Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum danHAM RI telah mendapat Surat Izin untuk melakuka perceraian dari Pejabatyang berwenang dengan Nomor : W6.PAS.q.KP.07.02347 tanggal 02 Juli2012;9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagimempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehinggaPemohon berkesimpulan lebih baikbercerai;10.

ketentuanPasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Mediator Dra.ELFINA FITRIANI Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang sesuaiPERMA Nomor Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil, sesuaiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangizin melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohontelah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang dengan surat keputusan Nomor : W6.PAS.q.KP.07.02347 tertanggal02 Juli 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian;Menimbang, bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka padapersidangan tanggal 06 Agustus 2012 dibacakanlah surat permohonan PemohonHal

Negeri Sipil pada KementerianHukum dan Ham Bandar Lampung dan Termohon bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Lampung;Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukunkembali, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon danTermohon, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak ada harapan untuk rukun kembali;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon danTermohon

Negeri Sipil, sesuaiketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangizin melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohontelah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangHal 11 dari 15Putusan Nomor : 0589/Pdt.G/2012/PA.Tnkberwenang dengan surat keputusan Nomor : W6.PAS.q.KP.07.02347 tertanggal02 Juli 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak terhadap

mohonputusan yang seadiladilnya);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidakmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipiltelah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Karimun, Nomor 514.c/BKPSDM03/2017 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, tanggal25 Agustus 2017;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agarberpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap padadalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugattidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut,

No. 0328/Pdt.G/2017/PA.TBKperempuan yang bernama Dena Fitrisa bahkan sudah menikahsecara melawan hukum dengan perempuan tersebut;Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di DinasPerumahan Kawasan Pemukiman dan Kebersihan KabupatenKarimun;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama3 (tiga) tahun lebih;Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dansekarang tinggal di rumah perempuan selingkuhan Tergugat,sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah

No. 0328/Pdt.G/2017/PA.TBKPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin perceraian dari Pejabat yaitu Bupati Karimun, sesuaidengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkanTergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dimintakan surat keterangandari pejabat karena tidak datang menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikanPenggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendakiPasal 154 RBg. jo.

Sinta Arzaniah,SEmelanggar pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di izinkanmenjadi Istri Kedua/ketiga/keempat:Rekomendasi Tim adhoc seharusnya tidak saklek pada bunyi pasal 4ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangIzin

Perkawian dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan terkesanmengesampingkan penjelasan dari pasal 4 ayat 2 tersebut padahalimplementasi pasal 4 ayat 2 ada di penjelasan, Adapun bunyipenjelasan pasal 4 ayat 2 tersebut adalah Selama berkedudukansebagai Istri kedua/ketiga/keempat di larang menjadi pegawai negeriSipil jadi definisi pasal 4 ayat 2 dan penjelasannya adalah artinyabahwa seseorang yang bisa dikenai melanggar pasal 4 ayat 2 apabilamasih hidup serumah atau masih terikat tali perkawinan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 TentangSumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi PNS Wajibmemegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurutperintah harus dirahasiakan;Bahwa mengingat ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr.Huzairin, SE selaku Ketua Tim adhoc maka Bupati Ogan Komering UluTimur Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Sesuai dengansurat Keputusan Nomor 901 Tahun 2020 Tertanggal 17 September2020 Mencabut dan Membatalkan Keputusan Nomor :

diperiksa oleh tim Ad Hoc pada saat saksi didalam penjara;Bahwa selama saksi menjalani hukuman pidana, saksi diberhentikansementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sekarang sudahdiaktifkan kembaili;Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan Inspektorat berikutrekomendasinya;Bahwa saksi membantah menandatangani bukti P.14, P.17 dan P.19;Bahwa saksi tahu Andi Noprizal masih memiliki istri pertama, namunsaat ini saksi dan Andi Noprizal sudah berpisah serta tidak lagi terikatdalam pernikahan;Halaman

Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati seluruh normanorma hukum yang mengatur mengenai tata cara atau prosedur pemberhentianPNS seperti telah disebutkan di atas, baik pemberhentian secara hormatmaupun tidak dengan hormat, Pengadilan

NegeriBanyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara :Nama lengkap : ANDI KURNIAWANTempat lahir : SlemanUmur /tanggallahir : 20 tahun/ 14 April 2000Jenis kelamin : Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Karangmangu RT.003 RW.006Kecamatan Kroya Kabupaten CilacapAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaSusunan Persidangan :Nama : RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. sebagai Hakim;Nama : SRI DWI WINDARYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai

Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 790/RP/XII/PPNS/BMS/2020.a.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 4 DESEMBER 2020oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengandibantu oleh SRI DWI WINDARYATI, S.H., Panitera Pengganti PengadilanNegeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari SatuanPolisi

., M.H. ........cceceeceeeeeecseeeeeeseeeeeeeeaeeees Panitera Pengganti;Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah, Nomor028/BAPPPD/X1I/2020/PPNS yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada SatuanPolisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo tanggal 17Desember 2020;a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;b. Keterangan saksisaksi:(1). Idris, (2).

Erwin Syamsuddin, S.H., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada SatuanPolisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo serta Terdakwa ;Hakim,Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Musmuliyadi, S.H., M.H.

PUTUSANNomor 1647/Pdt.G/2018/PA.TngDFP) le 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:Pemohon/Tergugat Rekonvensi, NIK 3171040710860002, lahir di Jakartapada tanggal 07 Oktober 1986, umur 31 tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempattinggal di Jalan Bungur Besar V RT.002 RW. 004 No. 11Kelurahan

Negeri Sipil (PNS).2.Bahwa benar Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang bekerja sejak Tahun 2012 di Direktorat Jenderal ImigrasiKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,beralamat JI.

Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianwajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.2.Bahwa jelas yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 45Tahun 1990 adalah jjin tertulis berupa surat keterangan dan bukanpersetujuan secara lisan.3.Bahwa dengan demikian sampai saat sidang dengan acaraReplik, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum mendapatjin tertulis dari pejabat/atasan tempat dimana Pemohonbekerja,sehingga dengan demikian apabila ijin tertulis perceraian

Negeri Sipil harus mentaati kewajibannya dalam halhendak melakukan perceraian tersebut, kewajiban dimaksud sebelummendaftarkan permohonan cerai talak terhadap Termohon wajibmemperoleh izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangsesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan PP.No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinandan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil: Bahwa sejak permohonan cerai diajukan sampai pada sidangacara jawaban ini Pemohon belum

Negeri Sipil apabila nanti permohonancerai talak Pemohon diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang karenasurat keputusan izin bercerai dari pejabat berwenang melalui proses waktuyang sangat panjang sebagaimana bukti P4 dan P5, sehingga majelismenilai secara hukum Pemohon telah melalui proses untuk mendapatkanizin bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga)orang saksi di persidangan yang telah memberikan

Negeri Sipil terhitung tanggal 01 Januar2007, atas nama Afrizal Wahyudi;Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuaidengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber DayaManusia Hukum dan HAM Nomor: SDM.066.KP.03.02 Tahun 2009,tanggal 28 Januari 2009, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil,terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 di AKIP BPSDM Hukum danHAM;Bahwa tahun 2011, Penggugat mendapat kenaikan pangkat sesuaidengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber DayaManusia Hukum

dan HAM Nomor: SDM.185.KP.04.04 Tahun 2010,tanggal 22 Maret 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilatas nama Afrizal Wahyudi, A.Md.IP terhitung mulai 01 April 2010, daripangkat Pengatur Muda (Il/a) ke pangkat Pengatur Gol.

Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugatdalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.e.

