Penetapan Hari Sidang Nomor: 268/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal3 Pebruari 2022 tentang pembacaan Putusan pada hari Jumat tanggal 4Pebruari 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;5.

,M.H., masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terobuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4Pebruari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehMARDIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilantanpa dihadiri oleh para pihak ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,Dto DtoGURUH JAYA SAPUTRA, S.H.

Putusan Perkara Nomor : 100/B/2021/PT.TUN.SBY.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Majelis HakimBanding, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Bundel Adan Bundel B secara elektronik dan setelah diunduh melalui Sistem InformasiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Majelis Hakim Banding dalammusyawarah pada hari Senin tanggal 27 April 2021 telah dicapai mufakat bulatdan menyatakan bahwapertimbangan

pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutusperkara tersebut ;Menimbang, bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskemas SeonNomor : DINKES.610/PPK20/KTRK.Seon/47/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020merupakan Perobuatan Hukum Perdata, maka Putusan Pengadilan TingkatPertama haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengancermat Memori Banding dari Pembanding / Penggugat yang telah diunduhmelalui Sistem

Bekasi Timur Kota Bekasi.Bahwa saat penangkapan langsung melakukan penggeledahan barangbukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenisShabu dengan bruto 3,60 (tiga Koma enam puluh), 1 (Satu) unit Hp merekXIOMI warna putih no.hp 081283279449.Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari sdr INDRA(DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib diserahin sistem tempel ditiang listrik daerah Cilincing Jakarta Utarasebanyak 1 (Satu) bungkus plastik berisi

Bekasi Timur Kota Bekasi.Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN BksBahwa saat penangkapan langsung melakukan penggeledahan barangbukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenisShabu dengan bruto 3,60 (tiga Koma enam puluh), 1 (Satu) unit Hp merekXIOMI warna putih no.hp 081283279449.Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari sdr INDRA(DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib diserahin sistem tempel ditiang listrik daerah Cilincing

Bekasi Timur KotaBekasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenisShabu dengan bruto 3,60 (tiga koma enam nol ) dalam kotak HP dan 1(satu) unit HP merek XIOMI type 4A warna putih no.hp 081283279449.Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari sdr INDRA(DPO) Pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wibdiserahin dengan sistem tempel ditiang listrik daerah Cilincing JakartaUtara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Shabu dalambungkus rokok

Bekasi TimurKota Bekasi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotikajenis Shabu dengan bruto 3,60 (tiga koma enam nol ) dalam kotak HPdan 1 (satu) unit HP merek XIOMI type 4A warna putih no.hp081283279449.Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari sdrINDRA (DPO) Pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 15.30Wib diserahin dengan sistem tempel ditiang listrik daerah CilincingJakarta Utara sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi Shabudalam bungkus

./2001 Tentang TataCara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem InformasiPerpajakan menyatakan sebagai berikut :1) Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu proseduradministrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhankewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidakhanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaanHalaman 9 dari 19 halaman.

Pajak tersebut tidak memenuhisyarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maka FakturPajak tersebut tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 beserta lampiran KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP754/PJ./2001 tentang Tata CaraPelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi SistemInformasi Perpajakan (selanjutnya disebut KEP754/PJ./2001),menyebutkan sebagai berikut:Pasal 1:Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem

Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara(formele recht, adjective law) adalah untuk mempertahankanhukum materiil (materiele recht, substantive law).Bahwa secara formal, aturan mengenai Faktur Pajak yangkonfirmasinya dijawab tidak ada (jawaban konfirmasi ulang NonPKP dan Data Tidak Ditemukan) telah jelas aturannya dalamKEP754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan KonfirmasiFaktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, aturanini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun

Pasal 78 danPenjelasannya Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata CaraPelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem InformasiPerpajakan.

