Namun menggunakanFoto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRARAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminkan di Banklain.

caranya agar mendapatkan pinjaman/kredit dariBank).Akhirnya dengan bermodalkan Potokopi SKSK PNS dari saudaraAGUS SUPRIYADI, saksi melakukan proses pinjaman ke Bank BPRBanjaran dengan melakukan SCAN potokopi SKSK PNS saudaraAGUS SUPRIYADI terlebih dahulu, sehingga ketika diprint kelihatanseperti SK PNS Asli, kemudian saksi membuat berkasberkaspermohonan Kredit ke Bank BPR Banjaran melalui Kabag Kredit (NIAKURNIATI) beserta lampiran SKSK PNS An.

Setelahitu. ada beberapa (persis namanamanya lupa) PNS DispertasihKabupaten Bandung yang melakukan hal sama seperti saudara AGUSSUPRIYADI, dikarenakan SK PNS Aslinya sudah di jaminkan ke BankJabar Banten Cabang Soreang.

Bandung CabangBanjaran dengan cara men scan SK PNS milik Agus Supriadi agar nampakseperti SK PNS Asli, dan terdakwapun menyiapkan berkas permohonan kreditbeserta lampirannya dengan SK PNS atas nama sdr.

Dari definisi ini kitapahami bersama bahwa jabatan struktural yang dipersoalkanPenggugat bukan merupakan hak bagi seorang PNS (termasukPenggugat) untuk memperolehnya, tidak bisa diminta apalagi denganmemaksakan diri mengajukan permohonan kepada Pimpinan agardirinya diangkat sebagai Pejabat. Dengan demikian jabatan bukan hakyang harus dimiliki oleh seseorang PNS. Hak yang melekat dalamHal. 14 dari 29 hal. Put.

No. 475 K/TUN/2006suatu jabatan adalah saat dimana seseorang PNS telah mendudukisuatu jabatan tertentu. dalam rangka memimpin suatu' satuanorganisasi Negara. Dalam perkara a quo, jelas sekali Penggugat telahmeminta secara paksa kepada Tergugat melalui gugatan Tata UsahaNegara untuk memperoleh jabatan Eselon Ill di DepartemenPertanian.

Oleh karena itu Pemohon Kasasimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar mempertimbangkan perihal sebagai berikut :Menurut penjelasan Pasal 23 ayat (4) UndangUndang No. 8 Tahun1974 menyatakan : pada dasarnya jabatan yang diberikan kepadaseseorang PNS adalah merupakan kepercayaan yang diberikan dariNegara yang harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

No. 475 K/TUN/2006Disamping penjelasan pasal dimaksud menurut penjelasan Pasal 27UndangUndang No. 8 Tahun 1974 dinyatakan bahwapengangkatan seseorang PNS untuk memangku suatu jabatanterutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yangluas adalah merupakan kepercayaan yang besar dari Negara. Dalammelaksanakan tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasandan tanggungjawab yang besar.

Proses pengisian jabatan sesuai dengan organisasi yang baru belumselesai, masih dimungkinkan beberapa PNS yang belum mendapatjabatan termasuk Termohon Kasasi mendapat jabatan baru unit kerjaEselon Lingkup Departemen Pertanian;9.

Bahwa kenyataan sebenarnya yang ada, Pemohon tergoda wanita lain,sehingga melupakan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri dankeluarganya, setelah menjadi PNS / POLHUT, dimana proses dan biayadiperjuangkan oleh Termohon menjadi TKW di Negara Singapura selama2 tahun dan semua demi pendidikannya menjadi seorang PNS / POLHUT,setelah diangkat justru menelantarkan keluarganya, untuk itu. mohonkepada Majelis hakim Pemeriksa perkara ini, menolak Permohonan CeraiThalak Pemohon.DALAM REKONVENSI1.

Bahwa setelah diangkat menjadi PNS / POLHUT, Tergugat Rekonvensimendapatkan gaji dan Penghasilan bersih Netto sebesar + Rp. 4.804.368,(empat juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh delapanrupiah).5.

Bahwa dalam Undangundang, yaitu Kompilasi Hukum Islam ( KHL ),dalam hal ini pasal 149, bilamana perkawinan putus karena thalak, makabekas suami wajib : Memberi Nafkah Mutah yang layak, dalam hal ini PenggugatRekonvensi menuntut Rp. 10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ), karenaPernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudahberjalan 16 tahun, serta untuk mendapatkan pekerjaan menjadi PNS,mulai biaya pendidikan dan diangkat menjadi PNS / POLHUT, PenggugatRekonvensi memeras keringat menjadi

Hal tersebuttidaklah benar adanya, yang sebenarnya terjadi Pemohon sama sekali tidaktergoda wanita lain dan selalu bekerja untuk manafkahi keluarganya.Adapun yang dituduhkan oleh Termohon biaya hasil dari Hongkong danSingapura untuk menjadi seorang PNS/POLHUT tersebut tidaklah benaradanya.