Bukti P 1 : Keputusan Sektretaris Jenderal Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor: A2.332KP.04.01Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentangpengangkatan calon pegawai negeri sipil. (fotocopydari fotocopy);2. Bukti P2 : Keputusan Kepala Badan Pengembangan SumberDaya Manusia Hukum Dan HAM Nomor:SDM.066.KP.03.02 Tahun 2009 tanggal 28 Januari433. BuktiP34. BuktiP 45. BuktiP56. BuktiP67. BuktiP 78. BuktiP 89. BuktiP 910. BuktiP 102009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

(fotocopy dari fotocopy);Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil an.Afrizal Wahyudi,A.Md.IP tanggal 02 Januari 2014.(fotocopy sesuai aslinya);Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil an. AfrizalWah yudi,A.Md.IP tanggal 02 Januari 2015. (fotocopysesuai aslinya);Surat Keterangan Dokter Nomor: 0588/I/2014tanggal 20 Januari 2014. (fotocopy sesuai denganaslinya);Surat Keterangan Dokter Nomor: 0383/I/2014tanggal 27 Januari 2014. (fotocopy sesuai denganaslinya);Surat izin tidak masuk kerja an.

dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dan tercatat didalamBerita Acara Persidangan dianggap termuat dan tak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materigugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitaspengajuan gugatan oleh Penggugat ;Hal 6 dari 11 Put Nomor :234/Pdt.G/2019/PN AmbMenimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai

Negeri Sipil padaPuskesmas Air Salobar Dinas Kesehatan Kota Ambon ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa :Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperolehizin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;Menimbang, bahwa dipersidangan

Leatemia) nomor 0399/PKMAS/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yang padapokoknya memberikan keterangan Ijin kepada Venina M Poceratu, S.Kep,Ns untukmelakukan perceraian dengan istrinya Riska Pera Marantika;Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dihubungkandengan surat bukti P.1

terbukti bahwa Penggugat (Venina M Poceratu, S.Kep,Ns)adalah Pegawai Negeri Sipil, NIP 196601191987032008, Pangkat/Gol PenataTk.I/Illd, Jabatan Staf Puskesmas Air Salobar, telah mendapatkan ijin dariatasannya untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga oleh karenanya makaMajelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal pengajuan gugatan perceraianoleh Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan olehPenggugat telah terpenuhi

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Keputusan BupatiBanggai Laut NOMOR tertanggal 22 Juli 2019, oleh karenanya telahterpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;7.

1985 tentang BeaMeterai:;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, dan P.2) tersebut terbuktibahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di wilayah = yuridiksiPengadilan Agama Banggai dan pula Penggugat dengan Tergugat adalahsuami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2015 dan sampai sekarangbelum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagaipihakpihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.3 karenaPenggugat berstatus sebagai Pegawai

Negeri, maka harus terlebin dahulumendapat izin dari atasan untuk melakukan cerai sebagai sayarat administrasisebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka dengan adanya surat tersebutPenggugat telah memenuhi ketentuan sebagai Pegawai Negeri Sipilsebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukupalasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tanggasebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakahgugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai denganmendalilkan bahwa

SALINANPUTUSANNomor 187/Pdt.G/2021/PA.TSeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat/tanggal lahir Jombang, 10 Juni 1981, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2,tempat kediaman di XXX, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ProvinsiKalimantan

Utara, sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat/tanggal lahir Bassemadao, 15 Juli 1979, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1,tempat kediaman XXX, RW.004 Desa Apung SP6,Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ProvinsiKalimantan Utara, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatanya tanggal 13 Juli

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dalam halmengajukan gugatan ini telah mendapat izin dari atasan Penggugat;8. Bahwa dengan keadan sebagaimana tersebut diatas, pengugatmerasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi tergugat dankelurgaya,pengugat tidak sangup lagi untuk tetap mempertahankan ikatanperkawinan dengan Tergugat;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugatmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq.

Asli buktitersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Utara yang merupakanpejabat yang berwenang untuk menandatangani asli bukti tersebut Sesualketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, olehkarenanya bukti tersebut merupakan akta otentik.

Dengan demikian Penggugatselaku Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi Kalimantan Utara terbukti telahmemperoleh izin dari atasannya untuk melakukan proses perceraian;Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan padatanggal 02 Agustus 2021 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, Hal. 7 dari 14 halamanPutusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PA.

