Ditemukan 99719 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : system systems situm sitam
Penelusuran terkait : Sistem pendidikan Sistem budidaya tanaman Sistem pendidikan nasional Sistem peradilan anak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-10-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2154 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 31 Oktober 2019 — H. AMIRUDDIN MAMI, S.E. bin H. HAMZAH TOMPO
538 — 450 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAMZAHTOMPO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja tanopa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Keduamelanggar Pasal 69 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AMIRUDDIN MAMI, S.E. binH.
    Nomor 2154 k/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 510/PID.SUS/2018/PT.MKS, tanggal 17 Desember 2018yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor62/Pid.Sus/2018/PNTka, tanggal 6 Agustus 2018 harus diperbaiki mengenailamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-09-2018 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — WAGINO bin TUKIMAN
187 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa WAGINO bin TUKIMAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 Ayat (2)UndangUndang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman;2.
    meringankan serta pidana yangdijatunkan juga sudah tepat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 60 Ayat (1) huruf b yuncto Pasal 12 Ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 28-06-2019 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 28 Juni 2019 — TUTIK binti SUKR
142 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidsus Pendidikan
Putus : 29-07-2019 — Upload : 29-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — JIDEK ANGKAT bin Alm BADO
280 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT PALU Nomor 34/Pid.Sus/2018/PT PAL
Tanggal 10 April 2018 — Pidana - Rasid Kansi
80 — 48
  • Disamping itu, terdakwa dalamkedudukannya sebagai Kepala Desa secara tidak sah pula, telah menikmati gajiserta insentif yang dibayarkan kepada terdakwa.soneenenn= Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 68 ayat(2) Undangundang RI Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional.AtauKedua :Primair :Bahwa terdakwa RASID KANSI pada hari, tanggal dan bulan yang sudahtidak dapat di ingat kembali dengan pasti di tahun 2011 sampai dengan tanggal 09Januari 2012 atau setidaktidaknya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-06-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Juni 2014 — SYAIWAT HAMLI
103 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-02-2019 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3319 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 13 Februari 2019 — MATHEUS MANGENTANG, STh; ERNAWATY SIMBOLON
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Mei 2018 — Ir. Helmi Nasution, M.Hum
115 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 K/PID.SUS/2018
Tanggal 1 Agustus 2018 — MUHAMMAD HASBIH NASUTION
113 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia.Tempat tinggal : Dusun Il, Desa Pulau Tanjung, KecamatanTeluk Dalam, Kabupaten Asahan;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwatersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisarankarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal60 Ayat (1) huruf f Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun1992 tentang Sistem
    No. 1071 K/PID.SUS/201812Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dalam suratdakwaantunggal;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HASBIHNASUTIONberupa pidana penjara selama3 (tiga) tahun dengandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambahdenda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidairselama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetapditahan;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truck trontonmerek NISSAN tahun1989,nomorrangka
    judex facti/ Pengadilan Negeri Kisaran sudah tepat danbenar dalam pertimbangan dan putusannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 12Tahun 1992 tentang Sistem
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1930 K/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Maret 2017 — NOVIRO ISMI PAHLAWANI Binti H. SABIRIN MANSYUR
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SABIRINMANSYUR (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 16.00WIB atau setidaktidaknya masih dalam bulan Januari 2015, bertempat digudang atau kios yang beralamat di Desa Tunas Jaya Kabupaten TulangBawang Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan sengajamengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun1992 tentang Sistem
    unsur haranya di uji laboratorium sangat kecil atau nol %,yang seharusnya untuk pertumbuhan tanaman sampai produksi dibutuhkansesuai dengan label yang didaftarkan pada Departemen Pertanian dansesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/SR.140/2/2007 tanggal 14 Februari 2007 mengenai Batas Ambang Toleransi sebesar8% dari unsur tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 60 ayat (1) huruf f UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun1992 tentang Sistem
    (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 16.00WIB atau setidaktidaknya masih dalam bulan Januari 2015, bertempat digudang atau kios yang beralamat di Desa Tunas Jaya Kabupaten TulangBawang Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, karenakelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 1992 tentang Sistem
    No. 1930 K/Pid.Sus/2016Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 60 ayat (2) huruf f UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMenggala tanggal 24 November 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa NOVIRO ISMI PAHLAWANI Binti H.
    SABIRINMANSYUR (alm) bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan pupukyang tidak sesuai dengan label sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 60 ayat (1) huruf f UndangUndang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sebagaimana dalamdakwaan pertama;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NOVIRO ISMIPAHLAWANI Binti H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-04-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 April 2015 — MUHAMMAD HANAFI BAHRI
654 — 489 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 5 ayat (2) ke1UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;ATAU KETIGA :Bahwa Terdakwa Muhammad Hanafi Bahri bersama dengan Fery Syahputra(dalam berkas terpisah), Bibi Randika alias Ika (dalam berkas terpisah) dan ZainalAbidin alias Zair (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2014sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014bertempat di Jalan Angsa No. 17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur atauHal. 21 dari 73
    Pasal 5 ayat (2) ke1 UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak ;ATAU KEEMPAT :Bahwa Terdakwa Muhammad Hanafi Bahri bersama dengan Fery Syahputra(dalam berkas terpisah), Bibi Randika alias Ika (dalam berkas terpisah) dan ZainalAbidin alias Zair (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2014sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014bertempat di Jalan Angsa No. 17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur atausetidaktidaknya
    Pasal 5 ayat (2) ke1 UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak ;DAN KEDUA :KESATU :Bahwa Terdakwa Muhammad Hanafi Bahri pada waktu dan hari yang tidakdapat diingat lagi atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempatdi Jalan Angsa No. 17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMedan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukanTerdakwa dengan
    Pasal 5 ayat (2) ke1 UndangUndangRI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;ATAU KEDUA :Bahwa Terdakwa Muhammad Hanafi Bahri pada waktu dan hari yang tidakdapat diingat lagi atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempatdi Jalan Angsa No. 17, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMedan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban EndangMurdianingsih, Rukmiani
    Pasal 5 ayat (2) ke1 UU RI No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 351 ayat(1) KUHP jo. Pasal 5 ayat (2) ke1 UU RI No. 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMADHANAFI BAHRI berupa pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun penjara dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan, dengan perintahTerdakwa tetap ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa :e 1 Unit mobil Toyota Kijang Innova warna Putih No. Pol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-07-2017 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — RAMDY JOEM, S.Sos. bin LA KILA
190 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Unr.