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengatakan bukan seorang PNS, justru inidikatakan oleh pimpinan Tergugat Rekonvensi sendiri dikantor Madiun,bahwa Tergugat Rekonvensi adalah PNS, dan mempunyai struk gaji yangjelas, akan Penggugat Rekonvensi buktikan disidang pembuktian4.

PUTUSANNomor 0851/Pdt.G/2013/PA.Pdg>weDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1,pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,sebagai Penggugat;melawan :TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Sehinggayang mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhananak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat lah yangmencukupinya, karena Penggugat adalah seorang PNS. Bahkansebagai seorang suami, Tergugat tega menyuruh Penggugatmenggadaikan SK Penggugat guna kesenangan Tergugat sendiri;b. Tergugat orangnya tempramental.

Dan pada tanggal05 Juni 2013 secara tibatiba yang mana masih karena hal tersebut,Tergugat menampar dan mencekik leher Penggugat. karena kejadian ituPenggugat melaporkannya ke kantor POLISIPOLSEK Pauh, dan saatini Tergugat telah menjalani hukuma atas perbuatan Tergugat tersebut diLembaga Pemasyarakatan (LP) Muaro Padang Kota Padang;Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2013/PA.Pdg8.Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Alat bukti Saksi:Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telahmengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masingmasing sebagaiberikut:Saksi pertama, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Balai DiklatKementerian Sosial, bertempat tinggal di Alai Kelurahan Kapalo KotoKecamatan Pauh Kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagaiberikut :1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah temansaksi;2.

Penggugat dengan Tergugatbertengkar, tetapi saksi hanya melihat bekas memar di muka Penggugatkarena ditampar oleh Tergugat;Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0851/Pdt.G/2013/PA.Pdg7.8.Bahwa kasus pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mengakibatkanTergugat dihukum penjara karena KDRT terhadap Penggugat;Bahwa Keluarga Penggugat tidak ada usaha lagi untuk mendamaikanPenggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamaidengan Tergugat;Saksi kedua, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

Bor.10.Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaKementrian Pertanian, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian,Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian telahmendapat Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Balai BesarPengkajian dengan Surat Keterangan Izin Cerai Nomor : B14781/Kp.430/H12/06/2019 , pada tanggal 19 Juni 2019;11.Bahwa Penggugat mampu dan berkesanggupan untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul akiibat perkara ini;Berdasarkan dalilidalil

Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidanganBahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KementerianPertanian, yaitu Penyuluh Pertanian Muda BBP2TP, telah mendapat izin untukmelakukan perceraian dari atasannya, sebagaimana Surat Keterangan IzinHal. 3 dari 13 Hal., Putusan Nomor 1002/Pat.G/2019/PA.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS,bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksisebagai kakak kandung Penggugat; Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungansebagai Suami isteri, yang menikah pada tanggal 08 November 1997; Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu)orang

selama hampir 2 (dua) tahun sampaisekarang;Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agarrukun kembali, namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidaksanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;Bahwa setahu saksi, tentang masalah rumah tangga Penggugat danTergugat sudah pernah diproses di kantor tempat Penggugat bekerja,hasilnya atasan Penggugat memberi izin kepada Penggugat untukmelakukan perceraian dengan Tergugat;Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS

berita acara pangilan Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Bgr., telahdipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi,sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakimdalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukundengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap padapendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS

Zakirman, umur 50 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir Sl, pekerjaan PNS (Kepala SDN 25Kecamatan V Koto Kampung Dalam), tempat kediaman diKorong Bunga Tanjung, Nagari Sikucur, Kecamatan V KotoKampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman ProvinsiSumatera Barat, sebagai Penggugat;Melawan :Hidayat, S. Sos bin Bgd. Gazali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir Sl, pedagang PNS (Pemerintah Kota Pariaman),tempat kediaman di JI.

lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat danmemutuskan pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tuaPenggugat di Korong Bunga Tanjung, Nagari Sikucur, Kecamatan V KotoKampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;Bahwa semenjak berpisah (akhir bulan Oktober 2015), Tergugat tidakmempedulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan lahir dan bathinantara Penggugat dengan Tergugat yang lamanya sampai sekarang lebihkurang telah 01 (satu) tahun 09 (sembilan) bulan;Bahwa Pemohon adalah seorang PNS