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat NOMOR tertanggalHal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Bgi05 Nopember 2019, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon merasa keberatan dan tidakridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggaiberkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

R.Bg., jo., Pasal 10 Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihakpihak(legal standing) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), tersebut terbukti bahwaPemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarangbelum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagaipihakpihak (/egal/ standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.3 karenaPemohon berstatus sebagai Pegawai

Negeri, maka harus terlebih dahulumendapat izin dari atasan untuk melakukan cerai sebagai sayarat administrasisebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka dengan adanya surat tersebutPemohon telah memenuhi ketentuan sebagai Pegawai Negeri Sipilsebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Hal. 7 dari 13 hal.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukupalasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tanggasebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakahPermohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai denganmendalilkan bahwa pada

Dian Ardiaty Siregar binti Armansyah Siregar, umur 31 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil,beralamat di Jalan PUD No.15, Lk.

tersebut menyerahkan kepada Pemohon dan Pemohon II padatanggal 14 April 2015, sejak itu anak tersebut diasuh dan dipelihara olehPemohon dan Pemohon II hingga sekarang sudah 10 bulan;Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut tidak keberatananak tersebut di jadikan sebagai anak angkat Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II berjanji akan mengasuh, merawat danmendidik dengan baik anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil,sanggup menanggung biaya perawatan dan pendidikan atas anak tersebutsampai dengan dewasa/ mandiri;Bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan terhadap masa depan anaktersebut, maka Pemohon dan Pemohon II bermaksud ingin mengangkatanak tersebut secara resmi, dan kemudian akan Pemohon masukkan kedalam daftar tanggungan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut, maka para Pemohon bermohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq.

Pemohon;Memberi izin kepada Pemohon (iSuntuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) rajAi kepada Termohon (aaaEE ci depan sidang Pengadilan Agama Palembang.Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Subsider:Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon danTermohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon danTermohon, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Pemohon selaku Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izin untukmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selakuPegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiandari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan(lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 juntis Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);Bahwa, walaupun Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperolehizin untuk melakukan

perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian jugaTermohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izinperceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap inginmelanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 TahunPutusan Nomor 003/Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 4 dari 361983 juncto Peraturan Pemerintah pasal 45 Tahun 1990 harus mendapatkanSurat Izin Perceraian dari Atasan/Pejabat yang berwenang dan untuk haltersebut.

Negeri Sipilsehubungan dengan permohonan cerainya, sebagaimana ternyata dari suratbertanggal 16 September 2013;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil,maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahuludibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untukumum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohonmengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :.

Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dengan Termohon,Pemohon ketika itu belum memiliki pekerjaan, namun karena usahaTermohon sehingga Pemohon bisa menjadi Pegawai Negeri Sipilhingga saat ini;Bahwa Pemohon ketika diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diKabupaten Tolitoli, juga telah tinggal di Tolitoli yang tadinya belummenjadi Pegawai Negeri Sipil tinggal bersama Termohon di Palu;Hal yang perlu dicerna adalah sekalipun Pemohon tinggal di tolitolidan sesekali pulang ke Palu untuk temui Termohon dan

SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan halhal sebagai berikut :Bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan denganPemohon saksi kenal sebelum Pemohon dan Termohon kawin;Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 pernah rukunsebagai suami isteri selama kurang lebih 1 tahun dan pernah tinggaldi BTN Palu;Bahwa sebelum Pemohon kawin dengan Termohon dan sebelumPemohon terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon menjadiguru honorer, sedangkan Termohon sudah duluan menjadi PegawaiNegeri

Pemohon bisamenjadi Pegawai Negeri Sipil () tinggal di Tolitoli dan Termohon tetap tinggaldi Palu;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis membebankanwajib bukti kepada Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Permohon mengajukan alat bukti tertulis berupafotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor /2010 tanggal 1 Juli 2010 yangdibenarkan oleh Termohon dan telah di lekati materai dan distempel Pos,selanjutnya diberi tanda P;Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan duaorang saksi, saksisaksi

Negeri Sipil karena Tergugat tidakpernah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan interen sebelum suratizin dikeluarkan;10.

