bahwa Salbia Turki bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Gurudi SD Negeri UPTX Sumber Agung Kecamatan Bula Kabupaten SeramBagian Timur; Bahwa Salbia Turki meninggal dunia di Geser

Taspen Cabang Ambon maupun instansi terkait;Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN DthMenimbang, bahwa terhadap petitum dimaksud, Hakim berpendapatbahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, Salbia Turki bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Guru di SD Negeri UPTX SumberAgung Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk itu dalamkedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Salbia Turki mempunyai hakhakkeuangan pada PT. Taspen, dalam hal ini pada PT.

PUTUSANNomor 71/Pdt.G/2012/PA.BIkBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusanatas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal diKabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP

Fotokopi tersebut telah dimateraikan cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketuamajelis diberi kode P1;e Asli Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 800/02IIIX/BKDD/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang pemberian izinperceraian kepada pegawai negeri sipil atas nama Hj. Mulyati, NIP. 19670714 200701 2 019, oleh ketua majelis diberi kodeP2;b. Saksi.1.

berupa surat bertanda P1 danP2 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawahSumpah sebagaimana terurai di muka;Menimbang, bahwa bukti Pl yang diajukan oleh Penggugatternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untukmenerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhisyarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan buktisurat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai

Negeri SipilDinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah DesaKabupaten Bulukumba, maka sesuai Peraturan pemerintah nomor 10tahun 1983 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapat ijin dariatasannya ;Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan oleh Penggugatternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untukmenerangkan suatu keadaan, dan berdasarkan bukti surat tersebut,maka harus dinyatakan bahwa Penggugat sebagai Pegawai negeri sipiltelah mendapatkan ijin untuk bercerai dengan suaminya ;Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugatternyata telah memenuhi

., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Villa Kenali Permai Blok HIl, Nomor 10, RT 016,Kelurahan Mayang Mangurai, Kota Jambi, Provinsi Jambi,pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur JambiNomor 676/KEP.GUB/BKD4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 tentangPencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEPGUB/BKD2.2/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas namaTuti Gantini, S.E., dan Penetapan Pemberhentian karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan;4.

Putusan Nomor 496 K/TUN/2020Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara junctis Pasal 1 angka 17,Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaiPejabat Pembina Kepegawaian berwenang menerbitkan keputusan tatausaha negara objek sengketa;Bahwa berdasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukumtetao dan telan dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat,Termohon

Putusan Nomor 496 K/TUN/2020Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS)diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

Tmk(~~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara:XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,XXXX Uumurpendidikan S1, tempat kediaman di XXXX Kec. Indihiang KotaTasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaXXXX dan XXXxX Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXKecamatan.

Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan suratKuasa khusus tanggal 04 Mei 2020 yang telah didaftar dalamRegister Kuasa Nomor 0814/Reg.K/2020/PA.mk tanggal 08 Mei2020, sebagai Penggugat;melawan51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S2, tempat kediaman di XXXX Kec.

TmkBahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.4/Kep.401 bksdm/2020 tanggal21 Juli 202 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota Tasikmalaya;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena

Kuasa Khusus, danMajelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu MajelisHakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberibantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberiizin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquosebagai advokat profesional;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengandemikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmidan patut

PUTUSANNomor 480/Pdt.G/2019/PA.KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara pihakpihak:Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempatkediaman di Kabupaten Batu Bara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Zulkifli, SH dan Dedi Suheri,SH, Advokat

Negeri Sipil yang telahHalaman 2 dari 12 halaman.

Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikanperkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetappada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa Pemohon berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telahdiberikan izin untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Keputusan BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 800/1493/BKD/2019tertanggal 24 Juli 2019;Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaanperkara dalam persidangan

Dengan demikian Majelis Hakimberpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4)UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dantelah diberikan izin untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan KeputusanBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 800/1493/

BKD/2019tertanggal 24 Juli 2019 sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telahmengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untukdijadikan alat bukti di persidangan.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattersebut semakin lama semakin memuncak karena Penggugat selaku istriyang sah dari Tergugat tidak didaftarkan sebagai istri Pegawai Negeri Sipildimana Tergugat bekerja, pada waktu itu Tergugat ditanya oleh orang tuaPenggugat, jawabnya hanya lupa.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat atau apabilaPengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, parapihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh SuratKeterangan untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang , oleh karenanyamajelis Hakim menunda sidang sampai batas

dan pertengkaran; Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat danTergugat, terjadi di rumah saksi pada siang, malam hari; Bahwa Setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah,dalam sebulan hanya diberi Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehinggatidak cukup, terkadang di minta lagi oleh Tergugat dan disamping itu namaPenggugat tidak di masukkan ke dalam data Kepegawaian tempat Tergugatbekerja sebagai Pegawai

Negeri ; Bahwa Setelah terjadi pertangkaran tersebut, Kemudian mereka berpisahtempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 5 bulan ; Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepadaPenggugat dan mereka tidak pernah saling mengunjungji; Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil;Him 4 dari 12 him Putusan.No.2027/Pat.G/2018/PA.Jbg Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi; Bahwa Sudah cukup;Saksi Il: SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam

Negeri; Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut, kKemudian terjadipisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarangberlangsung selama + 2 tahun 5 bulan: Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernahdatang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat, dan diantaramereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhandan keharmonisan rumah tangga; Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguhsungguh bahwa dirinya tidak

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung sudahmendapat Surat Izin Perceraian Nomor : 879/1850/PC/II.09/2012 tertanggal 13Maret 2012 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung;Hal 3 dari 14Putusan No : 0286/Pdt.G/2012/PA.Tnk9.

dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, namun upaya tersebut tidak berhasilHal 5 dari 14Putusan No : 0286/Pdt.G/2012/PA.Tnkdan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak perah hadir dipersidangan;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil, sesuai ketentuanPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izinmelakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangdengan surat keputusan Nomor : 879/1850/PC/II.09/2012 tertanggal 13 Maret2012 tentang Pemberian Izin Perceraian;Bahwa, pada sidang tanggal 01 Mei 2012 dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tetapi ada perubahanyaitu

kepada Penggugatagar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahung 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, namun upayatersebut tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa, Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil, sesuaiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangizin melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, PenggugatHal 11 dari 14 Putusan No : 0286/Pdt.G/2012/PA.Tnktelah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang dengan surat keputusan Nomor : 879/1850/PC/II.09/2012 tertanggal 13Maret 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian; Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut, tidak datang

PUTUSANNomor 87/Pdt.G/2019/PA.MpwKA) Vash =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Maret1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanDiploma Ill, tempat kediaman di Kabupaten Mempawah sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 42 tahun, tempat

dan tanggal lahir Batu Ampar, 11 Juni 1977,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan StrataIl, tempat kediaman di Kabupaten Mempawah sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2019telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Mempawah, dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berkewajiban terlebin dahulumendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang,dan dalam dalilnya Penggugat telah memperoleh izin pejabat yang berwenangtersebut, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan

Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, terbukti bahwa Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil telan mendapatkan izin untuk melakukanperceraian dari pejabat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan gugatanperceraian dengan alasan adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terusmenerus maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkanketerangan pihak keluarga dan atau orangorang yang dekat

Negeri Sipil telahmemperoleh izin bercerai dari atasan;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasangsuami isteri telah cekcok satu sama lain, dan isteri pun sudah tidak berniat lagiuntuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai Ssuamisteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupidan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor

PUTUSANNomor 660/Pdt.G/2017/PA PipG2 RN abtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara antara :PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikanSarjana DiplomaIll (D3) Farmasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempatkediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.MelawanTERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata (S1) Pertanian, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempatkediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini.Telah mendengar keterangan Penggugat.Telah memeriksa buktibukti yang diajukan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan registerNomor 660/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 11 Desember 2017, mengajukangugatan cerai terhadap Tergugat dengan

Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentangtempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri; Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dalammenjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya; Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keyakinan danoptimisme dalam usaha mencapai tujuan berumahtangga untukmembentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil pada KantorDinas Kesehatan Kota Palopo telah mendapatkan izin untuk berceraiberdasarkan Surat Keputusan/Keterangan Nomor: yang dikeluarkanoleh Walikota Palopo tanggal 01 Agustus 2017.

negeri sipil telah memperolehizin dari atasannya berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor yang dikeluarkantanggal 01 Agustus 2017 oleh Walikota Palopo, oleh sebab itupemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan diawali dengan membacakansurat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatan tersebut, Penggugatmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .

PUTUSANNomor 279/Pdt.G/2018/PA.Bkyaml Cpe ll abil aesDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili padatingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 12 April 1966, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal

lahir Mempawah, 08 Maret 1961, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KotaSingkawang, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARAHal. 1 dari 18 Put.

Sehingga karenanya perkawinan tersebutadalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jucto Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975;Bahwa mengingat Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilmaka telah disetujui dan diberi ijin Atasan Penggugat dengan dasarKeputusan Walikota Singkawang Nomor Tahun 2018 tetang PemberianIjin Perceraian, tertanggal 15 Mei 2018;Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat berjalan baik dan harmonis

, yang merupakan aktaautentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbuktiPenggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejaktanggal 26 Pebruari 1986, sehingga dengan demikian keduanyaberkedudukan hukum yang benar sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Izin PerceraianMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal angka 1 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai

Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariPejabat;Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban tersebutPenggugat telah menyampaikan Surat Keputusan Walikota Singkawangtentang Pemberian Izin Cerai, sebagaimana bukti P.3, dengan demikianHal. 10 dari 18 Put.

PUTUSANNomor 3347/Pdt.G/2021/PA.Ckrmz, Marl2p aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:NAMA, tempat dan tanggal lahir Majalengjka 08 Juni 1984, umur 37 tahun,agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi,selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;lawanNAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta 18 Agustus 1983, umur 38 tahun,agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebutsebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar Pemohon serta saksisaksinya;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmemiliki izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat IzinPerceraian No. 800/7738/Distan/2021 yang dikeluarkan oleh DinasPertanian Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Oktober 2021;10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;Bahwa berdasarkan halhal dan alasan tersebut di atas, makapermohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukumdan mempunyai alasanalasan yang cukup.