dalam dakwaan alternatif pertama ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum anak telahmengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman,sehingga Hakim Anak berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapatmembebaskan Anak dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimanadimaksud dalam pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem

memilih hukuman apa yang sesuai denganperbuatan anak, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dirasakanadil dan patut, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan Anak, meskipun Hakim Anak dalam menjatuhkan putusantidak terkait dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak tersebut,dimana dalam perkara ini Pembimbing Kemasyarakatan Anak menyarankan"Hendaknya Klien dapat dijatuhi Pidana Penjara sesuai Pasal 71 ayat (1)huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

jalan Kapten PiereTendean, Ranoometo, Sulawesi Tenggara ;Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Pidana yang dijatuhkan kepadaAnak, demi menjamin efektifitas pelaksanaannya, diperintahkan kepadaPembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kendari untukmelakukan pendampingan, pengawasan dan pembimbingan bersama instansiterkait terhadap Anak, selama Anak berada di dalam LPKA KENDARI, dalamkurun waktu yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ( Vide Pasal 65huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.Menyatakan Anak IRSAL alias ICAL Bin IJEHA tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukanPencurian dalam keadaan memberatkan;2.

Pasal 24 ayat 3a, menentukan LPSE dapat meneruskankendala teknis ke LKPP jika berkaitan denganpermasalahan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan SecaraElektronik) yang tidak dapat diselesaikan; 2. Undangundang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi danTransaksi Elektronik (ITE) : Pasal 15 ayat 1, menetapkan bahwa, Setiap PenyelenggaraanSistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniksecara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadapberoperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

DanAyat 2, menetapkan Penyelenggara sistem elektronik bertanggung....bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan = sistemelektroniknya.

uangtotal penerimaan barang bahan bangunan untuk bulan Juni 2015, senilaiRp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) 2016, kKemudianTerdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) lembar cek kontan pada tanggal 29Juli 2016, senilai Ro100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibuat tanggal mundurtanggal 07 Agustus 2015, tanggal cek dibuat mundur kesepakatan antara SaksiLai Khim Tjhai alias Acai dengan Terdakwa dengan maksud cek kontan tersebutakan bisa diambil uangnya tertanggal cek tersebut, padahal sistem

(proyek manager) dan saksi Choi Ni Chandra (staf Keuangan Ciputra) terhitungdari bulan September 2015 hingga bulan September 2016, pihak perumahanCitra Garden Aneka (Ciputra) telah melakukan pembayaran atas kerja yangdilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp19.200.990.160,00 (sembilan belas miliardua ratus juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah)sesuai dengan sistem bobot kerja;Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Lai Khim Tjhaialias Acai mengalami kerugian senilai

No. 871 K/Pid/2017(proyek manager) dan saksi Choi Ni Chandra (staf Keuangan Ciputra) terhitungdari bulan September 2015 hingga bulan September 2016, pihak perumahanCitra Garden Aneka (Ciputra) telah melakukan pembayaran atas kerja yangdilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp19.200.990.160,00 (sembilan belas miliardua ratus juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah)sesuai dengan sistem bobot kerja;Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Lai Khim Tjhaialias Acai mengalami

Berdasarkan Penetapan Hakim Anak No18/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bau;Berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua Anak (kakak kandungAnak) dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas IIBaubau ;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.SusAnak/2019/PN BauSetelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan suratsurat lain yangbersangkutan dengan perkara ini;Setelah membaca Penetapan Ketua

Bahwa daripersidangan telah diperoleh faktafakta hukum bahwa Anak mampu mengikutipersidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukankepadanya dan Anak menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata samadengan yang tertera dalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuanUU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, adalah Anak yangBerkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yangtelah berumur 12 (dua belas) tahun

bahwa oleh karena Anak ditahan maka sesuai ketentuanPasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Anakdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkanterhadap Anak maka setelah putusan ini Anak tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak dijatuhi denda, maka digantidengan pidana pelatihan kerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal71 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

PenuntutUmum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak, serta mengingat pulahalhal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Hakimbahwa pidana yang akan dijatunkan kepada anak nanti, dipandang sudah tepatdan telah memenuhi rasa keadilan ;Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.SusAnak/2019/PN BauMengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76DUU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Rp4.317.200,00 (empat juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratusrupiah);Bahwa Anak sudah sering mengambil barangbarang milik toko Pinzy;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHPidana jo UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapasaja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintaipertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukumkhususnya menurut hukum pidana ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai subyekhukum adalah seorang Anak, maka kententuan dalam UndangUndang Nomor11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku dalam perkaraaquo;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka

Irsyad Bin Zaini berdasarkan Laporan PenelitianKemasyarakatan No register Litmas : Lit.A/72/VI/2021 yang dibuat oleh AnnisaHasna Amalia Pembimbing Kemasyaraktan pada balai Pemasyarakatan(BAPAS) kelas Padang diperoleh data lahir anak pada tanggal 10 Oktober2004, sehingga pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan AnakMuhammad Irsyad Pgl Irsyad Bin Zaini masih berusia 16 tahun, sehinggatermasuk kategori Anak berkonflik dengan hukum sebagaimana ketentuanUndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Irsyad BinZaini dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak harus dihukum pulauntuk membayar biaya perkara;aruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke5 KUH Pidana Jo UU No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undangundang NomorHalaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.SusAnak/2021/PN Pdg8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dantuntutan Penuntut Umum, Hakim akan menanggapi sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap bentuk pidana yang dimintakan didalam pembelaan Penasihat Hukum dan tuntutan Penuntut Umum, Hakimmempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah Anak akan dijatuhkanpidana atau tindakan, maka Hakim akan merujuk pada ketentuan yangmengatur tentang Pidana dan Tindakan pada Undangundang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012tentang Sitem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Anak yang belumberusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, yangberarti terhadap Anak dapat dikenakan sanksi pidana karena Anak pada saatmelakukan tindak pidana telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang padapokoknya menyatakan

bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakanberdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karena itu dalammenjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim akan memperhatikan kepentinganterbaik bagi Anak demi keberlangsungan pendidikan serta pembinaan yangakan berguna bagi masa depan Anak dengan tetap memperhatikan rasakeadilan dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, di persidangantelah didengar pendapat mengenai hal yang bermanfaat bagi Anak dariMasita alias Sita, Orangtua

perbuatannya; Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya; Anak masih bersekolah di Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP); Anak belum pernah dihukum sebelumnya; Keluarga korban Rantika telah memaafkan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhipidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UndangUndang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

.6020147791.e Bahwa mekanisme pemesanan handphone yang dipesan oleh tokolain dengan cara terdakwa memberikan daftar pesanan handphonekepada saksi korban Jony Sudjarwo kemudian daftar pesanan tersebutditeruskan kepada saksi Lyliana Saputri sebagai kepala toko yangkemudian pesanan tersebut dikirim oleh Rudi kepada toko pemesandengan bukti tanda terima berupa faktur yang telah di cap dan telah diparaf oleh pegawai toko yang menerimanya lalu faktur tersebutdiserahkan kepada saksi Lyliana Saputri dimana sistem

373/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.Bahwa mekanisme pemesanan handphone di Toko Dolphin yaituterdakwa memberikan daftar pesanan handphone kepada saksi korbanJony Sudjarwo kemudian daftar pesanan tersebut diteruskan kepadasaksi Lyliana Saputri sebagai kepala toko yang kemudian pesanantersebut dikirim oleh Rudi kepada toko pemesan dengan bukti tandaterima berupa faktur yang telah di cap dan telah di paraf oleh pegawaitoko yang menerimanya lalu faktur tersebut diserahkan kepada saksiLyliana Saputri dimana sistem

keterangannya yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;e Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namunada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;e Bahwa terdakwa bekerja di Toko Handphone Dolphin yangberada di ITC Kuningan sebagai sales, sejak awal tahun 2014 ;e Bahwa tugas terdakwa sebagai sales adalah memasarkanhandphone yang ada di Toko Dolphin ke toko toko handphone diwilayah Jabodetabek dan terdakwa menerima gaji sebesarRp.5.000.000,/bulan dengan sistem