XXxXxXxXXxXxx, UMur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanPetani, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang MangondowTimur;Bahwa saksi tersebut telan memberikan keterangan secara terpisahdengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untukumum, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Tergugat adalah anak teman saksi yang saksi anggap sepertianak angkat saksi sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;Bahwa Sejak bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil, Tergugat tinggaldi

rumah saksi;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikarunialseorang anak perempuan;Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menginap di rumah saksiselama kurang lebih dua malam;Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;Bahwa saat ini Tergugat bertugas sebagai Kepala Puskesmas diKotabunan;Bahwa Tergugat telah menjadi pegawai negeri sipil saat menikah denganPenggugat;Bahwa sejak dua tahun lalu Tergugat sudah delapan kali berkunjung keTidore karena Penggugat bertugas di Tidore;Bahwa

negeri sipil telahmendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatanperceraian terhadap Tergugat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa terhadap izin Penggugat tersebut telah dibantaholeh Tergugat dengan alasan tidak sesuai prosedur peraturan perundangantersebut, dan Majelis Hakim dalam hal ini perlu

negeri sipil di PuskesmasBoltim;Hal.20 dari 25 Hal.Putusan No.150/Pdt.G/2018/PA.SS10.Ad.12.Bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, Penggugat bertempat tinggaldi Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ;Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil dokter diUPT xxxxxxxxx sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai negerisipil/Kepala Puskesmas Kotabunan di Kabupaten Boltim;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2013sampai dengan tahun

Negeri, PensiunanPegawai Negeri, Pensiunan Janda/ Duda Pegawai Negeri dan Anak SyahPenghuni, selanjutnya Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Golongan IINomor 845/17/Um.P tanggal 26 Oktober 2001, antara Burhanuddin A.Rasyid /Bupati Kabupaten Sambas dengan Tergugat IX, luas 1.865 m,seharga Rp23.960.455, : DP.

Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri, PensiunanJanda/Duda Pegawai Negeri dan Anak Syah Penghuni, luasnya 850 m;Bahwa selanjutnya ternyata Yulianti/Tergugat IV, atas nama Rumah TokoNomor 51 A, Sertifikat Nomor M 6750 dan Suyanto/Tergugat V atas namaRumah Toko Nomor 51 B, Sertifikat Nomor M 6751 (toko buku danfotocopy) telah menjadikan Tanah dan Bangunan Rumah Toko di atasnyasebagai jaminan atas sejumlah fasilitas kredit kepada PT.

Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri, PensiunanJanda/Duda Pegawai Negeri dan Anak Syah Penghuni termasukdiantaranya yang kini dipermasalahkan kepada: Mustari Taridi/Tergugat III; Musrin/Tergugat IX;e = Tuti Iindriani/Tergugat X;e Suparta/Tergugat XI;Selanjutnya Keputusan Bupati Sambas Nomor 217 Tahun 2008 tentangPenetapan/Penunjukan sewabeli rumah daerah golongan III milikPemerintah Kabupaten Sambas tanggal 24 Juli 2008, dimana PemerintahHal. 11 dari 53 hal.

;Keputusan Tergugat I/Bupati Sambas Nomor 247 Tahun 2001 tentangPenjualan Rumah Daerah Golongan III serta ganti rugi atas tanahnya milikPemerintah Kabupaten Sambas tanggal 24 Oktober 2001, dimanaPemerintah Kabupaten Sambas menjual 38 Unit Rumah Daerah GolonganIII berserta ganti rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Sambaskepada Para Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri, Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri dan Anak Syah Penghuni termasuk diantaranya yangkini dipermasalahkan kepada:e Mustari

;Keputusan Tergugat I/Bupati Sambas Nomor 247 Tahun 2001 tentangPenjualan Rumah Daerah Golongan III serta ganti rugi atas tanahnya milikPemerintah Kabupaten Sambas, tanggal 24 Oktober 2001, dimanaPemerintah Kabupaten Sambas menjual 38 Unit Rumah Daerah GolonganIII berserta ganti rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Sambaskepada Para Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri, Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri dan Anak Syah Penghuni termasuk diantaranya yangkini dipermasalahkan kepada: Mustari