Putusan Nomor 3347/Pdt.G/2021/PA.CkrBahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkanKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/17738/Distan/2021 tanggal11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehatiPemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTermohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu. dibacakanlah suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Putusan Nomor 3347/Pdt.G/2021/PA.CkrMenimbang berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor 800/17738/Distan/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan olehDinas Pertanian Kabupaten Bekasi, maka secara administratif, Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahn Nomor 10 Tahun 1983tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karenanyaproses pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan

Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalahdisebabkan oleh halhal sebagai berikut:Tergugat memaksa Penggugat untuk pindah tugas ke Sidoarjokemudian Penggugat berusaha untuk mengurus pindah sebagaiPegawai Negeri Sipil (Guru), namun diwilayah Sidoarjo tidak ada yangbutuh untuk menerima Penggugat sebagai Guru, kemudian Tergugatmemaksa Penggugat untuk berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil, laluterjadi perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Adapun upaya perdamaian di luar sidang dengan caramenempuh proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izinuntuk melakukan perceraian dari Kepala SMP negeri 1 Marancar sesuaidengan surat Nomor 094/066/SMPN.1/2015, tanggal 21 September 2015;Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat telah mengajukan buktibukti sebagai berikut

Negeri Sipil(PNS) telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengansuaminya (Tergugat) dari Kepala SMP Negeri 1 Marancar, hal ini sesuaiHal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2015/PA.Pspkdengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangmasih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P)adalah sebagai bukti

Negeri Sipil,saksisaksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak ikut tinggal di KotaPadangsidimpuan adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilaipembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuanhukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamPasal 308 RBg;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaianketerangan kedua orang saksi Pemohon tersebut ternyata satu sama lain salingbersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;Menimbang

, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakimmenemukan faktafakta sebagai berikut:1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,menikah pada tanggal 4 Agustus 2014;2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak 2 (dua) minggu pernikahan, Penggugat tinggal di KotaPadangsidimpuan, sedang Tergugat tinggal di Jawa Timur;3. bahwa Penggugat tingggal di Kota Padangsidimpuan karena bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil;Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G

PUTUSANNomor 153/Pdt.G/2021/PA.SwwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Perceraian antara;PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa,Kabupaten Bone Bolango, sebagai PenggugatMelawanTERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam,

Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmemperoleh izin perceraian dari atasan Penggugat dengan nomor:800/DISDIKBB/SET/336a/III/2021 tanggal 30 Maret 2021;10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasanalasan tersebut, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan menetapkan halhal sebagai berikut :Primair :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di DesaTalulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango : Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri; Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtuaPenggugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa saksi sering melihat pertengkaran mulut Penggugat danTergugat; Bahwa Penyebabnya adalah

Negeri Sipil, tempat tinggal di DesaDuano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango :Bahwa Ya, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtuaPenggugat;Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mulut Penggugatdan Tergugat hanya mengetahui pisah tempat tinggal Penggugatdan Tergugat;Bahwa Sejak 6 bulan setelah menikah Penggugat dan

Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi,keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalamduduk perkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yangmemberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain danrelevan dengan dalildalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidakada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

PUTUSANNomor 1596/Pdt.G/2016/PA.KrwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kabupaten Karawang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta.

berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadil adilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat di dampingikuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidakpernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil ataukuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 31Agustus 2016 dengan relaas panggilan, Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.Krw., danketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil untuk mengajukangugatannya telah mendapatkan izin dari atasannya yang mempunyaiwewenang memberikankan izin kepada Penggugat untuk mengajukanperceraian di Penggadilan Agama Karawang yaitu Dari Sekretariat daerahPemerintah Kabupaten Karawang Yaitu Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor tanggal 15 September 2016 ;Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.KrwBahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapatdilaksanakan, Majelis Hakim setiap dipersidangan telah

KrwMenimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri sipil telahmendapat izin dari atasan penggugat atau pejabat yang berwenang untuk ituyaitu Keputusan pemberian Izin Perceraian Nomor tanggal 15September 2016 yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Karawang SekretariatDaerah Pemerintah Kabupaten Karwang Dengan demikian Penggugat telahmemenuhi syrata sebagai Pegawai negeri Sipil untuk mengajukan gugatanCerai terhadap Tergugatt sebagaimasn yang diatur dalam PP nomor 10 tahun1983 diperbaiki PP nomor

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasPertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan telahmendapat surat izin melakukan perceraian oleh Bupati KabupatenKepulauan Selayar dengan Nomor : 800/02/I/2022/BPKPSD, tertanggal 31Januari 2022.7.

Surat Panggilan (relaas)Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Sly. tanggal O7 Februari 2022 dan tanggal 16Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugattersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidakberceral dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS),yang telah mendapatkan izin dari atasan;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Halaman 3 dari 13 Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.

Sly.Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebuttidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil(PNS), yang telah mendapatkan izin dari atasan, sebagaimana ketentuan Pasal3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah denganPeraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajib mendapatkan ijin dari atasan