Syaiful Amir bin Thaheruddin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir S1, pekerjaan PNS (Plt Camat), tempat kediaman di Kampung Pauh,Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten PadangPariaman, saksi adalah paman kandung Penggugat, di bawah sumpahnyatelah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Hidayat, dia adalah suamiPenggugat yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu di hadapan PegawaiPencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan V Koto

Mufti bin Abdul Wahab, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirD2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Korong Kampung Tanjung, NagariCampago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten PadangPariaman, saksi adalah saudara satu suku dengan Penggugat, di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Hidayat, dia adalah suamiPenggugat yang menikah pada tahun 1992 di hadapan Pegawai PencatatNikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan V Koto Kampung Dalam

PUTUS ANNomor83/Pdt.G/2011/PA.LBBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa danmengadili perkara teretentu pada tingkat pertama dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara;PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal diKabupaten Agam, disebut sebagai = PEMOHON.MelawanTERMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pendidikanS.I, pekerjaan PNS (Guru), bertempat

pemohon dengan Termohonberpisah, karena anak anak sangatmengharapkan figur seorang ayah di rumah, danTermohon tidak sanggup menghadapi danmengurus anak anak Pemohon dan Termohonseorang diriSelanjutnya Termohon menambahkan jawabannya sebagaiberikut: Tentang Mobil, Termohon telah menjualmobil untuk biaya kuliah anak anakTermohon dan Pemohon selama Pemohonpergi dari rumah;Tentang Rumah, Tahun 1995 Termohon danPemohon membeli tanah perumahan, uangnyaadalah hasil tabungan Termohon sejakdiangkat menjadi PNS

akur saja,tapi satu tahun terakhir ini sudahtidak harmonis lagi dan seringbertengkar, penyebabnya karenaTermohon tidak memelihara hubunganbaik dengan orang tua Pemohon; Bahwa penyebab lain adalah karenaTermohon tidak mengakui pemberianPemohon serta Termohon kurangmemperhatikan Pemohon;~ Bahwa Pemohon dengan Termohonsekarang telah berpisah tempattinggal sejak bulan April2010.Pemohon tinggal di rumah orangtuanya dan Termohon tinggal diKabupaten Agam;Bahwa pekerjaan Pemohon sekarangadalah seorang PNS

penyebabnya adalah karenafaktor ekonomi dan Pemohon berselingkuh dengan perempuanlain dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan~ keterangan Pemohon danpengakuan Termohon, bukti P. serta keterangan para saksiterbukti secara sah dan meyakinkan antara Pemohon denganTermohon telah dan sedang terikat dalam perkawinan yang sahakibat pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober101987;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T yang menyatakanTermohon adalah seorang guru (PNS

PUTUSANNomor : 583/Pdt.G/2013/PA.PBR.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara CeraiGugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di KotaPekanbaru, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikanSMP, alamat Kota Pekanbaru, sebagai

sendiri atau kuasa sahnyatidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patutdan resmi supaya datang menghadap di persidangan sesuai hukum acara yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian denganmemberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugatnamun tidak berhasil;Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugatmenyatakan tetap dengan isi dan maksud dari gugatan tersebut;Menimbang, bahwa sebagai PNS

dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan telahbermeterai cukup dan dilegalisir Pejabat Kepaniteraan Pengadilan AgamaHalaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2013/PA.PBR.Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksisaksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokokpokoknya dikutipsebagai berikut :TUTI UTAMI Binti SARGINEN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

tidak harmonis lagi dan mereka berpisah rumah;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat adalah karena sejak menikah Tergugat tidak menafkahi Penggugatdan Tergugat melarikan uang perusahaan di tempatnya bekerja tanpa jelaskegunaannya;Bahwa Tergugat juga ternyata menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;Bahwa saksi dan pihak keluarga besar lainnya sudah berusaha mendamaikanmereka tapi tidak berhasil;DEWI WULAN Binti SARGINEM, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimalmenasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sebagai PNS aktif, Penggugat telah mendapat izin dariatasannya untuk melakukan perceraian sebagaimana surat Nomor Kpts.156/I/2013Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian PegawaiNegeri Sipil atas nama SURYANI yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau, dengandemikian ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor

Salinan PUTUSANNomor 0238/Pdt.G/2018/PA.Bktaseh Fi al 423DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT ASLI umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1),pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, selanjutnyadisebut sebagai PenggugatMelawan.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)oleh sebab itu Penggugat telah di beri izin oleh atasan Penggugat untukmelakukan Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Sesuai denganSurat izin atasan Nomor SURAT IZIN ATASAN, tanggal 28 Desember2017;11.