PENETAPANNomor 0241/Pdt.P/2018/PA.BL> zDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Perubahan Biodata dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:Pemohon I, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil /Guru, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx ;danPemohon Il, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggalCi XXXXXXXXXXX jBerdasarkan

semua dokumen Kepegawaian dandatadata Katu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ljazah tertulis nama :PEMOHON I;Bahwa oleh karena terdapat perbedaan dalam penulisan antara didalamakta Nikah dan semua dokumendokumen yang selebinnya maka Pemohon dan Pemohon II mohon untuk pembetulan menyamakan dalam penulisanpada Regester Akta Nikah;Bahwa kepentingan pembetulan dalam penulisan pada Regester Akta Nikahuntuk syarat admistrasi dalam kepengurusan persiapan masa Purna Bakti(Pensiun) kedudukan Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil agar tidakterdapat penafsiran adanya 2 (dua) subyek hukum;Bahwa untuk meluruskan agar semua dokumen sama maka Pemohon dan Pemohon II mohon agar ditetapbkan Pemohon yang namanya tertulisPEMOHON Isubyek hukumnya sama tidak ada yang selebihnya yakni yangbenar adalah PEMOHON anak yang terlahir dari seorang ayah bernamaKABUL;Bahwa permohonan ini diajukan didukung dengan buktibukti:a) Pemohon dan Pemohon II adalah benarbenar Penduduk yang berdiamdi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar

;b) Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B36/Kua.13.31.10/Pw.01/7/2018,tanggal 09 Juli 2018 dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanKademangan Kabupaten Blitar;c) Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis nama PEMOHON I;d) Surat Keterangan nomor : 508/409.40.6/VII/2018 tanggal 09 Juloi 2018,dari Desa Kepala Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitarmenerangkan PEMOHON ladalah PEMOHON I;e) Dokumen kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon tertulis nama PEMOHON :f) ljazah Pendidikan Pemohon

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P8 ;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan wilayah domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti

Menetapkan karena Tergugat Rekonpensi seorang Pegawai Negeri sipil, maka untukmemberikan biaya hidup kepada bekas isteri yang besarnya sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;6.

memenuhi rasa kewajaran sertakepatutan, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perluuntuk menambah jumlah nominal nafkah anak tersebut menjadi minimal sebesar Rp750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sejak putusan ini dijatuhkansampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri;Menimbang, bahwa tuntutan mengenai biaya hidup bekas/mantan isteri setelahcerai sebagaimana petitum point 5, yang hubungannya dengan status TergugatRekonvensi sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil, dalam hal perkawinan danperceraian telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983adalah peraturan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian ketika melakukanperkawinan dan perceraian, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tersebut adalahmenjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

ini mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telahdatang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalamsidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa oleh karena, penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil makasesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1983 yang telah dirubah olehPeraturan Pemerintah Nomor 45/1990 tentang jijin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil penggugat dapat menyerahkan suratijin tersebut;Bahwa berhubung penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilmaka harus menyerahkan surat ijin cerai dan penggugat menggantinyadengan menyerahkan surat pernyataan menanggung resiko segala akibatdari percerain ini;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikiruntuk

Dengan demikian sesuai denganketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dandiputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).Menimbang, bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil makaharus mendapat surat ijin bercerai namun Penggugat menyerahkan suratpernyataan menanggung resiko atas segala akibat dari percerain ini yangmajelis hakim berpendapat hal tersebut bisa dipertanggungjawabkansecara yuridis, olehnya itu diberi kesempatan untuk melanjutkanperkaranya;Menimbang, bahwa

., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Lingkungan Pandungio, RT 005 RW 004, Kelurahan LeokIl, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi SulawesiTengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BUOL, tempat kedudukan di Jalan Batalipu Nomor3, Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E., tanggal 2Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E.,tanggal 2 Mei 2018;4.