Tanggal 9 Januari 2017 — Muslih Bin Suhari
285 — 114
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-10-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2798 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 31 Oktober 2019 — ALFAN JUNAIDI bin NUR ALI
142 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan labelsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) yaitu pupuk yangberedar di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhistandar mutu pupuk dan terjamin efektifitasnya serta diberi labelsebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu PenuntutUmum yaitu melanggar Pasal 60 Ayat (1) huruf f yuncto Pasal 37 Ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992tentang Sistem
    perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiJawa Tengah Nomor 37/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 26 Maret 2019yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Dmk tanggal 5 Desember 2018 harus diperbaiki mengenalpidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 60 Ayat (1) huruf f juncto Pasal 37 Ayat (1)UndangUndang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-05-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 213/PID.B/2013/PN.MTR
Tanggal 1 Agustus 2013 — - TAUFIK HIDAYAT, SP
50 — 20
  • Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT,SP terbukti secara sah danameyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sengajamengedarkan Pestisida yang tidak terdaftar sebagaimanaDakwaan Primair Pasal 60 ayat (1) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) UUNomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;2.
    Mitra Kreasidharma selaku distributor utamaprodukproduk pertanian/pestisida yang diproduksi oleh PT.Inti Everspring Indonesia, sehingga terhadap Insektisidamerek Metindo 25 WP baik yang isi 250 gram maupun isi500 gram yang telah djual oleh terdakwa tidak terjaminmengenai standar mutu dan efektifitasnya bagi para petanipada khususnya dan juga bagi masyarakat pada umumnyasebagaimana yang diamanatkan Pasal 38 ayat (1) UUNomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.Perbuatan terdakwa sebagaimana
    diatur dan diancam pidanadalam Pasal 60 ayat (1) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) UU Nomor: 12 Tahun1992 tentang Sistem Budidaya TanamanSUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT, SP pada hari dan tanggalyang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2012 sampaidengan bulan Juli 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaktidaknyadalam tahun 2012 bertempat di Toko UD.
    Mitra Kreasidharma selaku distributor utamaprodukproduk pertanian/pestisida yang diproduksi oleh PT.Inti Everspring Indonesia, sehingga terhadap Insektisida13merek Metindo 25 WP baik yang isi 250 gram maupun isi500 gram yang telah djual oleh terdakwa tidak terjaminmengenai standar mutu dan efektifitasnya bagi para petanipada khususnya dan juga bagi masyarakat pada umumnyasebagaimana yang diamanatkan Pasal 38 ayat (1) UUNomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.Perbuatan terdakwa sebagaimana
    diatur dan diancam pidanadalam Pasal 60 ayat (2) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman .Menimbang,bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan memahaminya, serta tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil dakwaannya Penuntut Umummenghadirkan saksisaksi untuk didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpahsesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-06-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 28 Juni 2022 — SARJONO bin BARLIAN (alm)
32 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidsus Pendidikan
Putus : 04-03-2020 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 4 Maret 2020 — Dr. SATELI GULO, M.M., M.Si
270 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhitung sejaktanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan HakimMahkamah Agung selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejaktanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem
    Pendidikan Nasional;AtauKedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (4) juncto Pasal 31 Ayat (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional:Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSanggau tanggal 14 Agustus 2019 sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 hal.
    SATELI GULO, M.M., M.Si., secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana selakuperseorangan yang tanpa hak telah memberikan ijazah dan gelarakademik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. SATELI GULO, M.M., M.Si.
    wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981):Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 13-09-2022 — Upload : 13-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3051 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 13 September 2022 — Suhardi
97 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Putus : 07-04-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 7 April 2021 — MARTINI LUISA alias Dr. EVA
545 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kam and Kam bukan merupakan perdaganganbarang, tetapi merupakan perdagangan jasa, sedangkan Pasal 105yang dihubungkan dengan Pasal 9 UndangUndang Nomor 7 Tahun2014 tentang Perdagangan, yaitu Pelaku Usaha distribusi barangdilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikanbarang. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa/PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus HAM
Putus : 13-03-2006 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04K/PID.HAM.ADHOC/2005
Tanggal 13 Maret 2006 — Brigjen. TNI. Mohammad Noer Muis
1580 — 2913 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SungestiSerta mempunyai tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab yaitu membinapotensi geografi, demografi dan kondisi sosial di wilayah untuk menjadi ruang,alat dan kondisi juang sehingga mampu mendukung sistem pertahanan diwilayah dalam rangka mendukung system pertahanan Kodam.
    SungestiSerta mempunyai tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab yaitu membinapotensi geografi, demografi dan kondisi sosial di wilayah untuk menjadi ruang,alat dan kondisi juang sehingga mampu mendukung system pertahanan diwilayah dalam rangka mendukung sistem pertahanan Kodam.