SAKSI PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikanS1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bukittinggi, saksi tersebutmemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat; Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGATASLI ; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikahbulan Nopember 2002, yang dilaksanakan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Jati Asin, Kota Bekasi; yang lalu dan telah dikaruniai 2 oranganak; Bahwa setelah menikah, Penggugat

dan Tergugat tinggal diPariaman karena Penggugat bekerja sebagai guru PNS di Pariamandan Tergugat tinggal di Jakarta karena bekerja di Jakarta, dan Tergugatpulang ke Pariaman 3 sampai 4 bulan sekali; Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis, tetapi semenjak 7 tahun terakhir ini tidak rukun lagikerena telah sering terjadi perselisihan, perselisihan yang memuncakHal 5 dari 13 hal Putusan No 0238/Pdt.G/2018/PA.Bktpada akhir tahun 2011, yang mengakibatkan antara Penggugat

SAKSI II PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bukittinggi, saksitersebut memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Penggugat adik iparsaksi; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugatdengan Tergugat menikah yang menikah bulan Nopember 2002, yangdilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Asih, KotaBekasi, yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat

PEMOHON I, umur 50 tahun (tempat/tanggal lahir Ujung Pandang,10 06 1970), agama islam, Pendidikan terakhir Diploma Strata 1,pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kec.Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, sekarang mengambildomisili sementara di Perumahan Kompleks P&K Blok E 1 No. 6Talasalapang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;2.

Bahwa oleh karena Surat Nikah Pemohon dan Pemohon Il, tidakditerbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, makaPemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath Nikah ini diPengadilan Agama Kls A Makassar guna mendapatkan Surat Nikah Tersebut,guna kelengkapan berkas file kepegawaian Pemohon sebagai PNS (Guru),dengan dibantu olen Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon Il;7.

ANAK, lahir 6 Maret 2016; Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonanistbat nikah adalah untuk mengurus buku Nikah dan mengurus suratsuratyang berhubungan dengan kepentingan Pemohon dan Pemohon Il, sertauntuk kelengkapan berkas file Kepegawaian Pemohon sebagai PNS (Guru);Saksi kedua :2.

ANAK, lahir 6 Maret 2016; Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonanistbat nikah adalah untuk mengurus buku Nikah dan mengurus suratsuratyang berhubungan dengan kepentingan Pemohon dan Pemohon Il, sertauntuk kelengkapan berkas file Kepegawaian Pemohon sebagai PNS (Guru);Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan lagi Sesuatu alat bukti danmemohon Penetapan.Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acaradalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan

Hasade dan disaksikan oleh dua orangsaksi, Masingmasing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II, denganmaksud dan tujuan untuk mengurus buku Nikah Para Pemohon dan untukpengurusan Kelengkapan file Pemohon sebagai PNS (guru);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ( b ) Undangundang nomor 3 Tahun 2006, dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentangperubahan dari Undangundang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama,maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama

PUTUSANNomor 0083/Pdt.G/2016/PA Lbgexe oll ee sll all pasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN AGAMA LEBONGMemeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalamsidang majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan PNS,bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong,sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan swasta,bertempat tinggal di

SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempattinggal di Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, di bawahsumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Termohon;Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA Lbg Bahwa, peda pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidak hadir,karena pernikahannya diselenggarakan di Pekalongan Jawa Tengah,namun setelah menikah dilaksanakan peresmian di Lebong di Rumahorang

Kabupaten Lebong, Termohon pulang keJawa dengan membawa pakaiannya dan sampai sekarang tidak lagpernah kembali ke Lebong, yang sebelumnya telah terjadi perselisinandengan Pemohon, karena Termohon selalu ingin pulang ke Pekalongan,sementara Pemohon tidak menginginkan yang demikian, karena setiappulang memerlukan biaya yang tidak sedikit; Bahwa, sepengetahuan saksi intinya bahwa Termohon tidak betahuntuk tetap tinggal di Lebong, sementara menginginkan Pemohon yangpindah ke Jawa, sementara Pemohon sebagai PNS