.6020147791 ;e Bahwa mekanisme pemesanan handphone yang dipesan olehtoko lain dengan cara terdakwa memberikan daftar pesananhandphone kepada saksi kemudian daftar pesanan tersebut diteruskankepada saksi Lyliana Saputri sebagai kepala toko yang kemudianpesanan tersebut dikirim oleh saksi Rudi kepada toko pemesandengan bukti tanda terima berupa faktur yang telah di cap dan telah diparaf oleh pegawai toko yang menerimanya ;e Bahwa kemudian faktur tersebut diserahkan kepada saksiLyliana Saputri dimana sistem

Sadri Khairuddin,MM Pembina Utama Muda Nip. 19591109 198503 1 013;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (1) Ke4, Ke5 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan hasilpenelitian kemasyarakatan dalam perkara Terdakwa anak Ardianto Bin RidwanEfendi Nomor Register : 124/SA/VIIV2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat olehDian Eka Witjaya, Pembimbing Kemasyarakatan

kejahatan, atau untuk sampai padabarang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, ataudengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;Unsur ke1 : BarangsiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahsubyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yangdiduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

ayat(1) huruf a dan pasal 69 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan saran Petugas PembimbingKemasyarakatan serta permohonan dari Terdakwa anak sebagaimana telahdipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukansematamata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidikagar anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga memperhatikan asasyang terkandung didalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

melanjutkan sekolahnya; Terdakwa anak belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak dinyatakan bersalah dandijatuhi Tindakan, sedangkan Terdakwa anak sebelumnya tidak mengajukanpermohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal222 KUHAP sudah seharusnya Terdakwa anak dibebani biaya yang timbul dalamperkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

MKB a af TAM GGA oonRF en annese ene si gor en era hd RE Toso PS bomikian BAP cepat ini dibuat dengan eshedarandSetelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditandakembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / tangani pada hari RAgu ee tanggalmembenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili yy 9208 WIBdengan sistem Peradilan cepat seperti ini.

PEMERINTAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJAJalan Simpang Mojopahit Nomor Telp. (0341) 35393963 Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhnkan tanda tanganTer ep MALANG Kode Pos 65119BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH ; Gs 73. (20.12.PRO YUSTITIA NO.

., M.Hum. selaku PaniteraPengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasipengadilan pada hari itu juga; > Andris Henda Goutama, S.H., M.H.~ Panitera Pengganti,H. Mujiono, S.H., M.Hum.Perincian biaya :RON 3Biaya Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00. Pemberkasan : Rp50.000,00.Redaksi : Rp10.000,00.Materai : Rp 6.000,00. +Jumlah : Rp 96.000,00.(Sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Njk

TANGO Al ecescomsesunsradlll Decconuranvarve WIBdan tertargneap tangan...Setelah BAP eral ini salszai aibuee Kemudindibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju / membenarkan keterangan yangdiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatseperti ini.

. / membenarkan keterangan yangdiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatseperti ini.

SelespSekira jam..........Wib, tersangka telah...........ccccccseseeeeeeeee Tanggal...22.79,.7.2222 Jam...442... wipdan tertangkap tangan...........00.cccccsscessesessescssescsceseveveeveceeesSetelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang ditutup dan di tanda tangani pada hartdiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat axa tanggal O. otoseperti

Wib, tersangka telah..............cccccceeeeeees Tanggal..2.710722% Jam, 86 ee WIBGan TerlanGkap TANG AM sees csccedoserceesussensavawtadcnonredonmsnmmearties Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju / membenarkan keterangan yang ditutup dan di tanda tangani pada haridiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat JMO. tanggal.. 270. ~ 25D...seperti ini.

KENCANA JAYAPROPERTI AGUNG, yang dibuat dihadapanDewi Himijati Tandika, SH, Notaris di Jakarta beralamat diGedung ANZ Tower Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav 33,Kota Jakarta Selatan, yang pelaporannya telah dicatat dalamDatabase Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI tertanggal 25 oktober 2015 Nomor AHUAH.01.1044171 dan AHUAH.01.1044172 Tahun 2013; Hilm.2 dari 15 him. Put. No. 231/B/2017/PT.TUN.JKTDalam hal ini diwakili oleh kuasanya;1. REINIER MAYAS, SH ;2.