Jawa, dan sejak kepulangannya itu Termohonsudah tidak lagi pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang; Bahwa, Saksi sebagai saudara kandung sudah mencoba menghubungITermohon dengan tujuan agar kembali membina rumah tangga denganrukun, namun HP Termohon sudah tidak lagi aktif; Bahwa, permasalahan terjadinya perselisihan rumah tangga Pemohondengan Termohon sepengetahuan saksi Termohon tidak betah tetap tinggaldi Lebong, dan mengajak Pemohon untuk pindah ke Jawa, sementareaPemohon bertugas sebagai PNS

keterangan saksitersebut memiliki Kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan Pemohon dalam permohonan dan penjelasanpermohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihnan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak melaksanakankewajiban menyiapkan keperluan Pemohon sebagai Suaminya dan Termohon seringingin pulang ke jawa, sementara Pemohon bertugas sebagai PNS

Judoningrat Siraman Wonosari yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalampersidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxKabupaten Gunungkidul,LAWANTergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxKabupaten Gunungkidul; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat dan

karena sudah diusirPenggugat dengan katakata : yen lungo ra sah mulih sisan : ( kalau pergi tidakusah pulang sekalian ;Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat menggugat cerai terhadapTergugat ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukanrepliknya yang initinya sebagai berikut :Bahwa Penggugat tidak mengetahui kalau Tergugat pernah mengadakan transaksisebesar Rp.25.000.000, ;Bahwa Tergugat pernah mengajukan hutang ke bank sebesar Rp.70.000.000,dengan jaminan SK PNS

Surat Izin Perceraian atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati GunungkidulNomor i XXX lalu diberi tandaP.3 j 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS juga sudah memperoleh surat Keterangandari atasanya yang dikeluarkan oleh Bupati Gunungkidul Nomor : xxx lalu diberi tandaT.1;Menimbang, bahwa terhadap bukti suratsurat tersebut Penggugat dan Tergugatmembenarkan;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah

nnnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas namaPenggugat) telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah HukumPengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenanganPengadilan Agama Wonosati;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkankedudukan Penggugat sebagai PNS

Bastian bin Melahapi, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di JIn.

namuntelah meninggal dunia, dan selama menikah tersebut telah dikaruniai6 orang anak, dan sudah berkeluarga semua; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengangkatanak untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, namunsaksi tidak tahu nama anak tersebut; Bahwa Pemohon (calon orang tua angkat) tersebut orangnyajujur, baik dan banyak orang yang pernah tinggal di rumahnya,disamping itu Pemohon juga dianggap orang tua sekaligus sebagaitokoh masyarakat; Bahwa Pemohon juga adalah pensiunan PNS

namuntelah meninggal dunia, dan selama menikah tersebut telah dikaruniai6 orang anak, dan sudah berkeluarga semua; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berencana mengangkatanak untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, namunsaksi tidak tahu nama anak tersebut; Bahwa Pemohon (calon orang tua angkat) tersebut orangnyajujur, baik dan banyak orang yang pernah tinggal di rumahnya,disamping itu Pemohon juga dianggap orang tua sekaligus sebagaitokoh masyarakat; Bahwa Pemohon juga adalah pensiunan PNS

dan selama menikah tersebut telah dikaruniai6 orang anak, dan sudah berkeluarga semua; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berencana mengangkatanak yang bernama Sulifiani, anak dari Diru juga dari PensiunanPNS; Bahwa Sulfiani adalah anak yang tuna rungu sejak lahir; Bahwa Pemohon (calon orang tua angkat) tersebut orangnyajujur, baik dan banyak orang yang pernah tinggal di rumahnya,disamping itu Pemohon juga dianggap orang tua sekaligus sebagaitokoh masyarakat; Bahwa Pemohon juga adalah pensiunan PNS

Hal. 6 dari 12disamping itu Pemohon juga dianggap orang tua sekaligus sebagaitokoh masyarakat; Bahwa Pemohon juga adalah pensiunan PNS dan mempunyaipenghasilan tetap; Bahwa setahu saksi semua anakanaknya tidak ada yangkeberatan Pemohon mengangkat anak;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut, oleh Pemohon telahmembenarkan dengan tidak mengajukan bantahannya;Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya dan telah mencukupkan keterangannyadan

Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2017/PA/Pspkpersyaratan perceraian, dan bukan pelanggaran hukum PP No.45 tahun1990 tersebut dan/atau bukan pelanggaran terhadap larangan bagi PNSsebagaimana yang diatur dalam PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS,akan tetapi hanya sebatas persyaratan administrasi pengajuan gugatanperceraian karena pekerjaan penggugat sebagai PNS, untuk itu penggugatmenyatakan bersedia menanggung segala resiko yang timbul ataspengajuan gugatan perceraian ini tanpa Izin atasan penggugat;

Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2017/PA/Pspklebih sering mendengarkan perkataan dari ibu Tergugat yang ikut campurdalam hal pengurusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jugasering mengancam, serta berbagai intimidasi yang mengganggu kinerja kerjaPenggugat selaku PNS;8.

Bahwa memang benar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat tanpa izin Walikota Padangsidimpuan, dan sebagaimana yangdidalilkan Penggugat bahwa Izin perceraian dari atasan langsung PNS/ASNbukanlah persyaratan perceraian, akan tetapi hanya persyaratan administrasibelaka, banyak gugatan perceraian yang diajukan PNS/ASN tanpa izinatasan, tidak ada masalah, karena tanpa izin atasan bukanlah suatupelanggaran hukum, yang berakibat ditolaknya gugatan Penggugat, danPenggugat bersedia menanggung

Apakah Penggugat tidak mengingat atau sudahamnesia bahwa Penggugat menjadi PNS adalah setelah antara Tergugatdengan Penggugat menikah atau sebelum menikah. Bak kata H. Rhomalrama TERLALU;Bahwa sebenarnya Tergugatlah yang khawatir tentang mental dan kejiwaanjika anakanak di asuh sendiri oleh Penggugat. Dan mohon kepadaPenggugat jangan membalikkan fakta yang sebenarnya.

Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2017/PA/PspkPenggugat mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS namun saksitidak tahu pangkat/Gol serta gaji setiap bulannya;2.

bernama RizkiJulia Rohanti untuk bisa lulus tes CPNS di Dinas PU Bengkulu tengah dengansyarat menyerahkan uang sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) dan Untuk menyakinkan saksi Nurhayati terdakwa juga mengatakanmemiliki kKenalan yaitu bosnya di kantor PU Provinsi Bengkulu yang bernamaAhmad yang sering membantu terdakwa sebagai honorer di PU ProvinsiBengkulu dan bisa membantu meluluskan tes CPNS di Dinas PU Benteng.Terdakwa juga menjelaskan bahwa kakak kandungnya bekerja sebagai PNS

bernama RizkiJulia Rohanti untuk bisa lulus tes CPNS di Dinas PU Bengkulu tengah dengansyarat menyerahkan uang sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) dan Untuk menyakinkan saksi Nurhayati terdakwa juga mengatakanmemiliki kenalan yaitu bosnya di kantor PU Provinsi Bengkulu yang bernamaAhmad yang sering membantu terdakwa sebagai honorer di PU ProvinsiBengkulu dan bisa membantu meluluskan tes CPNS di Dinas PU Benteng.Terdakwa juga menjelaskan bahwa kakak kandungnya bekerja sebagai PNS

AHMAD sudah memegang orang sebanyak30 (tiga Puluh) orang positif lulus PNS di kantor PU tanpa tes dan apabilatidak lulus uang kembaliBahwa cucu Saksi Korban bernama Sdri. RIZKI JULIA R tidak mendaftarkanPNS di Kab. Bengkulu Tengah tahun 2020.Bahwa setelah uang dan berkas di serahkan kepada Terdakwa namunsampai saat ini cucu Saksi Korban tidak menjadi seorang PNS dan uangSaksi Korban tidak dikembalikan.Bahwa cucu Saksi Korban bernama saksi RIKZI JULIA R tidak lulus menjadiPNS Kab.

di PU Benteng.Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi jika Saksi masuk CPNS KementerianPU yaitu sebagai PNS di PU Benteng.Bahwa Terdakwa bisa sampai menawarkan CPNS di dinas Kementerian PUkepada Saksi karena awalnya Nenek Saksi bernama NURHAYATI telah kenalterlebih dahulu kepada terdakwa Sekitar Bulan September 2019 untuktanggal Saksi lupa, Nenek Saksi NURHAYATI dan Saksi meminta tolongkepada terdakwa untuk mencarikan Saksi kerja.

tersebut;Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kapan dan dimana saja nenekmemberikan uang kepada terdakwa untuk penerimaan CPNS tersebu;Bahwa saksi dijanjikan sah masuk menjadi PNS PU di Benteng saat itu bulanApril 2020;Bahwa hingga saat ini saksi tidak menjadi PNS PU Benteng;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidakmerasa keberatan;.

PNS yang di setujui oleh Atasan PNS Tersebut dan juga di setujuiBendahara ........Bendahara tempat PNS tersebut bertugas.Ketentuan peminjaman uang oleh anggota dan PNS pada PKPN Kab.

PNS yang di setujui oleh Atasan PNS Tersebut dan juga di setujuiBendahara tempat PNS tersebut bertugas ;Ketentuan peminjaman uang oleh anggota dan PNS pada PKPN Kab. LabuhanBatu adalah :f. Calon Peminjam harus mengajukan Permohonan Pinjaman ke PKPNdengan mengisi Blangko yang di sediakan oleh PKPN ;g. Membuat surat kuasa untuk melakukan pemotongan Gaji oleh Bendaharatempat peminjam bekerja / Tugas yang di ketahui oleh atasan pemohon ;h.

Irma yang ternyatabukanlah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan juga bukan anggota PKPN/PKPRI Kab. Labuhan Batu yang merupakan sepupu terdakwa, padahalterdakwa ketahui pasti bahwa Sdr.

PNS yang di setujui oleh Atasan PNS Tersebut dan juga di setujuiBendahara tempat PNS tersebut bertugas.Ketentuan peminjaman uang oleh anggota dan PNS pada PKPN Kab.Labuhan Batu adalah :Calon Peminjam harus mengajukan Permohonan Pinjaman ke PKPN denganmengisi Blangko yang di sediakan oleh PKPN;Membuat surat kuasa untuk melakukan pemotongan Gaji oleh Bendaharatempat peminjam bekerja / Tugas yang di ketahui oleh atasan pemohon.Mengisi Formulir perjanjian simpan pinjam antara pengurus dengan calonPeminjam

Irma yang ternyata34bukanlah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan juga bukan anggota PKPN/PKPRI Kab. Labuhan Batu yang merupakan sepupu terdakwa, padahalterdakwa ketahui pasti bahwa Sdr. Irma tidak berhak menerima keseluruhanuang pinjaman kredit tersebut.

NA. 2. 17. 01Pontianak, setelah di kantor Terdakwa melewatiruang Ursil dan melihat di dalam ruangantersebut ada Pns Anik Nurmawati/Saksi 1, PnsSri Wahyuni/Saksi 3 dan Pns Nursiah/Saksi 4,kemudian Terdakwa masuk dan bersalaman denganSaksi 1, Saksi 3 dan Saksi 4 setelah itulangsung ke luar menuju ruang kerja Terdakwa(di ruang Urji).b.

Bahwa setelah berhasil melepaskan diri dankeluar dari kamar kecil Saksi 1 merasa shok danlangsung masuk ke ruang kerjanya dan menceritakankejadian yang dialaminya kepada PNS Sri Wahyuni(Saksi 3) yang sebelumnya memang berada di ruangkerja tersebut, kemudian pada siang harinyamenceritakan kembali kepada PNS Nursiah (Saksi 4)saat makan siang di Rumah Makan Kalimanto.5.

Bahwa setelah berhasil melepaskan diri dariTerdakwa Saksi keluar melewati Ruang Piket PekasGabrah 110 N.A 2.17.01 Pontianak dan langsung ruangkerja Saksi dalam kondisi shok, melihat kondisiSaksi tersebut PNS Sri Wahyuni/Saksi 3 yang beradadi ruangan Saksi menanyakan perihal yang terjadidan Saksi menceritakan dari awal hingga akhir yangtelah Saksi alami.5.

Bahwa pada hari kerja biasa banyak Pns atauAnggota Pekas atau Kudam yang lalu lalang disekitarkamar mandi/WC, oleh karena pada saat itu adakegiatan Upacara Bendera di Ma Kodam XII/Tpr makasituasi pada saat itu) nampak sepi.Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor : 25K/PM.1 05/AD/IV/20115.

Faisal, teman saya itu bisamasukkan kamu jadi PNS dengan cara dia, saya lagi bersama Prof. Dr.Faisal, saksi Arfita jawab Boleh, lalu terdakwa mengatakan Saya cobatanya dengan teman saya itu, kalau pakai uang tidak usahlah. Setelah ituterdakwa bertanya dengan Prof. Dr. Faisal bagaimana pengurusan bisamasuk PNS dan Prof. Dr.

Faisal mengatakan pengurusan PNS denganmemakai uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah),kemudian terdakwa menghubungi saksi Arfita dan mengatakan Tidakusah ikut lagi, karena uangnya terlalu besar. Keesokan harinya terdakwadihubungi Prof. Dr.

Bahwa terdakwa tidak mengerti mekanisme atau syaratsyarat untukmenjadi PNS, hal itu terdakwa ketahui dari orang yang bernama Prof. Dr.Faisal yang menjelaskan kepada terdakwa mekanisme maupun syaratsyarat untuk masuk PNS.

kemudian saksi Arfita Binti Armadimenjawab Saya tanya keluarga saya dulu dan saat itu juga terdakwalangsung mengatakan Saya jamin, kalau kamu tidak masuk PNS, uangkamu saya kembalikan dan karena perkataan itulah saksi Arfita BintiArmadi menjadi percaya.

kemudian saksi Arfita BintiArmadi menjawab Saya tanya keluarga saya dulu dan saat itu jugaterdakwa langsung mengatakan Saya jamin, kalau kamu tidak masuk PNS,uang kamu saya kembalikan dan karena perkataan itulah saksi Arfita BintiArmadi menjadi percaya.

Bahwa Tergugat telah mengalami banyak kerugian saat membiayaiPenggugat menjadi PNS serta membiayai Penggugat dalam pendidikanmeraih gelar sarjananya (S1) dengan rincian sebagai berikut := Biaya seleksi CPNS sampai menjadi PNS bernilai Rp. 50.000.000,= Biaya pendidikan meraih sarjana (S1) Rp. 50.000.000.9.

Replik Penggugat yang dimaksud poin 8 jawaban Tergugatadalah benar Penggugat jadi PNS atas usaha bersama dengan Tergugat.Penggugat jangan mengelak dari kenyataan. Semua PNS tahu danmerasakan bahwa dinyatakan lulus hari ini belum langsung menerima gajihari ini pula. Untuk menjadi PNS butuh proses yang panjang dan butuh biayayang banyak. Penggugat menjadi PNS juga melalui proses danmenggunakan biaya yang banyak pula. Sebagian besar biaya ditanggungoleh Tergugat.

Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat, bahwaPenggugat menjadi PNS sesudah menikah dengan Tergugat. Sebagai buktidiantara buktibukti yang lainnya. Lihat Buku Nikah apa pekerjaan masingmasing antara suami dan istri.

Seleksi CPNS sampai dengan menjadi PNS bernilai Rp. 50.000.000,b. Biaya Pendidikan meraih Sarjana (S1) bernilai Rp. 50.000.000,Oleh sebab itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormatagar tetap memperhitungkan segala kerugian yang dialami Tergugat.19.Bahwa pada poin 19. Replik Penggugat, Bahwa Anak anak Penggugat danTergugat, sejak ditinggalkan Penggugat sampai saat ini tinggal bersamaTergugat (dalam asuhan Tergugat).

Tunjangan tersebutsetiap bulan bernilai Rp. 1.000.000.,.bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat rekonpensi danTergugat rekonpensi atas usaha bersama Tergugat rekonpensi dapatdiangkat menjadi PNS yang berpenghasilan setiap bulan danberlangsung seumur hidupnya.

Sesuai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 mengatakan, PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau SuratKeterangan terlebih dahulu dari Pejabat :1) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau SuratKeterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaansecara tertulis;2) Dalam Surat Permintaan Izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraianuntuk mendapatkan Surat

SK.174/821.13/D/161/2007Tentang Pengangkatan CPNS Golongan III menjadi PNS di Lingkungan Pemko Batam,Surat Permohonan Keterangan Izin Bercerai dari Atasan, Surat Penyampaian Hasil BeritaAcara Pemberian Keterangan, Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian; serta 2(dua) orang saksi dibawah sumpah bernama : Melina Pardosi dan Kenny Nainggolan,sebagaimana selengkapnya telah diterangkan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, alat bukti surat, serta pengakuanPenggugat dan para

Ratna Sari Dewi Pardosi, dikeluarkanoleh Walikota Batam, tertanggal 25 Juli 2014; telah membuktikan bahwa sebagaiseorang PNS sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS; pihakPenggugat telah memohon izin kepada pejabat atasannya (P5); yang padapokoknya dari bukti P6; pejabat langsung atasannya Kepala Dinas KesehatanKota Batam telah menyimpulkan dapat menerima secara akal sehat dan tidakbertentangan dengan peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PegawaiNegeri Sipil, pada pokoknya dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa bagi PNS yangberkedudukan sebagai Penggugat ataupun Tergugat untuk memperoleh izin atau suratketerangan perceraian harus mengajukan permintaan secara tertulis terlebih dahulukepada pejabat atau atasannya;7.

perundangundangan yang berlaku; sedangkan bukti (P7); Keputusan WalikotaBatam, tertanggal 25 Juli 2014 telah menolak permintaan izin perceraian dari Penggugattersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat sebagai seorang PNS secaraprosedural sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya, walaupun diantara atasan24langsungnya yaitu Kepala Dinas Kesehatan telah membolehkannya, sedangkan WalikotaBatam